Jelaskan akibat terjadinya monopoli dan kerja paksa terhadap bangsa indonesia

Pada masa penjajahan Hindia Belanda, Rakyat Indonesia hidup dengan sangat menderita. Dalam 3,5 abad penjajahan, berbagai kebijakan diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda, dimana  hampir semuanya menyebabkan kerugian bagi Rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, datangnya penjajah ke bumi Nusantara juga menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan. Nah, diantara berbagai kebijakan itu, ada kebijakan monopoli perdagangan.

Kebijakan monopoli perdagangan dilakukan oleh Belanda melalui persekutuan dagang dengan VOC [Vereenigde Oost Indische Compagnie]. VOC datang ke Nusantara untuk mengeruk kekayaan rempah-rempah serta melakukan monopoli perdagangan. Padahal, awal mulanya VOC didirikan untuk dijadikan media penengah antar pedagang Belanda agar tidak terjadi kekacauan pasar. Namun, seiring dengan berjalannya waktu VOC memiliki kecenderungan untuk menjadi penguasa.

Hak monopoli perdagangan yang dimiliki VOC ini dapat memaksakan kehendaknya pada perusahaan-perusahaan perdagangan Nusantara. Tindakan ini tentu saja menimbulkan permusuhan dari pedagang Nusantara. Bahkan, jaringan perdagangan rempah-rempah Maluku ke Malaka yang dikuasai pedagang Islam akhirnya jatuh ke tangan VOC.

Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara, antara lain :

• Menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng dalam melaksanakan perdagangan.
• Melaksanakan pelayaran Hongi.
• Melaksanakan politik devide et impera [memecah dan menguasai] untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia.
• Membangun pangkalan VOC

Disamping itu, monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC ini paling gencar dilakukan di wilayah Maluku. Agar rencananya ini berhasil, maka VOC telah menentukan sejumlah peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh rakyat Maluku antara lain :

[Baca juga: Apa yang Dimaksud dengan Kebijakan Tanam Paksa?]

• Rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah kepada pihak lain selain VOC.
• Jumlah tanaman rempah-rempah beserta lokasi lahannya juga harus ditentukan oleh VOC.

Seiring berjalannya waktu, akhirnya VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke 18. Korupsi besar-besaran dan ditambah dengan menajemen yang buruk membuat VOC lumpuh perlahan-lahan. Sehingga, setelah mengalami kerugian yang besar, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 13 Desember 1799. Kemudian pada 1 Januari 1800, pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia secara menyeluruh tidak hanya dalam sektor perdagangan, tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan rakyat Indonesia.

Secara teori, tanam paksa atau cultuurstelsel adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintahan Kolonial Belanda dimana rakyat Hindia Belanda harus menyerahkan seperlima hasil tanaman ekspor mereka sejak tahun 1830.

Sekilas, jumlah seperlima atau 20% tersebut mungkin tidak akan terlalu memberatkan para petani, namun kenyataannya, rakyat Indonesia justru sangat menderita. Itu karena, implementasi kebijakan tersebut menyimpang jauh dan memberikan dampak buruk terhadap ekonomi dan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia saat itu.

Tokoh yang berperan besar dalam implementasi sistem ini adalah Gubernur Johannes van den Bosch yang merupakan pencetus sistem tanam paksa di Indonesia pada masa itu.

Van den Bosch adalah orang berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke-43 pada tahun 1830-1834.

Baca Juga

Pemberlakuan sistem tanam paksa ini didorong oleh kondisi keuangan pemerintah Belanda saat itu yang sedang berada di ujung tanduk. Selama beberapa dekade sebelumnya, Belanda mengalami defisit. Banyak dana yang hilang, entah karena korupsi maupun perang.

VOC yang sebelumnya merupakan kompeni kebanggaan Belanda pun harus dibubarkan karena korupsi yang merajalela. Bahkan, ketika dibubarkan pada 31 Desember 1799, VOC meninggalkan hutang yang sangat besar, yakni sekitar 1300 gulden.

Advertising

Advertising

Selain tu, kerajaan Belanda pun harus menghadapi hutang akibat perang. Contohnya perang Napoleon, Perang Belgia, dan Perang Diponegoro. Dari Perang Diponegoro, Belanda diperkirakan harus mengeluarkan dana sebesar 25 juta gulden. Sedangkan dari kekalahan Perang Napoleon, Belanda harus mengganti seluruh pengeluaran perang kedua pihak.

Oleh sebab itu Johannes van den Bosch diangkat menjadi gubernur jenderal dengan harapan bisa mengolah daerah jajahan Belanda agar menghasilkan pundi-pundi uang untuk menutup utang tersebut dan mengisi kas Belanda.

Baca Juga

Di bawah pemerintahan Van den Bosch, Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang dikenal dengan istilah Cultuurstelsel dalam bahasa Belanda.

Dalam sistem ini, penduduk desa diminta untuk menanam hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasaran dunia pada saat itu untuk diekspor. Mereka menanam teh, kopi, tebu dan lain lain.

Melalui kebijakan ini, pemerintah Belanda mewajibkan rakyat menanami seperlima dari tanahnya untuk kemudian menyerahkan hasil ladang kepada Belanda.

Penyimpangan sistem tanam paksa adalah semakin bertambahnya penggunaan lahan sampai mencapai setengah bagian ladang. Selain itu, tanah yang awalnya digarap petani pribumi dan telah dibebaskan dari pajak pada pelaksanaannya tetap saja dikenai pajak sewa tanah. Hasil penjualan tanaman-tanaman tersebut juga harus diserahkan kepada Belanda.

Jika rakyat tidak memiliki lahan, maka mereka dapat menggantinya dengan berkontribusi dalam pengangkutan hasil-hasil kebun atau pabrik selama kurang lebih 66 hari.

Kenyataan pahit lainnya, kerugian panen yang sejatinya akan ditanggung oleh Belanda, nyatanya tidak terjadi. Petani yang mengalami gagal panen harus menanggung sendiri semua kerugiannya. Semua pekerjaan pun diawasi oleh pengawas dari pribumi sedangkan para petinggi dari Belanda hanya mengawasi pekerjaan secara umum.

Tanam paksa boleh dibilang merupakan era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda di Indonesia. Sistem ini bahkan jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah.

Petani yang pada zaman VOC wajib menjual komoditas tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda pada 1835 hingga 1940.

Baca Juga

Diterapkannya sistem penanaman secara paksa tentu memberikan berbagai dampak terhadap di Indonesia. Bahkan, terdapat dampak-dampak yang mungkin mempengaruhi keadaan Indonesia sekarang. Kira-kira apa saja ya dampak tanam paksa terhadap kehidupan rakyat Indonesia saat itu?

1. Indonesia jadi kenal sama tanaman yang laku diperdagangkan secara internasional, atau dengan kata lain jadi punya komoditas ekspor yang laku seperti kopi, teh, tarum, dan lain sebagainya.
2. Tenaga buruh menjadi murah dan masyarakat pedesaan mengenal sistem permodalan sehingga terjadi perubahan pola transaksi dari pola transaksi tradisional ke arah pengembangan ekonomi moneter.
3. Rakyat Indonesia kelaparan karena tidak bisa menanam padi maupun jagung untuk dimakan. Korban jiwa pun tidak dapat dihindari.
4. Rakyat Indonesia harus mengalami kemiskinan karena harga diatur oleh pihak Belanda. Mereka juga masih harus membayar pajak.
5. Infrastruktur Indonesia dibangun demi memperlancar distribusi hasil tanam paksa. Contohnya jembatan, jalan raya, pelabuhan, dan rel kereta api dikembangkan untuk mengangkut hasil tanam paksa.

Penerapan sistem yang tidak manusiawi ini mendapatkan banyak kritik dari pejuang Indonesia serta aktivis HAM di Belanda. Pada akhirnya sistem ini dihentikan pada tahun 1970. Untuk “membalas budi” terhadap rakyat Hindia Belanda [Indonesia], Belanda menerapkan sistem Politik Balas Budi atau yang juga dikenal sebagai Politik Etis.