Mengapa kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir
|
YOGYAKARTA.suaramuhammadiyah.id-Proklamator kemerdekaan Republik Indonesia Soekarno yang juga sempat menjadi pimpinan Muhammadiyah Bengkulu pernah menyatakan bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia merupakan sebuah jembatan emas. Artinya, perjuangan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan tidak berhenti dengan pembacaan teks proklamasi, pada 17 Agustus 1945. Hal itu dikatakan dosen UIN Sunan Kalijaga Fahruddin Faiz dalam pengajian rutin mingguan di Masjid Jenderal Sudirman Colombo, Yogyakarta, Rabu (17/8). Menurut Fahruddin, keputusan Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan merupakan sebuah pilihan saat itu bahwa terpenting bangsa Indonesia bebas dari penjajahan kolonial terlebih dahulu. Bagi Soekarno, merdeka itu hanya sebagai alat saja, bukan tujuan akhir dari perjuangan kemerdekaan. Kebebasan atau kemerdekaan yang diraih harusnya digunakan sebagai alat untuk menggapai kebaikan yang lebih luas. Sama halnya dengan agama, kata Fahruddin Faiz, harusnya dijadikan sebagai alat untuk menjadikan manusia semakin dekat dengan Tuhan Sang Pencipta, yaitu Allah. Bukan justru menjadikannya sombong dan jauh dari Allah. Banyak praktik orang beragama yang justru menjauhkan dia dari Allah dengan menjadikan agama sebagai tujuan. Dalam konteks kekinian, reformasi yang diraih oleh bangsa Indonesia bukanlah akhir dari tujuan. Terpenting dari itu adalah setelah reformasi lalu apa yang akan diisi oleh segenap bangsa Indonesia. Jangan sampai yang menikmati kemerdekaan hanya kalangan elit saja, sementara yang lainnya tetap menderita. “Soekarno mengambil pengalaman dari revolusi Perancis. Revolusi yang berlangsung di abad ke-18 itu memang berhasil meluluhlantakkan kekuasaan feodalisme. Namun, pada akhirnya kaum borjuislah yang memegang tali kendali kereta kemenangan,” ungkap Fahruddin, yang menurutnya hal itu sama dengan kalimat ‘lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya’. Justru tidak menjadikan merdeka secara penuh. Dalam bahasa Soekarno, penting untuk menginstrospeksi kemerdekaan yang memiliki dua pilihan. “Satu jalan menuju dunia sama rata-sama rasa. Satunya lagi menuju ke dunia sama ratap-sama tangis”. Soekarno juga mengingatkan supaya jangan sampai setelah kemerdekaan, kaum marhaen hanya mendapatkan getahnya, sementara kaum borjuis dan ningrat memakan nangkanya (Ribas).
Sabtu, 21 Agustus 2021 11:26 WIB *Dialog Publik 'Refleksi 76 Tahun kemerdekaan Indonesia: Sudahkah Kita Merdeka?'* JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan makna kemerdekaan saat ini tidak hanya lepas dari belenggu penjajahan saja. Spektrum makna kemerdekaan sangatlah luas. Sebab, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. "Pertanyaan 'sudahkah kita merdeka?' akan menghadirkan beragam jawaban dan konsepsi yang kemudian dijadikan sebagai rujukan dalam memaknai hakikat kemerdekaan. Antara lain kemerdekaan dari ketergantungan, kemerdekaan dari kemiskinan, kemerdekaan dari kebodohan, kemerdekaan untuk mendapatkan akses keadilan, dan masih banyak lagi konsepsi kemerdekaan yang hadir dalam dinamika dan dialektika pemikiran di ruang publik," ujar Bamsoet usai menjadi keynote speech Dialog Publik 'Refleksi 76 Tahun kemerdekaan Indonesia: Sudahkah Kita Merdeka?' yang diselenggarakan Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, secara virtual dari Jakarta, Sabtu (21/8/21). Mantan Ketua Komisi III DPR RI dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, masih ada sejumlah persoalan yang harus terus dibenahi bangsa Indonesia di usianya yang ke-76. Menurut prespektif kemerdekaan dari ketergantungan, harus diakui masih ada beberapa sektor penting dimana tingkat ketergantungan bangsa Indonesia terhadap produk impor masih cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, bahwa pada periode Januari-Juni 2021 atau sepanjang semester I 2021, Indonesia telah melakukan impor pangan hingga Rp. 88,21 triliun. Contoh lain, Menteri Riset dan Teknologi pada bulan Mei 2020 yang lalu menyatakan bahwa angka ketergantungan terhadap produk impor di bidang kesehatan mencapai 90 persen. "Sebagaimana kita pahami bersama, bahwa sektor pangan dan kesehatan adalah sektor yang sangat vital. Bukan hanya karena menjadi kebutuhan primer yang wajib dipenuhi, tetapi juga karena sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor lainnya, apalagi saat ini kita dihadapkan pada masa pandemi," kata Bamsoet. Ketua Umum Ikatan Motor Besar Indonesia (IMI) ini memaparkan, memaknai kemerdekaan dari kebodohan harus dilihat dari tujuan dibentuknya pemerintah, dimana salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Survei yang dirilis Programme for International Student Assesment mengenai kemampuan pelajar Indonesia, pada bulan Desember 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-72 dari 77 negara, masih tertinggal jauh dari Malaysia di urutan ke-56 atau Singapura di urutan ke-2. "Kondisi tersebut cukup kontradiktif, mengingat Konstitusi kita telah memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun hasilnya masih belum memuaskan. Hal ini menyiratkan bahwa persoalan sesungguhnya tidak terletak pada dukungan anggaran, tapi lebih pada peningkatan kualitas pengajar, penyempurnaan sistem pendidikan, serta pembenahan lembaga pendidikan," urai Bamsoet. Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indinesia ini memaparkan, dari prespektif kemerdekaan terhadap keadilan, dapat dilihat indeks akses terhadap Keadilan tahun 2019 adalah sebesar 69,6 persen. Ini mengindikasikan bahwa cita-cita Indonesia Merdeka untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat, masih menyisakan persoalan. "Kondisi ini juga tergambar dari rendahnya jumlah advokat terdaftar di Indonesia, yang hingga pertengahan 2019, diperkirakan jumlahnya hanya sekitar 50.000. Atau kurang dari 1 persen dari jumlah penduduk," jelas Bamsoet. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menguraikan, kemerdekaan dari kemiskinan juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia. Jumlah penduduk miskin Inndonesia per-bulan Maret 2021 menurut data BPS adalah sebesar 27,54 juta atau meningkat 1,12 juta dari Maret 2020. Dengan pandemi Covid-19 yang masih membayangi tentunya angka ini masih mungkin berpotensi naik, dimana angka pengangguran hingga tahun 2021 diprediksi akan mencapai angka 12,7 juta. "Dari berbagai prespektif tentang kemerdekaan tadi, akan mengantarkan kita pada sebuah kesadaran, bahwa pemaknaan kemerdekaan akan terus berkembang seiring dinamika dan perkembangan zaman. Banyak yang telah kita capai, tetapi masih lebih banyak lagi yang dapat kita raih. Tentunya menjadi harapan kita bersama, semoga ke depan kita semakin sukses dalam mewujudkan 'Indonesia yang benar-benar Merdeka' dari berbagai sudut pandang pemaknaan," pungkas Bamsoet. (*) H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A. Terpopuler
2 Mengulas Surat Jenderal Besar (Purn) AH Nasution di Tengah Badai Mei 1998
3 Komnas HAM: Putri Candrawathi Disuruh Mengaku Dilecehkan di Duren Tiga sebutkan dan jelaskan ciri-ciri pemimpin bertanggung jawab minimal 2 nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila pada masa penjajahan sebelum adanya proklamasi selalu..selalu apa tolong jawab Ir Soekarno menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 1 Juni 1945 usulan dasar negara tersebut lengkapi sebagai berikut … TOLONG DI BANTU KAK BESOK DI KUMPULAN sebutkan konflik" dengan orang lain TOLONG KAK DI BANTU BESOK SUDAH DI KUMPULKAN bahasa Betawi semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Di samping sifat UUD memiliki juga fungsi sebutkan 3 fungsi tersebut? Sifat yang Harus dimiliki oleh UUD agar diterima oleh masyarakat adalah? Apakah yang dimaksud amendemen? |
