Mengapa Hak asasi manusia perlu dilindungi dan ditegakkan

Lihat Foto

Nội dung chính Show

Menjadi Parameter Pembangunan Internasional
Sesuai dengan Nilai Agama dan Budaya Bangsa
HAM sebagai Program Nasional yang Didukung Peraturan Perundang-undangan
Video yang berhubungan

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG

Aktivis mengikuti aksi kamisan ke-575 yang digelar oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019). Mereka menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum ditangani.

KOMPAS.com - Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak paling mendasar dalam kehidupan manusia di dunia.

HAM adalah suatu hak yang sudah ada dan melekat pada martabat setiap manusia. Hak asasi manusia dibawa sejak lahir ke dunia sehingga pada dasarnya hak ini bersifat kodrati.

HAM bersifat universal atau menyeluruh karena dimiliki oleh setiap orang tanpa adanya perbedaan ras, jenis kelamin, agama, suku, budaya, dan identitas lain yang melekat.

HAM diakui secara internasional karena setiap manusia memiliki latar belakang hidup yang berbeda-beda. Lalu, mengapa HAM diperlukan?

Menjadi Parameter Pembangunan Internasional

Sudah menjadi kesepakatan internasional bahwa negara yang mengabaikan HAM akan dikucilkan dari pergaulan internasional. Sanksi yang diberikan juga bermacam-macam bentuknya, tergantung dari kesepakatan bersama.

Maka sudah dipastikan hal ini akan menghambat pembangunan nasional suatu negara di kancah internasional. Pada dasarnya sebuah negara membutuhkan kerja sama dengan negara lain dalam pemenuhan kebutuhan warganya.

Baca juga: Komnas HAM Ungkap Penyiksaan Warga Binaan di Lapas Yogyakarta

Ketidakmampuan sebuah negara dalam satu hal diimbangi dengan kemampuan negara lain di lain hal. Sehingga terciptalah keseimbangan pembangunan internasional.

Sesuai dengan Nilai Agama dan Budaya Bangsa

Intisari ajaran agama adalah kedamaian dan ketenteraman. Budaya masing-masing etnis di Indonesia sudah menjadikan HAM sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang berwujud kebiasaan masyarakat, peribahasa, dan adat istiadat.

HAM sebagai Program Nasional yang Didukung Peraturan Perundang-undangan

Tujuan utama penyelenggaraan negara adalah terbangunnya tatanan masyarakat yang merdeka dan bermartabat. Setiap orang berhak terbebas dari belenggu ketidakberdayaan akibat keterbatasan sosial, ekonomi, geografis, dan keterbatasan lain di luar kontrolnya.

Perwujudan masyarakat yang merdeka mensyaratkan paling sedikit tiga hal yaitu jaminan terhadap hak asasi manusia, terciptanya perdamaian, dan terwujudnya pembangunan.

Rabu, 18 Mei 2016

Jakarta – Manusia dianugerahi hak-hak yang sangat mendasar dan hak-hak tersebut melekat dalam diri setiap manusia. Itulah yang dinamakan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Hak Asasi adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.

Untuk itu HAM harus menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian sambutan tertulis Sekjen Kemhan yang dibacakan Kepala Bagian Penyuluhan Hukum Biro Hukum Setjen Kemhan Ida Siswanti, S.H., M.H., saat membuka Penyuluhan Hukum UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di kantor Kemhan, Rabu (18/5).

Lebih lanjut Sekjen mengungkapkan bahwa kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak-hak asasi orang lain. Untuk itu setiap orang berkewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain tanpa terkecuali. Kewajiban ini juga berlaku bagi organisasi manapun terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk melindungi, menghormati, menjamin dan membela HAM setiap warga negara dan penduduknya.

Sementara itu Ketua Komnas HAM RI M. Indadun Rahmat, S.Ag., M.Si yang menjadi pembicara pertama memaparkan tentang HAM dan Perlindungannya oleh Negara. Dalam penjelasannya, Ketua Komnas HAM mengungkapkan bahwa HAM adalah tanggungjawab kita semua tetapi secara normatif pihak yang paling yang bertanggungjawab secara hukum adalah negara, dalam hal ini pemerintah. Kita sebagai aparatur negara atau aparatur pemerintahan secara hukum bertanggungjawab terhadap kemajuan perlindungan dan penegakan HAM.

Senada dengan Ketua Komnas HAM, Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat Ditjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM Sofyan, S.Sos, S.H., M.H., menjelaskan bahwa saat ini belum adanya komitmen yang kuat dari pemerintah terhadap upaya untuk menegakkan HAM dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan HAM secara efektif seperti diamanatkan konstitusi.

Hal ini juga disebabkan karena masih adanya pandangan dan anggapan sebagian masyarakat bahwa HAM merupakan produk budaya barat yang individualistik dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Selain itu masih ada anggapan bahwa HAM semata menjadi tanggungjawab pemerintah. Setiap warga negara dan penduduk bertangungjawanb atas HAM sesuai dengan Perpres No.25 tahun 2015

Penyuluhan Hukum tentang HAM yang dihadiri perwakilan satuan kerja di Kemhan mengangkat tema, “Pemahaman Mengenai HAM Dapat Mencegah Terjadinya Pelanggaran HAM Bagi Pegawai di Lingkungan Kemhan” dan sebagai moderator Kol. Laut (KH) Dwiyono, S.H., M.Hum. (ERA/SGY)

Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Pengertian HAM menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB Declaration of Human Rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat.

HAM ini bersifat universal. Di mana hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama dan kedudukan. PBB telah mengadakan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional di berbagai negara untuk menjamin negara tersebut melindungi hak asasi manusia setiap rakyatnya.

HAM memiliki tujuan yang sangat berkaitan dengan kedamaian hidup setiap orang. Untuk itulah dibentuk instrumen pokok dalam mewujudkan pemenuhan HAM seperti kekuasaan kehakiman dan badan-badan lain yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.HAM juga di ciptakan bertujuan untuk Melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, Mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar.

Hak Asasi Manusia di Indonesia sebenarnya telah diatur secara tegas pada konstitusi negara yang selanjutnya diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999. Namun dengan banyaknya hukum yang mengatur tentang perlindungan HAM apakah pelaksanaan HAM di Indonesia sudah terjamin berjalan dengan baik? Nyatanya belum. Hal ini terbukti dari beberapa kasus pelanggaran HAM yang sudah pernah terjadi di Indonesia .Meski telah ada peraturan perundang-undangan tentang HAM, namun pada prakteknya setelah hukum tentang HAM dibuat, pelanggaran HAM masih terjadi hingga saat ini. Kasus pelanggaran HAM terbesar setelah adanya hukum yang berlaku adalah Munir. Munir adalah aktivis HAM Indonesia keturunan Arab Indonesia yang meninggal di pesawat dalam penerbangan menuju Amsterdam. Kabar meninggalnya Munir menggemparkan seluruh Indonesia.

Lalu apakah HAM sudah ditegakkan seiring perkembangan zaman ? Tahun 2021 ini masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Kasus pelanggaran HAM ini masih menjadi PR bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tidak ada yang menjamin bahwa semakin maju perkembangan zaman maka semakin sedikit pelanggaran HAM yang terjadi. Nyatanya di Indonesia banyak orang -- orang yang terkadang berbuat kasar kepada sesame manusia. Hal ini mengindikasikan jika pemahaman HAM di Indonesia belum sepenuhnya merata dan dimengerti oleh masyarakat luas.

Pemerintah harus dengan sigap memberantas kasus pelanggaran HAM. Selain memberantas, pemerintah juga bisa memberikan pengertian tentang pelanggaran HAM yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Sejatinya manusia memiliki hak yang harus saling dihormati antar manusia yang lain. Dengan begitu Indonesia akan lebih damai karena tidak adanya lagi kasus pelanggaran HAM.

Alasan utama mengapa HAM perlu dihormati dan dilindungi adalah karena manusia merupakan insan atau makhluk Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan mahluk Tuhan yang lain. Oleh sebab itu, HAM diperlukan agar harkat, martabat, dan kehormatan sebagai manusia dapat tetap terjaga.