dokumen-dokumen yang mirip
8 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN Lebih terperinci
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.182, 2014 KEMENPAN RB. Sarana. Prasarana. Kantor. Standar. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN Lebih terperinci
SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG Lebih terperinci
WALIKOTA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan Lebih terperinci
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN Lebih terperinci
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM Lebih terperinci
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS. I. RUANGAN KANTOR STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH Lebih terperinci
PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN, Menimbang Mengingat Lebih terperinci
BUPATI KULON PROGO PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KER]A DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO, Lebih terperinci
BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 80 TAHUN 2010 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI Lebih terperinci
1 SALINAN WALIKOTA SURABAYA PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2010 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH WALIKOTA SURABAYA, Menimbang Mengingat : a. bahwa dalam rangka Lebih terperinci
GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang : bahwa untuk Lebih terperinci
DAFTAR ISI PERATURAN BUPATI 1 BAB I Ketentuan Umum... 4 BAB II Penataan Sarana dan Prasarana Kerja... 5 BAB III Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja... 6 BAB IV Pelaksanaan Standarisasi Sarana dan Prasarana Lebih terperinci
~ 1 ~ BUPATI KAYONG UTARA PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA Lebih terperinci
Menimbang WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 4 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI WALIKOTA BUKITTINGGI, Lebih terperinci
BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 77 2013 SERI : E PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KOTA BEKASI WALIKOTA BEKASI, Menimbang : a. Lebih terperinci
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2012 NOMOR 17 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA Lebih terperinci
1 GUBERNUR RIAU PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 140 TAHUN 2015 TENTANG STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU, Menimbang Lebih terperinci
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KER]A PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang Mengingat : a. bahwa Lebih terperinci
SALINAN WALIKOTA TEGAL PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 33 TAHUN 2008 TAHUN 200 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KOTA TEGAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TEGAL, Menimbang Lebih terperinci
BUPATI JEMBRANA PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Lebih terperinci
SALINAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN RAHMAT Lebih terperinci
BUPATI CILACAP PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI SARANA PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang Lebih terperinci
No.2045, 2015 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BPOM. Sapras Kantor. Standar. PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA Lebih terperinci
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN : 2009 NOMOR : 02 PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR : 014 TAHUN 2009 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG WALIKOTA BANDUNG, Lebih terperinci
No.117, 2016 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMHAN. Pejabat. Sapras Kantor. Standarisasi. Pencabutan. PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA MOR 02 TAHUN 2016 TENTANG STANDARDISASI SARANA DAN Lebih terperinci
SALINAN BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Lebih terperinci
WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang Lebih terperinci
NAMA UAKPB : 00.0.0.0969 PENGADILAN NEGERI MEDAN TAHUN ANGGARAN 0 JANUARI 0 3 6 9 0 30 JUNI 0 : 6-0-0 : 3 TANAH,996,30,,0 0 0 0 0,996,30,,0.0.0.0.00 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II M,90,9,,00 0 Lebih terperinci
NAMA UAPKPB :...99. PENGADILAN NEGERI KUNINGAN JANUARI 6 TAHUN ANGGARAN 6 3 9 : -6-6 : 3 DESEMBER 6 3 TANAH,9,99,,,9,99,,... Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I M,3 9,,,3 9,,... Tanah Bangunan Kantor Lebih terperinci
NAMA UAKPB...969 TAHUN ANGGARAN JULI 3 6 9 -- Kode Lap. LBSGSSKS 3 DESEMBER 3 TANAH,996,3,,,996,3,,... Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II M,9,9,,,9,9,,... Tanah Bangunan Kantor Pemerintah M,,,3,,,,3, Lebih terperinci
BERITA DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 2016 SERI : PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 95.A TAHUN 2016 TENTANG KEBUTUHAN STANDAR BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Lebih terperinci
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR : 47 Tahun 2013 TAHUN : 1 November 2013 STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT I. RUANGAN KANTOR A. Ruangan kantor Lebih terperinci
No.31, 2012 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTAHANAN. Standardisasi. Sarana. Prasarana. Kerja Pejabat. PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG STANDARDISASI Lebih terperinci
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGA UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 522 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR MINIMAL RUANG KERJA DAN PERALATAN PENUNJANG INSPEKTUR Lebih terperinci
NAMA UAKPB : 00.0.08.0088 PN PADANG PANJANG (0) TAHUN ANGGARAN 0 : 9-0-0 : JANUARI 0 8 9 0 0 JUNI 0 TANAH,6,68,88,000 0 0 0 0,6,68,88,000.0.0.0.00 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I M,6,8,88,000 0 Lebih terperinci
NAMA UAKPB : 00.0.0.099 PENGADILAN AGAMA CIBADAK TAHUN ANGGARAN 0 JANUARI 0 8 9 0 0 JUNI 0 : 0-0-0 : TANAH,000 990,000,000 0 0 0 0,000 990,000,000.0.0.0.00 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah M,000 990,000,000 Lebih terperinci
NAMA UAKPB : 89...55 POSISI MARET S/D 9 MARET TAHUN ANGGARAN : 9-- : MARET 8 9 9 MARET TANAH,,9,,,,9,,... Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II M, 9,5,,, 9,5,,... Tanah Bangunan Kantor Pemerintah M, Lebih terperinci
SALINAN NOMOR 14/E, 2009 PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG WALIKOTA MALANG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka Lebih terperinci
DAFTAR INVENTARIS BMN DJA PER AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG SAT 132111 PERALATAN DAN MESIN 11,569 74,917,915,013 9 14,630,000 0 0 11,578 74,932,545,013 3.01.03.04.002 Portable Generating Set Unit Lebih terperinci
: 1 131111 TANAH 64,784 33,648,187,000 0 0 0 0 64,784 33,648,187,000 2.01.01.01.001 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I M2 6,002 26,026,687,000 0 0 0 0 6,002 26,026,687,000 2.01.01.04.001 Tanah Bangunan Lebih terperinci
PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN PROFIL ORGANISASI BAGIAN UMUM SETDA KOTA SALATIGA TAHUN 207 A. GAMBARAN UMUM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Salatiga No. 7 Tahun Lebih terperinci
LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : TANGGAL : STANDAR PERLENGKAPAN KANTOR 1. Jenis alat-alat perlengkapan kantor, terdiri atas: a. Perabot kantor; meja kerja, meja rapat, meja telepon, Lebih terperinci
Lampiran : 1 (satu). GUBERNUR PAPUA PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA, Lebih terperinci
NAMA UAKPB :...866 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG INTRAKOMPTABEL TAHUN ANGGARAN JULI 8 9 : -- : Kode Lap. : LBSISSKS DESEMBER TANAH, 9,,,, 9,,,... Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I M, 86,9,, 86,9,... Lebih terperinci
: 1 131111 TANAH 64,784 33,648,187,000 0 0 0 0 64,784 33,648,187,000 2.01.01.01.001 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I M2 6,002 26,026,687,000 0 0 0 0 6,002 26,026,687,000 2.01.01.04.001 Tanah Bangunan Lebih terperinci
1. TUJUAN 1.1. Meningkatkan kondisi kerja yang nyaman dan memadai sehingga dapat tercapai tingkat produktivitas kerja ; 1.2. Menjamin kelancaran tata kerja dan kuliah serta pelayanan yang lebih professional Lebih terperinci
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK Lebih terperinci
1 BAB I PENDAHULUAN A. PENGERTIAN RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) Berdasar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 1044, Lebih terperinci
NAMA UAKPB : 005.0.5.4094 PENGADILAN AGAMA SERUI JANUARI 06 TAHUN ANGGARAN 06 4 8 9 0 : 5--06 : DESEMBER 06 TANAH, 48,680,000 0 0 0 0, 48,680,000.0.0.0.00 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I M 8,680,000 Lebih terperinci
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PERMEN-KP/2013 TENTANG PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN Lebih terperinci
NAMA UAPKPB : 5.1.19.3541. PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA RUANG LINGKUP DATA : DI DBR/DBL/KIB SEMUA : 2-1-216 : 1 2.1.1.4.1 2.1.1.4.1 3.2.1.1.3 3.2.1.1.3 3.2.1.4.1 3.2.1.4.1 3.2.1.4.1 3.2.1.4.1 3.2.1.4.1 Tanah Lebih terperinci
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. TUGAS,FUNGSIDAN STRUKTUR ORGANISASISKPD Berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 48 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Lebih terperinci
NAMA UAPKPB : 5.1.19.3424. RUANG LINGKUP DATA : DI DBR/DBL/KIB SEMUA URUT BARANG : 1 RUANG/ LOKASI 2.1.1.1.2 2.1.1.4.1 3.1.3.5.3 3.1.3.5.3 3.2.1.1.1 3.2.1.1.1 3.2.1.1.1 3.2.1.1.3 3.2.1.1.3 3.2.1.1.3 3.2.1.1.3 Lebih terperinci
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 067/M/2011 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN KANTOR DAN KENDARAAN BERMOTOR DARI DAFTAR BARANG MILIK NEGARA Lebih terperinci
Halaman : 1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 13.465.912.000 1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 13.465.912.000 Lebih terperinci
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI Alamat: Jl. Raya Manggar - Gantung Komplek Perkantoran Terpadu Menggarawan, Manggar 33511 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN Lebih terperinci
MATRIK RENCANA KINERJA TAHUN 2014 PENGADILAN NEGERI JANTHO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN 1 Tercapainya peningkatan rasa keadilan sesuai dengn Undang-undang dan peraturan Lebih terperinci
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (RUP) SUKU DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012 Lokasi Pekerjaan Rencana Penganggaran Lebih terperinci
NAMA UAKPB : 005.0..00 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON OKTOBER 06 POSISI OKTOBER S/D OKTOBER 06 TAHUN ANGGARAN 06 8 9 0 OKTOBER 06 : -0-06 : TANAH 5,980,6,500,000 0 0 0 0 5,980,6,500,000.0.0.0.00 Tanah Bangunan Lebih terperinci
Kabupaten Kepulauan Anambas KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN Provinsi Sub : Sosial NO. KODE LOKASI : 12.32.07.09.02.09.01.01 Pabrik Rangka Mesin Polisi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Lebih terperinci
Lampiran Surat Keputusan Ketua STMIK KHARISMA Makassar Nomor: 580/B/STMIK Ketua/VIII/2016 A. Dasar 1. Undang undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Lebih terperinci
1 BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KER]A DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Lebih terperinci
Halaman : 1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 4.169.084.000 1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 4.169.084.000 Lebih terperinci
NAMA UAPKPB : 5.1.19.3491. PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA RUANG LINGKUP DATA : DI DBR/DBL/KIB BAIK URUT BARANG : 1 RUANG/ LOKASI 2.1.1.4.1 2.1.1.4.1 3.2.1.2.3 3.2.1.2.3 3.2.1.4.1 3.2.1.4.1 3.2.1.4.1 3.2.1.4.1 Lebih terperinci
Halaman : 1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 10.592.069.000 1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 10.592.069.000 Lebih terperinci
No.488, 2009 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN. Standar Minimal Sarana. Penyuluhan Pertanian. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 51/Permentan/OT.140/12/2009 TENTANG PEDOMAN STANDAR Lebih terperinci
Rencana mum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I : Provinsi Jawa Tengah Satuan Kerja : DINAS KOPERASI DAN MKM PROV. JATENG Tahun Anggaran : 2016 1. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor Jasa pemeliharaan Lebih terperinci
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1222, 2014 KEMENKES. Sarana. Prasarana. Kantor. Standar. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR Lebih terperinci
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPMD 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPMD 2.1.1. Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Lebih terperinci
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012 FORMULIR RKA-SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan : 1.13 URUSAN WAJIB Sosial Organisasi Sub Organisasi Program Lebih terperinci
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD 2.2.1 Urusan Pemerintahan : 2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Lebih terperinci
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Lebih terperinci
LAPORAN KAJI BANDING TIM AKREDITASI PUSKESMAS CIBUGEL KE PUSKESMAS CIMALAKA Tim akreditasi Puskesmas Cibugel melaksanakan kunjungan kaji banding ke Puskesmas Cimalaka yang telah melaksanakan Akreditasi Lebih terperinci
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BELANJA BARANG DAN JASA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2014 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN BULAN NO URAIAN PAGU ANGGARAN BELANJA Lebih terperinci
Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I : Kementerian Satuan Kerja : INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI Tahun Anggaran : 2017 1. 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Genset dan Lift) 1 Lebih terperinci
MELALUI PENYEDIA PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BIRO UMUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH Nomor : 027./000076 Tanggal : 7 Januari 203 PA/KPA Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lebih terperinci
DAFTAR ASET PERALATAN DAN MESIN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN UPDATE : 1 Juni 2015 Tahun Perolehan No Kode Barang Uraian Barang Volume N.U.P Merk Kondisi Penempatan (Ruangan) Keterangan Perolehan PSP Lebih terperinci
Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD 2016 Nomor : 43 Tanggal : 23 Nopember 2016 PEMERINTAH KOTA MEDAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Lebih terperinci
BARANG MILIK NEGARA Kode Satker : Nama/Lokasi Satker : 5.0.05.686349.000.KD BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI JAWA TIMUR No Kode Barang NUP Nama Barang Tahun Perolehan Merk/Type 305020400 3 Lemari Es 204 Lebih terperinci
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Lebih terperinci
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nomor : 027/ /A.Um/DPD/X/2013 Tanggal : 21 Oktober 2013 SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA Alamat : JL. KESUMA BANGSA. 86 KOMPLEK BALAIKOTA Lebih terperinci
Tabel Rekapitulasi Barang NO. URUT JENIS / NAMA BARANG TAHUN BELI JMLH BARANG (UNIT/ BUAH/SET) KETERANGAN 1 2 3 4 5 1 Statiaon Wagon 2008 1 Unit kendaraan Operasional 2 micro bus 2008 1 Unit Kend.Operasional Lebih terperinci
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lebih terperinci
Manual Prosedur Perawatan dan Pemeliharaan Infrastruktur LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012 Manual Prosedur Perawatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Lebih terperinci
REKAP KONTRAKTUAL RKA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TA. 2014 NO NAMA KEGIATAN URAIAN RENCANA TAHUN 2014 (Sesuai RKA) Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Pengadaan Langsung/Penunju kan Langsung ( Lebih terperinci
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, Lebih terperinci
18 BAB II TINJAUAN OBJEK 2.1. Tinjauan Umum Stasiun Kereta Api Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 dan 43 Tahun 2011, perkeretaapian terdiri dari sarana dan prasarana, sumber daya manusia, norma, Lebih terperinci
BARANG INVENTARIS BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2007 NO. 1. 131111 TANAH 1.01.01.01.002 Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II M2 2190 267.950.000,00 200 7.000.000 Lebih terperinci
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIAK 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI. a. Tugas Pokok dan Fungsi. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Lebih terperinci
Tabel 1. Data Perabot dan Peralatan Laboratorium Arsitektur Nusantara SD SW 1 CPU INTEL CORE i3-2120,4 1 2 MONITOR LED 20" 1 3 KEYBOARD + MOUSE 1 4 STAVOLT 1 5 PRINTER & SCANNER A3 1 6 AC 0,5 PK 1 7 JARINGAN Lebih terperinci
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015 1.17. - KEBUDAYAAN 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN Formulir RKA - SKPD Halaman Lebih terperinci
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2010 BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN NO PROGRAM UTAMA SASARAN URAIAN URAIAN A. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 1 Pembayaran Gaji, Lembur, Honorium dan Vakasi - Terlaksananya Lebih terperinci
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PA/KPA Bagian Umum Dan Protokol Setko Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Alamat Jln. Prapanca Raya No. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Lebih terperinci
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPLH KOTA BANDUNG A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI T ugas pokok Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Lebih terperinci
REKAP KONTRAKTUAL RKA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TA. 2014 NO NAMA KEGIATAN URAIAN RENCANA TAHUN 2014 (Sesuai RKA) Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Pengadaan Langsung/Penunju kan Langsung ( Lebih terperinci
PEMERINTAH KOTA DENPASAR DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD).0.0. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 05 DPA - SKPD DPA - SKPD DPA - SKPD. DPA - SKPD. DPA - SKPD.. Ringkasan Dokumen Lebih terperinci
PEMERINTAH KABUPATEN RENCANA UMUM PENGADAAN Nomor : 810/84/Dishubkominfo/II/2012 Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dishubkominfo Kabupaten dengan ini menyampaikan Lebih terperinci
NAMA UAKPB : 5...986 INTRAKOMPTABEL TAHUN ANGGARAN JULI 3 8 9 : 8--8 : Kode Lap. : LBSISSKS 3 DESEMBER 3 TANAH 6,6 3,6,8,9 53,,, 6,6 6,963,5,... Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I M,36,8,,,85,6,,36 Lebih terperinci
2.4 Kebutuhan Ruang 2.4.1 Kuantitatif Besarnya ruang dan jumlah ruang diperngaruhi oleh kapasitas dalam ruangan dan jumlah penggunan dalam suatu ruangan. Perhitungan standar besaran ruang diperoleh dari Lebih terperinci
