Pendidikan demokrasi pada hakekatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Dalam pendidikan demokrasi ada dua hal yang harus ditekankan, demokrasi sebagai konsep dan demokrasi sebagai praksis.
Sebagai konsep berbicara mengenai arti, makna dan sikap perilaku yang tergolong demokratis. Sedang sebagai praksis sesungguhnya demokrasi sudah menjadi sistem. Sebagai suatu sistem kinerja demokrasi terikat suatu peraturan main tertentu, apabila dalam sistem itu ada orang yang tidak mentaati aturan main yang telah disepakati bersama, maka aktivitas itu akan merusak demokrasi dan menjadi anti demokrasi .
Tugas seorang pendidik adalah mensosialisasikan dua tataran tersebut dalam konsep dan fraksisnya, sehingga peserta didik memahami dan ikut terlibat dalam kehidupan demokrasi. Membangun pribadi yang demokratis merupakan salah satu fungsi pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam pasal 3 UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas.
Selain pengembangan nilai-nilai demokrasi dalam pembentukan mental peserta didik sesuai nilai-nilai demokrasi, demokrasi di sekolah juga mencakup proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Hal ini diantaranya adalah untuk menyikapi persoalan yang tentunya tekait dengan nilai-nilai demokrasi dalam hal ilmu pengetahuan.
Melalui Kementrian Dalam Negeri, Universitas Paramadina bersama Konrad Adenauer Stiftung salah salu NGO asal Jerman selenggarakan pelatihan pendidikan demokrasi bagi guru Surabaya, tadi pagi Rabu [24/02] di Hotel Santika, Gubeng.
Acara yang dibuka langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota [Dispendik] Surabaya Dr. Ikhsan, S. Psi, MM dihadiri oleh 30 guru perwakilan dari setiap mata pelajaran. Dalam sambutannya Ikhsan, mengemukakan bahwa kesempatan yang baik ini hendaknya dimanfaatkan para guru untuk menimba ilmu sebanyak-sebanyaknya sehingga nantinya setelah mengikuti pelatihan dapat mengimbaskan pengalaman dan pengetahuannya kepada teman seprofesinya ataupun MGMP/KKG, tujuannya ialah meskipun guru lainnya tidak mengikuti pelatihan secara langsung mereka juga mendapatkan pengetahuan yang sama agar peningkatan mutu dan kualitas guru Surabaya bertambah baik dan merata.
Terkait inovasi program pendidikan, mantan Kepala Bapemas dan KB Kota Surabaya menyampaikan bahwa saat ini terdapat terdapat 15 inovasi pengembangan program pendidikan. Lima belas inovasi program pendidikan di Surabaya, diantaranya Profil Sekolah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah [SIPKS], Seleksi Kepala Sekolah, Jurnal Online, Surabaya Belajar, Multimedia Pembelajaran, Rapor Online, Try Out Online, PPDB Online, Sahabat Dispendik, Klinik Kurikulum, Kenaikan Pangkat Online, Tantangan Membaca 2015, P2KGS, Profil LKP dan PKBM serta Aplikasi Gaji Online.
“Untuk program tantangan membaca, sampai akhir Desember 2015 buku yang dibaca siswa Surabaya mencapai 1.741.725 buku, melampaui dari 1.000.000 buku yang ditargetkan”.
Sementara itu, Direktur Universitas Paramadina Muhammad Abdul Zein mengungkapkan pelatihan pendidikan demokrasi ini dirangcang untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memahami kehidupan berdemokrasi yang tengah berkembang dewasa ini dui masyarakat.
“Konsep pelatihannya dirancang senyaman mungkin berbasis edutainment”, ujar Zein.
Zein menambahkan, pembelajaran tentang pendidikan demokrasi nantinya lebih mengedepankan penanaman nilai-nilai demokrasi kepada anak, sehingga para siswa akan memahami perilaku-perilaku positif dalam kehidupan berdemokrasi. [Humas Dispendik Surabaya]
BBC News Indonesia
Mahasiswa melakukan unjuk rasa dengan membawa foto almarhum Munir Said Thalib di Kampus UNS, Solo, Jawa Tengah, Selasa [10/9]. Unjuk rasa tersebut digelar untuk memperingati 15 tahun meninggalnya aktivis HAM Munir serta meminta pemerintah serius dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia [HAM] di masa lalu.
KOMPAS.com - Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi. Untuk itu penting membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia.
Tahukah kamu mengapa kehidupan demokratis itu penting?
Pentingnya kehidupan demokratis
Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, pada hakikatnya karakteristik negara dmeokratis adalah:
- Persamaan kedudukan di depan hukum
- Partisipasi dalam pembuatan keputusan
- Distribusi pendapatan secara adil
- Kebebasan yang bertanggung jawab
Berikut ini penjelasannya:
Baca juga: Prinsip-prinsip Demokrasi
- Persamaan kedudukan di muka hukum
Hukum mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya.
Semua rakyat memiliki kedudukan sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana. Serta bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah.
- Partisipasi dalam pembuatan keputusan
Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat.
Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara.
Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam.
Contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum.
- Distribusi pendapatan secara adil
Di negara demokrasi, semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan termasuk di bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak.
Pemerintah wajib memberikan bantuan pada kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Sehingga diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia.
Contoh, pemerintah giat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan.
- Kebebasan yang bertanggung jawab
Dalam sebuah negara yang demokratis terdapat empat kebebasan yang penting, yaitu:
- Kebebasan beragama
- Kebebasan pers
- Kebebasan mengeluarkan pendapat
- Kebebasan berkumpul
Empat kebebasan tersebut adalah HAM yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab.
Artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.
Kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak tak terbatas. Yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain.
Baca juga: Ciri-ciri Fundamental Negara Demokrasi
Dampak kehidupan tidak demokratis
Kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan. Apa akibatnya bila karakteristik negara yang demokratis tersebut tidak dijalankan?
Karena jika kehidupan yang demokratis tidak terlaksana maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan HAM, tidak ada persaman di depan hukum.
Jika demikian, justru akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Bila warga negara tidak diperlakukan sama di depan hukum, tentu akan merasa diperlakukan tidak adil. Kepercayaan terhadap lembaga-lembaga peradilan menjadi menurun bahkan tidak ada.
Bila masyarakat tidak diberi kesempatan yang sama untuk mencari pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak, maka masyarakat akan menganggur, jumlah fakir miskin bertambah banyak dan semakin terlantar kehidupannya.
Akibat negatif juga akan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah dan masyarakat.
Bila tidak diberi kesempatan berbicara di depan orang tua, maka segala aturan keluarga harus diikuti tanpa musyawarah terlebih dahulu.
Jika guru tidak memberi kesempatan bertanya, mengemukakan pendapat, berdiskusi maka pemahaman siswa terhadap pelajaran kurang optimal.
Di masyarakat, bila penyelesaian perkara tidak melalui musyawarah maka akan terjadi main hakim sendiri dan pengambilan kebijakan yang sewenang-wenang. Akibatnya suasana di lingkungan masyarakat menjadi tidak nyaman dan tidak aman.
Di lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, bila tidak ada pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden tentu tidak akan terwujud kebebasan warga negara untuk memilih pemimpinnya.
Bila warga negara tidak diberi kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah maka kebijakan yang dibuat pemerintah cenderung akan sewenang-wenang. Artinya kebijakan tersebut tidak sesuai aspirasi warga negara.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.