Mengapa uni eropa tidak bisa disebut negara federal
|
Sebuah tanda masuk kota di Guetersloh, Jerman, pada Selasa, 23 Juni 2020. Setelah wabah corona di tempat industri daging Toennies di Rheda-Wiedenbrueck, otoritas negara federal secara besar-besaran membatasi kehidupan publik di distrik Guetersloh dengan sebuah penutupan (lockdown). KOMPAS.com - Negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal, baik dilihat dari segi penduduknya, wilayahnya, pemerintahan, maupun kekuasaannya. Sedangkan negara serikat atau negara federal adalah negara yang tersusun dari negara yang berdiri sendiri dengan mengadakan ikatan yang efektif, sehingga terbentuk negara baru. Secara konseptual, negara kesatuan sering diposisikan secara berlawanan dengan negara federal. Negara kesatuan memiliki wilayah kerja yang lebih kecil, biasanya disebut sebagai daerah. Sementara negara federal memiliki negara bagian di dalamnya. Dilihat dari jumlah dan pesebarannya, negara yang menganut kedua sistem ini relatif seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa paham yang satu tidak dominan dibandingkan paham yang lain. Berikut daftar negara kesatuan dan negara federal: Daftar Negara Kesatuan
Baca juga: Proses Penyelenggaraan Negara dalam Konteks Federalisme Daftar Negara SerikatRepublik SerikatRepublik serikat adalah sebuah federasi dari beberapa negara bagian dengan bentuk pemerintahan republik.
Monarki serikat adalah federasi beberapa negara bagian dengan bentuk pemerintahan monarki yang dikepelai oleh raja atau ratu.
Referensi
Selasa, 14 Juni 2022 - 09:38 WIB Uni Eropa, yang dinilai terlalu tunduk pada Washington, disindir telah menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Foto/REUTERS BRUSSELS - Blok Uni Eropa (UE) telah disindir menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat (AS) karena kebijakan luar negeri dan pertahanannya terlalu tunduk pada Washington.Sindiran ini dilontarkan Anggota Parlemen Kroasia Mislav Kolakusic. Kroasia bergabung dengan Uni Eropa sejak 2013.Kolakusic dikenal sebagai kritikus vokal terhadap sanksi anti-Rusia oleh Barat dan pembatasan terkait pandemi COVID-19.Berbicara di depan Parlemen Uni Eropa pekan lalu, Kolakusic mengatakan kepada sesama Anggota Parlemen; "Kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan Uni Eropa hari ini dapat dijelaskan hanya dalam satu kalimat.” “Uni Eropa menjadi negara federal Amerika Serikat ke-51, tetapi tanpa hak untuk memilih," ujarnya, seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (14/6/2022). Baca juga: Rusia Bombardir Severodonetsk Ukraina Habis-habisan, Dibuat seperti Mariupol Kolakusic telah berulang kali mengkritik kebijakan UE terhadap Rusia sejak dimulainya operasi militer Moskow di Ukraina pada 24 Februari. Kebijakan itu telah membuat anggota Uni Eropa memotong impor penting bahan bakar fosil Rusia sambil meningkatkan pengeluaran pertahanan dan memberlakukan beberapa putaran sanksi terhadap Rusia, yang pada dasarnya menanggung biaya oposisi Washington terhadap Kremlin.“Ini adalah kebohongan dan kemunafikan yang luar biasa bahwa sanksi terhadap Rusia dan larangan impor minyak dan gas Rusia adalah sanksi terhadap Rusia. Sanksi tersebut ditujukan kepada 500 juta warga Uni Eropa dan jutaan warga Eropa lainnya,” ujarnya pada Mei lalu."Kita harus melarang impor minyak dan gas dari Amerika Serikat, yang telah mengalami lebih banyak konflik militer daripada negara lain mana pun di Eropa dan mungkin dunia dalam beberapa dekade terakhir," paparnya.Kolakusic juga menyebut para pemimpin dunia di Eropa dan di luar "sosiopat dan psikopat" atas pembatasan COVID-19 mereka dan menyebut Kanada sebagai "kediktatoran kuasi-liberal yang paling buruk" di hadapan Perdana Menteri Justin Trudeau.Kolakusic juga mengecam kebijakan energi hijau blok Uni Eropa. "Menyatakan karbon dioksida dan bahan bakar fosil sebagai musuh warga Uni Eropa adalah kegilaan total," katanya. Federasi Eropa, Eropa Federal, Negara Eropa,[1][2] atau Eropa Serikat adalah istilah-istilah yang digunakan untuk membahas skenario ketika Eropa bersatu menjadi sebuah negara federal yang mirip dengan Amerika Serikat. Saat ini Uni Eropa bukanlah sebuah federasi, tetapi ada yang menganggap bahwa organisasi ini memiliki ciri sistem federal.[3] Hukum nasional yang bertentangan dengan hukum Uni Eropa harus dicabut. Negara anggota Uni Eropa memiliki berbagai macam kebijakan bersama di Uni Eropa, seperti misalnya Kebijakan Pertanian Bersama atau Kebijakan Perikanan Bersama. Uni Eropa memiliki eksekutif (Komisi Eropa dan Dewan Eropa), yudikatif (Mahkamah Eropa), dan legislatif (Parlemen Eropa). Uni Eropa juga memiliki satu Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama dan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa. Selain itu, di dalam konteks Pasar Bebas Eropa, negara ketiga hanya dapat menandatangani perjanjian dagang bilateral dengan Uni Eropa dan tidak dapat membuat perjanjian tersendiri dengan salah satu negara anggota Uni Eropa. Namun, Uni Eropa tidak memiliki konstitusi,
sistem pemungutan pajak, atau militer.
Uni Eropa Dewan Eropa
Penyatuan Eropa telah diusulkan oleh mantan Perdana Menteri Belgia Guy Verhofstadt di dalam bukunya yang diterbitkan pada November 2005 yang berjudul Verenigde Staten van Europa ("Eropa Serikat"). Pada Desember 2017, Ketua Partai Demokratik Sosial Jerman Martin Schulz menyerukan perumusan perjanjian konstitusional baru yang mendirikan "Eropa Serikat".[4] Ia mengusulkan agar konstitusi ini ditulis dengan melibatkan masyarakat sipil dan rakyat, dan negara yang menolak usulan konstitusi ini sebaiknya keluar dari blok Uni Eropa.[4] The Guardian menilai bahwa usulannya akan ditentang oleh Angela Merkel dan pemimpin-pemimpin Uni Eropa lainnya.[4] Schulz sendiri ingin agar Eropa Serikat terwujud pada tahun 2025.[5] Berdasarkan hasil survei, 44% responden di Uni Eropa mendukung pembentukan federasi negara-negara anggota Uni Eropa pada suatu hari nanti, sementara 35% menolak. 73% rakyat di negara-negara Nordik menolak usulan ini.[6]
|
