Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah diatur dalam undang-undang

Full PDF PackageDownload Full PDF Package

This Paper

A short summary of this paper

29 Full PDFs related to this paper

Download

PDF Pack

Di Indonesia, pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan daerah. Keduanya memiliki hubungan yang melengkapi satu sama lain. Misalnya, dalam hubungan fungsional maupun struktural antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai hubungan fungsional dan struktural, ada baiknya ketahui terlebih dulu pengertian pemerintah pusat dan daerah. Simak penjelasannya di bawah ini.

Pengertian Pemerintah Pusat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri.

Merujuk pada Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas X karya Tolib dan Nuryadi, pemerintah pusat mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.

2. Dana perimbangan keuangan.

3. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara.

4. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut buku Sistem Informasi Komunikasi Penataan Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan ini menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota antara lain:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.

2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.

Hubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah pusat dan daerah mempunyai hubungan kewenangan yang berkaitan. Hubungan tersebut tercantum dalam visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing.

Contoh hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut visi dan misi ialah, melindungi dan memberi ruang kebebasan untuk mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri. Hal itu didasarkan dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing.

Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah

Terdapat dua cara dalam hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Cara pertama yaitu sentralisasi. Maksudnya, segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan berada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya secara dekonsentrasi.

Cara kedua, yaitu desentralisasi. Maksudnya, segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya ke pemerintah daerah.

Selain itu, terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Berikut penjelasannya dikutip dari Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas X karya Tolib dan Nuryadi.

1. Fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat.

2. Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat.

3. Fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing.