Berikut yang tidak termasuk upaya penegakan hak warga negara dengan cara penindakan adalah

KOMPAS.com - Hak Asasi Manusia [HAM] merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini mutlak dan selalu melekat dalam pribadi tiap manusia. Tidak ada pihak yang berhak mengambil, merebut, bahkan menghapuskan hak asasi manusia yang dimiliki seseorang.

Permasalahan tentang penegakan HAM, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pihak terkait saja. Sudah seharusnya masyarakat ikut ambil bagian dalam hal penegakan HAM di lingkungannya.

Dikutip dari jurnal Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab [2019] karya Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin, penegakan HAM merupakan cerminan dari sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.

Bisa dikatakan jika penegakan HAM dilakukan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang adil dan beradab, sesuai nilai yang dikandung Pancasila. Dalam hal ini, peran pemerintah, Komnas HAM, masyarakat, dan pihak lainnya sangat dibutuhkan untuk mendukung penegakan HAM di Indonesia.

Baca juga: Komnas HAM: Fungsi dan Tujuannya

Menurut Heri Herdiawanto dan kawan-kawan dalam buku Kewarganegaraan & Masyarakat Madani [2019], ada beberapa bentuk dukungan yang dapat dilakukan warga masyarakat dalam upaya penegakan HAM. Dukungan masyarakat tersebut adalah:

• Menolak dengan tegas segala bentuk pelanggaran HAM

Pada dasarnya, pelanggaran HAM sama saja dengan melanggar harkat dan martabat manusia. Masyarakat harus tegas menolak segala bentuk pelanggaran HAM, dengan cara menghormati hak orang lain, menghargai keputusan atau pendapat orang lain, tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar harkat serta martabat manusia, dan lain sebagainya.

• Bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM

Selain menolak segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia, masyarakat juga harus bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM. Misalnya memberi bantuan kemanusiaan, mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dan aparat dalam proses peradilan HAM, bersikap tegas kepada pelaku pelanggaran HAM, dan lain sebagainya.

Contoh bentuk dukungan masyarakat

Jika dirangkum, setidaknya ada empat contoh bentuk dukungan masyarakat yang bisa dilakukan dalam penegakan HAM, yaitu:

Sikap saling menghormati dan menghargai merupakan bentuk dukungan yang paling dasar. Karena dengan kedua sikap ini, manusia bisa hidup rukun, aman, tentram, dan damai. Khususnya ketika masyarakat saling memahami hak apa saja yang dimiliki sebagai hak asasi manusia.

Baca juga: Landasan Hukum HAM di Indonesia

• Memberi kepercayaan kepada pemerintah dan lembaga penegakan HAM

Masyarakat juga bisa memberi dukungan berupa kepercayaan kepada pemerintah dan lembaga terkait, dalam upaya penegakan HAM. Masyarakat harus percaya jika pemerintah akan melakukan berbagai upaya dalam melindungi dan menegakkan HAM.

• Melaporkan tiap pelanggaran HAM

Bentuk dukungan lainnya ialah masyarakat bisa melaporkan tiap pelanggaran HAM yang diketahui, pernah dilihat, atau bahkan dialaminya, ke pihak yang berwenang. Setelah melaporkan, masyarakat bisa tetap mengawasi jalannya proses peradilan HAM, agar pelaku dihukum seadil mungkin.

• Menyebarluaskan informasi mengenai penegakan HAM

Masyarakat juga bisa turut membantu menyebarluaskan informasi ke publik, khususnya yang berkaitan dengan penegakan HAM dan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM terjadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

refleksi

sumber ilustrasi : //www.google.com/search?q=logo+penanganan+ka

UPAYA PENANGANAN PELANGGARAN HAK DAN

PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. 

Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia [Komnas HAM], Komisi Perlindungan Anak Indonesia [KPAI], dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan [Komnas Perempuan].
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.
4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal [sekolah/perguruan tinggi] maupun non-formal [kegiatankegiatan keagamaan dan kursuskursus].
6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
7. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing

Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, dan masyrakat yang memiliki fungsi kontol terhadap penegakan keadailan dalam masyarakat dan juga pers, , antara lain seperti berikut

1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum [pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya] dan tindak pidana terorisme. Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.
2. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.Dan TNI membaackup POLRI terhadap fungfi kemanan dan ketertiban yang dipandang sangat dibutuhkan dalam rangka kemanan negara
3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara, baik dalam sekala kecil, maupun besar.
4. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara..Tentunya dengan menegakkan prinsip keadialan..
5. Masyarakat memiliki fungsi kontrol terhadap proses peyelenggaraan penegakan hukum secara adil.
6. Pers dalam hal ini sangat berperan besar dalam kontrol terhadap penyelenggaraan proses jalannya persidangan di Indonesia.

Perhatikan pernyataan berikut!1, Osing2. Betawi3. Madura4. Baduy5. TenggerSuku bangsa yang bersal dari Jawa ada pada nomor​

faktor Indonesia itu banyak keragaman​

Organisasi kepemudaan yang berlandasan unsur kedaerahan adalah

Apa isi dari soal berikut?

Tingginya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa integrasi nasional di Indonesia belum sepenuhnya berhasil karena tidak terpenuhin … ya salah satu syarat keberhasilan integrasi nasional, yaitu …. a. semua warga mengimplementasikan nilai dan norma tanpa paksaan b. terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma c. anggota masyarakat berhasil saling mengisi kebutuhan d. norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku e. semua warga meminimalisasi konflik​

Pada tanggal berapa berdirinya Budi Utomosebuah truk mempunyai delapan roda berisi 2,5 ton muatan dan akan melintasi jembatan luas permukaan bidang se … ntuh roda dengan permukaan jalan seluruh nya adalah 400 cm². berapakah tekanan yang dialami setiap ban​

soalsebutkan fungsi dan jenis bunga sepatu!ket=butuh buat besokg buat lapak_-​

10. Sikap hemat dalam memanfaatkan sumber energi merupakan sikap___​

ancaman fisik dpat menjadi hambatan dalam pelaksanaan hubungan internasional, salah satunya adalah..​

Dibawah ini adalah hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah yaitu A. Pengelolaan semua kekayaan alam sesuai aspirasi masyarakat daerah. B. Me … ngadakan hubungan luar negeri dengan ijin presiden C Mengangkat tentara dan polisi sesuai kebutuhan daerahnya masing-masing. D. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.