Pertanyaan tentang sentralisasi dan desentralisasi dalam manajemen

Pengertian manajemen sentralisasi. Bisnis kecil harus membuat keputusan penting untuk memastikan perusahaan sukses dan mampu tumbuh. Salah satu keputusan ini adalah struktur manajemen yang akan dipatuhi seluruh anggota perusahaan atau bisnis.

Ada beberapa pilihan struktur manajemen yang dimiliki bisnis kecil, termasuk sentralisasi / centralization management. Di sini kami akan mengeksplorasi apa itu sentralisasi, manfaat dan kerugian dari struktur kepemimpinan ini dan jawaban atas beberapa pertanyaan umum tentang sentralisasi dalam bisnis kecil.

Apa Itu Sentralisasi?

Sentralisasi adalah pada proses di mana keputusan dalam suatu organisasi ditentukan oleh sekelompok individu yang dipilih. Dalam banyak situasi, manajer di tingkat atas (top-level) bisnis memegang semua kekuatan pengambilan keputusan.

Namun, manajer puncak juga dapat memilih karyawan tingkat bawah untuk berbicara atas nama mereka dan memiliki suara dalam membuat keputusan. Ada keuntungan tertentu dari sentralisasi dalam banyak skenario.

Misalnya, manajer di perusahaan yang lebih kecil mungkin lebih suka metode ini karena mereka secara pribadi mengawasi semua aktivitas dalam organisasi atau perusahaan, sehingga mereka berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk membuat keputusan yang menjadi kepentingan terbaik semua orang.

Jadi sentralisasi adalah proses manajemen yang berputar di sekitar seorang pemimpin tunggal atau kelompok kecil eksekutif yang membuat semua keputusan dan rencana untuk perusahaan atau organisasi. yang kemudian keputusan itu dikirim ke kantor cabang lain untuk ditegakkan dan diterapkan.

Bisnis berjenis sentralisasi dapat dipimpin oleh satu pemimpin, sekelompok kecil orang, atau departemen yang mengontrol keputusan untuk seluruh perusahaan.

Kelebihan Menggunakan Manajemen Sentralisasi Untuk Bisnis Kecil

Kepemimpinan sentralissi menawarkan beberapa manfaat untuk bisnis kecil, termasuk:

Kepemimpinan Yang Jelas

Bisnis dengan tipe sentralisasi memberikan rantai komando yang jelas bagi siapa yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan tertentu dan kepada siapa karyawan harus melapor. Sentralisasi juga memberi karyawan pemahaman yang tepat tentang siapa yang harus dituju jika ada masalah atau kekhawatiran.

Manajemen sentralisasi memberikan penggambaran yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan dapat menghilangkan tumpang tindih ketika pilihan penting perlu dibuat.

Pemberlakuan Keputusan Tepat Waktu

Dengan hanya sedikit orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan, keseluruhan proses membuat keputusan dapat jauh lebih efisien dan juga dapat didelegasikan secara efektif kepada karyawan yang tepat atau sesuai.

Meminimalkan Biaya Administrasi

Menggunakan pendekatan terpusat seperti sentralisasi dalam bisnis kecil membantu mengurangi biaya administrasi dengan meminimalkan kebutuhan beberapa departemen kepemimpinan.

Rantai komando yang jelas mengurangi kebutuhan beberapa karyawan untuk berbagi tanggung jawab pengambilan keputusan dan memungkinkan karyawan untuk fokus pada aspek lain dari pekerjaan mereka, sehingga mengurangi biaya yang terkait dengan urusan beban kerja.

Kerugian Dari Sentralisasi Untuk Bisnis Kecil

Mungkin juga ada kerugian dari manajemen sentralisasi untuk bisnis kecil yang perlu dipertimbangkan, termasuk:

Gaya Kepemimpinan Birokrasi

Karyawan mungkin merasa mereka tidak memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan perusahaan atau organisasi dan mereka merasa seperti robot yang hanya ada untuk melakukan segala keputusan yang berasal dari kantor pusat. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja dan kurangnya motivasi di tempat kerja.

Komunikasi Terbatas

Karena gaya kepemimpinan terpusat ala sentralisasi ini maka hanya memiliki sekelompok kecil orang yang membuat keputusan, komunikasi antara karyawan dan manajemen sering terhenti. Hal ini terutama berlaku dalam bisnis kecil di mana kantor hanya terdiri dari beberapa karyawan.

Kurangnya Fleksibilitas

Sentralisasi sering kali menghasilkan pengambilan keputusan yang kaku yang datang langsung dari pemimpin atau kantor pusat. Bisnis kecil yang lebih baru sering kali membutuhkan setidaknya beberapa tingkat fleksibilitas untuk berkembang karena mereka mungkin masih mendapatkan pijakan di pasar mereka dan membangun nama untuk diri mereka sendiri.

Membatasi fleksibilitas ini dengan pendekatan kepemimpinan sentralisasi dapat memperlambat operasional dan mengurangi daya tanggap.

Baca juga tentang apa itu kepuasan kerja.

Pertanyaan Yang Sering Diajukan Tentang Sentralisasi

Apa Ciri-Ciri Desentralisasi?

Bisnis terdesentralisasi mendelegasikan pengambilan keputusan dan operasi harian ke manajemen bawah dan menengah dibawah manajemen puncak.

Dengan mendelegasikan proses pengambilan keputusan dari pemimpin pusat atau kelompok dalam organisasi, lebih banyak karyawan yang dilibatkan dalam perencanaan dan keputusan yang terkait langsung dengan departemen mereka, yang memberi mereka suara dalam operasional perusahaan.

Apa Contoh Perusahaan Sentralisasi?

Perusahaan angkutan truk adalah contoh bagus dari manajemen terpusat. Sebagian besar perusahaan angkutan truk dijalankan oleh sekelompok manajer angkutan truk yang mengawasi semua aktivitas dan keputusan untuk perusahaan atau organisasi.

Manajer kemudian mengirimkan informasi ke pengemudi individu yang melaksanakan keputusan dan rencana ini.

Apa Jenis Sentralisasi?

Ada beberapa jenis sentralisasi yang dapat diterapkan perusahaan dalam manajemen mereka. Jenis-jenis ini meliputi:

• Sentralisasi departemen: Jenis sentralisasi ini didasarkan pada departemen yang berbeda dalam suatu organisasi. Setiap departemen memiliki kantor pusat atau pemimpin yang membuat keputusan untuk departemen itu.
• Sentralisasi manajemen: Ini adalah jenis sentralisasi yang paling umum. Sentralisasi manajemen adalah ketika satu orang atau satu departemen membuat semua keputusan untuk seluruh organisasi.
• Sentralisasi geografis:  Jenis sentralisasi ini sering terlihat pada perusahaan besar yang memiliki lokasi di berbagai wilayah. Setiap lokasi memiliki pemimpin atau kelompok pemimpinnya sendiri yang membuat keputusan untuk lokasi tersebut.

Baca juga tentang apa itu dewan direksi: contoh dan perannya.

Kesimpulan

Dengan manajemen sentralisasi maka pekerja memiliki tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, akan lebih mudah bagi manajemen dan sumber daya manusia untuk menentukan apakah ada kebutuhan untuk membuat peran baru atau mempekerjakan lebih banyak karyawan.

Dengan begitu dapat membantu menekan biaya dengan menghindari perekrutan yang berlebihan sekaligus mempermudah perekrutan pekerja yang memenuhi syarat untuk posisi yang diperlukan.

Menindaklanjuti FGD pada 15 Juli 2019, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Direktorat Pengkajian Pertahanan dan Keamanan dan Geografi Lemhannas RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Pendek dengan topik “Penguatan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Pertahanan Negara Guna Menjaga Keutuhan NKRI” bertempat di Ruang Gatot Kaca Gedung Astragatra Lemhannas RI, Senin (29/7).

Pakar dan Pengamat Otonomi Daerah Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. dan Kepala Pusat Kajian Manajemen ASN Lembaga Administrasi Nasional (LAN) RI Dr. Hary Supriadi, S.H., M.A. diundang sebagai narasumber pada FGD tersebut. “Tidak hanya otonomi biasa, ada juga spesial otonomi yaitu otonomi khusus yang lebih rumit lagi,” ujar Djohermansyah Djohan mengawali diskusi. Djohan menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.

Lebih lanjut Djohermansyah menjelaskan bahwa tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, dan mengembangkan demokrasi lokal. Sedangkan otonomi khusus adalah wilayah khusus, otonomi khusus dan pemerintahan khusus dengan wewenang yang luar biasa. Selain itu otonomi khusus bertujuan untuk pembangunan daerah, membangun ekonomi yang lebih baik, dan kesejahteraan sosial.

Menurut Djohermansyah, diselenggarakannya otonomi daerah dilatarbelakangi oleh empat aspek yaitu aspek fisik kewilayahan, aspek legal konstitusional, aspek penduduk, dan aspek pemerintahan yang baik. Adanya otonomi daerahakan membuat pemerintah daerah lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, kreatif dan inovatif, Pemerintah pusat juga akan memiliki organisasi yang lebih ramping dan beban yang lebih ringan.

Lebih lanjut Djohermansyah menjelaskan mengenai sentralisasi dan desentralisasi. Menurutnya, Sentralisasi dan desentralisasi adalah suatu kontinum (rangkaian), tidak bisa hanya menggaungkan desentralisasi dan tidak melibatkan sentralisasi. “Sentralisasi dan desentralisasi harus seiring sejalan, tidak bisa mengutamakan sentralisasi ataupun sebaliknya mengutamakan desentralisasi,” ungkap Djohan.

Selanjutnya, Kepala Pusat Kajian Manajemen ASN Lembaga Administrasi Nasional (LAN) RI Dr. Hary Supriadi, S.H., M.A.menyampaikan paparan mengenai otonomi daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan. Hary mengawali paparan dengan menjelaskan mengenai megatrends yang kini melanda dunia. “Megatrends adalah transformasi kekuatan global yang mendefinisikan dunia masa depan dengan dampak luasnya pada bisnis, masyarakat, ekonomi, budaya, dan kehidupan pribadi,” kata Hary mengutip dari Frost & Sullivan Analysis.

“Secara teoretik, kombinasi optimum otonomi daerah dipengaruhi empat aspek yaitu politik, administrasi, finansial, dan ekonomi-pasar. Selama ini banyak diskusi disisi administrasi namun kurang banyak diskusi mengenai desentralisasi politik, finansial, atau ekonomi-pasar,” kata Hary melanjutkan. Desentralisasi secara politik adalah bagaimana pengambilan keputusan ditingkat daerah sedemikian rupa sehingga menjadi wahana instrumen peningkatan pelayanan publik ditingkat daerah.

Menurut Hary untuk mengoptimumkan otonomi daerah harus memperhatikan skala otonomi daerah agar sepadan dengan kemampuan mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan dan didukung dengan kekuatan perpajakan yang memadai sehingga bisa meminimalkan disparitas, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan pelayanan publik.