Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Ditampilkan 1 - 20 dari 182 Data Peraturan
| No | Peraturan | Tentang | |
|---|
| 1 | PERPPU NO. 1 TAHUN 2020 | KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN | |
| 2 | PERPPU NO. 2 TAHUN 2020 | PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG | |
| 3 | PERPPU NO. 1 TAHUN 2017 | AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN | |
| 4 | PERPPU NO. 2 TAHUN 2017 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN | |
| 5 | PERPPU NO. 1 TAHUN 2016 | PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK | |
| 6 | PERPPU NO. 1 TAHUN 2015 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI | |
| 7 | PERPPU NO. 1 TAHUN 2014 | PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA | |
| 8 | PERPPU NO. 2 TAHUN 2014 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH | |
| 9 | PERPPU NO. 1 TAHUN 2013 | PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI | |
| 10 | PERPPU NO. 1 TAHUN 2009 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | |
| 11 | PERPPU NO. 2 TAHUN 2009 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI | |
| 12 | PERPPU NO. 3 TAHUN 2009 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN | |
| 13 | PERPPU NO. 4 TAHUN 2009 | PERUBAHAN UU 30-2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI | |
| 14 | PERPPU NO. 1 TAHUN 2008 | PERUBAHAN UU 21-2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA | |
| 15 | PERPPU NO. 2 TAHUN 2008 | PERUBAHAN KEDUA UU 23-1999 TENTANG BANK INDONESIA | |
| 16 | PERPPU NO. 3 TAHUN 2008 | PERUBAHAN UU 24-2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN | |
| 17 | PERPPU NO. 4 TAHUN 2008 | JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN | |
| 18 | PERPPU NO. 5 TAHUN 2008 | PERUBAHAN KEEMPAT UU 6-1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN | |
| 19 | PERPPU NO. 1 TAHUN 2007 | PERUBAHAN UU 36-2000 TENTANG PENETAPAN PERPU 1-2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UU | |
| 20 | PERPPU NO. 2 TAHUN 2007 | PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NAGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA | |
Dalam tatanan dan struktur perundang-undangan, kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) telah diatur dan diakui dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945.
Perpu sendiri merupakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Dilansir dari Wikipedia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sampai dengan tahun 2017, sudah terdapat 214 Perppu yang pernah dikeluarkan oleh Presiden. Pada dasarnya, Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Keduanya memiliki kedudukan yang sederajat. Namun, perlu dipahami lebih lanjut baik Undang-undang dengan Perpu memiliki perbedaan dalam tata cara dimana hadirnya Undang-undang menggunakan tata cara yang biasa (keadaan normal) sebagaimana yang telah diatur oleh UUD 1945, sedangkan Perpu karena adanya situasi yang memaksa.
DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk Undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1 UUD 1945, namun kekuasaan ini harus persetujuan Presiden.
Baca juga: Apa Saja Asas Peraturan Perundang-Undangan
Adapun proses pembuatan Undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR, sebagai berikut:
- DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden.
- Presiden memberikan tugas kepada menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
- Apabila disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi Undang-undang.
Sementara itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perpu) diterbitkan jika keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah.
Perpu diatur dalam UUD 1945 pasal 22 ayat 1,2, dan 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut:
- Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
- Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya.
- Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut.
- Apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi Undang-undang.
