Jakarta - Hoax telah menjadi 'senjata' bagi kaum radikalisme untuk merusak mental dan moral bangsa melalui berita-berita bohong. Tidak hanya itu, hoax bahkan bisa membuat perpecahan antaranak bangsa yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI].
"Hoax sudah menyebar dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Bahkan banyak keluarga tak harmonis, perkawanan putus, dan terjadi kerusuhan di berbagai daerah akibat 'termakan' berita hoax. Karena itu kami mengimbau marilah kita sama-sama menggunakan media sosial [medsos] untuk hal-hal yang sifatnya sinergis dan edukatif, jangan saling memecah belah," ujar Ketua Masyarakat Indonesia Antihoax [MIAH] Septiaji Eko Nugroho di Jakarta, Rabu [25/1].
Seperti diketahui, saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai macam ancaman. Tidak hanya ancaman terorisme, bangsa Indonesia juga diuji keteguhan sebagai bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Utamanya seiring dengan pelaksanaan Pilkada serentak yang banyak menimbulkan percikan perbedaan dan perpecahan di tengah masyarakat. Kondisi itulah yang dimanfaatkan, pihak-pihak yang ingin merusak kedamaian Indonesia, dengan membuat berita hoax, baik di media massa, maupun medsos. Ironisnya, masyarakat Indonesia masih rentan dalam menghadapi serangan hoax ini.
Septiaji menjelaskan, meski masih seumur jagung, MIAH sudah melakukan gerakan nasional antihoax ke seluruh Indonesia. Langkah pertama, MIAH lebih bermain di hulu dari masyarakat ke masyarakat. Gerakan ini lebih banyak gerakan moral untuk menyadarkan masyarakat tentang bagaimana menyikapi keberadaan media dan medsos untuk digunakan secara positif. Kedua mengajarkan dan mengajak masyarakat untuk memahami bahaya penyebaran hoax dari sisi hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan.
Kegiatan di hulu ini lebih banyak melakukan edukasi, literasi, sosialisasi, dan silaturahmi dengan berbagai lembaga pendidikan, ormas, tokoh lintas agama, profesi, budaya, pendidikan. MIAH juga mensinergikan kekuatan relawan dari berbagai daerah untuk bersama menjadi pendorong sebagai duta anti hoax.
Dari sisi hilir, lanjut Septiaji, pemerintah sebenarnya sudah menyuarakan antisipasi hoax ini. MIAH sendiri telah beraudiensi dengan Polri dan diterima langsung Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Diharapkan ke depan, ada sinergi antara Polri dan MIAH untuk mensosialisasikan penyebaran ditinjau dari sisi hukum karena di Indonesia sudah ada KUHP tentang fitnah dan hasut, serta UU ITE Pasal 28 tentang penyebar berita bohong yang menyesatkan. MIAH juga telah bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informasi [Menkominfo] Rudiantara. Ke depan MIAH dan Kemenkominfo akan bersinergi untuk memberi masukan ke kementerian tentang kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki.
Menurutnya, hoax ini menyebar karena banyaknya akun anonim. "Kami ingin dari pemerintah dalam hal ini Kominfo minimal bisa meminta dan memberikan ketegasan operator agar tidak menjual kartu perdana tanpa identitas yang jelas. Saat ini sudah ada mekanisme tapi kenyataanya masih ada yang bisa mendapatkan kartu perdana tanpa memberikan identitas. Ini masalah awal yang harus ditangani pemerintah," terang Septiaji.
Kedua, lanjut Septiaji, pemerintah harus berani menekan penyedia media sosial seperti facebook, google, twitter, instagram, untuk serius menangani konten yang menyesatkan. Seperti di Jerman, sudah ada rancangan undang-undang untuk mendenda berita hoax di media sosial dengan ancaman denda Rp 7 miliar.
MIAH juga telah beraudiensi dengan Wantimpres. "Kami berharap bisa sinergi dengan Kemdikbud dan Kemag untuk memasukkan konten-konten bagaimana bermedsos secara positif dan menghindari hoax melalui kurikulum pendidikan. Kedua kementerian itu kami rangkul karena memiliki jaringan ke sekolah dan madrasah, dan mungkin jaringan ke pendakwah besar. Kami juga mencoba kolaborasi dengan komunitas NU, Muhammadiyah, dan hobi untuk sama-sama menyuarakan isu ini," terang Septiaji.
Sejauh ini, MIAH di berbagai daerah telah melakukan deklarasi antihoax. Di awali Solo, 11 Desember, kemudian deklarasi digelar serentak di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Solo, Wonosobo, 8 Januari, diikuti Yogyakarta, Batam, 22 Januari, juga Tuban, Bogor, Purwakarta.
"Gerakan kami lebih banyak literasi, membaca, dan menulis di medsos supaya masyarakat tidak main share, tanpa tahu berita itu benar atau tidak, tapi bisa memilah mana berita benar, mana yang tidak. Kalau bisa masyarakat bisa mengambil informasi dari berita itu untuk membuat tulisan lagi yang menginspirasi," pungkas Septiaji.
sumber : //www.beritasatu.com/nasional/410985-miah-jangan-gunakan-medsos-untuk-memecah-belah.html
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika [Kominfo] Widodo Muktiyo mengatakan, jelang pemilih Selengkapnya
Kementerian Komunikasi dan Informatika [Kemkominfo] RI menggandeng perusahaan teknologi IBM untuk meningkatkan keterampilan, keahlian angkat Selengkapnya
Kementerian Komunikasi dan Informatika [Kominfo] menyiapkan desk khusus untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan [karhutla]. Ini sebagai p Selengkapnya
Kementrian Komunikasi dan Informatika [Kominfo] mendorong nelayan untuk menggunakan perangkat radio komunikasi maritim yang aman dan legal. Selengkapnya
Liputan6.com, Jakarta Kementerian Komunikasi dan Informasi [Kemenkominfo] menemukan 3.801 hoaks selama 2019. Mayoritas hoaks tersebut adalah terkait politik, yaitu mengenai calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta dan penyelenggara pemilu.
Sementara itu, per 16 November 2020, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia [Mafindo] yang berkolaborsi dengan cekfakta.com menemukan 2.024 hoaks beredar di Indonesia sejak awal tahun. Setidaknya sepertiga dari jumlah tersebut adalah hoaks terkait pandemi Covid-19. Sementara isu lain yang kerap dijadikan tema hoaks adalah pilkada serentak 2020 dan UU Omnibus Law.
Peredaran hoaks sendiri umumnya terjadi di media sosial. Terbanyak ada di Facebook, kemudian platform lain seperti Twitter dan WhatsApp.
Pengemasannya yang mudah dicerna dan dibumbui kesan bombastis kerap membuat orang mudah memercayai hoaks. Tak jarang, para pembuatnya menggunakan hoaks ini sebagai alat propaganda untuk memecah belah sesama anak bangsa.
Anggota DPD RI, Misharti, menyebut, beberapa hal yang tersebar melalui internet saat ini mengancam dan menyerang karakter serta persatuan bangsa. Di antaranya adalah propaganda asing, intoleransi dan radikalisme.
"Ada juga weaponization of social media, ‘tempur politik di media sosial'. Hoaks menjadi alat propaganda yang dimanfaatkan banyak pihak, menjadi political game di berbagai negara, termasuk di Indonesia," ujar Misharti kepada Wartawan, Rabu [16/12/2020] di Jakarta.
Misharti memahami bahwa perkembangan dunia teknologi informasi [TI] yang sangat pesat memudahkan orang mendapat informasi dan menambah ilmu. Namun di sisi lain, sering pula disalahgunakan segelintir orang untuk mencapai tujuan.
Kelompok kecil ini memanfaatkan kebiasaan generasi muda Indonesia yang amat bergantung pada ponsel pintar dan koneksi internet. Sebagai kebutuhan primer, para digital native tersebut menggunakan internet sebagai medium eksistensi diri, sekaligus menambah pengetahuan akan berbagai isu yang sedang berkembang, termasuk isu keadilan dan sosial politik.
Menurut Misharti, situasi ini membuka peluang untuk menyusupkan nilai-nilai yang dapat memprovokasi dan memecah belah sesama anak bangsa melalui konten-konten hoaks dan ujaran kebencian. Secara tidak sadar, generasi muda Indonesia sebagai kelompok pengguna aktif media sosial pun terpengaruh.
"Rata-rata anak muda terkoneksi dengan internet minimal empat jam sehari. Selain itu, saat ini orang juga hanya bisa terpisah tujuh menit dari handphone-nya. Seharusnya, kemajuan teknologi serta kemudahan mendapat informasi memberi manfaat bagi masyarakat, untuk saling menguatkan. Inilah pentingnya literasi," papar putri Almarhumah Maimanah Umar tersebut.
Scroll down untuk melanjutkan membaca
Hubungan Internasional yang dilakukan suatu negara sangat ditentukan oleh kekuasan [power] dan keamanan [security] negara yang bersangkutan. Kekuasaan …
pada tanggal berapa [KMB] Konferensi meja bundar diadakan
carilah bentuk pengamalan sila ke4 yang diterapkan di sekitar kalian tuliskan bentuk pengamalan sila ke4 tersebut beserta manfaatnya
bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebutkan contoh fungsi bahasa Indonesia yang dapat memba …
ketika ada seorang toko nasional yang meninggal dunia, pengibaran sang merah putih dilakukan dengan
sebutkan dua contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekolah
Sebutkan 3 macam kewajiban yang dimiliki seorang warga negara! tuliskan pula pasal dan ayatnya di dalam UUD 1945
Di era pandemi covid-19 saat ini masyarakat mulai beralih kepada transaksi jual beli secara online. Sehingga terjadi peningkatan transaksi melalui e-c …
Persatuan mengandung arti bersatunya macam macam corak yang beraneka ragam menjadi
Berikan argumentasi anda bahwa kejahatan pasar modal merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi.