Peserta musyawarah berkewajiban untuk melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh

lihat foto

Buku Tematik Tema 2 Kelas 5 SD

Buku Tematik Tema 2 Kelas 5 SD - Berikut ini kunci jawaban soal Subtema 2 Pembelajaran 6 halaman 85 86 87 88 89 90 

TRIBUNNEWS.COM - Simak soal dan kunci jawaban tema 2 kelas 5 SD halaman 85, 86, 87, 88, 89, dan 90 Buku Tematik Subtema 2 Pembelajaran 6.

Buku Tematik Tema 2 untuk kelas 5 SD Kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2017 ini berjudul Udara Bersih bagi Kesehatan.

Subtema 2 dalam Buku Tematik Tema 1 Kelas 5 SD adalah Pentingnya Udara Bersih bagi Pernapasan.

Dalam artikel ini, berisi kunci jawaban soal Subtema 2 Pembelajaran 4 halaman 85, 86, 87, 88, 89, dan 90.

Baca juga: Kunci Jawaban Buku Tematik Kelas 5 SD Tema 2 Halaman 80 81 82 83 84: Penyakit pada Sistem Pernapasan

Baca juga: Kunci Jawaban Buku Tematik Kelas 2 SD Tema 2 Subtema 2 Halaman 66, 67, 68, dan 72

Kunci jawaban ini merupakan pedoman orang tua atau wali dalam mengoreksi hasil belajar anak.

Simak kunci jawaban Tema 2 Kelas 5 SD halaman 85, 86, 87, 88, 89, dan 90 Buku Tematik, Subtema 2 Pembelajaran 6.

Kunci Jawaban Halaman 85 -90

Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Apa yang dimaksud musyawarah?

Apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Nilai-nilai apa yang terkandung dalam kegiatan musyawarah? Ayo, bacalah uraian berikut.

Mengambil Keputusan dengan Musyawarah

Musyawarah Buku Tematik

Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan, dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama.

Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar tersebut di antaranya ialah sebagai berikut.

1. Nilai Kebersamaan

Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi.

Jakarta -

Pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi siswa dalam melakukan berbagai hal, seperti mengambil keputusan bersama. Adapun, pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan sila pancasila adalah dengan berikut contohnya.

Pengambilan keputusan bersama merupakan salah satu pengamalan Pancasila pada sila ke-4. Adapun, sila ke-4 berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan."

Dilansir dari situs Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), pengamalan Pancasila dalam bentuk butir-butir kehidupan bernegara awalnya diatur melalui Ketetapan MPR No.II/MPR/1978, kemudian disempurnakan dengan Ketetapan MPR No.1/MPR/2003.

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil.

7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Cara Pengambilan Keputusan Bersama

Berdasarkan beberapa pengamalan di atas, pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan sila pancasila adalah dengan musyawarah. Dengan begitu, keputusan bisa mencapai mufakat dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan.

Musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama. Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar Kelas V oleh Dyah Sriwilujeng, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persamaan derajat manusia. Oleh karenanya, pendapat setiap orang perlu dihargai.

Musyawarah dilakukan dengan saling bertukar pendapat terhadap suatu topik permasalahan. Dalam musyawarah, akan muncul berbagai pendapat dari para peserta di dalamnya. Masing-masing orang mengemukakan pendapatnya dan mendengarkan pendapat orang lain.

Tukar pendapat dalam musyawarah senantiasa dilakukan dengan semangat kekeluargaan, yakni dengan memperhatikan tata kesopanan saat musyawarah. Setelah saling bertukar pendapat, baru dicapai lah satu keputusan. Keputusan dalam musyawarah bukan berdasar atas suara terbanyak atau paksaan dari pihak tertentu, melainkan karena mufakat.

Mufakat adalah disetujuinya suatu pendapat oleh semua pihak dalam musyawarah tanpa suatu paksaan. Mufakat harus memperhatikan kepentingan bersama. Dalam hal ini, mufakat harus sesuai dengan moral keagamaan dan nilai keadilan. Hasil musyawarah akan menjadi kesepakatan bersama jika peserta di dalamnya bersedia dan mematuhi mufakat yang telah dicapai.

Nah, jangan lupa pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan sila Pancasila adalah dengan musyawarah ya, detikers!

Simak Video "Mengenal Tradisi Sigajang Laleng Lipa Masyarakat Bugis Makassar"

[Gambas:Video 20detik]
(kri/pay)

unsplash.com - hak, kewajiban, dan tanggung jawab peserta musyawarah

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab adalah tiga hal yang cukup penting keberadaannya bagi kehidupan manusia, termasuk juga hak, kewajiban, dan tanggung jawab peserta musyawarah yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat.

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab peserta musyawarah tentu saja berbeda-beda. Sesuai dengan definisinya masing-masing, tiga hal ini berbeda tapi tetap saling berhubungan satu sama lain. Hal ini seperti yang ada di Hak dan Kewajiban, Pendidikan.id, 2018.

Pertama-tama, marilah kita mengenal terlebih dahulu apa itu musyawarah. Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab yakni Syawara yang artinya berunding, urun rembuk atau mengajukan sesuatu. Dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan modern musyawarah dikenal dengan sebutan syuro, rembug desa, kerapatan nagari, dan juga demokrasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.

Musyawarah bertujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan. Pada dasarnya, prinsip dari musyawarah adalah bagian dari demokrasi sehingga saat ini sering dikaitkan dengan dunia politik demokrasi. Musyawarah biasanya dilakukan bukan hanya di kehidupan berbangsa, tapi dimulai dari yang paling kecil seperti lingkungan rumah.

Hak, kewajiban dan tanggung jawab peserta musyawarah memiliki pengertian yang berbeda. Tapi tiga hal ini berhubungan dalam membatasi peserta musyawarah agar tidak berlebihan saat melangsungkan musyawarah. Berikut penjelasannya.

Hak artinya milik atau kepunyaan. Hak bisa diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Hak merupakan sesuatu yang didapatkan atau diterima seseorang bila sudah melakukan serangkaian kegiatan. Hak bisa dimiliki setelah melaksanakan kewajiban. Antara hak dan kewajiban sebaiknya seimbang. Hal ini maksudnya tidak boleh hanya menuntut hak tetapi tidak mau melakukan kewajiban.

Sebagai peserta musyawarah mempunyai hak antara lain:

• Bebas mengemukakan pendapat

• Dihargai idenya dalam musyawarah

• Mendapatkan hak yang sama antara semua peserta musyawarah dalam memberikan masukan untuk menentukan hasil keputusan

• Memiliki hak untuk didengar pendapatnya

• Memiliki hak perlindungan atas kritik dan saranya dalam musyawarah.

Kewajiban berasal dari kata dasar wajib yang artinya harus. Kewajiban artinya sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kewajiban juga bisa berarti segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak.

Berikut kewajiban peserta musyawarah.

• Menghargai dan menghormati pendapat peserta lain.

• Tidak memaksakan kehendak atau pendapat pada peserta lain.

• Tidak mencela pendapat peserta lain.

• Tidak memotong pembicaraan peserta lain.

• Bersikap sopan dan santun selama musyawarah berlangsung.

• Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.

Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung sesuatu. Tanggung jawab juga bisa diartikan sebagai kesadaran seorang manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Dengan kata lain, tanggung jawab juga berarti melakukan sesuatu yang mencerminkan kesadaran akan kewajibannya.

Bertanggung jawab adalah berkewajiban mananggung segala sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab merupakan cerminan dari kesadaran akan kewajiban dari seorang manusia.

Contoh tanggung jawab peserta musyawarah:

• Hadir dan siap sebelum acara musyawarah dimulai.

• Aktif ikut serta dalam mengambil keputusan bersama.

• Mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan bersama.

Itu tadi ulasan singkat mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab peserta musyawarah yang bisa kita jadikan pembelajaran bersama. (DNR)