Jelaskan perbedaan antara Treaty contract dan treaty lois
|
pasal 31 merupakan penjabaran dari sila ke berapa? Conton - Contoh nilai Pancasila 1. Pada Masa Sejarah awal 2. Pada masa kerajaan nusan tura 3. Pada Masa Penjajahan 4. Pada Masa kebangkitan nasional jelaskan dan sebutkan rencana UUD apa saja yang pernah ditolak oleh masyarakat atau demo 1. Contoh permasalahan yang di tangani menteri koordinator kemaritiman 2. Contoh permasalahan yang di tangani menteri koordinator politik, hukum, dan … Jelaskan yang dimaksud: keistimewaan (previlage), klaim (claim), kuasa (power), kekebalan (immunity) dalam unsur unsur ham. Bagaimana analisa anda tentang Praksis Demokrasi Pancasila dalam setiap periode rezim yang berkuasa di Indonesia. Berikan 1 contoh tindakan kompensasi dalam hal Perlindungan Hukum?. Pengertian hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dikaitkan dengan p … 10 pchasil rancangan dasarnegara yang telahdirumuskan panitiasembilan pada tanggal 22juni 1945 sering disebutdengan. *diamo. 1. X MIPA-1 LOMBA WAWASAN KEBANGSAAN [email protected] (tidak dibagikan) Ganti akun Draf disimpan* WajibPilihlah Jawaban yang Paling Benar!1. …
Sekitar dua dekade lalu ketika penulis berkunjung ke suatu book store yang cukup terkemuka di Jakarta, sempat dibuat tertegun sejenak dengan buku karya seorang guru besar Universitas Indonesia Prof. Mr. Dr. S. Gautama yang berjudul “Hukum Perdata Internasional Indonesia”. Dalam hati kala itu penulis berkata, bahwa buku itu tentu sangat spesial, menarik dan memberikan inspirasi baru karena adanya gabungan kata Internasional dan Indonesia yang tergabung dalam kata hukum perdata. Dalam buku itu, S. Gautama antara lain bercerita tentang beberapa koleganya yang juga tertegun dengan judul bukunya dan sempat mempertanyakan, “Apakah saudara tidak khilaf memakai istilah Hukum Perdata Internasional Indonesia?”. Mana mungkin, kata kolega S. Gautama, hukum perdata internasional sekaligus ditambahkan istilah Indonesia yang berarti bersifat nasional. Masih dalam buku itu, S. Gautama pun menjelaskan dan menegaskan bahwa hukum perdata internasional (internationales privatrechts atau private international law) bukanlah diartikan sebagai “internationes” atau bukan berarti bahwa sumber hukum perdata internasional adalah hukum internasional, tetapi merupakan hukum nasional belaka. Karena itu sangat tepat jika digunakan istilah Hukum Perdata Internasional Indonesia mengingat ia merupakan sistem hukum nasional Indonesia dan bukan termasuk dalam kategori hukum internasional (hukum antar Negara). Selanjutnya, S. Gautama pun menguraikan bahwa sangatlah tepat jika Van Brakel menulis buku berjudul Hukum Perdata Internasional Belanda (Grondslagen en behinselen van Nederlandsch Internationaal Privatrecht, 1950), demikian halnya Niboyet yang menulis buku tentang Hukum Perdata Internasional Perancis (Traite de droit International Prive Francais, 1947), dan juga Martin Wolff yang menulis buku Hukum Perdata Internasional Jerman (das internationals Privatrecht Deutschlands, 1950). Namun demikian sebelum kita membahas mengenai hukum (pajak) internasional, perlu kiranya kita bersama-sama memiliki kesepahaman terlebih dahulu mengenai sumber hukum formil domestik yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional (traktat, konvensi, pakta, charter, protokol, dan lainnya), kebiasaan, pendapat para ahli dan jurisprudensi. Hal ini penting, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman atau overlapping diantara sumber hukum itu karena masing-masing merupakan rumah hukum yang berbeda atau berdiri sendiri. HUKUM INTERNASIONAL Dalam hukum internasional terdapat dua ketentuan yang menunjuk atau mencantumkan secara tertulis sumber-sumber hukum dalam arti formil, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 konvensi Den Haag tanggal 18 Oktober 1907 yang mendirikan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut (International Prize Court) dan Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tertanggal 16 Desember 1920, yang saat ini tercantum dalam Piagam Mahkamah Internasional (International Court of Justice Charter) sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB tanggal 26 Juni 1945. (Mochtar Kusumaatmadja, 1976). Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional mengatur bahwa dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional menggunakan: 1. perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus;2. kebiasaan internasional sebagai suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum;3. prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; 4. putusan pengadilan dan ajaran-ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaedah-kaedah hukum. Sebagaimana halnya hukum domestik, dalam hukum internasional pun terdapat sumber hukum yang mengatur hubungan hukum diantara masyarakat hukum internasional, termasuk di dalamnya masyarakat perpajakan internasional. Sumber hukum internasional tersebut terdiri dari kebiasaan (convention), traktat (treaty), putusan pengadilan atau badan arbitrase, karya-karya hukum dan keputusan atau ketetapan organ-organ lembaga internasional. Sumber-sumber hukum internasional tersebut dalam praktek digunakan oleh pengadilan untuk mengadili perkara-perkara hukum internasional. (JG Starke, 1991). Bahasan tentang sumber hukum internasional, pada hemat kami merupakan salah satu topik yang fundamental dalam hukum internasional. Disamping sumber hukum internasional, terminologi atau istilah hukum internasional juga merupakan bahasan yang fundamental, disamping tentunya masih banyak topik fundamental hukum internasional lainnya, misalnya ratifikasi, keberlakuan hukum internasional, pihak yang turut serta dalam perjanjian dan seterusnya. Page 2
Sekitar dua dekade lalu ketika penulis berkunjung ke suatu book store yang cukup terkemuka di Jakarta, sempat dibuat tertegun sejenak dengan buku karya seorang guru besar Universitas Indonesia Prof. Mr. Dr. S. Gautama yang berjudul “Hukum Perdata Internasional Indonesia”. Dalam hati kala itu penulis berkata, bahwa buku itu tentu sangat spesial, menarik dan memberikan inspirasi baru karena adanya gabungan kata Internasional dan Indonesia yang tergabung dalam kata hukum perdata. Dalam buku itu, S. Gautama antara lain bercerita tentang beberapa koleganya yang juga tertegun dengan judul bukunya dan sempat mempertanyakan, “Apakah saudara tidak khilaf memakai istilah Hukum Perdata Internasional Indonesia?”. Mana mungkin, kata kolega S. Gautama, hukum perdata internasional sekaligus ditambahkan istilah Indonesia yang berarti bersifat nasional. Masih dalam buku itu, S. Gautama pun menjelaskan dan menegaskan bahwa hukum perdata internasional (internationales privatrechts atau private international law) bukanlah diartikan sebagai “internationes” atau bukan berarti bahwa sumber hukum perdata internasional adalah hukum internasional, tetapi merupakan hukum nasional belaka. Karena itu sangat tepat jika digunakan istilah Hukum Perdata Internasional Indonesia mengingat ia merupakan sistem hukum nasional Indonesia dan bukan termasuk dalam kategori hukum internasional (hukum antar Negara). Selanjutnya, S. Gautama pun menguraikan bahwa sangatlah tepat jika Van Brakel menulis buku berjudul Hukum Perdata Internasional Belanda (Grondslagen en behinselen van Nederlandsch Internationaal Privatrecht, 1950), demikian halnya Niboyet yang menulis buku tentang Hukum Perdata Internasional Perancis (Traite de droit International Prive Francais, 1947), dan juga Martin Wolff yang menulis buku Hukum Perdata Internasional Jerman (das internationals Privatrecht Deutschlands, 1950). Namun demikian sebelum kita membahas mengenai hukum (pajak) internasional, perlu kiranya kita bersama-sama memiliki kesepahaman terlebih dahulu mengenai sumber hukum formil domestik yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional (traktat, konvensi, pakta, charter, protokol, dan lainnya), kebiasaan, pendapat para ahli dan jurisprudensi. Hal ini penting, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman atau overlapping diantara sumber hukum itu karena masing-masing merupakan rumah hukum yang berbeda atau berdiri sendiri. HUKUM INTERNASIONAL Dalam hukum internasional terdapat dua ketentuan yang menunjuk atau mencantumkan secara tertulis sumber-sumber hukum dalam arti formil, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 konvensi Den Haag tanggal 18 Oktober 1907 yang mendirikan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut (International Prize Court) dan Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tertanggal 16 Desember 1920, yang saat ini tercantum dalam Piagam Mahkamah Internasional (International Court of Justice Charter) sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB tanggal 26 Juni 1945. (Mochtar Kusumaatmadja, 1976). Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional mengatur bahwa dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional menggunakan: 1. perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus;2. kebiasaan internasional sebagai suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum;3. prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; 4. putusan pengadilan dan ajaran-ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaedah-kaedah hukum. Sebagaimana halnya hukum domestik, dalam hukum internasional pun terdapat sumber hukum yang mengatur hubungan hukum diantara masyarakat hukum internasional, termasuk di dalamnya masyarakat perpajakan internasional. Sumber hukum internasional tersebut terdiri dari kebiasaan (convention), traktat (treaty), putusan pengadilan atau badan arbitrase, karya-karya hukum dan keputusan atau ketetapan organ-organ lembaga internasional. Sumber-sumber hukum internasional tersebut dalam praktek digunakan oleh pengadilan untuk mengadili perkara-perkara hukum internasional. (JG Starke, 1991). Bahasan tentang sumber hukum internasional, pada hemat kami merupakan salah satu topik yang fundamental dalam hukum internasional. Disamping sumber hukum internasional, terminologi atau istilah hukum internasional juga merupakan bahasan yang fundamental, disamping tentunya masih banyak topik fundamental hukum internasional lainnya, misalnya ratifikasi, keberlakuan hukum internasional, pihak yang turut serta dalam perjanjian dan seterusnya. Page 3
Sekitar dua dekade lalu ketika penulis berkunjung ke suatu book store yang cukup terkemuka di Jakarta, sempat dibuat tertegun sejenak dengan buku karya seorang guru besar Universitas Indonesia Prof. Mr. Dr. S. Gautama yang berjudul “Hukum Perdata Internasional Indonesia”. Dalam hati kala itu penulis berkata, bahwa buku itu tentu sangat spesial, menarik dan memberikan inspirasi baru karena adanya gabungan kata Internasional dan Indonesia yang tergabung dalam kata hukum perdata. Dalam buku itu, S. Gautama antara lain bercerita tentang beberapa koleganya yang juga tertegun dengan judul bukunya dan sempat mempertanyakan, “Apakah saudara tidak khilaf memakai istilah Hukum Perdata Internasional Indonesia?”. Mana mungkin, kata kolega S. Gautama, hukum perdata internasional sekaligus ditambahkan istilah Indonesia yang berarti bersifat nasional. Masih dalam buku itu, S. Gautama pun menjelaskan dan menegaskan bahwa hukum perdata internasional (internationales privatrechts atau private international law) bukanlah diartikan sebagai “internationes” atau bukan berarti bahwa sumber hukum perdata internasional adalah hukum internasional, tetapi merupakan hukum nasional belaka. Karena itu sangat tepat jika digunakan istilah Hukum Perdata Internasional Indonesia mengingat ia merupakan sistem hukum nasional Indonesia dan bukan termasuk dalam kategori hukum internasional (hukum antar Negara). Selanjutnya, S. Gautama pun menguraikan bahwa sangatlah tepat jika Van Brakel menulis buku berjudul Hukum Perdata Internasional Belanda (Grondslagen en behinselen van Nederlandsch Internationaal Privatrecht, 1950), demikian halnya Niboyet yang menulis buku tentang Hukum Perdata Internasional Perancis (Traite de droit International Prive Francais, 1947), dan juga Martin Wolff yang menulis buku Hukum Perdata Internasional Jerman (das internationals Privatrecht Deutschlands, 1950). Namun demikian sebelum kita membahas mengenai hukum (pajak) internasional, perlu kiranya kita bersama-sama memiliki kesepahaman terlebih dahulu mengenai sumber hukum formil domestik yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional (traktat, konvensi, pakta, charter, protokol, dan lainnya), kebiasaan, pendapat para ahli dan jurisprudensi. Hal ini penting, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman atau overlapping diantara sumber hukum itu karena masing-masing merupakan rumah hukum yang berbeda atau berdiri sendiri. HUKUM INTERNASIONAL Dalam hukum internasional terdapat dua ketentuan yang menunjuk atau mencantumkan secara tertulis sumber-sumber hukum dalam arti formil, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 konvensi Den Haag tanggal 18 Oktober 1907 yang mendirikan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut (International Prize Court) dan Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tertanggal 16 Desember 1920, yang saat ini tercantum dalam Piagam Mahkamah Internasional (International Court of Justice Charter) sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB tanggal 26 Juni 1945. (Mochtar Kusumaatmadja, 1976). Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional mengatur bahwa dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional menggunakan: 1. perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus;2. kebiasaan internasional sebagai suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum;3. prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; 4. putusan pengadilan dan ajaran-ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaedah-kaedah hukum. Sebagaimana halnya hukum domestik, dalam hukum internasional pun terdapat sumber hukum yang mengatur hubungan hukum diantara masyarakat hukum internasional, termasuk di dalamnya masyarakat perpajakan internasional. Sumber hukum internasional tersebut terdiri dari kebiasaan (convention), traktat (treaty), putusan pengadilan atau badan arbitrase, karya-karya hukum dan keputusan atau ketetapan organ-organ lembaga internasional. Sumber-sumber hukum internasional tersebut dalam praktek digunakan oleh pengadilan untuk mengadili perkara-perkara hukum internasional. (JG Starke, 1991). Bahasan tentang sumber hukum internasional, pada hemat kami merupakan salah satu topik yang fundamental dalam hukum internasional. Disamping sumber hukum internasional, terminologi atau istilah hukum internasional juga merupakan bahasan yang fundamental, disamping tentunya masih banyak topik fundamental hukum internasional lainnya, misalnya ratifikasi, keberlakuan hukum internasional, pihak yang turut serta dalam perjanjian dan seterusnya. Page 4
Sekitar dua dekade lalu ketika penulis berkunjung ke suatu book store yang cukup terkemuka di Jakarta, sempat dibuat tertegun sejenak dengan buku karya seorang guru besar Universitas Indonesia Prof. Mr. Dr. S. Gautama yang berjudul “Hukum Perdata Internasional Indonesia”. Dalam hati kala itu penulis berkata, bahwa buku itu tentu sangat spesial, menarik dan memberikan inspirasi baru karena adanya gabungan kata Internasional dan Indonesia yang tergabung dalam kata hukum perdata. Dalam buku itu, S. Gautama antara lain bercerita tentang beberapa koleganya yang juga tertegun dengan judul bukunya dan sempat mempertanyakan, “Apakah saudara tidak khilaf memakai istilah Hukum Perdata Internasional Indonesia?”. Mana mungkin, kata kolega S. Gautama, hukum perdata internasional sekaligus ditambahkan istilah Indonesia yang berarti bersifat nasional. Masih dalam buku itu, S. Gautama pun menjelaskan dan menegaskan bahwa hukum perdata internasional (internationales privatrechts atau private international law) bukanlah diartikan sebagai “internationes” atau bukan berarti bahwa sumber hukum perdata internasional adalah hukum internasional, tetapi merupakan hukum nasional belaka. Karena itu sangat tepat jika digunakan istilah Hukum Perdata Internasional Indonesia mengingat ia merupakan sistem hukum nasional Indonesia dan bukan termasuk dalam kategori hukum internasional (hukum antar Negara). Selanjutnya, S. Gautama pun menguraikan bahwa sangatlah tepat jika Van Brakel menulis buku berjudul Hukum Perdata Internasional Belanda (Grondslagen en behinselen van Nederlandsch Internationaal Privatrecht, 1950), demikian halnya Niboyet yang menulis buku tentang Hukum Perdata Internasional Perancis (Traite de droit International Prive Francais, 1947), dan juga Martin Wolff yang menulis buku Hukum Perdata Internasional Jerman (das internationals Privatrecht Deutschlands, 1950). Namun demikian sebelum kita membahas mengenai hukum (pajak) internasional, perlu kiranya kita bersama-sama memiliki kesepahaman terlebih dahulu mengenai sumber hukum formil domestik yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional (traktat, konvensi, pakta, charter, protokol, dan lainnya), kebiasaan, pendapat para ahli dan jurisprudensi. Hal ini penting, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman atau overlapping diantara sumber hukum itu karena masing-masing merupakan rumah hukum yang berbeda atau berdiri sendiri. HUKUM INTERNASIONAL Dalam hukum internasional terdapat dua ketentuan yang menunjuk atau mencantumkan secara tertulis sumber-sumber hukum dalam arti formil, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 konvensi Den Haag tanggal 18 Oktober 1907 yang mendirikan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut (International Prize Court) dan Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tertanggal 16 Desember 1920, yang saat ini tercantum dalam Piagam Mahkamah Internasional (International Court of Justice Charter) sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB tanggal 26 Juni 1945. (Mochtar Kusumaatmadja, 1976). Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional mengatur bahwa dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional menggunakan: 1. perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus;2. kebiasaan internasional sebagai suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum;3. prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; 4. putusan pengadilan dan ajaran-ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaedah-kaedah hukum. Sebagaimana halnya hukum domestik, dalam hukum internasional pun terdapat sumber hukum yang mengatur hubungan hukum diantara masyarakat hukum internasional, termasuk di dalamnya masyarakat perpajakan internasional. Sumber hukum internasional tersebut terdiri dari kebiasaan (convention), traktat (treaty), putusan pengadilan atau badan arbitrase, karya-karya hukum dan keputusan atau ketetapan organ-organ lembaga internasional. Sumber-sumber hukum internasional tersebut dalam praktek digunakan oleh pengadilan untuk mengadili perkara-perkara hukum internasional. (JG Starke, 1991). Bahasan tentang sumber hukum internasional, pada hemat kami merupakan salah satu topik yang fundamental dalam hukum internasional. Disamping sumber hukum internasional, terminologi atau istilah hukum internasional juga merupakan bahasan yang fundamental, disamping tentunya masih banyak topik fundamental hukum internasional lainnya, misalnya ratifikasi, keberlakuan hukum internasional, pihak yang turut serta dalam perjanjian dan seterusnya. |
