Istri menggugat cerai suami termasuk talak berapa?
Laporan Statistik Indonesia 2021 mencatat total kasus perceraian di Tanah Air mencapai 291.677 kasus pada 2020. Laporan ini juga menunjukkan, istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami di Tanah Air. Show Rinciannya, sebanyak 214.970 kasus atau 73,70% perceraian terjadi karena cerai gugat. Cerai gugat adalah perkara perceraian yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 76.707 kasus atau 26,30% perceraian terjadi karena cerai talak. Cerai talak adalah perkara perceraian yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh Pengadilan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Imam Nahe’i mengatakan, semakin banyak perempuan yang berani mengambil risiko untuk melakukan perceraian. Artinya, ada kesadaran penuh bagi perempuan untuk berpisah dengan suaminya ketika situasi keluarga tak memungkinkan lagi dipertahankan. Sebab, menurut Nahe’i, selama ini cara pandang patriarki di Indonesia kerap menyalahkan istri ketika hendak menggugat cerai suaminya. Perubahan ini mengindikasikan bahwa kesadaran perempuan di tengah budaya stereotip tersebut sudah semakin baik berkat pendidikan dan penguatan gender dalam beberapa tahun terakhir. Ada sejumlah faktor penyebab perceraian sepanjang 2020. Di antaranya perselisihan, ekonomi, meninggalkan salah satu, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Dalam realitas kehidupan, ternyata putusnya perkawinan semakin lama semakin menjadi persoalan dalam masyarakat, karena di samping kasus perceraian semakin banyak, sebabnya pun semakin beragam dan kompleks. Meskipun diizinkan, perceraian tetaplah suatu perbuatan yang tidak dianjurkan dalam agama, terutama agama Islam yang menganggap perceraian sebagai “Perkara halal yang paling dibenci”. Islam memang mengharapkan agar setiap perkawinan akan langgeng, sehingga berbagai aturan telah ditetapkan untuk menjaga kelanggengan itu. Seperti; dibimbing untuk memilih pasangan yang baik, diatur akad nikahnya, diatur pula hak dan kewajiban masing-masing pasangan, dan diajarkan pula tahapan penyelesaian masalah bila terjadi. Namun demikian, Islam tidak memungkiri bahwa ada pasangan yang mengalami kesulitan dalam kehidupan berumah-tangga, sehingga kebersamaan tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, malah sebaliknya menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Karena itu, disamping Islam menyuruh memelihara kelanggengan perkawinan, juga membuka peluang kecil untuk keluar dari kesulitan perkawinan dengan membolehkan perceraian bila memang keadaan menuntut. Apabila kesulitan itu ada di pihak suami, dan persoalan itu tidak bisa terselesaikan, maka ia dibolehkan menempuh jalan “cerai talak”[1]. Sebaliknya, apabila istri yang merasa tersiksa di rumah tangga karena suaminya, maka ia dibenarkan mengajukan perceraian atau “khulu‘ [2]. Hanya saja, di Indonesia kata khulu’ lebih familiar dengan istilah “gugat cerai” [3].
Al-khul` berarti menanggalkan dan melepaskan. Salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan yang datangnya dari pihak istri dengan kesediaannya membayar ganti rugi. Terdapat beberapa definisi khuluk yang dikemukakan oleh ulama mazhab.
Dari empat definisi di atas, menurut Wahbah az-Zuhaili, ahli fikih di Universitas Damascus (Suriah), yang berlaku luas adalah yang dikemukakan ulama Mazhab karena sangat sesuai dengan pengertian bahasa dari kata khuluk itu sendiri. Singkatnya, sesungguhnya definisi khusus khulu' membuat hilang berbagai hak istri. Definisi khulu' menurut pendapat mazhab Maliki adalah, talak dengan 'iwadh, baik talak ini berasal dari istri maupun dari orang lain yang selain istri yang terdiri dari wali ataupun orang lain, atau talak yang diucapkan dengan lafal khulu'. Definisi ini menunjukkan bahwa ada dua macam khulu': Pertama, yaitu yang mayoritas terjadi adalah yang berdasarkan 'iwadh harta. Kedua, talak yang terjadi dengan lafal khulu' meskipun tidak berdasarkan 'iwadh apaapa. Misalnya si suami berkata kepada si istri, "Aku khulu' kamu" atau "Kamu terkhulu'." Dengan kata lain, si istri ataupun orang lain memberikan harta kepada si suami agar menalak si istri. Atau membuat jatuh hak si istri yang harus dipenuhi oleh si suami, maka dengan khulu' ini jatuh talak ba'in[6].
Khuluk sebagai salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang diajukan oleh pihak istri didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 229 yang artinya: "...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya..." Alasan lain yang dikemukakan oleh ulama adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan al-Bukhari, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban tentang kasus istri Sabit bin Qais yang mengadukan perihal suaminya kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW mendengar seluruh pengaduan tersebut, Rasulullah SAW bertanya: "Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Sabit)?" Istri Sabit menjawab: "Mau." Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Sabit bin Qais: "Ambillah kembali kebun engkau dan ceraikanlah ia satu kali."[7] Berdasarkan hadis ini, disunahkan seorang suami untuk mengabulkan permintaan istrinya. Tuntutan khuluk tersebut diajukan istri karena ia merasa tidak akan terpenuhi dan tercapai kebahagiaan di antara mereka, seperti yang diungkapkan oleh istri Sabit bin Qais dalam riwayat tersebut, yakni: "Saya tidak mencelanya karena agama dan akhlaknya, tetapi saya khawatir akan muncul suatu sikap yang tidak baik dari saya disebabkan pergaulannya yang tidak baik." Alasannya adalah pergaulannya yang tidak serasi dengan suaminya. Agar keadaan tersebut tidak berlarut-larut sehingga dapat menjerumuskan rumah tangga mereka pada keadaan yang tidak diingini Islam, maka istri Sabit melihat lebih baik mereka bercerai. Dalam keadaan seperti itu, menurut Ibnu Qudamah, ahli fikih Mazhab Hanbali, keduanya lebih baik bercerai. Akan tetapi, jika istri tidak memiliki alasan yang jelas, maka ia tidak boleh mengajukan khuluk, karena Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya: "Wanita mana saja yang menuntut cerai pada suaminya tanpa alasan, diharamkan baginya bau surga" (HR. al-Bukhari, Muslim, at-Tirmizi. Abu Dawud, dan Ibnu Majah).
Khuluk termasuk salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana alasan-alasan perceraian dalam peraturan perundangan yaitu : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
Menurut ulama fikih, penyebab terjadinya khuluk antara lain adalah munculnya sikap suami yang meremehkan istri dan enggan melayani istri hingga senantiasa membawa pertengkaran. Dalam keadaan seperti ini Islam memberikan jalan keluar bagi rumah tangga tersebut dengan menempuh jalan khuluk. Inilah yang dimaksudkan Allah SWT dalam firman-Nya pada surah an-Nisa’ (4) ayat 128 yang artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih balk (bagi mereka)..." Perdamaian dalam ayat ini dapat dilakukan dengan mengakhiri hubungan suami istri melalui perceraian atas permintaan istri dengan kesediaannya membayar ganti rugi atau mengembalikan mahar suami yang telah diberikan ketika akad nikah berlangsung. Alasan lain penyebab khuluk menurut Ibnu Qudamah adalah ketidakpuasan seorang istri dalam nafkah batin. Syaikh as-Sa’di menyebutkan beberapa alasan seorang istri meminta khuluk, diantaranya adalah :
Rukun khuluk menurut jumhur ulama selain Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut :
Selanjutnya mengenai uang tebusan, mayoritas ulama menempatkan iwadh sebagai rukun yang tidak boleh dtinggalkan untuk sahnya khuluk. Mengenai sighat atau ucapan cerai , dalam hal ini tanpa menyebutkan nilai ganti , maka ia menjadi talak biasa[12].Oleh karena itu menurut penulis, bahwa para penulis Ensiklopedia Sains Islami menerapkan pasal 148 KHI dan sekaligus mengesampingkan pendapat Mahkamah Agung dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Agama Buku II 2013 halaman 151 yang menurutnya tidak bernyawa lagi atau para penulis Ensiklopedia Sains Islami belum pernah membaca pendapat Mahkamah Agung tersebut. Yang sangat urgen adalah rukun yang terakhir adalah I’wadl (Tebusan), yaitu tebusan yang harus diberikan istri kepada suami. Maka khulu’ menjadi tidak sah tanpa adanya tebusan. Namun ulama telah berbeda pendapat dalam masalah ini; apakah khulu’ tetap sah walaupun tanpa adanya tebusan?. Menurut Syafi’iyyah dan Hanabilah khulu’ menjadi tidak sah tanpa adanya tebusan. Sedangkan menurut Hanafiyyah walaupun tanpa tebusan khulu’ tetap sah. Adapun ulama Malikiyyah mengatakan khulu’ tetap sah baik itu dengan tebusan atau tanpa tebusan.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan cerai gugat dengan khulu’. Namun demikian, ia mempunyai kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah: keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak isteri. Perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar ‘iwadl (uang tebusan) yang menjadi dasar terjadinya khulu’ atau perceraian. Khulu’ yang dimaksud, diatur dalam pasal 148 KHI dengan prosedur sebagai berikut:
Dari uraian di atas, nampak perbedaan antara cerai gugat dan khulu’. Namun, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tidak membedakan antara keduanya sehingga tidak membicarakannya. Karenanya penyelesaian berdasarkan pasal 148 KHI yang semula perkara cerai gugat dengan khuluk setelah ada putusan Pengadilan Agama lalu eksekusinya mengacu pada pasal 131 ayat 5 yaitu suami mengikrarkan talaknya terhadap istri. Proses penyelesaian yang berakhir dengan ikrar suami dalam hal ini bagi perkara yang tidak ada kesulitan, seperti tidak ada rekonpensi dari suami atau tidak ada gugatan cerai yang dikumulasi dengan gugatan bersama[13] (pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989) tentu penyelesaiannya lebih sulit, sehingga Mahkamah Agung telah mengantisipasi bahwa untuk mengesampingkan ketentuan pasal 148 KHI, lagi pula menurut penulis mungkin selama ini belum ada Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan eksekusi harta bersama atas putusan cerai talak ( versi pasal 148 KHI dengan mengacu pasal 131 ayat 5 KHI ) yang direkonpensi dengan harta bersama, dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi Pengadilan Agama tidak berani mengabulkan permohonan eksekusi harta bersamanya dengan alasan pemohon dan termohon secara yuridis masih terikat dalam perkawinan (belum bercerai), padahal antara suami istri sudah jelas tidak mungkin lagi untuk rukun kembali[14]. Kelemahan tetap di pihak istri kalau ada salah satu pihak yang mengkumulasikan gugatan/permohnan dengan harta bersama atau suami yang mengajukan gugatan rekonpensi harta bersama tentu banyak kendala, waktu yang berlarut-larut kapan selesainya. Itulah gambaran penyelesaian secara umum, akan tetapi khuluk yang diatur dalam KHI tentu menurut penulis lebih sulit dalam eksekusinya sekalipun masalah tebusan sudah mufakat, terutama jika istri sekaligus mengajukan gugatan rekonpensi tentang pembagian harta bersama yang tidak sedikit jumlahnya. Kemungkinan juga suami sengaja menunda-nunda pelaksanaan ikrar, karena menurut pasal 148 KHI telah menunjuk penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat 5 KHI , berarti setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang perceraian dengan khuluk, sudah berkekuatan hukum tetap lalu suami dipanggil untuk mengikrarkan talak terhadap istrinya.
Mahkamah Agung dalam menangapi masalah penyelesaian perceraian dengan khuluk ini dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Agama Buku II 2013 halaman 151 menyatakan bahwa:
-tentang Iwadh tersebut dapat pula berupa uang , rumah atau benda lainnya secara bersama.
Dari muatan pasal 148 KHI dan membandingkannya dengan pedoman Mahkamah Agung dalam Buku II 2013 halaman 151 tentu yang tepat dan relistis dalam proses penyelesaiannya agar mengikuti petunjuk Mahkamah Agung, karena itu penulis sepakat untuk mengesampingkan pasal 148 KHI sekalipun Mahkamah Agung sendiri menggunakan istilah Talak Khuluk, berikut ini tahapan yang harus dilakukan pihak istri dalam mengajukan perceraian dengan khuluk yaitu :
Berbeda dengan penyelesaian menurut Mahkamah Agung yang langsung memberlakukan putusannya, memudahkan eksekusi dan tidak perlu ada ketergantungan suami sehingga cara seperiti inilah yang telah dipilih Mahkamah Agung, kan sudah jelas tujuan perceraian dengan khuluk sudah tercapai kenapa harus ada ikrar suami itulah mungkin pertimbangan Mahkamah Agung kenapa mengesampingkan proses 148 KHI. Selanjutnya ternyata belum berhenti pada putusan khuluk belaka akan tetapi ada masalah lain yang mengikutinya yaitu :
Khulu’ tidak terikat dengan waktu tertentu[16], untuk itu boleh dilakukan diwaktu suci atau haidh, hal ini berbeda dengan talak yang diharamkan untuk dilakukan di saat haidh. Yang demikian itu dimaksudkan agar suami tidak mengulur-ulur waktu ‘iddah, sedangkan khulu’ adalah permintaan istri untuk menghilangkan “bahaya” yang dialaminya. Begitu juga karena Rasululllah Saw. tidak menanyakan keadaan Mukhtali’ah (Istri Tsabit bin Qais tatakala ia meminta khulu’ dari suaminya) apakah ia saat itu dalam keadaan suci atau haidh. Dan tidak adanya dalil yang mengatakan tidak boleh meminta khulu’ ketika haidh. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa khulu’ dapat dilakukan kapan saja meskipun sang istri sedang haidh.
Sah khulu' yang dilakukan oleh orang yang sedang sakit parah[17]. Karena jika dia menjatuhkan talak yang tidak memiliki 'iwadh, maka sah talaknya, apalagi talak yang memiliki 'iwadh. Juga karena ahli warisnya tidak akan mendapatkan kerugian apa-apa dengan tindakan khulu'nya. Mazhab Maliki mengungkapkan mengenai hal ini dengan pendapat mereka, terlaksana khulu' yang dilakukan oleh orang yang tengah terkena penyakit yang mengkhawatirkan. Sebagai isyarat bahwa secara prinsipil mereka tidak mengharamkan talak pada masa ini yang menyebabkan keluarnya ahli waris. Menurut pendapat yang masyhur, istri yang dia khulu' pada masa dia sakit mendapatkan warisan dari suami jika suami meninggal dunia pada masa khulu' ini akibat penyakit yang mengkhawatirkan. Meskipun masa iddahnya telah selesai, dan dia kawin lagi dengan orang lain. Sedangkan istri tidak mewarisi suaminya jika istri meninggal dunia sebelum suami pada masa suami sakit, meskipun istri tengah sakit pada saat terjadi khulu'; karena suamilah yang membuat hilang apa yang seharusnya berhak untuk dia dapatkan. Demikian juga Setiap pasangan suami istri atau salah satu dari keduanya berhak untuk mewakilkan orang lain dalam khuluk[18].
Sebagaimana talak, bagi wanita yang khulu’ juga diharuskan untuk ‘Iddah. Dengan maksud istibra’ (meyakinkan bahwa dalam rahimnya tidak ada janin/kandungan). Namun berapakah tempo I’ddah yang harus ditempuh wanita dalam khulu’?, ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Salah satunya adalah pendapat Jumhur ulama (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah) yang mengatakan bahwa ‘iddah seorang wanita yang meminta khulu’ adalah sama dengan ‘iddah wanita yang ditalak, yaitu tiga quru’ (tiga kali haid). Landasannya adalah firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 228: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'”. Dan juga karena khulu’ adalah perpisahan antara suami istri setelah adanya perkawinan (dukhul), maka ‘iddah-nya tiga quru’ sebagaimana perpisahan selain khulu’. Selain pendapat jumhur, terdapat juga pendapat kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ustman bin Affan, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa ‘iddah bagi wanita khulu’ adalah cukup dengan satu kali haidh. Dalilnya yaitu; sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Nasa’i dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah Saw. telah menjadikan ‘iddah istri Tsabit bin Qais satu haidh saja.
Ulama telah berbeda pendapat. Menurut Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafii’yyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa khulu’ adalah thalaq ba-in. Sedangkan menurut riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa khulu’ adalah faskh. Konsekuensi dari perbedaan pendapat di atas dapat terlihat ketika seorang suami telah men-thalaq istrinya dua kali, kemudian meng-khulu’-nya, maka; Bagi yang mengangap khulu’ itu thalaq, berarti telah jatuh thalaq tiga, yang berarti suami tidak lagi halal untuk merujuk kembali istrinya, kecuali wanita tersebut telah menikah dengan laki-laki lain kemudian diceraikan. Sedangkan bagi yang menganggap khulu’ itu faskh, maka suami tersebut berhak untuk merujuk istrinya, meskipun wanita tersebut belum menikah lagi dengan laki-laki lain, apabila sudah habis masa ‘iddah-nya.
Tidak ada rujuk bagi seorang suami dari seorang istri yang telah pisah dengan sebab khulu’. Baik itu bagi yang menganggap khulu’ itu thalaq ba-in maupun faskh. Jika dia menginginkan kembali kepada isterinya maka harus dengan akad pernikahan dan mahar yang baru.
Kesimpulan
Penutup Demikianlah tulisan tentang PENYELESAIAN PERCERAIAN DENGAN KHULU’ DAN AKIBAT HUKUMNYA, semoga banyak manfaatnya dan mohon maaf segala kekurangan dalam tulisan ini, terimakasih. Blitar, 06 Januari 2019 Penulis Drs. H. Sudono, M.H. [1] Pasal 129 KHI [2] Pasal 148 KHI [3] pasal 132 KHI [4] Ensiklopedi Hukum Islam, Jiiid 3, PT ICHTIAR BARU VAN HOEVE, Jakarta, Cet.ke7, 2006, hal. 932. [5] Wahbah Azzuhaili, Alfiqhul Islami Wa Adillatuhu, Juz 7, Darl fikr, Damaskus, 2008, hal. 459. [6] Ibid. [7] Ensiklopedi Hukum Islam, Jiiid 3, Loc.cit. [8] Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Jo.Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. [9] Yurisprudensi Ensiklopedia Sains Islami, jilid 8, Kamil Pustaka,Pebruari 2018, hal.29. [10] Ibid. hal. 30. [11] Ensiklopedi Hukum Islam, Jiiid 3, Ooc.cit. hal. 933. [12] Ibid, hal. 31.Jo. Wahbah Azzuhaili, Alfiqhul Islami Wa Adillatuhu, Juz 7, Loc.cit [13] Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradian Agama. [14] Sudono, dalam buku Senarai Pembaharuan Hukum Peradilan Agama Kajian Hukum Formil dan Materiil, Edisi Revisi, PTA. Surabaya, 2014, Hal. 134. [15] Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Edisi Revisi, 2013 halaman 151 Istri gugat cerai suami jatuh talak berapa?Cerai gugat termasuk kedalam talak ba'in shugra. Jadi cerai gugat mengurangi jumlah talak tetapi suami tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya, apabila suami ingin kembali kepad istrinya maka harus dengan akad nikah baru.
Apakah jatuh talak jika istri minta cerai?Jatuhnya talak ba'in terjadi apabila istri yang meminta cerai pada suaminya karena alasan benar. Setelah proses gugatan, mediasi, persidangan, dan pertanyaan saksi dalam sidang cerai maka suami istri resmi berpisah secara hukum. Dalam kondisi ini, pihak wanita tidak harus memberikan tebusan untuk permintaan cerainya.
Bolehkah seorang istri menggugat cerai kepada suami?Berdasarkan UU Perkawinan dan PP 9/1975, gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau juga istri atau dapat diwakili kuasanya. Itu artinya istri berhak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami.
Apa beda cerai talak dan cerai gugat?Permohonan cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami. Sementara gugatan perceraian yang diajukan oleh istri disebut cerai gugat. Dalam Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.
|