SALAH satu tantangan berat di 2017 ialah mereduksi kemiskinan, terutama mengacu rilis BPS bahwa jumlah kemiskinan per September 2016 mencapai 27,76 juta atau 10,7% dari total penduduk. Jumlah itu ternyata turun 0,89% jika dibandingkan dengan periode Maret 2016 yang mencapai 28,01 juta atau 10,86% dari total penduduk. Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan periode September 2015, ternyata penurunan kali ini mencapai 1,22%. Argumen yang mendasari penurunan jumlah kemiskinan ialah turunnya harga sejumlah harga pangan periode Maret-September 2016. Terkait dengan itu, kenaikan harga cabai di awal 2017 bisa menjadi sinyal negatif terhadap target penurunan angka kemiskinan, termasuk juga problem bencana yang terjadi selama semester akhir 2016 sampai triwulan pertama 2017. Faktor lain yang juga mendukung terjadinya penurunan kemiskinan ialah terjadinya perbaikan nilai tukar pertanian. Data per September 2016, nilai tukar pertanian tercatat 102,02 atau naik 0,69% jika dibandingkan dengan periode Maret 2016. Meski demikian, ancaman terhadap perubahan nilai tukar pertanian pada semester awal 2017 perlu dicermati karena tren impor pangan cenderung meningkat, termasuk juga problem klasik terkait dengan impor kedelai yang berpengaruh terhadap fluktuasi harga komoditas berbahan kedelai. Selain itu, impor sapi secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan peternak sehingga kenaikan harga daging sapi tidak memberikan imbas terhadap taraf kesejahteraan peternak. Kesejahteraan Belajar bijak dari kegagalan pemerintah mengurangi kemiskinan di 2016, target pengurangan kemiskinan di 2017 tampaknya harus lebih realistis. Artinya, kegagalan pencapaian target pengurangan kemiskinan dalam dekade terakhir seharusnya menjadi acuan untuk pemetaan target prioritas sehingga program pengurangan itu dapat dilakukan secara bertahap dan sistematis serta tepat sasaran. Terkait dengan hal itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 menegaskan target pengurangan kemiskinan pada 2016 mencapai 9%-10%. Oleh karena itu, pada revisi APBN 2016, revisi target mencapai 10%-10,6%. Ironisnya, meski target telah diturunkan, tetap tidak tercapai dan ada banyak faktor yang mendasari, termasuk salah satunya yaitu belit inflasi yang berpengaruh terhadap daya beli. Identifikasi terhadap kemiskinan pada dasarnya menjadi faktor utama yang bisa menjadi acuan untuk pengurangan kemiskinan. Terkait dengan hal itu, garis kemiskinan yang ditetapkan per September adalah penduduk dengan pengeluaran Rp372.114 per kapita per bulan di kota dan Rp350.420 per kapita per bulan di desa. Identifikasi itu memberikan gambaran riil tentang kemiskinan di perkotaan dan perdesaan sehingga jumlah kemiskinan perkotaan naik 0,15 juta orang, sedangkan di perdesaan turun 0,75 juta orang. Yang juga menarik dicermati ialah sebaran kemiskinan yaitu yang terbesar di Pulau Maluku dan Papua 21,98%, sedangkan yang terendah di Kalimantan yaitu 6,45%. Meskipun demikian, mayoritas kemiskinan masih berkutat di Jawa yaitu mencapai 14,83 juta orang dan terendah di Kalimantan yaitu 0,97 juta orang. Jika dicermati, persoalan tentang pengurangan kemiskinan pada dasarnya tidak bisa lepas dari revisi APBN. Artinya, koreksi terhadap target pertumbuhan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap keberhasilan pengurangan kemiskinan. Alasan yang menjadi acuan ialah koreksi terhadap investasi, termasuk realisasinya. Oleh karena itu, fakta membanjirnya pekerja asing secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap program pengurangan kemiskinan. Semakin banyaknya pekerja asing yang datang secara tidak langsung akan mereduksi kesempatan kerja dari penduduk pribumi dan tentu hal ini akan riskan memicu sentimen negatif terhadap ketenagakerjaan dan pendapatan bagi masyarakat. Implikasi lebih lanjut ialah rendahnya pendapatan dan daya beli sehingga berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Komitmen Inflasi, daya beli, dan kemiskinan ialah rangkaian terkait yang harus diwaspadai pada 2017. Inflasi 2016 yang dipengaruhi harga sejumlah komoditas pangan tentu menjadi acuan untuk bisa mereduksinya di 2017. Artinya, belit inflasi secara tidak langsung menjadi ancaman terhadap penurunan daya beli sehingga hal itu memicu sentimen terhadap pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, lonjakan harga cabai rawit di awal 2017 bisa menjadi sinyal negatif untuk terus mengawasi lonjakan inflasi agar daya beli masyarakat tidak menurun. Di sisi lain, ancaman inflasi akibat laju impor kedelai dan daging sapi juga perlu diwaspadai karena inflasi musiman masih tetap ada, yaitu selama Ramadan-Idul Fitri. Artinya, mewaspadai belit inflasi ialah salah satu cara untuk meredam angka kemiskinan. Aspek lain yang juga menarik dicermati ialah dekade otda ternyata tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, pemekaran daerah yang terjadi selama ini tidak menjamin peningkatan kesejahteraan. Ironisnya, pemekaran daerah justru berdampak negatif terhadap konflik politik dan terungkapnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, serta maraknya politik dinasti yang menjadikan raja-raja kecil di daerah. Terkait dengan hal itu, pilkada serentak 2017 tampaknya menjadi test case untuk bisa memilih kepala daerah terbaik yang bebas dari politik dinasti, korupsi, dan praktik jual beli jabatan seperti yang terungkap di Klaten baru saja. Artinya, kesuksesan pilkada era otda seharusnya juga berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan, bukan sebaliknya. by. Media Indonesia
Jakarta -
Masalah sosial di Indonesia dapat terjadi dari ruang lingkup yang kecil hingga lingkup besar, dari masalah keluarga hingga permasalahan antar suku atau agama. Timbulnya masalah sosial dapat merugikan masyarakat dan mengganggu keseimbangan fungsi sosial. Lantas apa saja contoh masalah sosial di Indonesia?
Dikutip dari e-Modul Sosiologi Kelas XI yang disusun oleh Mariatin [2019], menurut Soerjono Soekanto pengertian masalah sosial adalah suatu kondisi ketika terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.
Ahli sosiologi dari Amerika Serikat, Vincent Parrillo mengatakan masalah sosial mengandung empat komponen seperti:
- Kondisi permasalahan yang bertahan selama periode waktu tertentu, artinya kondisi masalah dalam waktu singkat dan langsung menghilang bukan termasuk masalah sosial.
- Dapat menyebabkan kerugian fisik dan non fisik pada individu maupun masyarakat.
- Masalah sosial merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.
- Membutuhkan solusi akan pemecahan tersebut.
Dari pengertian di atas, dapat kita pahami bahwa masalah sosial di tengah masyarakat yang menimbulkan kerugian fisik maupun non fisik terjadi pada periode waktu tertentu. Berikut ini contoh masalah sosial di Indonesia.
7 Contoh Masalah Sosial di Indonesia
1. Kemiskinan
Contoh masalah sosial di Indonesia yang cukup menonjol adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan ketika seseorang tidak mampu merawat dirinya dan menyesuaikan taraf hidup di suatu kelompok.
Masalah kemiskinan sering terlihat di beberapa negara berkembangan. Umumnya, kemiskinan timbul karena adanya faktor psikologi, budaya, maupun biologis. Ciri-ciri masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural yaitu tidak adanya mobilitas sosial secara vertikal dan munculnya ketergantungan dengan kelas sosial-ekonomi di atasnya.
2. Pengangguran
Pengangguran merupakan kelompok angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan dan menghasilkan yang. Faktor pendorong timbulnya pengangguran salah satunya karena persaingan sumber daya manusia.
Faktor lainnya yaitu masyarakat yang tidak produktif. Jika terus dibiarkan, pengangguran dapat menimbulkan dampak besar dan memicu masalah lain. Solusi yang kini mulai dilakukan adalah dengan adanya pelatihan kerja untuk masyarakat.
3. Kesenjangan Sosial
Kesenjangan sosial merupakan kondisi dimana tidak ada keseimbangan antara masyarakat. Seringkali terlihat dari adanya perbedaan antar masyarakat terutama di bidang ekonomi.
Faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan yaitu pengaruh globalisasi, kebijakan pemerintah, perbedaan sumber daya alam, faktor demografis dan geografis.
4. Kriminalitas
Kriminalitas adalah perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma sosial. Pelaku tindak kriminal akan dikenakan pidana pelanggaran hukum dan berujung hukuman penjara. Contohnya yaitu pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lainnya. Penyebab timbulnya kriminalitas terjadi karena masalah sosial lain seperti kemiskinan, kesenjangan, maupun timbul dari dalam perilaku sendiri.
5. Tingginya Penyakit Menular
Contoh masalah sosial di Indonesia lainnya adalah penyakit menular yang sangat berdampak ke berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi. Penyakit menular yang mematikan dapat membuat ekonomi negara lumpuh karena pelaku ekonomi terkena virus. Contohnya yang saat ini tengah kita hadapi bersama yaitu pandemi COVID-19.
6. Pendidikan yang Rendah
Pendidikan rendah juga merupakan masalah sosial yang perlu diperhatikan. Pasalnya, pendidikan diyakini dapat mengurangi masalah sosial lain misalnya kemiskinan, pengangguran, hingga kesenjangan sosial.
Solusi untuk menyelesaikan masalah sosial ini yaitu dengan membuat akses pendidikan yang merata ke seluruh pelosok daerah.
7. Kenakalan Remaja
Kenakalan remaja dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya yaitu kurang perhatian keluarga, lingkungan pergaulan yang buruk, atau asupan konten informasi yang belum bisa diserap remaja. Maka masalah sosial ini jadi tugas kita bersama untuk memberikan perhatian dan berperan aktif menjauhkan mereka dari paparan aktivitas negatif.
Nah, itulah beberapa contoh masalah sosial di Indonesia yang saat ini masih diupayakan bersama agar berkurang dampaknya, sehingga tercipta masyarakat yang aman dan tentram.
Simak Video "Jokowi ke Polri: Ada Laporan Jangan Lamban, Ini Era Sosial Media"
[Gambas:Video 20detik]
[faz/faz]