Latar Belakang Pembentukan PDRI di Bukittinggi - PDRI merupakan singkatan dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Pemerintahan PDRI di Indonesia berlangsung pada tahun [periode] tanggal 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Pada masa ini, Indonesia dipimpin oleh tokoh bernama Syarifuddin Prawiranegara. Masa pemerintahnya disebut sebagai Kabinet Darurat.
Latar belakang pembentukan PDRI disebabkan karena serangan yang dilakukan oleh pasukan Belanda di kota Yogyakarta [saat itu sebagai ibukota Indonesia], mengakibatkan Ir Soekarno dan beberapa tokoh lain ditawan . Tokoh lain yang dimaksud seperti wakil Presiden Mohammad Hatta, Penasehat Presiden Sutan Syahrir dan Menteri Luar Negeri Agus Salim.
Akibat penculikan tersebut, maka pemerintahan Republik Indonesia berada dalam keadaan darurat. Namun dengan untung saja Presiden Soekarno sempat mengirim radiogram kepada Menteri Kehakiman Syarifuddin Prawiranegara yang berisi pemberian kekuasaan negara kepadanya.
Baca Juga: Dampak Positif dan Negatif Konferensi Meja Bundar Bagi Indonesia
Latar Belakang Pembentukan PDRI di Bukit Tinggi
Yogyakarta di Serbu oleh pasukan BelandaKabar pertama pembatalan Perjanjian Renville di Yogyakarta berupa serbuan Belanda yang berlangsung pada tanggal 19 Desember 1948, pukul 5.30 pagi waktu setempat. Penyerangan dilakukan dengan pengeboman atas Maguwo dan beberapa bangunan penting di Yogya, seperti RRI [Radio Republik Indonesia]. Lalu diikuti dengan penerjunan 900 pasukan payung dan kemudian kesatuan-kesatuan lain.
Pasukan Belanda yang dikirim ke Yogyakarta pernah mendapat latihan dari KKO AL [korps komando angkatan laut] di Virginia, jadi bukan sembarang tentara. Dalam memasuki Yogyakarta mereka dibantu KNIL [Tentara Kerajaan Hindia Belanda] yang merupakan pasukan Belanda terdiri dari orang-orang pribumi.
Baca Juga : Perjanjian Renville Rangkuman Lengkap
Tentara Belanda kemudian menawan Ir Soekano dan tokoh penting lain yang sudah disebutkan diatas. Tetapi sebelum mereka ditawan telah mengirim radiogram berisi pemberian kekuasaan kepada Syarifuddin yang saat itu sedang melakukan perjalanan menuju ke Sumatera, yang kemudian membentuk pemerintah Darurat RI [PDRI].
Andaikata karena suatu hal Syarifuddin tidak bisa menjalankan tugas, Presiden memerintahkan Sudarsono, Palar dan Maramis yang ada di New Delhi India untuk membentuk pemerintahan Pelarian [Exile Goverment]. Karenanya ketiga komandan pasukan Belanda di Jawa Tengah, Jenderal Mayor, mendesak Soekarno untuk memerintahkan rakyat menghentikan perlawanan, ia menolak.
Belanda kemudian menyiarkan berita ke seluruh dunia bahwa perlawanan RI sama sekali tidak berarti dan rakyat menyambut kedatangan tentara Belanda sebagai pembebas. Agar berita yang benar tidak sampai tersiar luas terutama luar negeri, Belanda melakukan sensor yang keras sampai 1 Januari 1949. Permintaan KTN [Komisi Tiga Negara] untuk melakukan peninjauan diri dari udara ditolak, bahkan anggota-anggota militernya dipersilahkan berangkat ke Jakarta dan ditawan sampai 7 Januari.
Belanda ingin menunjukan kepada dunia bahwa pendudukan atas daerah Republik Indonesia sudah merupakan kenyataan dan bahwa RI sudah terkubur. Tetapi meskipun pers Indonesia disudutkan, RI merasa beruntung karena memiliki 4 orang diplomat di luar negeri, seperti Palar, Sudjatmoko, Sumitro, dan Sudarpo.
Empat diplomat tersebut leluasa membela Republik Indonesia di luar negeri. Di samping itu, RI masih mempunyai radio gerilya yang sanggup memancarkan berita penyiaran dan perlawanan rakyat ke luar negeri [dari Jawa dikirim ke Sumatera, dari Sumatera ke Rangoon, terus ke New Delhi India].
Rekomendasi bacaan menarik :
Nah itulah sedikit ulasan terkait dengan Latar Belakang Pembentukan PDRI di Bukittinggi, dan sejarah berdirinya secara singkat. Semoga bermanfaat.
Share ke teman kamu:Tags : Kemerdekaan
Related : Latar Belakang Pembentukan PDRI di Bukittinggi
Liputan6.com, Jakarta - Sumatera Barat jadi saksi bisu terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia [PDRI] pada 19 Desember 1948. Adalah Sjafruddin Prawiranegara yang memulai sejarah itu. Saat itu Sjafruddin adalah Menteri Kemakmuran RI.
Kala itu, ia mendeklarasikan berdirinya PDRI. Dasar dibentuknya PDRI karena Ibu Kota Yogyakarta diduduki Belanda. Pun Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan beberapa menteri ditangkap Belanda. Momen itu kelak disebut sebagai Agresi Militer Belanda II.
Pada hari yang sama, di Bukitinggi, Sjafruddin mengunjungi Teuku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatera/Ketua Komisaris Pemerintah Pusat di kediamannya, untuk merundingkan situasi terkini. Bersama beberapa tokoh lain, mereka mendeklarasikan PDRI.
Beberapa jam sebelum Sukarno-Hatta ditangkap, digelar sidang kabinet di Yogyakarta. Dua keputusan dihasilkan. Pertama, Sukarno dan Hatta tetap tinggal di Yogya meski menghadapi risiko penangkapan.
Kedua, memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera untuk membentuk pemerintah Republik Darurat.
"Pembentukan PDRI oleh Sjafruddin didasarkan pada inisiatifnya sendiri," tulis Deliar Noer dalam Mohammad Hatta: Biografi Politik. Karena hasil rapat kabinet itu tak pernah ia terima. Para petinggi RI dan staf keburu ditahan Belanda.
Pada 22 Desember 1948, berkumpul tokoh pimpinan republik seperti Sjafruddin Prawiranegara, Teuku Mohammad Hassan, Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Lukman Hakim, Ir. Indracahya, Ir. Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Direktur BNI A. Karim, Rusli Rahim, dan Latif.
Mereka kemudian menyusun organisasi PDRI, dengan Sjafruddin sebagai Ketua PDRI/Menteri Pertahanan/ Menteri Penerangan/Menteri Luar Negeri ad interim.
Selain itu, Teuku Mohammad Hassan [Wakil Ketua PDRI/Menteri Dalam Negeri/Menteri PPK/Menteri Agama], Sutan Mohammad Rasjid [Menteri Keamanan/Menteri Sosial, Pembangunan, Pemuda], Lukman Hakim [Menteri Keuangan/Menteri Kehakiman], Ir. Mananti Sitompul [Menteri Pekerjaan Umum/Menteri Kesehatan], Ir. Indracaya [Menteri Perhubungan/Menteri Kemakmuran].
Pada 18 Desember 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keppres No 28 Tahun 2006 yang menetapkan 19 Desember, tanggal terbentuknya PDRI, sebagai Hari Bela Negara.
Pemerintah Darurat Republik Indonesia [PDRI] di Bukittinggi dibentuk pada tanggal 18 Desember 1948. Pembentukan PDRI digagas oleh presiden dan wakil presiden yang memberi mandat kepada Syafruddin Prawiranegara selaku Menteri Kemakmuran. Pembentukan PDRI berhubungan erat dengan Agresi Militer Belanda II yang terjadi keesokan harinya, yakni tanggal 19 Desember 1948. Agresi Militer Belanda II terjadi karena Belanda melanggar hasil Perundingan Renville dengan melancarkan serangan ke kota Yogyakarta dengan sandi operasi “Operatie Kraai”. Tujuan aksi militer ini untuk menduduki wilayah kekuasaan RI dan ibu kota di Yogyakarta, serta menangkap para pemimpin RI.
analisislah latar belakang serat perkembangan penjajahan bangsa inggris.jelaskan pengaruh,kebijakan-kebijakan,dan dampak dari kebijakan tersebut
jelaskan tentang jenis jenis perkembangan manusia
Amerika Serikat kalah dalam perang Vietnam tapi mereka berusaha menutupinya sebab
Mengapa APRA tidak setuju dengan adanya pembentukan APRIS,Sebutkan alasan dan tindakannya!
1. Bagaimana awal mula APRA bisa menjafi angkatan perang pasundan? 2. Mengapa APRA tidak setuju dengan adanya pembentukan APRIS,Sebutkan alasan dan ti …
berdasarkan sumber sejarah di bagi sifat dan wujudnya apa maksudnya dan jelaskan
sebab apa brigadir j dibunuh minimal 5
mengapa abu tholib menolak ajakan masuk islam
dari peristiwa Soeharto berhenti menjadi presiden apa yang dapat kalian rasakan terhadap kehidupan masa kini
Kapankah latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Di manakah latar dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? dikisahkan? Per …