Jumlah peserta pemilu pada masa Orde Baru

Hai, Sobat Zenius! Siapa di antara elo yang umurnya di tahun 2024 nanti udah 17 tahun? Wah, pasti elo udah nggak sabar ya buat ikut andil dalam pemilihan umum atau pemilu tahun 2024 nanti. 

Tapi, elo pengin tahu nggak sih pelaksanaan pemilu jaman dulu? Nah, gue mau ngajak elo buat cari tahu tentang pelaksanaan pemilu pada Masa Orde Baru. Elo pasti udah nggak asing kan dengan istilah Masa Orde Baru? 

Indonesia Era Orde Baru merupakan sebuah periode dalam sejarah peradaban Indonesia modern. Masa Orde Baru ini dimulai semenjak tanggal 11 Maret 1965 hingga 21 Mei 1998. Istilah Orde Baru ini diciptakan supaya kita bisa membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Nah, biar nggak kelamaan lagi, yuk ikut gue buat cari tahun tentang pemilu pada Masa Orde Baru!

Pemilu pada Masa Orde Baru (Arsip Zenius) 

Baca Juga: Kebijakan Politik Luar Negeri Pada Masa Orde Baru – Materi Sejarah Kelas 12

Pemilu Orde Baru 

Pemilu pada Masa Orde Baru diselenggarakan sebanyak enam kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan yang terakhir 1997. Prinsip pemilu pada masa itu adalah LUBER, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pada masa itu hanya tiga partai politik yang mengikuti pemilu. Hal ini disebabkan adanya penyederhanaan partai politik dengan dasar hukum UU No. 3 tahun 1975. Penyederhanaan atau penggabungan (fusi) partai politik ini merupakan kebijakan Presiden Soeharto dengan tujuan demi kestabilan politik di Indonesia. Partai apa aja sih yang mengikuti pemilu? Partai tersebut antara lain adalah:

Partai Demokrasi Indonesia atau PDI merupakan partai yang terdiri dari gabungan partai-partai nasionalis dan partai-partai non-islam.

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP merupakan partai yang terdiri dari gabungan partai-partai Islam di Indonesia. 

Golongan Karya atau Golkar, sebenarnya pada awalnya bukan merupakan partai, namun merupakan sebuah organisasi yang sudah berdiri sejak 1946. Golkar kemudian menjadi wadah orang-orang yang memiliki golongan dan mempunyai profesi di masyarakat, contohnya golongan militer, sastrawan, dan yang lainnya.  

Partai yang mengikuti pemilu pada Masa Orde Baru (Arsip Zenius) 

Elo tahu nggak sih kalau pada setiap pemilu yang diselenggarakan, Partai Golkar selalu keluar sebagai pemenang, lho. Hal ini karena Golkar selalu mendapatkan suara terbanyak pada setiap pemilihan umum. 

Kenapa Golkar Selalu Menang?

Seperti yang kita semua ketahui, Presiden Soeharto merupakan presiden dengan masa jabatan terlama di Indonesia, yaitu dari 12 Maret 1967-21 Mei 1998. Masa pemerintahan Soeharto tersebut kita kenal sebagai Masa Orde Baru. Selama Masa Orde Baru tersebut terdapat 6 kali pemilu di Indonesia. Terus kok bisa ya, Soeharto memenangkan seluruh pemilu tersebut lewat Golkar?

Pada Masa Orde Baru telah dilakukan pemilu secara teratur seperti yang udah gue bahas di atas. Meskipun pemilu berdasarkan asas LUBER, pada kenyataannya semua pemilu yang diselenggarakan selalu didominasi oleh Partai Golkar. Akibat hasil pemilu yang semuanya dimenangkan oleh Partai Golkar, berbagai kontroversi pun muncul di Masa Orde Baru. 

Di masa tersebut seperti yang udah gue bahas juga tadi hanya ada tiga pemilu yang mengikuti pemilu. Hal ini secara langsung merefleksikan represi politik pada masa itu. 

Selain adanya Dwifungsi ABRI yang memungkinkan anggotanya mendapatkan kursi dalam pemerintahan, aturan tiga partai ini mempersulit rakyat Indonesia lainnya yang merupakan rakyat sipil untuk ikut berpolitik. 

Selain itu pada masa orde baru tidak ada kebebasan berpendapat, terutama dalam bidang politik. Oleh karena itu tanpa kehadiran oposisi dari rakyat maupun pihak lain, Partai Golkar selalu mendominasi pemilu di Indonesia. 

Tanpa kehadiran oposisi, Partai Golkar selalu memenangkan pemilu pada Masa Orde Baru (Arsip Zenius) 

Jadi nih guys, walaupun telah diadakan pemilu sebanyak enam kali, Partai Golkar selalu mendominasi perpolitikan Indonesia pada masa Orde Baru. Hal ini membuat Soeharto terus menerus menjadi Presiden. Pada akhirnya, Soeharto mengakhiri jabatannya sebagai Presiden karena demonstrasi yang terjadi pada tahun 1998. 

Contoh Soal dan Pembahasan

Oke guys, itu tadi materi tentang pemilu pada Masa Orde Baru. Gimana? Elo udah mulai tercerahkan dong? Nah, biar makin mantep nih pemahaman elo, gue kasih contoh soal yang harus elo simak berikut ini!

Kebijakan Dwifungsi ABRI menunjukkan bahwa militer tidak hanya bertugas dalam bidang pertahanan, melainkan bertugas juga dalam bidang ….

A. ekonomi

B. sosial-politik

C. kependudukan

D. pendidikan

E. kebudayaan

Jawaban: B. sosial-politik

Pembahasan: Melalui kebijakan Dwifungsi ABRI di era Orde Baru, pihak militer memiliki fungsi ganda. Tidak hanya sebagai penjaga keutuhan kedaulatan NKRI, tapi juga ikut mengurusi urusan sosial-politik, dengan andil dalam pemerintahan dan mengurusi kebijakan sosial masyarakat.

Sip deh, selesai juga pembahasan materi kita kali ini. Tenang aja, elo bisa kepo lebih banyak lagi tentang materi ini dengan klik banner di bawah ini ya!

See you!

Baca Juga: Tujuan dan Isi Supersemar, Dimulainya Era Orde Baru – Materi Sejarah Kelas 12

Indonesiabaik.id - Tahukah kamu? Pemilu 1971 merupakan pemilu kedua yang diselenggarakan bangsa Indonesia. Pemilu 1971 dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru, tepatnya 5 tahun setelah pemerintahan ini berkuasa. Pasca pemerintahan Presiden Soekarno, MPRS menetapkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967 dan tanggal 27 Maret 1968.

Selama 32 tahun Presiden, Soeharto memimpin bangsa Indonesia, telah terjadi enam kali penye-lenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Pada era ini Presiden dipilih oleh MPR.

Kali ini, sistem Pemilu 1971 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan su-aranya kepada Organisasi Peserta Pemilu.

Pemilu 1971 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER). Langsung, artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hati nura-ninya, tanpa perantara, dan tanpa tingkatan. Sedangkan umum, artinya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, mempunyai hak memilih dan dipilih.

Selanjutnya, ada asas bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nura-ninya, tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun. Yang terakhir, rahasia artinya bahwa pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya.