Nama pendidikan kewarganegaraan di negara lain
|
1 PERBANDINGAN CIVICS (CITIZENSHIP EDUCATION) MALAKAH/LEMBAR REPORT Kajian Profil Civic and Citizenship Education di Australia Dosen Pengampu: Prof. Dr. H. Udin S. Winataputa, M.A. Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, M. Si. Oleh : Fazli Rachman NIM: 1602672 Budi Putra NIM: 1605702 Kelas : A, Angkatan 2016 Program Magister Semester Genap 2016/2017 Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2017
i KATA PENGANTAR Teriring salam dan do’a penulis sampaikan semoga kiranya para pembaca senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahuwata’ala serta sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin Alhamdulillah, puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah Subhanahuwata’ala berkat rahman dan rahim-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah/lembaran report ini untuk disampaikan sebagai Ujian Tengah Semester Dua di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan untuk mata kuliah Perbandingan Civics (Citizenship Education). Adapun makalah/lembaran report adalah sebuah hasil kajian tentang profil pendidikan kewarganegaraam di Australia. Walau bersumber dari berbagai literalur yang begitu komplek dan komplit. Tentunya banyak kekuranggan akibat kesulitan dan hambatan dalam penyelesaian makalah/lembaran report Terselesaikannya makalah/lembaran report ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis baik dengan ide-ide pemikirannya serta motivasi untuk tetap semangat dari dosen pengampu mata kuliah ini Prof. Dr. H. Udin S. Winataputa, M.A. dan Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, M. Si. Tanpa ada dukungan tersebut kemungkinan besar penulis tidak akan berhasil sedemikian seperti sekarang. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam makalah/lembar report ini, untuk itu penulis mengharapkan banyak masukkan yang membangun bagi para pembaca untuk menyempurnakan makalah ini. Akhirnya penulis mengucapkan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Selamat membaca. Bandung, 1 Maret 2017 Hormat Penulis
ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 A. Latar Belakang ................................................................................................... 1 B. Tujuan ................................................................................................................ 2 C. Batasan ............................................................................................................... 2 BAB II PROFIL AUSTRALIA .................................................................................... 3 BAB III PROFIL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN AUSTRALIA ........... 13 A. Gambaran Umum Pendidikan di Australia ...................................................... 13 B. Pendidikan Kewarganegaraan Australia .......................................................... 18 BAB IV PENUTUP .................................................................................................... 37 A. Kesimpulan ...................................................................................................... 37 B. Rekomendasi .................................................................................................... 37 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 39
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sejak munculnya Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika tahun 1790an, Kajian pendidikan kewarganegaraan baik secara teoritis atau praktis semakin berkembang. Bersamaan dengan globalisasi yang menjadi lahan potensial bagi perkembangan demokrasi, perkembangan pendidikan kewarganegaraan lebih dari sekedar wacana akademik. Sebagaimana yang dikatakan Sabatin, Bavis dan Finkel “the impact of civic education programs on political partisipation and demokratc ettitudes” (Winatraputra, 2012, h. 1). Oleh karena itu, civic education hingga keberbagai negara. Dalam dokumen Shape of the Australian; Curriculum Civics and Citizenship Education , Australia mendefenisikan, Civics is defined broadly as an identifiable body of knowledge, skills, and understandings relating to the organisation and working of society, including Australia’s federal system of government, political and social heritage, democratic processes, public administration and judicial system; that includes local, state, national, regional and global perspectives. Sedangkan Citizenship can be formally defined as the legal relationship between an individual and a state. More broadly, citizenship is the condition of belonging to social, religious, political or community groups, locally, nationally and globally. Being part of a group carries with it a sense of belonging or identity which includes rights and atau Bentuk Kurikulum Australia: PKn dan Kewarganegaraan, dokumen ini merupakan analisis umpan balik konsultasi tentang PKn dan Kewarganegaraan Kurikulum dari saran pada oleh Dewan ACARA. Dokumen ini arahan luas untuk tujuan, struktur dan organisasi dari kurikulum Australia Ilmu Kewarganegaraan dan Kewarganegaraan. Hal ini dimaksudkan sebagai panduan penulisan menemukan kurikulum Australia PKn dan Kewarganegaraan. Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA). (2012). Shape of the Australian; Curriculum Civics and Citizenship Education. Sydney: ACARA, h. 1;
2 responsibilities, duties and privileges. These are guided by the agreed values and mutual obligations required for active participation in the group. In the Australian Curriculum, citizenship incorporates three components–civil (rights and responsibilities), political (participation and representation) and social (social values, identity, and community involvement). Dari defenisi resmi diatas maka, Civics and Citizenship Education (CCE) (Departemen of Education, 2010, h. 3) mempromosikan pengetahuan tentang warisan Australia demokratis, lembaga-lembaga politik dan hukum, dan masyarakat sehingga bahwa orang muda dapat berpartisipasi sebagai warga negara informasi. Hal ini juga mendorong keterampilan, nilai-nilai dan disposisi kewarganegaraan aktif yang akan membantu mereka untuk berpartisipasi dalam komunitas mereka dan dalam kehidupan demokrasi Australia. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas tersebutlah yang menarik untuk mengkaji bagaimana profil Pendidikan Kewarganegaraan di Australia. B. Tujuan Tujuan pembuatan makalah ini, adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui latar belakang terbentuknya Pendidikan Kewarganegaraan di Australia. 2. Untuk mengetahui profil Pendidikan Kewarganegaraan di Australia. C. Batasan Batasan dalam dalam makalah ini adalah, makalah ini mengkaji pendidikan kewarganegaraan di Australia dengan pisau analisis yang kemukakan oleh Bahmueller dan Petrick 4 dimensi penting yang membangunnya, pendidikan kewarganegaraan yaitu (1) historical expreience, (2) civic culture, (3) national identity, dan economic development. Makalah ini juga mengkaji pada skup atau pada ruang lingkup pendidikan kewarganagaraan di Australia.
3 BAB II PROFIL AUSTRALIA Dalam kajian Pendidikan kewarganegaraan di suatu negara Bahmueller dan Petrick tidak terlepas dari 4 dimensi penting yang membangunnya, yaitu (1) historical expreience, (2) civic culture, (3) national identity, dan economic development. Maka, untuk memulai membedah bagaimana sebenarnya profil pendidikan kewarganegaraan maka, terlebih dahulu kita akan mengkaji beberapa hal tersebut (Bahmueller & Patrick, 1999). Maka profil negara yang kita kaji adalah dalam kajian 4 dimensi menurut Bahmueller dan Petrick dalam satu kajian utuh, sehingga tali-temali yang terintegrasi antara ke-empat dimensi tersebut dapat dengan tuntut dipahami. Australia, resminya Persemakmuran Australia (Commonwealth of Australia), satu negara yang terdiri dari dataran benua Australia, Pulau Tasmania dan beberapa pulau kecil di Samudra Hindia dan Pasifik. Australia adalah negara terbesar keenam di dunia berdasarkan wilayah dibagi menjadi enam negara bagian dan 2 teritorial di daratan utama yaitu New South Wales, Queensland, Australia Selatan, Tasmania, Victoria, dan Australia Barat, dan dua wilayah yang sama dengan Washington, DC, di Amerika Serikat yaitu Australian Capital Territory (ACT) dan Northern Territory (NT)(West & Murphy, 2010, h. 1–7). Luas wilayah Australia lebih dari 2,9 juta mil persegi (7,6 juta km persegi). Selain daratan dan negara pulau Tasmania, sekitar 155 mil (250 km) terpisah pada titik-titik terdekat mereka, Australia mengontrol 8.222 pulau-pulau lain, untuk tujuan wisata terkenal Kangaroo Island, Fraser Island hingga Pulau Nepean, pulau tak berpenghuni, Pulau Norfolk yang lebih terkenal sebagai salah satu lokasi koloni pidana paling brutal Australia. Australia terdiri dari sekitar 60 persen dari yang daratan dan 40 persen pulau dalam West, Barbara A. & Frances T. Murphy.(2010). A Brief History of Australia. New York: Facts On File, h. 1-7; Memiliki jumlah penduduk sampai 22 Januari 2010 diperkirakan oleh Biro Statistik Australia berjumlah 22.124.694. Jumlah ini adalah berdasarkan formula dari satu kelahiran setiap satu menit dan kematian setiap 3 menit, dan penambahan satu orang migrasi setiap 2 menit. Peningkatan populasi Australia adalah satu orang dalam dua menit. Imigrasi merupakan faktor penting dalam penambahan jumlah penduduk di Australia. Walau pada Perang Dunia I, Perang Dunia II dan depresi ini pada tahun1930-an imigrasi yang masuk ke Australia hampir berhenti; West, Barbara A. & Frances T. Murphy.(2010). A Brief History………….. Op., cit., h. 8-12;
4 Australia sedikitnya 200 bahasa dan dialek yang diucapkan di 8,1 juta rumah tangga di Australia. Bahasa Negara Autralia adalah Bahasa Inggris, selain itu 16 persen dari populasi berbicara bahasa lain di rumah, dengan Italia, Yunani, Arab, Kanton, Mandarin, dan Vietnam yang paling umum. Australia tidak memiliki agama resmi, Australia juga memiliki keanekaragaman agama, yaitu Kristen, Islam, Budha dan Hindu sedangkan 31% ateis (West & Murphy, 2010, h. 8–10). Pada mulanya, Australia dihuni oleh suku Aborigin, terdapat 300 klan dan lebih dari 250 bahasa dan 700 dialek (Australia, tt.), dan masih bertahan sebelum pendudukan Eropa akhir abad ke-18, kemudian menyebabkan perubahan drastis dalam berbagai aspek suku Aborigin. Pada saat itu, Kaum Aborigin di Australia diperkirakan tiba 60.000 (dalam Blainey, 1994, h. 3; West & Murphy, 2010, h. 6) atau/sampai 4000 (dalam Macintyre, 2009, h. 13) tahun lalu, melalui Asia Tenggara. Dimasa penjanjahan dan bermukimnya bangsa eropa, sekitar satu juta orang Aborigin telah tinggal di benua ini sebagai pemburu dan pengumpul makanan (Macintyre, 2009, h. 13; West & Murphy, 2010, h. 13–30). Penemuan Australia oleh bangsa Eropa dimulai dari ekspedisi Bartolomeu Dias seorang Portugis pada 1480-an, dan Era Eskplorasi oleh spanyol dan portugis yang didorong oleh motivasi kembar “God and Gold” (West & Murphy, 2010). Kemudian bangsa Belanda datang ke Benua Australia pada 1606, namun sekitar abad ke-18 Inggris menduduki Benua Australia, Tepatnya pada 1770 Kapten James Cook menyatakannya sebagai milik inggris. Wilayah ini difungsikan sebagai tempat pembuangan pelaku kriminal dan menjadi koloni terhukum. 26 Januari 1788 melalui pelabuhan Sydney, Inggris membawa 1500 orang, setengahnya adalah narapidana dan berakhir 1868, dengan sekitar 160.000 yang terdiri dari laki laki dan perempuan telah datang ke Australia sebagai narapidana. Kehidupan para tahanan sangatlah berat, jumlah tahanan laki laki lebih kurang lima kali dari jumlah tahanan selalu hidup dalam keadaan terancam eksploitasi seksual. Para laki-laki yang kembali melanggar hukum dicambuk dengan brutal, dan kejahatan kecil seperti mencuri dapat terkena hukuman gantung. Kaum Aborigin yang tergusur oleh pemukiman baru ini lebih menderita lagi. Kehilangan tanah serta sakit dan kematian akibat penyakit yang dibawa orang asing ini mengganggu praktik dan gaya hidup
5 Pertengahan abad ke-19 ditemukan emas di Australia, tepatnya di New South Weles pada 1840 dan Victoria pada 1851 dan sejak itu Australia banyak dikunjungi imigran (West & Murphy, 2010, h. 58–86). Bersamaan dengan tumbunya bar-bar, penjual alkohol gelap, wanita penghibur, artis dan penipu datang dari segala penjuru dunia. Pada saat itu Gubernur Inggris di Victoria memberlakukan peraturan untuk tujuan penertiban berupa perizinan bulanan dan aksi pasukan yang keras, dan menyebabkan pemberontakan berdarah anti-otoriter (baca: Eureka Stockade) pada 1854. Kekayaan emas dan wol membawa investasi besar ke Melbourne dan Sydney, meski banyak terjadi kekerasan dan pada 1880-an kedua kota menjadi kota modern. Meskipun sentralitas masalah pertanian dan tanah di paruh kedua abad ke-19, kebanyakan orang Australia pada periode ini benar-benar menjadi penduduk kota. Prioritas penting bagi penduduk adalah pengembangan dari sistem pendidikan untuk meningkatkan status anak kolonial mereka dan anak-anak perempuan. Setelah kedatangan Gubernur Macquarie tahun 1810 sistem pendidikan Protestan tumbuh baik di Sydney dan di lingkungan sekitarnya. Di tahun 1840-an gubernur liberal Bourke dan Gipps berdua mencoba untuk memecahkan cengkeraman lembaga keagamaan di sekolah-sekolah di New South Wales, tapi di koloni itu, serta di Van Diemen, kaum liberal gagal dan pendidikan bagi banyak tetap menjadi lingkup lembaga keagamaan. Pada paruh pertama abad ke-19 hanya Australia Selatan, Katolik Roma dan Anglikan, berhasil menciptakan dan memelihara sistem pendidikan sepenuhnya sekuler. Pada tahun 1872 Victoria memperkenalkan Undang-Undang Pendidikan pertama di koloni, yang menyediakan pendidikan secara gratis, sekuler, wajib belajar bagi semua anak dan pendanaan negara, sekolah agama berakhir. tradisional mereka. Dikutip dalam ibid, h. 31-38; lebih lanjut baca juga Macintyre, S. (2009). A Concise History of Australia. Australian Historical Studies (Third Edition). Melbourne: Cambridge University Press, h. 16-21; Pendidikan selalu memiliki peran dalam koloni Australia, bahkan jika terutama sebagai bentuk kontrol sosial berbasis kelas. Ibid, h. 72; Sepanjang periode ini awalnya dalam pendidikan agama Australia digurui oleh imam dan menteri, biarawati dan saudara. Ibid, h. 73; Perubahan politik dan ekonomi yang diproduksi di Australia dengan demam emas berubah pengaturan pendidikan ini. Pada pertengahan 1850-an kedua New South Wales dan Victoria telah mengambil
6 Abad ke-19, penduduk non-Aborigin dalam masa pertumbuhan dan optimisme yang luar biasa (West & Murphy, 2010, h. 87). Pada saat itu , emas di berbagai negara bagian Australia mendorong memperjuangkan kemerdekaan. Hingga Australia tergabung dalam Persemakmuran Inggris. Australia menjadi satu negara di bawah konstitusi pada 1 januari 1901. Dengan pembentukan pemerintah Australia federal dibarengi dengan pembentukan seperangkat karakteristik nasional. Penciptaan gambaran komunitas nasional Australia yang menekankan pada patriotisme dan loyalitas kepada negara baru, maka kebijakan hukum dan bentuk-bentuk budaya harus diidentifikasi sebagai keunikan Australia , dan bahasa Inggris resmi menjadi bahasa pengantar disemua kegiatan Australia (Nur, 2001, h. 58) Penyusunan konstitusi Australia selama 1897 dan 1898 disebut Nasional Australasian Convention. Konstitusi Australia memuat empat "karakteristik penting": (1) federasi di bawah British, (2) sistem legislatif bikameral yang demokratis, (3) pengadilan yang independen, dan (4) kesulitan dalam mengubah atau langkah untuk menciptakan sekuler, universitas liberal, Sydney pada tahun 1850 dan Melbourne pada tahun 1853. telah mengakibatkan pembangunan 600 sekolah baru pada 1875. Satu kelompok yang tidak menyetujui kebijakan ini adalah Katolik Irlandia, banyak dari mereka berpikir bahwa pajak mereka sedang terbuang pada sekolah-sekolah yang tidak pantas untuk anak-anak mereka. Ibid; Efek jangka panjang lain dari depresi dan serangan dari tahun 1890-an adalah dorongan untuk federasi, baik dari serikat pekerja, yang takut efek depresi lain, dan pengusaha, yang takut aksi mogok lebih lanjut. Di kedua sisi, sentralisasi kekuasaan melalui penciptaan sebuah persemakmuran Australia itu merasa menjadi lebih baik untuk pemisahan lanjutan dari enam koloni Australia. Ibid, h. 90; Tahap berikutnya dalam proses yang diperlukan bahwa setiap koloni menggelar referendum untuk memberikan persemakmuran baru dengan legitimasi opini publik. Referendum pertama diadakan pada tahun 1898 dan gagal menarik bahkan 50 persen pemilih yang memenuhi syarat. Ini berarti bahwa di New South Wales ambang yang diperlukan dari 80.000 orang yang mendukung usulan itu tidak tercapai.. Oleh karena itu, seluruh referendum turun dan harus diulang tahun berikutnya. Pada tahun 1899 referendum kedua berlalu di Victoria, New South Wales, Australia Selatan, Tasmania, dan Queensland. Di Victoria suara 93 persen dari 163.783 suara, atau 152.653 mendukung, dan koloni lain memiliki tingkat yang sama. Ibid, 91-92; Ini adalah, dan dalam beberapa hal tetap, proyek yang sulit di Australia, untuk negara baru yang tidak memiliki beberapa fitur penting seperti nasionalis di negara-negara lain secara tradisional digunakan untuk membangun sentimen nasional. Negara-negara Eropa, di mana nasionalisme modern lahir, memiliki sejarah kuno, bahasa yang unik, dan lama lampiran untuk wilayah tertentu untuk menghubungkan populasi massa mereka dengan ide identitas nasional umum., dalam Ibdi, h. 94; Pertemuan pertama terjadi di Adelaide, Australia Selatan, pada Mei 1897 dan termasuk 50 delegasi, tapi Queensland tidak mengirim delegasi. Pertemuan sesi kedua Federation Convention, yang diadakan di Sydney pada bulan September 1897 dan Melbourne pada tahun 1898.
7 melarutkannya. Untuk inspirasi dan model Konstitusi Australia adalah utamanya, Konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi Australia menyatakan bahwa setiap daerah memiliki hak dan tanggung jawab tidak secara khusus diberikan Commonwealth. Konstitusi menyebutkan bahwa kerajaan Inggris tetap kepala negara di Australia, dengan porsi Gubernur Jenderal sebagai wakilnya (lebih lanjut dalam West & Murphy, 2010, h. 92–93). Nasionalis di Amerika Serikat menjadi menggambar para pencari kebebasan beragama dan revolusi berdarah melawan Inggris dalam penciptaan mereka dari identitas nasional. Model Amerika bagi para elit Australia lebih tepat untuk konstitusi, namun model nasionalis amerika dinilai kurang tepat khususnya dari inspirasi di bawah. Nasionalis Australia tidak untuk menarik pada gagasan bangsa yang didirikan oleh kaum revolusioner, namun tetap terhubung ke Inggris melalui kepala negara mereka. Akibatnya, untuk sebagian besar proyek nasionalis di Australia terlibat menciptakan simbol-simbol lokal yang penduduk bisa melampirkan loyalitas dan kebangkitan setidaknya secara simbolik memisahkan mereka, artinya orang Australia dan apa artinya menjadi orang Inggris (West & Murphy, 2010, h. 94–95). Dalam desakan mereka pada identitas nasional multikultural begitu mendapatkan perhatian, mengambil keragaman sebagai ciri khas (Macintyre, 2009, h. 238 & 286). Kesatuan Australia adalah bukan apa-apa, jika tidak ada kesatuan ras. Sebuah kesatuan ras berarti tidak hanya anggota yang dapat mencampurkan, kawin dan asosiasi tanpa degradasi di kedua sisi, tapi menyiratkan satu inspirasi oleh ide-ide yang sama, sebuah aspirasi menuju cita-cita yang sama (Macintyre, 2009, h. 143). Pembangunan identitas nasional mengalami pasang surut dalam proses legislasi nasional. Ide terpenting adalah menghubungkan hampir semua bentuk budaya dan politik yang berkontribusi terhadap pembangunan Australia dan identitas nasional Australia, dua dekade pertama abad ke-20 adalah gagasan tentang kesetaraan. Salah satu tindakan pertama parlemen nasional mengeluarkan peraturan disebut Kebijakan Australia Putih (Whaite Australia Policy). Politik gagasan kesetaraan dapat dilihat dalam pemerintahan bahwa negara Australia mengadopsi demokrasi parlementer, serta
8 substansi dari banyak undang-undang, khususnya undang-undang "tenaga kerja". Australia terpengaruh budaya Amerika, dengan penekanan pada prestasi individu (West & Murphy, 2010, h. 94–110). Gagasan mutikultural Australia, tidak hanya pada ras dan etnis yang beragam, tetapi juga sampai pada sudut pandang yang berbeda dan beragam. Hal tersebut berdampak pada pembentukan budaya kewaganagaraan (civic culture), dimana mereka dibatasi dengan hak orang lain didalam batas-batas kebebasannya, yang membentuk standar nilai-nilai dan kemanusiaan Australia. Kebijakan multikultural mempengaruhi harnomisasi identitas nasional Australia. Keberagaman dianggap menjadi kekuatan positif, membangun Australia menjadi masyarakat yang bebas dan demokrasi yang menghargai keberagaman (Healey, 2000, h. 22). Australia merangkul identitas kewarganegaraan sekuler. Dalam pengantar 'Identitas', mencatat Heidegger budaya kewarganegegaraan Australia adalah kebersamaan. Identitas Australia bersifat sosial, mereka mencerminkan pada pola ikatan sosial dan kolektif. Orang Autralia didefenisikan sebagai objek sosial dalam hal keanggotaan dan pola hubungan sosial di berbagai kolektivitas mereka. Namun, mereka juga memiliki kecenderungan kehidupan mereka sendiri, dalam arti membentuk pola budaya sosial dalam gambaran budayanya (identitas individu) yang disertai dengan rasa subjektif dari keterikatan sosial, obligasi, solidaritas, rasa memiliki etnisitas kolektif yang lebih luas, seperti bangsa (Pakulski & Tranter, 2000, hlm. 205- 206). Kembali lagi. Pasca merdeka, Australia ikut perang dunia pertama (West & Murphy, 2010, h. 97–115), 60.000 sukarelawan gugur dan puluhan ribu luka luka. Sebagai reaksi duka pada 1920, berkobarlah semangat “hedonisme” ala Amerika dan antusiasme terhadap Kemaharajaan Inggris. Depresi Besar menghantam pada 1929, menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi semakin meluas dan lembaga keuangan Australia yang berjatuhan. Pada Perang Dunia Kedua (West & Murphy, 2010, h. 133– 141), Australia memberi kontribusi besar untuk kemenangan Sekutu. Generasi yang
9 ikut pada perang membawa kebanggaan kepada Australia dan membuat banyak orang Australia merefleksikan posisi global mereka. Pasca perang, membawa kemajuan pesat bagi Australia di berbagai bidang (West & Murphy, 2010, h. 142), dan menyebabkan ribuan imigran ke Australia (Nur, 2001, h, 50) dari Eropa dan Timur Tengah. Pada 1950-an. Ekonomi Australia semakin tumbuh, dari berbagai proyek besar dengan sekema Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Permintaan ekspor utama Australia seperti logam, wol, daging dan terigu. Kepemilikan rumah bertumbuh, dari 40 persen pada 1947 menjadi lebih dari 70 persen pada 1960an (Australia, tt). Namun, budaya imigran Australia tidak berubah cukup cepat, bahkan mengunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama mereka dan kemudian beberapa mengalamai asimilasi (West & Murphy, 2010, h. 150). Australia tersapu gelombang suasana revolusi pada 1960-an, ditandain dengan penghapusan Australia Putih. Namun justru keragaman etnik di Australia, meningkatnya kemandirian dari Inggris. Pada 1967, sebagian besar rakyat Australia memberi mandat bagi Pemerintah Federal untuk membuat undang-undang atas nama warga Aborigin Australia dan mengikutsertakan mereka dalam sensus mendatang dalam Reverendum Nasional. Hasilnya adalah titik puncak kampanye reformasi yang Menarik untuk didalami, dinamika Australia pada saat itu, dimana terjadi dorongan hak Aborigin Australia. Pada dekade kedua menjadi terlihat pada tahun 1928 ketika anggotanya mendorong untuk “sebuah Royal Commission untuk melihat ke dalam Commonwealth mengambil kendali transaksi Aborigin. Beberapa organisasi serupa didirikan di tahun-tahun antar, yang semuanya menganjurkan pemeriksaan masalah kewarganegaraan oleh pemerintah Persemakmuran. Dua bagian dari Konstitusi Australia harus diubah untuk memberikan hak yang sama kepada orang-orang Aborigin. Yang pertama adalah Bagian 127, yang menyatakan, “Dalam memperhitungkan jumlah orang-orang dari Commonwealth, atau suatu Negara atau bagian lain dari Persemakmuran, penduduk asli Aborigin tidak akan dihitung.” Yang kedua adalah Pasal 51 (xxvi), yang menyatakan, “Parlemen harus, tunduk pada Konstitusi ini, memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang untuk perdamaian, ketertiban, dan pemerintahan yang baik dari Persemakmuran sehubungan dengan: orang-orang dari ras apapun, selain ras aborigin dalam Negara, untuk siapa itu dipandang perlu untuk membuat undang-undang khusus.” Penyebutan publik pertama dari referendum untuk mengubah bagian ini dari Konstitusi itu pada tahun 1957, ketika Jessie Mary Gray Street menganjurkan tindakan ini selama pekerjaannya dengan baik Inggris Anti-Perbudakan Masyarakat dan Australian Federation of Women Voters (AFWV) dan telah permohonannya disajikan di Parlemen. Setahun kemudian pemerintah Persemakmuran di bawah Menzies mendirikan Dewan Federal untuk Kemajuan Aborigin dan Selat Torres, yang juga menghabiskan sebagian besar modal politik pada mendorong referendum untuk mengubah konstitusi,
10 kuat, baik dari kaum Aborigin maupun kaum kulit putih Australia (Australia, tt.; West & Murphy, 2010, h. 161–168). Tahun 1972-an, Partai Buruh Australia di bawah kepemimpinan idealis Gough Whitlam berhasil memegang tampuk kekuasaan, sekaligus mengakhiri dominasi pasca perang koalisi Partai Liberal dan Partai Negeri. Selama tiga tahun berikutnya, pemerintah baru ini mengakhiri wajib militer, menghapus biaya universitas dan meluncurkan perawatan kesehatan yang gratis secara universal. Pemerintah juga menghapus kebijakan Australia Putih, melaksanakan kebijakan multibudaya, dan gaji yang setara bagi wanita. Namun di tahun 1975, inflasi dan skandal menyebabkan Gubernur Jenderal membubarkan pemerintah. Dalam pemilu berikutnya, Partai Buruh menderita kekalahan besar dan Koalisi Liberal-Nasional berhasil memerintah sampai tahun 1983 (Australia, tt.; West & Murphy, 2010, h. 161–168). Antara 1983 sampai 1996, pemerintah Partai Buruh dibawah Hawke-Keating memperkenalkan sejumlah reformasi ekonomi, seperti deregulasi sistem perbankan dan membuat sistem mengambang untuk dolar Australia. Di tahun 1996, Pemerintahan Koalisi di bawah pimpinan John Howard memenangkan pemilu, dan kembali terpilih di tahun 1998, 2001 dan 2004. Pemerintahan Koalisi Liberal-Nasional menetapkan beberapa reformasi, termasuk perubahan dalam sistem perpajakan dan hubungan industrial. Di tahun 2007, Partai Buruh pimpinan Kevin Rudd terpilih dengan agenda untuk mereformasi sistem hubungan industrial, kebijakan perubahan iklim serta sektor kesehatan dan pendidikan Australia (Australia, tt). Sekarang Australia negara industri yang menganut sistem ekonomi pasar, dengan PDB perkapita yang tinggi dan angka kemiskinan yang rendah. Setelah penggabungan Australian Stock Exchange, dan Sydney Futures Exchange pada tahun 2006, kini Bursa Efek Australia Menjadi bursa saham terbesar ke-9 di dunia dan ekonomi terbesar ke 13 di dunia, PDB per kapita terbesar ke-9 di dunia. Australia salah dan sejumlah orang Aborigin penting kontribusi terhadap proses referendum, lebih lanjut baca. West, Barbara A. & Frances T. Murphy.(2010). A Brief History………….. Op., cit. h. 161-162
11 satu kualitas tertinggi kehidupan di Bumi; Australia menempati urutan hanya 22 di dunia pada pengukuran pendapatan, di AS $ 34.923 per orang, tapi pertama dalam pencapaian pendidikan dan kelima harapan hidup, di 81,4 tahun (Australia, tt). Australia, pada index of freedom economic dari banyak negara di dunia tahun 2014 peringkat ke-3, tahun 2015 peringkat ke-4 dan tahun 2016 peringkat ke-5 (The Heritage Foundation, 2014, h. 4, 2015, h. 4, 2016, h. 4). Dalam human development report , Australia tiga tahun terahir pada 2014, 2015 dan 2016 berada diperingkat ke-2 dunia (United Nations Development Programme (UNDP), 2014, 2015, 2016). Ausrtalia memiliki budaya anti korupsi yang baik, hal ini tampak pada Corruption Perceptions Index yang diterbitkan oleh Transparecy International menunjukan bahwa Australia berada pada peringkat ke-11 pada 2014, peringkat ke-13 pada 2015 dan peringkat ke-13 pada 2016 (Transparency International, 2014, 2015, 2016). Kebijakan multikultural yang dikeluarka pada 1972, dan pada 1980an dikembangkan sebagai Agenda Nasional untuk Multikultural Australia yang memiliki tiga dimensi multikultural yang membangun budaya kewarganegaraan yaitu (1) Identtiyas budaya, setiap warga negara Australia berhak untuk mengekspresikan nilai- nilai dan mewarisi budaya masing-masing termasuk didalamnya bahasa dan agama; (2) kebijakan sosial, dimana warga negara berhak untuk mendapatkan kesetaraan dan kesempatan pengobatan dan penghapusan ras, etnis, budaya, agama, budaya, gender dan lainya, dan; (3) efisiensi ekonomi, kesempatan untuk mempertahankan, mengembangkan dan memanfaatkan keterampilan dan bakat warga negara terlepas dari latar belakangnya (Nur, tt) Indeks ini memiliki beberapa indikator yang diperingkatkan yaitu Tren Indeks Pembangunan Manusia, 1990-2015; Ketimpangan-disesuaikan Indeks Pembangunan Manusia; Indeks Pembangunan Gender; Jenis kelamin Ketimpangan Indeks; Multidimensi Indeks Kemiskinan: negara-negara berkembang; tren populasi; Hasil kesehatan; prestasi pendidikan; pendapatan nasional dan komposisi sumber daya; Kerja dan pekerjaan; keamanan manusia; integrasi internasional; Indikator Tambahan: persepsi kesejahteraan; Status perjanjian hak asasi manusia, dan; Pengembangan berkelanjutan...
12 Dalam Survey yang dilakukan tahun 2015, untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap pentingnya keberadaan agama dalam kehidupan. Dalam survey tersebut hanya 18% masyarakat Australia berpendapat bahwa agama sangat penting dalam kehidupan (McCarthy, Niall., 2016).
13 BAB III PROFIL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN AUSTRALIA A. Gambaran Umum Pendidikan di Australia Australia adalah negara industri yang demikratis, sistem pendidikannya banyak memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan di negara-negara lain, khususnya persmakmuran. Namun faktor sejarah, geografis dan sosial-politik membentuk struktur dan masalah yang unik dalam pendidikan Australia (Nur, 2001, h. 57). Deklarasi Melbourne Tentang Tujuan Pendidikan Generasi Muda Austalia (Melbourne Declaration on Educational Goals for Young Australians) mengartikulasikan arah masa depan yang konsisten secara nasional dan aspirasi untuk sekolah Australia yang disepakati oleh Menteri Pendidikan Australia. Deklarasi Melbourne mengamanatkan dua tujuan penyeluruh untuk sekolah di Australia yaitu tujuan pertama ialah “Australian schooling promotes equity and excellence” dan kedua, “All young Australians become successful learners, confident and creative individuals, and active and informed citizens”. Pada dua tujuan tersebut tampak bahwa Australia memfokuskan pada mempromosikan kesetaraan dan keunggulan dan pembangunan pemuda Australia untuk menjadi pembelajar yang sukses, individu yang percaya diri dan kreatif, dan warga negara yang aktif dan warga negara yang memiliki atau menampilkan pengetahuan tentang sebuah subjek atau situasi tertentu (warga negara yang cerdas informasi) (Ministerial Counscil on Education, Employment, 2008, h. 6–9). Mencapai tujuan-tujuan pendidikan adalah tanggung jawab bersama dari pemerintah, sektor sekolah, dan sekolah-sekolah serta orang tua dan pengasuh, pemuda Australia, keluarga, pendidikan dan pelatihan lainnya penyedia, bisnis, dan masyarakat luas (Ministerial Counscil on Education, Employment, 2008, h. 7). Sistem pendidikan di Australia terbuka untuk semua orang. Australia menawarkan kesempatan bagi semua kelompok usia dan tingkat kemampuan. Sistem pendidikan yang luas dan beragam
14 memberikan pendidikan formal dan kualifikasi, pelatihan dan sertifikasi. Sebuah sistem pendidikan yang kuat akan meningkatkan hasil kerja bagi siswa, industri dan Australia secara keseluruhan. Atas dasar itu, pemerintah Australia (Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA], 2010, h. 4–5) mengartikulasikan dengan memastikan semua siswa Australia memperoleh pengetahuan dan keterampilan berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat dan lapangan kerja dalam ekonomi global. Maka, kebijakan dan reformasi dirancang untuk membantu dalam mencapai hasil dengan (1) semua anak terlibat dalam dan manfaat sekolah; (2) orang-orang muda bertemu membaca dan menghitung standar dasar, dan tingkat melek serta prestasi berhitung membaik; (3) siswa Australia unggul dengan standar internasional; (4) sekolah mempromosikan inklusi sosial dan mengurangi kelemahan pendidikan anak-anak, terutama anak Adat;dan (4) orang-orang muda membuat transisi yang sukses dari sekolah untuk bekerja dan studi lebih lanjut. 1. Jenjang Pendidikan dan Lamanya Waktu yang Dibutuhkan a. Pre-school (Pra sekolah) Pra sekolah (kindergarten) untuk anak-anak berusia antara tiga dan lima tahun. Pra-sekolah biasanya paruh waktu dan tidak wajib. Pra-sekolah memungkinkan anak-anak yang sangat muda untuk bergaul dengan rekan-rekan mereka dan menjadi terpisah dari keluarga untuk beberapa waktu (Australia Gaverment, Departemen of Social Services, 2006). b. Primary School (Sekolah Dasar) Primary School (Sekolah Dasar) dimulai dari usia anak sekitar lima tahun (Breen, 2002, h. 3) dengan studi selama enam sampai tujuh tahun (dalam Australia Government. Australia Education System, tt.). SD dimulai untuk sebagian besar anak-anak pada usia lima dan wajib bagi anak-anak dari warga negara dan penduduk tetap. Delapan tema membentuk dasar dari belajar di sekolah dasar, yaitu: bahasa Inggris, Kesehatan dan Pendidikan Jasmani, Bahasa selain bahasa Inggris, Matematika, Ilmu, Masyarakat dan Lingkungan,
15 Teknologi, dan Seni. Di sekolah dasar, anak-anak mulai bercampuran dalam kelompok yang lebih besar dari rekan-rekan mereka yang membantu mengajar mereka menghormati, toleransi dan kerja sama tim. Sebagian besar dari pembelajaran sekolah dasar adalah keterampilan untuk hidup dalam harmoni dengan satu sama lain. Sebagian besar anak-anak menghadiri sekolah dasar dekat dengan tempat tinggal mereka. Secara umum, siswa bersekolah 09:00- 15:00 selama 40 minggu setahun. Siswa harus mengenakan seragam di sebagian besar sekolah. Anak-anak mengambil makan siang dan makanan ringan mereka ke sekolah atau membeli makanan di kantin (Australia Gaverment, Departemen of Social Services, 2006). c. Secondary School (Sekolah Menengah) Secondary School (Sekolah Menengah) adalah untuk anak-anak berusia 7 (tujuh) atau 8 (delapan) sampai usia 10 (sepuluh) tahun dengan lama studi 3 (tiga) hingga 4 (empat) tahun (Breen, 2002, h. 3; Australia Government. Australia Education System, tt.). Kebanyakan anak mulai sekolah menengah segera setelah mereka mencapai usia remaja. Di sekolah menengah awal, siswa melakukan pelajaran inti seperti bahasa Inggris, Matematika dan Sains. Mereka mempelajari lebih banyak mata pelajaran yang disebut pilihan. Siswa melakukan pilihan yang untuk mempersiapkan studi nanti atau karena subjek yang menarik bagi mereka. Di sekolah menengah kemudian, mereka memilih mata pelajaran yang akan membantu mereka dalam karir masa depan mereka. Siswa belajar tentang gaya hidup sehat dan tentang menjadi dewasa muda dalam masyarakat yang beragam. pemerintah membangun sekolah menengah di tempat-tempat pelayanan sejumlah pinggiran kota. Siswa mungkin perlu untuk bepergian dengan transportasi umum atau pribadi untuk sampai ke sekolah menengah. Secara umum, siswa bersekolah 09:00-15:00 selama 40 minggu setahun. Siswa mengenakan seragam di sebagian besar sekolah dan memberikan makanan mereka sendiri (Australia Gaverment, Departemen of Social Services, 2006).
16 d. Senior Secondary School (Sekolah Menengah Atas) Senior Secondary School (Sekolah Menengah Atas), Berjalan selama dua tahun, pada umur anak 15 dan 17 (Breen, 2003, h. 3; Australia Government. Australia Education System, tt.). e. Further Education and Training (Pendidikan Lanjutan dan Pelatihan) Australia menyediakan berbagai peluang belajar yang berbeda bagi mereka meninggalkan sekolah dan untuk orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan mereka. Dari praktis, keterampilan berbasis bekerja untuk penelitian tingkat tinggi dan berpikir, ada banyak pilihan untuk belajar dan pengembangan. pendidikan tinggi di Australia merupakan aset berharga bagi pasar tenaga kerja dan mempromosikan inovasi dalam bidang intelektual, ekonomi, budaya dan sosial. Serta mengakses layanan pendidikan di Australia, orang-orang yang berpendidikan luar negeri dapat memperoleh pengakuan dari pelatihan mereka. Ini akan membantu dengan prospek kerja dan memfasilitasi hubungan budaya dengan negara lain melalui pendidikan (dalam Australia Government. Australia Education System, tt.). f. Technical and Vocational Training (Pelatihan Teknis dan Kejuruan) Setiap negara memiliki Technical and Vocational Training. Technical and Vocational Training mempersiapkan orang untuk bekerja dalam karir yang tidak membutuhkan gelar sarjana. Setiap negara mengelola sistem mereka dan memenuhi di tingkat nasional untuk mengkoordinasikan upaya mereka. Studi dilakukan dalam satu negara atau wilayah ditransfer melintasi batas-batas negara. Biasanya, kursus Technical and Vocational Training membutuhkan dua tahun studi. Pendidikan yang diberikan oleh Technical and Vocational Training mempersiapkan orang untuk bekerja di banyak pekerjaan. Anda dapat menemukan perguruan tinggi pendidikan kejuruan yang tersebar di banyak bagian kota-kota besar. Setiap perguruan tinggi memberikan pilihan kursus. Siswa membayar biaya untuk melakukan Technical and Vocational Training
17 saja. Orang dewasa yang ingin melakukan studi sekolah dapat melakukannya di sebuah perguruan tinggi pendidikan kejuruan. Dengan cara ini mereka dapat belajar di waktu dan lokasi yang lebih baik sesuai dengan mereka (dalam Australia Government. Australia Education System, tt.). g. Workplace Training (Pelatihan Kerja) Banyak majikan memberikan pelatihan keterampilan kerja di tempat kerja. Beberapa memberikan pelatihan ini dalam kemitraan dengan perguruan tinggi. Pelatihan ini membuat para peserta lebih baik dalam melakukan pekerjaan mereka dan mempersiapkan mereka untuk bekerja lebih lanjut. Pengusaha biasanya membayar untuk pelatihan tersebut. Di tempat kerja, pengusaha menggunakan setuju program dan hasil untuk menetapkan standar pelatihan untuk pekerjaan. Banyak bagian dari industri dan bisnis memberikan pelatihan kerja yang berkelanjutan bagi karyawan mereka. Beberapa pelatihan ini dapat dihitung terhadap kualifikasi. Masyarakat yang tinggal di Australia didorong untuk bergabung dan mendapatkan pendidikan yang lebih sepanjang hidup mereka (Australia Gaverment, Departemen of Social Services, 2006). h. University (Universitas) Pemerintah federal menyediakan dana untuk universitas di semua negara. Masing-masing adalah independen dalam pemerintahannya. Mereka mengatur program mereka dan isi kursus. Sebuah badan profesional harus mendukung kursus untuk menjalankannya. Biasanya, sebuah universitas memakan waktu tiga atau empat tahun studi. siswa dalam negeri dapat mengakses pinjaman bantuan dari Kantor Pajak Australia untuk membayar pendidikan tinggi mereka. Universitas mengajar dan lembaga penelitian. Mereka ada di kota-kota besar dan di daerah daerah di semua negara. siswa sekolah menengah dapat mendapatkan masuk berdasarkan pada akhir mereka dari tahun 12 hasil. siswa usia dewasa mendapatkan masuk berdasarkan tingkat keberhasilan mereka dalam kursus yang mereka pilih. Universitas-universitas Australia juga memiliki asupan siswa internasional termasuk siswa biaya penuh dan orang-
18 orang di beasiswa. Berbagai penuh program akademik dan profesional yang tersedia. Beberapa pekerjaan di Australia seperti dokter hewan, insinyur dan arsitek mengharuskan Anda untuk mencapai tingkat tertentu pendidikan dari universitas. Mereka yang tertarik pada informasi lebih lanjut tentang universitas-universitas Australia dapat mengakses situs studyinaustralia.gov.au untuk informasi lebih lanjut tentang apa program yang tersedia, lokasi universitas kami dan mengakses program penelitian pascasarjana (dalam Australia Government. Australia Education System, tt.). B. Pendidikan Kewarganegaraan Australia Lima dekade pertama setelah kemerdekaan Australia pada 1901-an, Pendidikan Kewarganegaraan (disingkat PKn) menjadi bagian integral dari pendidikan Australia (Print, Kennedy, & Hunges, 1997, h. 38). PKn dianggap mengajar kebajikan sipil dan membentuk warga muda Australia, serta peran Australia di Kerajaan Inggris dan penggantinya, Persemakmuran Inggris; sistem pemerintahan dan demokrasi; dan mempelajari hal-hal yang lebih praktis seperti tugas pekerjaan dan rumah. Sejak muculnya kepentingan nasional di kewarganegaraan dan PKn di akhir 1980-an (Tudball, 2011, h. 269), banyak perdebatan panjang tentang ruang lingkup, tujuan dan praktek pedagogis di sekolah guna membangun anak muda untuk terlibat aktif dan diberdayaan sebagai warga negara. Pada saat itu, PKn menjadi sorotan utama didalam kurikulum (Print et al., 1997, h. 39). Munculnya gagasan kewarganegaraan (civics) dan pendidikan kewarganegaraan (citizenship education), disingkat CCE, ditandai dengan “civics renaissance” atau kebangkitan kewarganegaraan beberapa dekade sebelumnya. Civics renaissance mengacu pada bangkitnya pembelajaran dan budaya yang didukung pada pemerintahan di beberapa tinggkatan dan partai politik mayoritas pada setiap tingkatan pemerintahan. PKn di Australia dapat dikategorikan “prematur” dibandingkan Indonesia. Menurut Kennedy (2008, h. 181) CCE di Australia dimulai pada 1997-an.
19 Program pengembangan CCE disebut Discovering Democracy dibawah Perdana Mentri Paul Keating . Tujuannya adalah refocus its efforts on ensuring that young people were aware of and appreciative of the institutions of the past that have shaped present-day Australia, dan knowledge of the growth of democracy in Great Britain and Europe was seen as a fundamental prerequisite for young Australians entering the 21st century. Namun, Kemp (Kennedy, 2008, h. 183), yang memiliki latar belakang akademis sebagai Guru Besar Politik di Monash University berfikir lebih mendalam mengenai isu-isu identitas nasional (sejalan dengan Kennedy, 2004, h. 10)Australia dan wawasan kebangsaan. Menurut Kemp baik mengkaji isu-isu seperi bendera Australia, Konstitusi dan sejarah Negara. Lebih lanjut, Kemp berpendapat (Kennedy, 2008, h. 183) bahwa mantan Perdana Menteri mempromosikan perpecahan dengan mengorbankan kohesi nasional. Pada akhirnya, Kemp percaya bahwa ada unsur budaya yang kuat untuk Liberalisme melalui Partai Libral, bertujuan untuk mengembangkan budaya kewarganegaraan yang menyokong masyarakat yang demokratis dan mendorong sikap kepercayaan, toleransi, timbal balik, keadilan dan pembatasan, demokrasi politik dan ketergantungan institusi pasar. Menurutnya penting untuk menyusun kembali kerangka konsep pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan Australia. Kemp berpendapat bahwa demokrasi Australia berpijak kepada tradisi Inggris Raya dan Eropa serta beragam nilai nilai kewarganegaraan mereka. (1997-2004), berikutnya program Civics and Citizenship Education (sejak 2004) dan progtam Parliament and Civics Education Rebate (sejak 2006). Departemen of Education, E. and W. R. (2010). Civics & Citizenship Education: Professional Learning Package. (K. Sturak, Ed.), Education Services Australia. Australia: Education Services Australia, h. 4; pada awal tahun 1990-an dibawah pengaruh buruh. Politik Australia dibawah siap untuk membuka diri dan memulai mempersiapkan diri untuk menjadi negara republik merdeka, mencari keterlibatan dengan Asia, mengakui kebutuhan untuk rekonsiliasi dengan masyarakat adat dan secara umum dicari baru peran untuk dirinya sendiri dalam komunitas global. Namun kegembiraan itu tidak berumur panjang, Pada 1996, Poul Kearing diganti oleh kualisi konservatif dibawah John Howard. Pemerintahan John Howard, menempatkan kembali ketergantungan kepada warisan Inggris dan Eropa. Ibid; Atau memfokuskan kembali upaya untuk memastikan bahwa generasi muda untuk menyadari dan menghargai lembaga masa lalu yang telah membentuk masa kini Australia, dan pengetahuan tentang pertumbuhan demokrasi di Britania Raya dan Eropa dipandang sebagai prasyarat mendasar untuk pemuda Australia memasuki abad ke-21. Ibid, h. 182-183;
20 Pemerintahan John Howard yang konsevatif, menempatkan kembali ketergantungan kepada warisan Inggris dan Eropa tampak lebih “jinak” dan dapat diterima serta mempengaruhi kebijakan pemerintah, termasuk program CCE. Peristiwa 11 September 2001, di New Yoark dan 12 Oktober 2002, di Bali, mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan pendekatan konservatif yang telah berupaya secara sistematis untuk melemahkan lembaga yang sangat demokrasi (Kennedy, 2008, h. 181) . Wacana sipil pasca 2001 dan 2002, berdampak pada ketakutan terhadap Islam (islamopobia) dan neo-konservatisme. Kejadian tersebut bukan hanya kerinduan untuk kembali pada masa lalu dan keamananya, tapi juga membangun wacana perlunya penghargaan hak asasi manusia dan kebebasan yang (hasil dialektika dan wacana) diusung demokrasi liberal. Neo-Konservatif ditandai dengan tidak ada kesetaraan terhadap perempuan, diskriminasi terhadap kulit hitam, banyak doa di sekolah-sekolah, komitmen yang kuat terhadap hukuman mati dan re-kriminalisasi aborsi (Kennedy, 2008, h. 185). Yang paling jelas Pemerintah Australia memiliki kecenderungan anti Libralisme adalah respon pemerintah Australia terhadap pengungsi dan kebijakan penahanan wajib, ketidakmampuan untuk meminta maaf kepada penduduk asli Australia dan proposal reformasi konstitusi untu mencegah pernikahan gay. Pada pemilu tahun 2007, Selain itu, Tiga set temuan menunjukkan bagaimana konstruksi Islam adalah sarana penting yang melaluinya rasisme direproduksi. Pertama, survei opini publik mengungkapkan tingkat Islamafobia di Australia dan hubungan antara persepsi ancaman dan konstruksi keanehan dan keaslian lainnya. Kumpulan data kedua adalah dari analisis isi patologi rasis terhadap umat Islam dan ruang mereka. Yang ketiga adalah dari pemeriksaan arus masuk Islamafobia dan selektivitas budaya nasional dalam politik menanggapi pencari suaka. Perlakuan media negatif sangat terkait dengan disposisi pemerintah yang antipatis. Negatif ini berdampak material terhadap Muslim Australia. Ini mensponsori sebuah Islamafobia yang lebih luas, (salah) menginformasikan oposisi terhadap perkembangan masjid dan kebijakan pencari suaka yang lebih ketat, dan berada di balik serangan pembakaran dan kekerasan rasis. Pada akhirnya, rasialisasi Islam merusak milik dan kewarganegaraan bagi warga Muslim Australia. Lebih lanjut baca. Dunn, K. M., N. Klocker, T.Salabay., (2007). Contemporary racism and Islamaphobia in Australia. Ethnicities. 7 (4), 564-589; Pasca 11 September 2001, Pemerintah Howard menerbitkan 24 (Dua Puluh Empat) buah undang- undang sebuah era baru “perang melawan terorisme”. Walau pada saat itu wacana penerbitan sejumlah undang-undang tersebut membatasai kebebasan sipil yang merupakan penyimpangan pada libralisasi sipil. Dalam mengajarkan tujuan ini, pemerintah Australia bersedia mengorbankan kebebasan sipil warga negara untuk perang melawan terorisme dan hampir saja menghancurkan demokrasi Australia, Ibid, h. 184
21 kampanye Pauline Hanson terus menerus anti-imigrasi. Namun setelah kebijakan luar negeri yang agresif dan patuh kepada triumfalisme (sorak kemenangan) AS. Ini lah pengaruh signifikan terhadap politik Australia pada dekade pertama abad baru, dan bagaimanapun bahwa CCE masuk kedalam kurikulum sekolah di Australia. PKn di Australia dikonseptualisasikan sebagai seperangkat pengalaman belajar berbasis sekolah yang membantu mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara efektif. PKn bukanlah subjek independen dalam kurikulum sekolah tetapi tertanam dalam wilayah mata pelajaran lain, seperti dalam sejarah, geografi, ilmu sosial, perdagangan dan studi hukum. Hal ini juga terletak di dalam wilayah pembelajaran disebut Studies of Society and Environment (SOSE) atau Human Society and Its Environment (HSIE) (Print et al., 1997, h. 41; Winataputra, 2015, h. 63). Namun dalam Deklarasi Melbourne, Desember 2008, Civics and Citizenship Education (CCE) termasuk didalam wilayah mata pelajaran Humanities and Social Scainces yang didalamnya terdapat mata pelajaran, sejarah, geograpi, ekonomi, bisnis, dan CCE (Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA], 2012a, h. 14, 2012b, h. 21; Ministerial Counscil on Education, Employment, 2008, h. 14). 1. PKn dalam Kurikulum Formal Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan pendidikan Australia tertuang dalam Deklarasi Melbourne, deklarasi tersebut mengamanatkan dua tujuan penyeluruh untuk sekolah di Australia yaitu tujuan pertama ialah “Australian schooling promotes equity and excellence” atau Australia memfokuskan pada mempromosikan kesetaraan dan keunggulan. Sedangkan tujuan kedua, “All young Australians become successful learners, confident and creative individuals, and active and informed citizens” atau semua pemuda Australia untuk menjadi pembelajar yang sukses, individu yang percaya diri dan kreatif, dan warga negara yang aktif dan warga negara yang memiliki atau menampilkan pengetahuan tentang sebuah subjek atau situasi tertentu (warga negara yang cerdas informasi). CCE yang didasarkan pada pertimbangan (proposisi) sangat penting bahwa setiap siswa bisa mempelajari dan yang dibutuhan setiap siswa (Australian
22 Curriculum and Reporting Authority [ACARA], 2012, h. 3). CCE diposisikan secara unik untuk memberikan kesempatan bagi pemuda Australia untuk menjadi aktif dan warga negara dalam konteks global. Praktek mengajar inklusif dalam kurikulum CCE memungkinan memperhitungkan kemampuan semua siswa dan penghormatan atas keberagaman siswa di sekolah-sekolah Australia. Oleh karenanya tersedia peluang dan menantang otoritas sekolah, sekolah dan guru untuk mempersiapkan siswa sebagai warga sekolah melalui program sekolah secara keseluruhan baik internal maupun eksternal misalnya, kegiatan masyarakat, program pendidikan parlemen, lembaga kunjungan sipil dan program komisi pemilu. Selama dua dekade terakhir di Australia dan internasional, telah terjadi perluasan konsep, proses, dan praktik di CCE, khususnya penekanan pada peran siswa untuk menjadi warga negara aktif, baik dalam konten maupun outcame. Hal tersebut didasarkan pada tujuan kedua dari pendidikan generasi muda Australia pada Deklarasi Melbourne (Ministerial Counscil on Education, Employment, 2008, h. 9), yang menyatakan bahwa generasi muda Australia harus menjadi aktif dan warga informasi yang: a. tindakan dengan integritas moral dan etika; b. menghargai, keragaman budaya, bahasa dan agama sosial Australia, dan memiliki pemahaman tentang sistem pemerintahan Australia, sejarah, dan budaya; c. mengerti dan mengakui nilai budaya adat dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman untuk berkontribusi, dan manfaat dari, rekonsiliasi antara Adat dan non-Penduduk Asli Australia; d. berkomitmen untuk nilai-nilai nasional demokrasi, kesetaraan, dan keadilan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sipil Australia; e. mampu berhubungan dan berkomunikasi lintas budaya, terutama budaya dan negara-negara Asia; f. bekerja untuk kebaikan bersama, dalam mempertahankan tertentu dan meningkatkan lingkungan alam dan sosial;
23 g. bertanggung jawab warga global dan lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam kurikulum CCE Australia (Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA], 2012, h. 10) memuat prinsip-prinsip tentang demokrasi Australia bersamaan dengan nilai-nilai demokrasinya; Multikultural; Kontribusi kewarganegaraan terhadap konsep identitas individu dan rasa memiliki; Pengalaman siswa CCE harus didasarkan pada kurikulum formal dalam PKn dan Kewarganegaraan dan kombinasi kegiatan berbasis kelas, kegiatan seluruh sekolah, dan kegiatan masyarakat; Siswa di sekolah adalah warga negara tetapi mereka membutuhkan kesempatan untuk membangun pengetahuan dan pemahaman dan pengalaman untuk menjadi warga negara dewasa aktif; dan, Partisipasi warga berlangsung di berbagai tingkatan. Kurikulum CCE Australia akan mengembangkan 3 (tiga) dimensi yaitu; dimensi kognitif (mengetahui, memahami dan penalaran) dan perilaku (keterlibatan, keterampilan dan perilaku), baik dipengaruhi oleh dimensi afektif (nilai-nilai, sikap dan disposisi). Oleh karenanya dalam Kurikulum CCE Australia, ada dua point penting yaitu pengetahuan dan pemahaman Kewarganegaraan dan keterampilan Kewarganegaraan, sebagaimana berikut (Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA], 2012, h. 8–9): a. Civics and Citizenship Knowledge and Understanding Dikembangkan pengetahuan dan pemahaman CCE yang berkaitan dengan (1) Kelembagaan dan sistem politik Australia di negara bagian, nasional dan tingkat internasional; (2) Prinsip, konsep dan nilai-nilai yang mendasari, demokrasi perwakilan liberal Australia, termasuk sistem Westminister dan Konstitusi Australia; (3) Bagian penting dari sistem hukum Australia dan proses hukum;(4) Hak dan kewajiban warga negara; (5) Pengetahuan tentang budaya, proses sosial dan politik dan hukum Aborigin dan Masyarakat Selat Kepulauan Torres; Juga berkaitan dengan (6) Australia sebagai negara sekuler, pluralis, masyarakat yang multikultural dan kontribusi dari agama-agama besar dan
24 keyakinan dan sukarela, komunitas, minat dan kelompok agama, asosiasi dan komunitas untuk kehidupan sipil dan untuk pengembangan kebudayaan dan identitas (Kennedy, 2008, p. 187) kewarganegaraan Australia yang bersifat dinamis dan kontemporer; dan terakhir (7) Kewarganegaraan multidimensional dan pengaruh lokal, negara bagian, acara nasional, regional dan global, perspektif dan keragaman budaya pada kebijakan pemerintah dan identitas kewarganegaraan. b. Civics and Citizenship Skills Kurikulum CCE akan memberikan satu set keterampilan untuk siswa untuk aktif dan terlibat serta informatif dan menjadi warga yang kritis dalam beberapa komunitas mereka (Tudball, 2011, h. 271)seperti (1) Bertanya dan Penelitian; (2) Analisis dan Sintesis; (3) Kolaborasi Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan; (4) Komunikasi, dan; (5) Interpretasi. Ditambah dengan proses penyelidikan sosial yang lebih luas, rute penyelarasan keahlian humaniora pelajaran lainnya di Kurikulum di Australia. Pengetahuan, pemahaman dan keterampilan CCE yang didukung oleh nilai- nilai, sikap dan disposisi (values, attitudes and dispositions) yang merupakan dasar dari demokrasi liberal parlemen Australia (Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA], 2012, h. 10), meliputi (1) nilai-nilai seperti kebebasan berekspresi, pemerintahan oleh rakyat, kesetaraan, supremasi hukum, persamaan di depan hukum, adil dan perwakilan yang efektif, tanggung jawab, akuntabilitas dan umum baik; dan (2) komitmen untuk perilaku sipil, tugas sipil dan hak asasi manusia dalam demokrasi modern, termasuk perawatan dan kasih sayang, rasa hormat untuk semua orang, keadilan, keadilan sosial, kebebasan berbicara, kejujuran, menghormati hak-hak orang lain dan pandangan, tanggung jawab, inklusif, kesetaraan, keberlanjutan, perdamaian, memberi dan berkontribusi terhadap kebaikan bersama, dan;
25 Selain itu juga (3) disposisi, yaitu kecenderungan untuk berperilaku dengan cara yang diinformasikan oleh pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang diperoleh sebagai warga negara yang aktif, demokratis, seperti kecenderungan untuk berpartisipasi dalam komunitas politik; relawan untuk aktif di masyarakat; berpartisipasi dalam masyarakat sipil, dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada isu-isu sosial dan global; terlibat dalam kegiatan untuk memperbaiki masyarakat, dipandu oleh nilai-nilai dan sikap masyarakat. Gambaran Umum dari Kurikulum CCE di Autralia (Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA], 2012b, p. 11), Kurikulum Australia telah dikembangkan sehingga dapat diajarkan dalam 80 persen dari waktu mengajar yang tersedia. CCE dirancang untuk agar generasi muda Australia memiliki keyakinan, pengetahuan, pemahaman dan keterampilan untuk mengembangkan identitas kewarganegaraan mereka, hidup sebagai warga negara dalam masyarakat lokal dan global dan menciptakan masa depan masyarakat yang lebih berkualitas. Kurikulum CCE memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi isu-isu lokal, nasional, regional dan global yang relevan (Tudball, 2011, h. 272) dan memperioritaskan hubungan kepada komunitas masyarakat yang lebih luas. Kurikulum diajarkan melalui seluruh kegiatan sekolah berbasis kelas dan kegiatan masyarakat melalui kurikulum informal. CCE ditandai dengan siswa terlibat dengan dan menciptakan solusi untuk situasi sulit dan isu-isu kontemporer, menghasilkan dan mengembangkan ide-ide, penelitian dan eksperimen, dan memecahkan masalah menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman nilai-nilai yang dimiliki dari CCE (Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA], 2012, h. 22). 2. Fase Usia Pembelajar dan Pembelajaran Profil CCE dalam kurikulum pendidikan Australia sangat detail sekali, temasuk juga kurikulum untuk siswa dan pembelajaran pada tingkatan usia tertentu. Untuk menjelaskan profil ini disadur dari dokumen resmi pemerintah Australia
26 dalam Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA). (2012). Shape of the Australian; Curriculum Civics and Citizenship Education. Sydney: ACARA, penjelasan tersebut sebagai berikut: a. Primary School (Sekolah Dasar), Dalam kurikulum Australia, Tidak akan ada kurikulum CCE yang dikembangkan untuk tahun ke 1 sampai 2. Kurikulum Australia memfokuskan pada pengembangan berhitung dan bahasa Inggris yang dinggap dasar belajar lebih lanjut. Pada Melalui belajar dan mata pelajaran, serta kemampuan umum, siswa akan memiliki kesempatan untuk belajar tentang “aturan” sebagai bagian dari pengaturan etos sekolah, “hubungan”, “tanggung jawab”, dan keterampilan interpersonal dan komunikasi. Untuk itu penjelasakan ini memfokuskan pada kurikulum CCE untuk Tahun Ke 3 sampai 6 Sekolah. 1) Tahun 3 sampai 4 (biasanya anak usia 8-10 tahun) Pada usia ini, siswa dikembangkan keterampilan dan nilai nilai. Siswa untuk mengembangkan keterampilannya, siswa dilibatkan secara luas sejalan dengan ide ide mereka, Siswa diberikan pemahaman dan mengenali sudut pandang yang berbeda, keterlibatan dalam tanggung jawab untuk waktu yang cukup lama. Tujuannya agar siswa menjadi lebih sadar perbedaan dan memanfaatkannya dalam menginformasikan pemikiran mereka dalam pengambilan keputusan. 2) Tahun 5 sampai 6 (biasanya usia anak 10-12 tahun) Selama usia ini, siswa terus dikembangkan kesadarannya, mengapresiasi perbedaan sudut pandang, keadilan dan persahabatan. Siswa semakin terlibat dalam diskusi tentang konsep kewarganegaraan dan isu-isu kotemporer tingkat lokal, nasional, regional, dan global, tujuannya untuk mempertimbangkan Lebih lanjut baca Australian Curriculum, Learning F-2 dalam http://www.australiancurriculum.edu.au/overview/f-2 (Online) diakses 24 Marat 2017, Pukul 2017;
27 mengapa dan untuk siapa keputusan dibuat. Semuanya bermuara untuk membangun keterampilan sebagai kewarganegaraan aktif dalam konteks tersebut. b. Secondary School (Sekolah Menengah Pertama) Transisi dari primary ke secondary school (Sekolah Menengah pertama), penjelasan ini berkaitan dengan kurikulum CCE untuk Tahun ke 7 Sampai 10 Sekolah, dimana bertepatan dengan berbagai perubahan pribadi, biologi dan sosial yang signifikan. Siswa mengembangkan kecenderungan untuk mempertanyakan konvensi, praktik dan nilai-nilai. kepentingan mereka melampaui komunitas mereka sendiri dan mereka mengembangkan kekhawatiran tentang isu-isu yang lebih luas. 1) Tahun ke 7 sampai 8 sekolah (biasanya anak berumur 12 sampai 14 tahun) Pada usia ini, siswa dikembangkan kesadaran yang lebih luas, dan perhatian dengan isu-isu kewarganegaraan di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Siswa dikembangkan kapasitas mereka untuk kemandirian berpikir, aplikasi keterampian (bertindak) dan memecahkan masalah serta pemahaman tentang sistem politik dan demokrasi. Siswa diharapkan memiliki kesadaran lebih dari masalah etika, dan hubungan antara politik, budaya, lingkungan dan pembangunan. 2) Tahun 9 sampai 10 Sekolah (biasanya usia anak 14 sampai 16 tahun) Selama usia ini, siswa dikembangkan kesadaran mereka tentang isu-isu kontemporer dan kompek pada tingkat global, nasional dan masyarakat agar mengetahui mengapa dan untuk siapa keputusan itu dibuat; kesadaran yang lebih luas dari identitas individu dan kelompok sipil, hak-hak dan tanggung jawab menjadi warga negara, dan bagaimana warga dapat mempengaruhi pemerintah. Pada kognitifnya, siswa dikembangkan pemahaman mereka tentang lembaga negara dan proses pengambilan keputusan. Siswa dilibatkan untuk mengkritik masalah, mengumpulkan dan menganalisis data yang
28 relevan, menghasilkan dan mengkomunikasikan ide-ide, dan menciptakan dan membangun solusi yang mungkin untuk masalah sipil dan politik. c. Senior Secondary School (biasanya usia anak 16 sampai 18 tahun) Pada usia menengah and senior secondary (Sekolah Menengah Atas) adalah usia transisi kewarganegaraan dewasa. Siswa memiliki rasa yang lebih jelas dari kekuatan mereka, kepentingan dan tujuan. Mereka mulai melihat diri mereka sebagai pemain aktif dalam kehidupan masyarakat dan sering khawatir tentang isu-isu sosial dan lingkungan nasional dan internasional dan implikasi etis dari aktivitas manusia dan pengetahuan. Desain Kurikulum CCE Australia untuk Tahun 9 dan 10 sekolah dirancang untuk memberikan kesempatan peningkatan bagi siswa untuk membuat pilihan tentang jalur belajar dan memperdalam pemahaman mereka dalam setiap mata pelajaran. Fleksibilitas bagi siswa untuk melakukan jalur pembelajaran yang lebih khusus yang memastikan semua siswa sepenuhnya terlibat dan siap untuk terus belajar ke tahun menengah atas. Selama Senior Secondary (Sekolah Menengah Atas), siswa dikembangkan kesadaran yang lebih luas dari topik yang lebih maju terkait dengan politik dan hukum, menyelidiki masalah-masalah internasional dan memahami kompleksitas masalah ini, termasuk isu-isu etis yang terkait. Kegiatan Mengatasi masalah yang canggih, mengakui kompleksitas kehidupan kontemporer dan membuat koneksi dengan mata pelajaran terkait seperti Sejarah dan Geografi. Siswa diharapkan memiliki perspektif yang lebih global, dengan pemahaman yang lebih canggih dari saling ketergantungan yang kompleks yang terlibat dalam pengambilan keputusan politik di tingkat lokal, nasional dan internasional. Pada saat ini siswa akan mengembangkan keterampilan dan pemahaman yang dicapai pada 10 tahun. Mereka akan memiliki kesempatan untuk: mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang sistem hukum dan dasar demokrasi konstitusional; politik global untuk
29 kontekstualisasi demokrasi Australia; dan keterampilan untuk secara kritis mengevaluasi isu-isu kewarganegaraan. 3. Civics and Citizenship and The Cross-curriculum Priorities Kurikulum Australia didisain sangat relevan dengan kehidupan siswa dan mengatasi isu-isu kontemporer yang mereka hadapi. CCE di Australia diajarkan dengan pendekatan cross-curricullum, maksudnya CCE (PKn) tidak diajarkan secara khurus sebagai satu topik mata pelajaran, melainkan masuk dimasukan kedalam keseluruhan mata pelajaran keseluruhan atau kelompok mata pelajaran secara sistematik (Winataputra, 2012, h. 29; 2015, h. 66-67). Dengan pertimbangan ini, Kurikulum Australia memberikan perhatian khusus kepada tiga prioritas lintas kurikulum (cross-curricullum)(Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA], 2012b, h. 15–16), yaitu a. Aborigin and Torres Strait Islander Histories dan Cultures Australia memandang penting sejarah dan budaya prioritas Aborigin dan Torres Strait Islander untuk dibelajaran guna meningkatkan kapasitas warga negara yang lebih dan berkontribusi untuk kohesi sosial dan inklusi. Sehingga siswa akan mengakui kontribusi kepada masyarakat Australia dan kehidupan sipil Aborigin dan Torres Strait Islander Masyarakat, dan mengenali mereka sebagai memiliki sejarah terus menerus terpanjang dan budaya di dunia. Kurikulum CCE akan mendorong siswa untuk belajar tentang cara hukum dan tata kelola Aborigin dan Torres Strait Islander Masyarakat, dan keanekaragaman budaya dan bagaimana yang membentuk identitas dan kewarganegaraan. Oleh karenanya akan dibangun pada kurikulum sejarah yang mencakup pengalaman sejarah demokrasi dan kewarganegaraan Australia, dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pengalaman Aborigin dan Torres Strait Islander kontemporer sistem politik dan hukum Australia, dan kewarganegaraan.
30 b. Sustainability (Keberlanjutan) Australia mengakui peran aktivitas sipil dan politik dalam menghasilkan pola yang lebih berkelanjutan hidup. Tindakan untuk meningkatkan keberlanjutan keduanya upaya individu dan kolektif bersama di masyarakat lokal dan global. Tindakan yang mendukung pola yang lebih berkelanjutan hidup memerlukan pertimbangan dari sistem politik, lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi, dan saling ketergantungan mereka. Kurikulum CCE akan memberikan para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses demokrasi untuk meningkatkan keberlanjutan, di, negara, tingkat lokal, nasional, regional dan global, untuk kesejahteraan semua kehidupan di masa depan. c. Asia and Australia’s engagement with Asia Kurikulum CCE Australia mengakui pentingnya kawasan Asia di dunia saat ini, serta bahwa keterlibatan Australia dengan Asia memiliki kapasitas untuk membangun pemahaman dan apresiasi keanekaragaman dalam masyarakat kita dan berkontribusi CCE dan prioritas lintas kurikulum untuk masyarakat lokal, regional dan global yang harmonis. subjek akan memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi kontribusi yang signifikan bahwa bangsa dan budaya dari kawasan Asia membuat dunia kita politik, sosial dan ekonomi dan dampak bahwa keterlibatan Australia di kawasan ini memiliki pada masyarakat Asia. Kurikulum CCE di Australia memiliki sinergi yang kuat dengan humaniora tertentu dan mata pelajaran ilmu sosial (humanities and social sceinces) serta bidang pelajaran lain dan mata pelajaran (Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA], 2012a, h. 14, 2012b, h. 21; Ministerial Counscil on Education, Employment, 2008, h. 14). Konten CCE dalam kurikulum akan disesuaikan dengan mata pelajaran lainya untuk menghindari pengulangan yang tidak diperlukan dan integrasi yang maksimal. Terumata pada Tahun ke 5 sampai 6, dan Tahun ke 9 sampai 10, terintegrasi dengan Sejarah, Geografi (Kennedy, 2008, h. 186), Bisnis dan Ekonomi, dan Inggris karena ada beberapa peluang
31 khususnya sejarah untuk dihubungkan untuk dihubungkan dengan CCE termasuk perkembangan demokrasi Australia dan pertumbuhan identitas modern Australia (Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA], 2012, h. 21). 4. Kemampuan Umum CCE mengembangkan pengetahuan, keterampilan, perilaku dan disposisi yang dibutukan siswa untuk hidup dan bekerja pada abad 21. Maka, dalam kurikulum CCE Australia masing-masing tujuh kemampuan yang dibutuhkan siswa pada abad 21, kemampuan untuk itu adalah bagian integral menjadi warga negara aktif dan memiliki kecerdasan informasi yaitu (dalam Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA], 2012b, h. 17–20): a. Berfikir Kritis dan Kreatif Siswa mengembangkan kemampuan dalam berpikir kritis (Tudball, 2011, h. 271) dan kreatif agar menghasilkan dan mengevaluasi pengetahuan, menjelaskan konsep dan ide-ide, mencari kemungkinan, mempertimbangkan alternatif dan memecahkan masalah. berpikir kritis dan kreatif merupakan bagian integral kegiatan yang memerlukan siswa untuk berpikir luas dan mendalam dengan menggunakan keterampilan, perilaku dan disposisi seperti alasan, logika, akal, imajinasi dan inovasi dalam semua bidang pelajaran dan mata pelajaran. b. Kemampuan Pribadi dan Sosial Siswa dikembangkan kemampuan pribadi dan sosial agar memahami diri sendiri dan orang lain, dan mengelola hubungan mereka, kehidupan, pekerjaan dan belajar lebih efektif. kemampuan pribadi dan sosial melibatkan siswa dalam berbagai praktek termasuk mengenali dan mengatur emosi, optimisme, harga diri yang tinggi (Tudball, 2011, h. 273), mengembangkan empati untuk dan pemahaman orang lain, membangun hubungan hormat, membuat keputusan yang bertanggung jawab, bekerja secara efektif dalam tim dan menangani situasi yang menantang konstruktif. c. Etika Perilaku
32 Siswa dikembangkan kemampuan untuk berperilaku etis agar mereka dapat mengidentifikasi dan menyelidiki sifat konsep etika, nilai-nilai, karakter dan prinsip-prinsip, dan memahami bagaimana penalaran dapat membantu penilaian etika (Tudball, 2011, h. 269). perilaku etis melibatkan siswa dalam membangun pandangan etika yang kuat pribadi dan berorientasi sosial yang membantu mereka untuk mengelola konteks, konflik dan ketidakpastian, dan untuk mengembangkan kesadaran tentang pengaruh bahwa nilai-nilai dan perilaku mereka terhadap orang lain. d. Pemahaman Antarbudaya Siswa dikembangkan pemahaman antar budaya, agar dapat menghargai budaya, bahasa, agama, kepercayaan, tradisi, adat istiadat mereka sendiri dan orang lain. Sehingga siswa memahami bagaimana pribadi, kelompok dan berbentuk identitas nasional (Kennedy, 2008, p. 187), dan variabel dan msifat budaya. Kemampuan melibatkan siswa dalam belajar tentang dan terlibat dengan beragam budaya dengan cara yang mengenali persamaan dan perbedaan, membuat koneksi dengan orang lain dan menumbuhkan saling menghormati. e. Literasi Siswa dikembangkan literasinya guna memahami dan menggunakan bahasa untuk mengeksplorasi, menganalisis, mendiskusikan dan mengkomunikasikan informasi, konsep dan ide yang berhubungan dengan subjek. Ini melibatkan belajar untuk mengenali bagaimana bahasa dapat digunakan untuk memanipulasi makna, membedakan antara fakta dan fiksi tentang isu-isu politik dan sosial, dan mengkomunikasikan ide-ide, konsep dan proposal rinci untuk berbagai khalayak, hingga menyusun dan memahami bahasa lisan, cetak, teks visual dan digital, dan menggunakan dan memodifikasi bahasa untuk berbagai tujuan dan khalayak dalam berbagai konteks sehingga mereka bisa membaca secara kritis. f. Berhitung
33 Siswa dikembangkan kemampuan berhitung agar mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan matematika percaya diri, melibatkan siswa dalam mengenali dan memahami peran matematika di dunia dan memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan matematika dan keterampilan sengaja. Kemampuan berhitung termasuk menghitung, dan memperkirakan denganstatistik (misalnya dalam kaitannya dengan polling, voting dan jajak pandapat), mengukur dan merekam seluruh proses generasi ide, mengembangkan, penyulingan, dan pengujian konsep dalam konteks politik dan sosial. g. Teknologi Informasi dan Komunikasi Siswa dikembangkan kemampuan ICT agar mereka secara efektif dan tepat untuk mengakses, membuat dan mengkomunikasikan informasi dan ide- ide, memecahkan masalah dan bekerja sama di semua tempat belajar dan mata pelajaran di sekolah, dan dalam kehidupan mereka di luar sekolah. Tujuannya agar siswa menggunakan teknologi digital untuk menemukan, mengelola, mengatur, menganalisis, mewakili dan menyajikan informasi, dan untuk berkolaborasi, berbagi dan bertukar informasi dan dukungan pemikiran dan keterlibatan. 5. Pembelajaran CCE di Australia diajarkan dengan pendekatan partisipasi kewarganegaraan (approach to citizenship participation)(Departemen of Education, 2010, h. 4). Kesatuan pembelajaran disebut “Paket Belajar Profesional” yang berfokus pada dimensi CCE, dan mendorong dan memandu siswa untuk membangun kesempatan di kelas, sekolah dan masyarakat yang akan mendorong siswa disposisi untuk berpartisipasi dalam lingkungan tersebut. Menciptakan kesempatan bagi siswa partisipasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Tujuannya untuk membantu siswa mempraktekkan pengetahuan dan nilai-nilai dari kurikulum formal, dan membantu membangun ruang sosio-
34 pedagogis dan membangun pengalaman dalam membentuk nilai nilai dan mengasah disposisi dalam interaksi yang bermakna dengan orang lain. Disain pembelajaran dibagi menjadi tiga modul belajar mandiri yang berdiri sendiri (Departemen of Education, 2010), dengan fokus pastisipasi kewarganegaraan siswa di kelas, sekolah dan masyarakat. masing masing modul berisi (1) Praktek di Kelas (Classroom Practice); (2) Di luar Kelas/di sekolah (Beyond the Classroom), dan (3) Partisipasi dalam Komunitas (Participation in the Community) . Tiap tiap modul memiliki outcame, purpose, aims, structure and content, focus, reflect, values, scenarios for implementation, monitoring progress/ meansuring succes, auditing, practice and program, dan resourse. Model pembelajaran paket belajar profesional ini memiliki lima aspek kunci yang Anda akan terlibat, (1) Construct; (2) Connect; (3) Collaboratet; (4) Reflect, dan; Implement. Selain kegiatan disekolah, Australia memiliki perbedaan di mana kegiatan kurikulum yang paling informal. Pembelajaran CCE dilaksanakan dengan melakukan proyek KKN, berpartisipasi dalam pemerintahan siswa, mengikuti kejadian terkini, membahas masalah di masyarakat dan cara-cara untuk merespon, dan sejenisnya lebih wajib di alam daripada sukarela (Print, 2012, h. 120). Dari kecenderungan yang didapat, CCE di Australia dapat diidentifikasikan bersifat Maksimal, karena ditandai oleh “think, inclusif, activist, citizenship education, partisipative, process-led, value-based, interactive interprestasion, more difficult to achieve and mansure in practice. Kecenderungan ini dapat diindentifikasikan karena memiliki cakupan yang terbuka, mewadahi berbagai aspirasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, kombinasi pendekatan formal Untuk menambah informasi tentang praktik pembelajaran di kelas, sekolah dan masyarakat, khusunya persentase besaran kontribusi bagi siswa baca Kennedy, K. J (2008). More Civics, Less Democracy: Competing Discourses for Citizenship Education in Australia. David L. G., Wing O. L., & Kerry J. K (Eds), Citizenship Curriculum in Asia and Pasific (pp. 184-195). Hong Kong: Comparative Education Research Centre; Baiknya, untuk mengetahui bagaimana pembelajaran tersebut dilaksanakan, silahkan baca Departemen of Education, E. and W. R. (2010). Civics & Citizenship Education:.......... Loc., cit.,;
35 dan informal dengan label “citizenship education”, menitik beratkan pada partisipasi siswa melalui pencarian isi dan proses interaktif di dalam maupun di luar kelas, hasilnya lebih sukar dicapai dan diukur karena kompleknya hasil belajar (Winataputra, 2012, h. 30). 6. Evaluasi Evaluasi pertama CEE setelah periode awal 2 tahun, yaitu pada September sampai Desember 1999. Para evaluator tetap menyimpulkan bahwa usaha pribadi para guru yang berdedikasi telah berkontribusi terhadap keberhasilan program dan bahwa beberapa sekolah telah menyediakan berbagai kegiatan di luar Kurikulum formal. Evaluasi akhir dari Menemukan Demokrasi tahun 2013 menyimpulkan bahwa inisiatif tersebut berdampak pada pengajaran kewarganegaraan di sekolah-sekolah. Termasuk keyakinan bahwa siswa harus menjadi warga negara yang aktif dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai sipil yang demokratis. Hasilnya menghasilkan pengetahuan siswa tentang kewarganegaraan Australia dan kepercayaan mereka tentang keefektifan partisipasi di sekolah berada di tengah rata-rata internasional, namun pandangan siswa tentang partisipasi kewarganegaraan dan kemauan mereka untuk berpartisipasi dalam politik dalam kehidupan orang dewasa kurang. konsekuensinya, para ilmuwan memperdebatkan pendekatan yang lebih partisipatif dan lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan berbasis sekolah untuk meningkatkan keterlibatan pemuda Australia. (Frank, 2016, hlm. 6- 7). Perkembangan selanjutnya dan hasil dari penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan dan partisipasi di kalangan pemuda mendukung argumen untuk membangun RAN-RAP. The National Assessment Program for Civics and saat nomenklatur Civic and Citisenship Education masih Discovering Democracy yang laksanakan oleh Erebus Consulting Group.
36 Citizenship (NAP-CC) adalah penilaian tiga tahunan terhadap kewarganegaraan dan kinerja kewarganegaraan di ranah pengetahuan kewarganegaraan, pemahaman tentang kewarganegaraan dan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, ini memberi kesempatan untuk memeriksa apakah demokrasi telah membuat perbedaan dalam jangka panjang sehubungan dengan hasil belajar yang terkait dengan kewarganegaraan aktif, terutama di sekolah; Dan lebih umum lagi untuk memeriksa apakah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan sedang mempersiapkan kaum muda untuk kewarganegaraan aktif dan demokratis. (Frank, 2016, hlm. 7-8). Untuk mengetahui lebih detail mengenai evaluasi Civic and Citizenship Education di Australia dapat dibaca dalam Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA]. (2014). National Assessment Program; Civics and Citizenship Years 6 and 10 Report 2013. Sydney: ACARA;
37 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Deklarasi Melbourne, Desember 2008, Civics and Citizenship Education (CCE) termasuk didalam wilayah mata pelajaran Humanities and Social Scainces yang didalamnya terdapat mata pelajaran, sejarah, geograpi, ekonomi, bisnis, dan Civics and Citizenship. Secara khusus CCE di Australia bertujuan untuk All young Australians become………. active and informed citizens, dengan 7 (tujuh) “kompetensi dasar yang harus dikembangkan. CCE dilaksanakan secara cross-currikulum dimana CCE diajarkan secara terintegrasi kedalam seluruh mata pelajaran namun memiliki kurikulum prioritas yaitu (1) Aborigin and Torres Strait Islander Histories dan Cultures, (2) Sustainability, dan (3) Asia and Australia’s engagement with Asia. Cakupan CCE terbuka, mewadahi berbagai aspirasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat lokal, nasional hingga global, kombinasi pendekatan formal dan informal dengan label “citizenship education”, menitik beratkan pada partisipasi siswa melalui pencarian isi dan proses interaktif di dalam kelas, disekolah dan dimasyarakat, hasilnya lebih sukar dicapai dan diukur karena kompleknya hasil belajar dan kompetensi yang harus dicapai dan karena bersifat cross-curriculum. Berdasarkan telusuran yang kami lakukan maka dapat disimpulkan bahwa kecendurungan CCE di Australia adalah Education for Citizenship. CCE di Australia dapat diidentifikasikan bersifat Maksimal. B. Rekomendasi Menarik untuk dikaji, dalam sejarah Australia ada satu saat proses pencarian identitas melalui dasar dasar nasionalis. Namun, selama kajian penulis didalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan Australia tidak ada satupun kata-kata nasionalis. Bagaimana bisa?, kajian tersebut sangat mendasar sekali. Selajutnya model
38 cross-curriculum sangat baik untuk diterapkan. Selain adanya satu studi pendidikan kewarganegaraan (separate), tetapi pendidikan kewarganegaraan dapat dibelajarkan di berbagai bidang studi. Maksudnya, setiap mata pelajaran, memiliki kompetensi dasar kewarganegaraanya. Kemudian, bagaimana kajian Pendidikan kewarganegaraan diterapkan di kelas, sekolah dan masyarakat.
39 DAFTAR PUSTAKA Buku, Jurnal, Report dan Sejenisnya. Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA]. (2010). National Report on Schooling in National Report on Schooling in Australia 2009. Sydney: ACARA; Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA]. (2012a). The Shape of the Australian Curriculum, version 4.0. Sydney: ACARA; Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA]. (2012b). The Shape of the Australian Curriculum: Civics and Citizenship. Sydney: ACARA; Australian Curriculum and Reporting Authority [ACARA]. (2014). National Assessment Program; Civics and Citizenship Years 6 and 10 Report 2013. Sydney: ACARA; Bahmueller, C. F., & Patrick, J. J. (1999). Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship; International Perspectives and Projects. Bloomington: ERIC Clearinghouse for International Civic Education; Blainey, Goeffrey. (1994). A Shorter History of Australia. North Sydney: Rendom House; Departemen of Education, E. and W. R. (2010). Civics & Citizenship Education: Professional Learning Package. (K. Sturak, Ed.), Education Services Australia. Australia: Education Services Australia; Dunn, K. M., N. Klocker, T.Salabay., (2007). Contemporary racism and Islamaphobia in Australia. Ethnicities. 7 (4), 564-589; Healey, Justin. (2000) Australian National Identity. Australia: The Spinney Press Australia; Kennedy, K. J. (2004). Searching For Citizenship Values in an Ucertain Global Invironment. In W. O. Lee, D. L. Grossman, K. J. Kennedy, & G. P. Fairbrother (Eds.), Citizenship Pedagogies in Asia and the Pacific; Consepts and Issues (pp. 9–24). Hong Kong: Comparative Education Research Center, The University of
40 Hong Kong; Kennedy, K. J. (2008). More Civics, Less Democracy: Competing Discourses for Citizenship Education in Australia. In D. L. Grossman, W. O. Lee, & K. J. Kennedy (Eds.), Citizenship Pedagogies in Asia and The Pacific (pp. 181–195). Hong Kong: Comparative Education Research Center, The University of Hong Kong; Macintyre, S. (2009). A Concise History of Australia. Australian Historical Studies (Third Edit). Melbourne: Cambridge University Press; Ministerial Counscil on Education, Employment, T. and Y. A. (2008). Melbourne Declaration on Educational Goals for Young Australians. Australia: Ministerial Counscil on Education, Employment, Training and Youth Affairs; Nur, Agustiah Syah. (2001). Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara. Bandung: Lubuk Agung; Pakulski , J. & B. Tranter, (2000), Civic, National and Denizen Identity in Australia. Jurnal of Sociologi, 36 (2). 205-222; Print, M. (2012). Teacher Pedagogy and Achieving Citizenship Competences In School. In M. Print & D. Langre (Eds.), Schools, Curriculum and Civic Education for Building Democratic Citizens (pp. 113–128). Rotterdam: Sense Publisher; Print, M., Kennedy, K., & Hunges, J. (1997). Recrontructing Civic and Education in Australia. In J. Torney-Putra, J. Schwille, & J.-A. Amadeo (Eds.), Civic Ecudation Across Countries: Twenty-four National Case Studies from the IEA Civic Education Project. Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement; Reichert, F. (2016). Learning for Active Citizenship: Are Australian Youths Discavering Democracy at School?. Education, Citizenship, and Social Justice. 1-15; The Heritage Foundation. (2014). 2014 Index of Economic Freedom: Promoting Economic Opportunity and Prosperity. Washington, DC: The Wall Street Jounal; The Heritage Foundation. (2015). 2015 Index of Economic Freedom: Promoting
41 Economic Opportunity and Prosperity. Washington, DC: The Wall Street Jounal; The Heritage Foundation. (2016). 2016 Index of Economic Freedom: Promoting Economic Opportunity and Prosperity. Washington, DC: The Wall Street Jounal; Transparency International. (2014). Corruption Perceptions Index 2014. Berlin; Transparency International. (2015). Corruption Perceptions Index 2015. Berlin; Transparency International. (2016). Corruption Perceptions Index 2016. Berlin; Tudball, L. (2011). Civics and Citicenship Education in Australia: Developing Authentic and Engaing Pedagogies to Empower Young Citizens. In K. J. Kennedy, W. O. Lee, & D. L. Grossman (Eds.), Citizenship Pedagogies in Asia and the Pacific (pp. 269–314). Hong Kong: Comparative Education Research Center, The University of Hong Kong; United Nations Development Programme (UNDP). (2014). Human Development Report 2014. New York: United Nations Development Programme (UNDP); United Nations Development Programme (UNDP). (2015). Human Development Report 2015. New York: United Nations Development Programme (UNDP); United Nations Development Programme (UNDP). (2016). Human Development Report 2016. New York: United Nations Development Programme (UNDP); West, B. A., & Murphy, F. T. (2010). A Brief History of Australia. New York: Facts On File; Winataputra, Udin S. (2012). Profil Civic Education di Negara-negara Kawasan Eropa, Amerika dan Australia. Udin S. W. Dasim B (Eds.). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran. Bandung: Widya Aksara Press; Winataputra, Udin S. (2015). Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi Historis- Epistimologis dan Rekonstruksi untuk Masa Depan. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Website: Australia. (tt.). Sejarah Australia. Dalam http://www.australia.com/id-
42 id/facts/history.html (Online), diakses 20. Maret 2017, pukul 06.58 WIB. Australia Gaverment, Departemen of Social Services. (2006). Education and Training dalam https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement- services/education#8 (online). Diakses Pada 20 Maret 2017, Pukul 19:45 WIB. Australia Government. Australia Education System (tt.). Dalam https://www.studyinaustralia.gov.au/global/australian-education/education- system (Online). Diakses pada 20 Maret, Pukul 19.50 WIB. Breen, Jim. (2002). Higher Education in Australia: Structure, Policy & Dabate. Australia: Monash University. Dalam http://users.monash.edu/~jwb/aused/aused.html (Online). Diakses pada 20 Maret 2017, Pukul: 20:25 WIB. McCarthy, Niall., (2016). Which Nationalities Consider Religion Mosty Important?. Dalam https://www.statista.com/chart/4189/which-nationalities-consider- religion-most-important/ (Online), diakses 27 Maret 2017, Pukul 23:10 WIB. Nur. (tt). How Do Australian Heroes Influence Australian Identity ?. Dalam http://users.tpg.com.au/adslsrxj/federation/National_Identity_by_Nur.htm (Online), diakses 02 April 2016, Pukul 14. 52; |
