Hubungan das sein dan das sollen dalam hukum di masyarakat

Sebenanrnya pemahaman tentang  Das Sollen dan Das Sein sebenarnya sangatlah mudah, bahkan untuk ukuran seorang awam yang tidak mengambil ilmu hukum sejatinya dapat memahaminya secara jelas ketika ingin mencari intisari daripada defenisi Das Sollen dan Das Sein.

Adapun pengertian das sollen dan das sein dalam kaedah hukum bisa diartikan sebagai berikut:

Pengertian Das Sollen

Pengertian Das Sollen adalah segala sesuatu yang bisa dikatakan kewajiban untuk berpikir dan bersikap bukan sesuatu yang terjadi secara nyata. Secara  lebih jelas bahwa  das sollen adalah prilaku yang sudah sewajarnya dilakukan.

Contoh Das Sollen

Contoh yang bisa dikatakan Das Sollen adalah sebagai berikut:

1. Ketika seseorang atau siapa saja yang memiliki hutang maka wajib membayarnya.
2. Barangsiapa yang melakukan pencurian maka harus dihukum
3. Barangsiapa yang melakukan korupsi maka akan di penjara
4. Ketika seseorang berbelanja maka harus merasa sama-sama puas, maksudnya antara pembeli dan penjual tidak ada yang dirugikan.

Pengertian Das Sein

Pengertian das sein adalah segala sesuatu yang menjadi pelaksanaan dari segala hal yang diatur das sollen. Artinya das sein adalah rangsangan untuk mengaktifkan kaedah hukum yang berlaku pada das sollen. Diperlukan das sein sebagai upaya penegasan tentang hukum yang bersifat aktif atau hidup, sehingga untuk menghidupakan hukum agar berlaku  sebagaimana mestinya diperlakan kaedah das sein tersebut.

Contoh Das Sein

Contoh yang bisa dikatakan sebagai das sein sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan dalam membayar hutang adalah ketika si penghutang membayar hutangnya.
2. Hukuman yang berlaku pada pencuri barang, sesuai dengan apa yang dia curi.
3. Hukum yang berlaku pada tindak pidana korupsi adalah sesuai dapat  dijalankan sesuai dengan undang-undang
4. Proses transaksi jual beli baru bisa dikatakan jual beli jika antara penjual dan pembeli sudah mendapatkan kewajiban.

Dari dua pengertian das sollen dan das sein beserta contohnya yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa kedua unsur hukum tersebut tidak dapat dipisahkan, saling membutuhkan agar hukum tetap berfungsi sebagai kontrol dalam kehidupan masyarakat.

Das sein dan das sollen pada hakekatnya dua istilah yang sama-sama diambil dari Bahasa Jerman, meskipun makna diantara keduanya berbeda akan tetapi saling terkait satu sama lainnya.

Dimana das sein ini lebih mengacu pada suatu peristiwa konkret yang terjadi di dalam arti masyarakat sedangkan das sollen mengacu pada peraturan hukum yang bersifat umum atau bisa juga dikatakan sebagai hal-hal yang dicita-citakan, diharapkan, atau yang seharusnya terjadi meski belum juga terjadi.

Das Sein dan Das Sollen

Objek kajian sosiologi terkait dengan “Das sein dan Das sollen” hakekatnya mengacu pada ekspresi kesenjangan sosial antara kenyataan yang terjadi dengan harapan yang diinginkan. Disisini, sangatlah jelas jikalau das sein adalah realitas sosial yang terjadi sedangkan das sollen adalah apa yang seharusnya dilakukan. Dengan kata lain ‘Apa itu’ dan ‘Apa yang seharusnya‘.

Pengertian Das Sein

Das sein adalah serangkaian bentuk tindakan sosial yang terimplementasikan dengan praktik dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh das sollen dan mogen, sehingga das sein bisa pula diartikan sebagai peristiwa konkrit yang terjadi.

Pengertian Das Sollen

Das sollen adalah segala sesuatu yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bersikap. Misalnya dalam hal yang terkait dengan norma sosial, kaidah sosial, dan sebagainya, sehingga das sollen bisa pula diartikan sebagai kaidah dan norma serta kenyataan normatif sebagaimana yang seharusnya dilakukan.

Perlu dipahami bahwa pertanyaan tentang das sollen dan das sein dalam mogen bisa diartikan sebagai boleh atau kebolehan. Atau dengan kata lain, mogen ialah segala sesuatu yang memperbolehkan kita untuk berpikir atau bertindak dengan cara tertentu dalam menghadapi pekerjaan atau masalah tertentu pula.

Pengertian Das Sein dan Das Sollen Menurut Para Ahli

Definisi das sollen dan das sein menurut para ahli, antara lain;

Pada penemuan hukum ialah proses sosial dan interaksi sosial atas pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret.

Disini, penemuan hukumialah konkretisasi, kristalisasi atau individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang sifatnya umum dengan mengingat peristiwa konkret (das sein). Lebih lanjut lagi, Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa peristiwa konkret perlu untuk dicarikan hukumnya yang bersifat umum dan juga abstrak.

Sedangkan, peristiwa yang konkret atau benar-benar terjadi harus dipertemukan dengan peraturan hukum, serta dikaitkan dengan peraturan hukumnya agar bisa tercakup dalam peraturan hukum tersebut. Sebaliknya, peraturan hukum tersebut juga harus sesuai dengan peristiwa konkretnya agar bisa diterapkan atau diimplementasikan.

Contoh Das Sein dan Das Sollen

Adapun untuk contoh antara das sollen dan das sein penjelasan lengkapnya sebagai berikut;

Yakni;

1. Membayar sejumlah uang atas harga barang tertentu kepada penjual ketika kita membeli suatu barang.
2. Menyerahkan barang dalam kondisi yang baik baik dari penjual kepada pembeli ketika berlangsungnya proses jual beli.
3. Melaksanakan cara-cara kita menyetir yang benar ketika sedang mengemudikan mobil.
4. Melaksanakan pelunasan utang dari debitur kepada kreditur.
5. Berjalan di zebra cross atau jembatan penyebrangan ketika sedang menyebrangi jalan raya.
6. Melaksanakan penagihan hak kepada orang lain.

Yaitu;

1. Apabila kita membeli suatu barang, maka kita harus dan wajib untuk melakukan pembayaran atas barang tersebut hingga terbayar lunas.
2. Apabila kita menjual barang, maka kita harus menyerahkan barang yang telah kita jual tersebut kepada pembeli dalam keadaan yang baik sebagaimana yang kita iklankan atau tawarkan kepada pembeli itu (jadi bukan barang rusak atau barang cacat yang kita jual).
3. Apabila kita mengemudikan mobil, maka kita harus mengatur persneling secara berurutan, dimulai dari perseneling 1,2,3, sampai 4 dan sebagainya.
4. Apabila kita mempunyai utang, maka kita harus melunasinya.
5. Apabila kita menyebrang jalan raya, maka kita seharusnya menyeberang di zebra cross atau di jembatan penyebrangan, dan sebagainya.

Dari penjelasan tentang pengertian das sein dan das sollen menurut para ahli beserta contohnya tersebut, dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaankedua istilah ini selalu ada secara bersamaan di dalam semua bidang kehidupan manusia sebagai bentuk teori dan praktek, yang keduanya akan selalu saling melengkapi isi antara yang satu dengan yang lain. Baik dalam pendidikan, pengamalan Pancasila, penelitian, ataupun dalam komunikasi.

Dalam ilmu hukum ada istilah das sollen dan das sein. Das sollen disebut kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan. Sedangkan das sein dianggap sebagai keadaan yang nyata. Das sein tidak selalu sejalan dengan das sollen. Salah satunya karena penafsiran yang berbeda terhadap kaidah hukum tersebut. Contohnya, fonemena yang terjadi di jalanan Jakarta. Bisa jadi terjadi di kota-kota lain.

Lampu kuning pada lampu lalu lintas dapat ditafsirkan dua hal. Pertama, sudah tidak hijau. Kedua, masih belum merah. Penafsiran keduanya menimbulkan tindakan yang berbeda. Orang yang menafsirkan lampu kuning sebagai sudah tidak hijau, otomatis akan mengurangi kecepatan. Sedangkan orang yang menafsirkan belum merah, akan menambah kecepatan kendaraannya. Potensi akibat yang muncul dari dua penafsiran itu jelas berbeda, pilihan menambah kecepatan dapat menyebabkan kecelakaan.

Sedangkan pilihan kedua dapat terhindar dari kecelakaan. Makna pokok lampu kuning adalah hati-hati dengan mengurangi kecepatan. Ini yang menjadi tujuan hukum yang disimbolkan dengan lampu kuning itu. Tetapi, yang terjadi di jalanan, simbol hukum itu diabaikan. Sebagian besar menafsirkan tidak sesuai dengan tujuan hukum itu. Namun, penafsirannya akan menjadi sama yaitu lampu kuning sebagai sudah tidak hijau ketika ada polisi di sekitar lampu lalu lintas itu. Hukum tidak bisa bekerja sendiri dan mensyaratkan adanya aktor penegak. Kenapa hal ini bisa terjadi?

Membangun Kesadaran Kaidah Hukum dan Sosial

Dalam berinteraksi, manusia dikendalikan oleh nilai pribadi, ajaran agama, dan nilai komunitas. Adanya hukum bersifat menyempurnakan tiga aturan itu bagi manusia untuk berinteraksi di masyarakat. Keempatnya disebut sebagai kaidah sosial (Prof Sudikno Mertokusumo:1996). Masing-masing kaidah mempunyai sasaran dan ruang lingkup yang berbeda. Nilai pribadi yang disebut sebagai kaidah susila dan nilai agama merupakan kaidah yang bersifat subyektif. Sumber ketaatannya bergantung pada diri sendiri. Manusia bisa mengelak atau membantah untuk tunduk pada kaidah tersebut berdasarkan pertimbangan pribadi. Sasarannya adalah nilai bathin manusia. Sedangkan, nilai komunitas yang disebut juga kaidah kesopanan dan kaidah hukum bersifat obyektif. Ketaatannya dipengaruhi oleh faktor dari luar diri, misal adanya ancaman sanksi dan aparat penegak hukum yang mengawasi. Di sini manusia tidak bisa lagi mengelak untuk tunduk pada kaidah itu karena adanya sanksi yang langsung. Dua kaidah terakhir ini mempunyai sasaran pada sikap lahir manusia.

Selama ini pemahaman kaidah hukum dipisahkan dari kaidah lain. Mentaati lampu lalu lintas sebatas karena adanya peraturan dan pengawas. Tetapi, akan berbeda apabila ketaatan ini juga dimotivasi karena ingin berbuat baik, memperoleh nilai positif dari sisi keyakinannya dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Tidak mau korupsi bukan semata agar tidak ditangkap KPK, tetapi karena ingin menghindari rasa menyesal, berdosa dan menghargai hak rakyat. Pempimpin Indonesia yang memimpin sebuah negara hukum ini perlu memahami bahwa membangun kesadaran hukum harus diimbangi dengan membangun kesadaran terhadap kaidah lainnya terutama dalam hubungan antar manusia. Sehingga ketika hukum dan penegaknya bermasalah dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum melemah, masih ada kaidah lain yang mengendalikan perilaku manusia untuk membangun bangsa dan memperbaiki hukum itu sendiri. Perilaku main hakim sendiri pun atas dasar ketidak percayaan penegakan hukum mustahil bisa terjadi.

Tanggungjawab Penegakan Hukum

Hukum memiliki karakter mengatur kepentingan yang bersifat relasional antar manusia. Tujuannya untuk mencapai dan melindungi kepentingan bersama. Kepentingan yang sifatnya relasional antara manusia ini akan menimbulkan permasalahan dan konflik apabila diserahkan kepada kaidah yang sifatnya subyektif. Keinginan individu dan kelompok yang akan menonjol. Mengabaikan kepentingan dan tujuan bersama. Oleh karena itu, kaidah hukum harus dijaga agar mendapatkan kepercayaan sebagai pengatur kepentingan bersama. Permasalahannya, di Indonesia antara hukum dan penegaknya saat ini mengalami kebangkrutan. Penguasa negara yang memiliki otoritas membentuk hukum juga tidak menunjukkan perilaku baik di depan hukum. Sebaliknya, banyak kejadian yang menggambarkan pembentuk hukum sedang bermasalah di hadapan hukum. Kondisi kebangkrutan hukum ini harus menjadi tanggungjawab penguasa sebagai pembentuk dan penegak hukum. Tugas penguasa adalah memperbaiki hukum, penegakan hukum dan menjaga kaidah hukum di masyarakat.

Penerapan kaidah yang bersifat subyektif dalam diri manusia akan mempengaruhi putusan tindakan untuk tidak melakukan perbuatan jahat. Kaidah ini yang menimbulkan niat seseorang untuk berperilaku tertentu. Pelanggararannya akan menimbulkan sanksi menyesal atau merasa berdosa. Sedangkan, nilai komunitas dan kaidah hukum yang tingkat ketaatannya tergantung pada faktor luar dapat menutup peluang atau kesempatan terjadinya tindakan kejahatan. Masalahnya ketika faktor luar itu tidak ada, peluang pelanggaran dan perilaku kejahatan terbuka. Di sinilah pentingnya kaidah subyektif dan obyektif untuk menutup terjadinya kejahatan atau pelanggaran dari niat dan kesempatan. Masih ingat, kejahatan atau pelanggaran terjadinya tidak hanya karena niat tapi juga karena kesempatan.