Lembaga yang berwenang melakukan uji material undang-undang terhadap uud adalah

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pertanyaan Anda, Peraturan Daerah [“Perda”] yang Anda maksud ialah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

1. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945;

2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;

3. memutus pembubaran partai politik;

4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

5. Usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Sangat jelas bahwa suatu Perda yang bertentangan dengan undang-undang [“UU”] tidak dapat diuji di MK, karena MK tidak memiliki kewenangan untuk itu.

Terhadap Perda yang bertentangan dengan UU, yang memiliki kewenangan menguji adalah Mahkamah Agung [“MA”] sebagaimana dapat kita lihat di Pasal 24A ayat [1] UUD 1945 berikut:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Istilah pengujian ini dikenal dengan hak uji materiil dari MA.[1] Maka dari itu, kembali kami tekankan bahwa Perda yang bertentangan dengan UU tidak dapat diuji ke MK, melainkan dalam hal ini yang memiliki kewenangan untuk menguji adalah MA. Ini berkaitan dengan kompetensi absolut.

Menurut Yodi Martono Wahyunadi dalam Majalah Mahkamah Agung Edisi 2 Tahun 2013 [hal.64], kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa.

Selanjutnya, mengenai prosedur permohonan pengujian Perda terhadap UU adalah sebagai berikut:[2]

1. Permohonan pengujian Perda diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MA dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

2. Permohonan ini hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Perda, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia;

2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

3. badan hukum publik atau badan hukum privat.

1. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

1. nama dan alamat pemohon;

2. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

   1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Perda dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau

   2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

3. hal-hal yang diminta untuk diputus.

1. Permohonan pengujian dilakukan oleh MA paling lama 14 [empat belas] hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;

2. Dalam hal MA berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;

3. Dalam hal MA berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

1. Langsung ke MA; atau

2. Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat kedudukan pemohon.

Sebagai informasi tambahan, soal pelaksanaan putusan MA, dalam hal 90 [sembilan puluh] hari setelah putusan MA tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.[3]

Baca juga:

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Referensi:

Baca juga artikel terkait MAHKAMAH KONSTITUSI atau tulisan menarik lainnya Ilham Choirul Anwar
[tirto.id - ica/adi]

Penulis: Ilham Choirul Anwar
Editor: Aditya Widya Putri
Kontributor: Ilham Choirul Anwar