Contoh pembangunan berbasis kelautan di bidang jasa maritim

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.

Untuk menuju negara Poros Maritim Dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan,dan ekonomi. Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia .

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Presiden Joko Widodo mencanangkan lima pilar utama dalam
mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia:

LIMA PILAR POROS MARITIM DUNIA

• Pilar pertama : pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.
• Pilar kedua : Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
• Pilar ketiga : Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
• Pilar keempat : Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan
• Pilar kelima : Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Cita-cita dan agenda pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di atas akan menjadi fokus Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa. Dalam mengawal visi Laut Masa Depan Bangsa
dan mendukung misi nawacita yang diamanatkan Presiden Joko WidodoKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan dengan berbagai kebijakan. Kebijakan KKP tersebut diterjemahkan ke dalam misi tiga pilar yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, yaitu:

1. KEDAULATAN. Mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi, yang dilakukan melalui pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
2. KEBERLANJUTAN. Mengadopsi konsep blue economy dalam mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas, yang dilakukan melalui pengelolaan ruang laut; pengelolaan keanekaragaman hayati laut; keberlanjutan sumber daya dan usaha perikanan tangkap dan budidaya; dan penguatan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan.
3. KESEJAHTERAAN Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat; dan pengembangan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

Dalam rangka memperkuat jatidiri sebagai negara maritim telah dilakukan pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing serta pengembangan ekonomi maritim dan kelautan. Pemberantasan IUU fishing telah menjadi prioritas utama pemerintah dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan.Keberhasilan penanganan pencegahan dan pemberantasan illegal fishing dikarenakan telah berjalannya pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Indonesia memiliki bentang alam yang luas dan sumber daya alam yang luar biasa, dari berbagai sektor seperti pertanian, pangan, energi, dan kemaritiman yang bisa dimanfaatkan. Sektor Kemaritiman pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, guna menjaga kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan NKRI (Negara Kesatuan Republik
Indonesia).*

Upaya pengembangan ekonomi maritim, merupakan fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato pertamanya setelah resmi dilantik sebagai Presiden periode 2019 – 2024, bertempat di Gedung MPR DPR RI menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi besar dengan potensi jumlah penduduk, kekayaan alam dan keunggulan lokasi strategis.

Untuk itu, pemerintah terus membangun infastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, juga infrastruktur yang mempermudah akses ke kawasan wisata. Sehingga dapat mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi maritim yang kita miliki.

Baca Juga:

Dalam lingkup ASEAN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan poros maritim yang disebut sebagai “Doktrin Jokowi atau World Martime Fulcrum” pada Konferensi Tingkat Tinggi(KTT) Asia Timur (East Asia Summit) yang belangsung di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Presiden Joko Widodo menyebutkan ada lima pilar utama pembangunan sektor industri maritim di Indonesia.

Pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera.

Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat.

Ketiga, memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun Tol Laut, deep seaport, logistik, dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Keempat, diplomasi maritim, dengan mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. Diplomasi maritim ini untuk menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan.

Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Berikut 3 upaya pengembangan ekonomi maritim di Indonesia yaitu:

Perubahan paradigma pembangunan nasional, dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan 

Perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan merupakan upaya memacu percepatan berbagai sarana strategis transportasi kelautan.

Tahukan kamu, akhir tahun 2020 lalu telah diresmikan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat yang menjadi pelabuhan ekspor besar Indonesia? Pelabuhan Patimban dapat menjadi tempat utama untuk ekspor dari produksi kendaraan bermotor di Indonesia maupun ekspor produk otomotif ke pasar global

Memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim

Pembangunan pelabuhan merupakan satu contoh pengembangan infrastruktur maritim. Pelabuhan memegang peran penting dalam perdagangan internasional, terutama untuk ekspor dan impor barang. Dengan penyediaan terminal barang yang dilengkapi dengan dermaga, gudang dan lapangan penumpukan, peralatan bongkar muat, maka di pelabuahn dengan pelayanan terminal barang akan meliputi pelayanan dermaga, pelayanan penumpukan, dan pelayanan bongkar muat.

Peran pelabuhan sebagai pintu gerbang utama dalam proses naik-turun penumpang, bongkar muat ekspor-impor, dan perdagangan antarpulau membuat pelabuhan memberikan beragam manfaat bagi perekonomian Indonesia juga bagi daerah sekitar pelabuhan.

Selain membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, khususnya bagi mereka yang bertempat tinggal di sekitar pelabuhan, peningkatan lalu lintas penumpang, kegiatan ekspor-impor, dan perdagangan antarpulau melalui pelabuhan akan berdampak terhadap peningkatan pajak dan pendapatan negara.

Pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional karena merupakan bagian dari mata rantai daari sistem transportasi dan logistik.

Fungsi dari pelabuhan laut ialah untuk berlabuhnya kapal, bertambatnya kapal-kapal baik itu dari dalam mau pun luar negeri, serta turun dan naiknya penumpang.

Terdapat 10 pelabuhan utama untuk ekspor di Indonesia, yakni pelabuhan Tanjung Priok, Dumai, Tanjung Perak, Bontang, Belawan, Samarinda, Tanjung Emas, Banjarmasin, Kotabaru, dan Batu Ampar.

Dan, terdapat 10 pelabuhan utama untuk impor di Indonesia, yakni pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Cilacap, Bontang, Balikpapan, Belawan, Merak, Samarinda, Tanjung Emas, Batu Ampar, Belawan, Tuban dan Cigading.

Menyiapkan disiapkan regulasi yang sesuai dengan semua pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri

Regulasi tersebut contohnya adaah empat hal lintas di perairan Indonesia yaitu hak lintas damai, hak lintas transit, hak lintas ALKI dan hak akses komunikasi.

Hak lintas damai dijelaskan di pasal 17 UNCLOS 1982 yang memberikan hak kepada semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan pasal 18 yang menerangkan pengertian lintas sebagai pelayaran melalui laut teritorial.

Namun, semua kapal dan pesawat udara yang melaksanakan hak lintas Alur Laut Kepulauan Indonesia harus mematuhi sembilan belas persyaratan, termasuk diantaranya dilarang membuang sampah dan benda berbahaya.

Setiap kapal-kapal yang melintas transit dilarang membuang benda-benda sisa beracun atau benda berbahaya seperti sampah di perairan Indonesia dan setiap kapal dilarang untuk melakukan pembersihan tangki-tangki kapal atau mengotori wilayah perairan Indonesia di saat melakukan lintas transit.

Regulasi lainnya adalah ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Sebelumnya, International Maritime Organization (IMO) melalui sidang Maritime Safety Committee (MSC) ke 101 resmi mengesahkan bagan pemisahan alur laut atau Traffic Seperation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok. Sidang Maritime Safety Committee (MSC) ke 101 berlangsung di Markas Besar IMO, London Inggris.
Indonesia menjadi negara kepulauan atau archipelagic state pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau TSS di alur laut kepulauan Indonesia.

Kedua bagan pemisahan alur laut atau TSS Selat Sunda dan Selat Lombok saat ini masuk dalam alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) I dan II. ALKI sendiri, adalah alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional (freedom to passage) dan tertuang dalam perjanjian Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Secara umum, upaya pengembangan ekonomi maritim diarahkan untuk mencapai empat tujuan, yakni: 1) Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. 2) Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. 3) Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan.

4) Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa.

Baca Juga: 5 Manfaat Reboisasi Pantai dengan Tanaman Bakau

Diskusi, Pertanyaan dan Jawaban tentang Upaya Pengembangan Ekonomi Maritim

Ekonomi kelautan adalah…?

Ekonomi kelautan (marine economy) merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Contoh ekonomi kelautan adalah nelayan mencari ikan di laut, usaha pengawetan ikan hasil tangkapan di pantai dan diolah menjadi ikan asin, dan usaha budidaya rumput laut yang dilakukan di teluk atau lautan.

Ekonomi maritim yaitu…?

Ekonomi maritim (maritime economy) merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait.

Contoh ekonomi maritim yaitu jasa penyeberangan antarpulau, misalnya dari penyeberangan dari pulau Jawa ke pulau Bali. Juga usaha pembuatan kapal dan pemeliharaan rutin kapal, seperti perbaikan mesin dan pengecatan lambung kapal.

Sebutkan daerah di Indonesia yang memiliki keindahan bawah laut yang sudah mendunia dan menjadi spot menyelam!

Pantai Manado, Kawasan Megamas, Manado Sulawesi Utara

Lokasi ini menjadi tempat pemecahan tiga rekor dunia, yaitu penyelaman massal 3.000 penyelam, rantai manusia terpanjang di bawah air, dan pembentangan bendera terbesar di bawah air.

Pantai Tanjung Benoa, Bali

Pantai Tanjung Benoa meruapakan pusat kegiatan olahraga air termasuk selam di Pulau Dewata. Di tempat ini Anda dapat melakukan kegiatan seru yang memacu adrenalin. Maklum saja, karakteristik ombak di pantai ini sangat tenang, cocok untuk olahraga air. Beberapa permainan yang seru yang dapat dicoba meliputi sea walker, wakeboard, donut boat, waterski, banana boat, jetski, flying fish, dan parasailing.

Selain kegiatan tersebut, Anda pun dapat menikmati kehidupan bahwa laut Pantai Tanjung Benoa dengan melakukan kegiatan snorkeling atau scuba diving. Dijamin liburan Anda selama di Bali menjadi momen yang menyenangkan dan tak terlupakan.

Di Benoa, terdapat pula lokasi konservasi penangkaran penyu yang dilindungi, tepatnya di Pulau Penyu.