Kelebihan dan Kelemahan politik lokal di Indonesia
|
Show Kiri ke Kanan: Mantan Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan, Anggota DPD RI Ahmad Muqowam, Host diskusi Ichan Loulembah, Pengamat Otonomi Daerah & Desentralisasi Suwidi Tomo dalam dalam sebuah diskusi bertajuk Pemekaran Lagi?? di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10/2016). KOMPAS.com - Desentralisasi diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Apa itu desentralisasi? Pengertian desentralisasiMenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dilansir Encyclopaedia Britannica (2015), desentralisasi adalah penyelanggaraan urusan pemerintah pusat kepada daerah melalui wakil perangkat pusat yang ada di daearah. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu "de" yang berarti "lepas", dan "centerum" yang berarti pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasanya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan. Baca juga: Mesir Ingin Belajar Sistem Desentralisasi dari Indonesia Meski memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap memantau. Sistem desentralisasi lebih mengedepankan koordinasi daripada komando. Bentuk penerapan mengenai sistem ini adalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kewenangan dan tanggung jawab jadi milik daerah itu sendiri. Baik dari kebijakan, perencanaan, dan pendanaan.
Sistem desentralisasi memiliki kelebihan dalam menjalankan pemerintahan. Berikut kelebihan desentralisasi:
Baca juga: Sistem Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia Kelemahan desentralisasiSistem desentralisasi tidak hanya memiliki kelebihan, tapi juga kelemahan. Berikut kelemahan desentralisasi:
Dalam buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (2007) karya Syamsuddin Haris, desentralisasi merupakan konsekuensi dari demokratisasi. Tujuannya adalah membangun good governance mulai dari akar rumput politik. Baca juga: Sistem Pemerintahan Iran Desentralisasi adalah azas penyelanggaraan pemerintahan yang dipertantangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (local goverment). Adanya pembagian kewenangan serta tersediannya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah. Kelompok yang memaknai desentralisasi sebagai revolusi dan konsentrasi menyatakan bahwa bentuk konkret dari dianutnya azas ini adalah adanya daerah otonom. Ciri utama dari daerah otonom adalah adanya lembaga perwakilan daerah dan ekskutif yang berfungsi sebagai lembaga politik lokal. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
dilaksanakan oleh partai politik lokal. Oleh karenanya, peneliti akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kelemahan partai politik lokal dalam menjalankan desentralisasi tersebut, yaitu: Keberadaan partai politik lokal di Provinsi Aceh merupakan hasil dari Memorandum of Unterstanding MoU di Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka GAM yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh lahirnya beberapa partai politik lokal hasil dari verifikasi Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh yang memenuhi kriteria untuk menjadi peserta pada pemilu 2009. Partai politik lokal tersebut adalah Partai Aceh PA, Partai Daulat Aceh PDA, Partai Aceh Aman Sejahtera PAAS, Partai Suara Independen Rakyat Aceh SIRA, Partai Rakyat Aceh PRA dan Partai Bersatu Aceh PBA. Dalam pembentukan dan menjalankan roda organisasi partai politik lokal pasti mempunyai kelebihannya, yaitu sebagai berikut: a. Keberadaan partai politik lokal menjadi kendaraan politik eks Gerakan Aceh Merdeka GAM yang telah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI hasil dari Memorandum of Unterstanding MoU di Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka GAM. b. Keberadaan partai politik lokal menjadi terobosan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh dalam upaya penguatan partisipasi masyarakat dalam partai politik dan juga nilai-nilai demokrasi di Indonesia. c. Keberadaan partai politik lokal menjadi jembatan bagi masyarakat dengan elit-elit politik melalui penguatan eksistensi daerah dengan pusat. d. Partai politik lokal menjadi wadah tersalurnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik. Partisipasi masyarakat dalam berpolitik akan terciptanya hubungan yang baik antara pemimpin dengan masyarakatnya serta akan terbangun jembatan politik yang mewujudkan kebijakan berbasis aspirasi masyarakat. e. Keberadaan partai politik lokal bisa menghalangi keinginan masyarakat Aceh untuk membentuk pemerintahan sendiri. Melalui partai politik lokal masyarakat secara aktif dan terbuka dalam proses pemilihan pemimpinannya sehingga menghasilkan karakteristik kepemimpinan politik selera masyarakat. f. Sebagai penguatan partai politik lokal akan melakukan rekrutmen politik yang berbasis masyarakat lokal. Dengan rekrutmen politik masyarakat lokal akan melahirkan legitimasi yang berbasis kedaerahan dan wilayahnya sehingga akan melahirkan kepemimpinan yang selektif dan efektif. g. Sebagai pendidikan politik bagi masyarakat dalam menentukan prinsip politiknya baik melalui partai politik lokal maupun partai politik nasional. h. Kendaraan politik partai lokal akan mengeksploitasikan potensi daerah secara konstruktif. i. Keberadaan partai politik lokal akan memberikan garansi regenerasi kepemimpinan politik di daerah yang berkesinambungan. Regenerasi kepemimpinan politik yang berkesinambunagn akan memberikan harapan bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi politik kedaerahannya yang lebih baik dan menciptakan pemerintahan yang baik. Dari penjelasannya di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kelebihan partai politik lokal hanya sebagai kendaraan politik masyarakat Aceh. Partai politik lokal juga harus membuktikan eksistensi keberadaanya dalam proses mempengaruh masyarakat dalam menentukan political will pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sehingga, melalui partai politik lokal masyarakat Aceh akan melakukan penguatan terhadap demokrasi lokal dengan melakukan eksprementasi politik lokal ke daerah lain dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Lihat dokumen lengkap (192 Halaman - 1.53MB)
e. Keberadaan partai politik lokal bisa menghalangi keinginan masyarakat Aceh untuk membentuk pemerintahan sendiri. Melalui partai politik lokal masyarakat secara aktif dan terbuka dalam proses pemilihan pemimpinannya sehingga menghasilkan karakteristik kepemimpinan politik selera masyarakat. f. Sebagai penguatan partai politik lokal akan melakukan rekrutmen politik yang berbasis masyarakat lokal. Dengan rekrutmen politik masyarakat lokal akan melahirkan legitimasi yang berbasis kedaerahan dan wilayahnya sehingga akan melahirkan kepemimpinan yang selektif dan efektif. g. Sebagai pendidikan politik bagi masyarakat dalam menentukan prinsip politiknya baik melalui partai politik lokal maupun partai politik nasional. h. Kendaraan politik partai lokal akan mengeksploitasikan potensi daerah secara konstruktif. i. Keberadaan partai politik lokal akan memberikan garansi regenerasi kepemimpinan politik di daerah yang berkesinambungan. Regenerasi kepemimpinan politik yang berkesinambunagn akan memberikan harapan bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi politik kedaerahannya yang lebih baik dan menciptakan pemerintahan yang baik. Dari penjelasannya di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kelebihan partai politik lokal hanya sebagai kendaraan politik masyarakat Aceh. Partai politik lokal juga harus membuktikan eksistensi keberadaanya dalam proses mempengaruh masyarakat dalam menentukan political will pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sehingga, melalui partai politik lokal masyarakat Aceh akan melakukan penguatan terhadap demokrasi lokal dengan melakukan eksprementasi politik lokal ke daerah lain dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. 2. KelemahannyaSelain kelebihan, ada juga beberapa kelemahan partai politik lokal, yaitu sebagai berikut: a. Pemikiran partai yang sukar mengindentifikasi arah dan pola kebijakan publik yang diperjuangkan, namun membedakan partai politik lokal yang satu dengan partai politik lokal yang lain. b. Secara internal partai politik lokal kurang dikelola secara demokratis sehingga partai politik lokal lebih sebagai partai politik lokal yang berorientasi kepada pengurus dan sering terjadi bertikaian antar pengurus dan anggota. c. Secara eksternal belum mempunyai pola pertanggungjawaban yang kongkrit kepada publik. d. Pengurus partai politik lokal sering terjadi konflik diantara masyarakat, apabila memiliki pandangan yang berbeda dalam penentuan politik. e. Melalui kebebasan berpendapat, ada partai politik lokal yang mengkritik pemerintah yang kurang disenangi dalam hal-hal yang negatif. f. Partai politik lokal belum mampu menjami keadilan bagi anggotanya, dikarenakan hakikat politik selalu memberikan peluang dengan cara bersaing. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kelemahan partai politik lokal biasanya kurang mempunyai pola pemikiran partai yang searah, sehingga sering terjadi perbedaan dalam pengambilan kebijakan. Dalam menjalankan roda organisasi partai politik lokal sering berorientasi kepada perseorangan dan juga tidak mempunyai pertanggungjawaban yang kongkrit kepada masyarakat. Dan juga kelemahan partai politik lokal sering terjadi konflik antar pengurus dan anggota partai dalam proses pengambilan keputusan politik.BAB III DINAMIKA PARTAI ACEH PA DI ACEH TIMURDALAM PEMILU 2009P. Profil Partai Aceh PA Pemilu 20091. Sejarah Partai Aceh PAPerang 30 tahun yang disusul oleh gempa bumi dan tsunami membuat Aceh pasca tsunami 2004 mulai terjadi titik cerah masa depannya. Hal ini dimulai dengan MoU Helsinki yang ditanda-tangani pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Hamid Awaluddin Menteri Hukum dan HAM dan juga atas nama Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka Malik Mahmud. MoU Helsinki point 1.2.1 menjelaskan: Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan menfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. 149 Dari situlah masyarakat Aceh tidak mau kehilangan masa depan mereka yang demokratis, adil dan bermartabat di bawah payung kepastian hukum dengan perumusan ekonomi yang memihak kepada rakyat Aceh secara khusus dan seluruh tanah air secara umum. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Serta Untuk menjamin perdamaian yang hakiki dan bermartabat serta dapat membangun masa depan Aceh dan mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melalui proses demokrasi dengan partai politik lokal berdasarkan perjanjian Memorandum of Understanding MoU Helsinki. 150 Oleh karena itu, pimpinan politik Gerakan Aceh Merdeka GAM Malik Mahmud memberikan surat mandat ke pada Tgk Yahya Mu‟ad, SH atau sering dis ebut Muhammad Yahya Mu‟ad, SH untuk membentuk partai politik lokal Partai GAM pada tanggal 19 Februari 2007. Partai GAM berdiri dengan akta 149 Muhammad Yahya “Sejarah Partai Aceh” dalam Website Partai Aceh.Com Rabu, 29 Februari 2012. 150 Ibid. 68 |
