Hal-hal berikut ini adalah tujuan orde baru kecuali
Show Orde baru (orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan (rezim) Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai presiden RI ke-2 yang dimulai pada tahun 1966. Arti orde baru adalah sebuah tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni. Pemerintahan Indonesia sempat terancam digantikan dengan paham komunis pada peristiwa pemberontakan G30S / PKI, dan pemerintahan orde baru menitikberatkan pengembalian Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Masa orde baru kemudian dilanjutkan dengan orde reformasi setelah berakhir pada tahun 1998 dan ditandai dengan lengsernya presiden Soeharto dari jabatannya setelah menjabat lebih dari 30 tahun. Latar Belakang Lahirnya Orde BaruMasa pemerintahan orde baru dimulai pada tahun 1967. Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada jenderal Soeharto melalui Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Latar belakang dikeluarkannya Supersemar adalah akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965 (Gestapu, Gestok, atau G30S / PKI), yaitu aksi kudeta PKI (Partai Komunis Indonesia) yang menculik dan membunuh beberapa perwira TNI AD dan beberapa orang penting lainnya. Kejadian ini memicu kekacauan negara. Pembantaian anggota PKI terjadi di mana-mana, dan keamanan negara menjadi tidak terkendali. Rakyat Indonesia melakukan demo besar-besaran yang menuntut pembubaran PKI dan pengadilan bagi tokoh-tokoh PKI. Melalui bantuan Angkatan ’66, masyarakat Indonesia mengajukan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat, yaitu:
Presiden Soekarno menanggapi tuntutan tersebut dengan melakukan reshuffle pada kabinet Dwikora. Namun reshuffle tersebut dinilai kurang memuaskan karena masih terdapat unsur PKI di dalamnya. Saat itu negara mengalami masa-masa genting dan kekuasaan presiden semakin lemah. Akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani surat penunjukan Soeharto sebagai presiden RI ke-2, yang dikenal dengan nama Supersemar. Soeharto secara resmi diangkat sebagai presiden RI ke-2 pada 22 Februari 1967, melalui Ketetapan MPRS No. XV / MPRS / 1966 dan sidang istimewa MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) pada tanggal 7 – 12 Maret 1967. Tujuan Orde BaruAkibat peristiwa Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) yang menggoyahkan keutuhan bangsa dan Pancasila, pemerintahan orde baru berhasil meletakkan kembali Pancasila dan UUD 1945 pada posisinya sebagai dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Secara lengkap, berikut tujuan umum pemerintahan orde baru:
Sistem Pemerintahan Orde BaruSelama perjalanan pemerintahan orde baru, Indonesia mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang, terutama ekonomi. Zaman orde baru berhasil memperbaiki ekonomi Indonesia yang tidak stabil sejak masa kemerdekaan. Namun pemerintahan ini bukannya tanpa cela, prestasi dalam bidang ekonomi tersebut dibarengi dengan kebijakan politik yang otoriter. Kebijakan politik yang otoriter dalam arti bahwa kekuasaan presiden berada di atas UUD 1945. Pada masa orde baru, menteri yang ditunjuk tidak berhak mengeluarkan kebijakan kecuali atas persetujuan presiden, dan harus melaksanakan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden. Sistem pemerintahan orde baru adalah patronase (patronasi) atau bapakisme. Soeharto memberikan posisi-posisi penting dalam pemerintahan kepada lawan-lawan politiknya. Soeharto juga memberikan kesempatan bagi para pendukungnya untuk dapat melakukan bisnis yang menguntungkan. Sejak memerintah pada tahun 1967, presiden Soeharto membentuk kabinet pertama, yaitu Kabinet Ampera. Kemudian setelah pemilu pertama tahun 1971, presiden membentuk kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan. Sepanjang 32 tahun era kepemimpinan Soeharto, telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 8 kali. Kabinet terakhir adalah Kabinet Pembangunan VII, yang masa jabatannya hanya berlangsung selama 2 bulan. Sejarah Orde BaruSejak tahun 1950-an Indonesia mengalami krisis ekonomi. Krisis ini semakin diperparah dengan kebijakan Soekarno yang memberlakukan pemerintahan Demokrasi Terpimpin, dengan slogan terkenalnya, NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunisme). Komposisi pemerintahan Demokrasi Terpimpin diisi oleh ketiga elemen tersebut. Dalam praktiknya, persaingan politik menjadi semakin sengit. Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi kelompok yang paling sering disudutkan dan dicurigai oleh elemen lain di pemerintahan. Puncaknya adalah ketika terjadi aksi penculikan dan pembunuhan 7 perwira TNI pada peristiwa Gestapu. Pihak militer menyatakan bahwa PKI adalah dalang dari peristiwa ini. Sebelumnya, PKI sempat meminta pada pemerintah untuk dipersenjatai, namun tuntutan mereka mendapat penolakan dari pihak militer, terutama TNI AD. Peristiwa G30S / PKI memicu kekacauan di seluruh negeri. Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, kemudian diangkat menjadi Menteri Panglima TNI dan Pangkopkamtib (Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), menggantikan peran Jenderal Ahmad Yani, salah satu korban dalam peristiwa G30S / PKI. Soeharto bertugas menjaga keamanan negara pasca peristiwa Gestapu. Keberhasilan Soeharto dalam mengamankan negara terbayar dengan diserahkannya mandat presiden Soekarno kepadanya. Melalui Supersemar, Soeharto diangkat menjadi presiden dan memimpin Indonesia selama 32 tahun lamanya. Berbagai keberhasilan diraih oleh pemerintahan orde baru, terutama dalam bidang ekonomi. Namun terdapat beberapa penyimpangan pada masa orde baru yaitu kekuasaan yang otoriter, kebijakan ekonomi yang terlalu berpihak pada asing, serta maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang menjadi penyebab runtuhnya orde baru dan rasa ketidakpuasan masyarakat. Kronologi jatuhnya orde baru pun berlanjut dengan persaingan politik yang menjadi tidak imbang akibat penyederhanaan partai dan indikasi kecurangan dalam pemilu. Kebebasan berpendapat juga ditekan, siapa saja yang tidak sependapat dengan pemerintah akan “dibungkam”. Hal ini dilakukan demi mempertahankan kekuasaan Soeharto sebagai presiden Indonesia. Inilah yang memicu kemarahan masyarakat, terutama mahasiswa. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 – 1998 semakin menambah keresahan rakyat. Situasi keamanan negara kembali memanas sepanjang Mei 1998. Demo besar terjadi di ibu kota, dan menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya, sehingga masa pemerintahan orde baru secara resmi berakhir dan digantikan dengan orde reformasi di bawah pimpinan B.J. Habibie yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil presiden. Kebijakan Pemerintah Orde BaruTujuan utama pemerintahan orde baru adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai macam kebijakan, yaitu: Membuat program yang disebut dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita dimulai pada tahun 1969 hingga 1994, dan berhasil meningkatkan ekonomi nasional. Salah satu keberhasilannya adalah swasembada beras yang dicapai pada tahun 1984. Pemerintah melaksanakan program trilogi pembangunan demi pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan politik dalam negeri pertama adalah pembubaran PKI beserta organisasi-organisasi sayapnya, dan membersihkan DPR / MPR dari unsur-unsur PKI. Pemilu pada masa orde baru pertama kali dilakukan pada tahun 1971. Pemerintah kemudian menyederhanakan partai politik (dari 10 menjadi 3), meresmikan peran militer dalam pemerintahan (dwifungsi ABRI), serta mewajibkan Penataran P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) bagi masyarakat. Irian Barat dan Timor Timur disahkan sebagai wilayah kekuasaan NKRI lewat perjanjian dan konfrontasi. Pemerintah juga menggagas berdirinya ASEAN, setelah sebelumnya mengakui negara Singapura, memulihkan hubungan dengan Malaysia (bermusuhan pada masa orde lama), dan kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1967 setelah keluar pada tahun 1965. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti: Program Keluarga Berencana, Transmigrasi, Gerakan Wajib Belajar, dan Gerakan Orang Tua Asuh. Perbedaan Orde Lama dan Orde BaruBerikut ini adalah beberapa perbedaan masa orde lama dan masa orde baru yang diberikan dari segi kebijakan ekonomi, politik, stabilitas politik dan ekonomi negara, sumber daya manusia, serta kondisi dunia pada era tersebut: Orde Lama
Orde Baru
Ciri-Ciri Pemerintahan Orde Baru
Kelebihan dan Kekurangan Orde BaruKelebihan Orde Baru
Kekurangan (Kelemahan) Orde Baru
sumber : disini http://bit.ly/2zJF2O9 |