Peran Indonesia dalam ASEAN di berbagai bidang, misalnya keamanan, politik, pendidikan, sosial budaya sangatlah besar. Bersama empat negara lain, Indonesia satu menjadi pendiri organisasi. ASEAN [Association of South East Asian Nation] adalah salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region, tepatnya di kawasan Asia Tenggara.
Berdirinya organisasi ASEAN [Association of South East Asian Nations], sebelumnya diawali dengan adanya pertemuan lima menteri luar negeri dari negara-negara Asia Tenggara pada 5 – 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand.
Dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan untuk mendirikan organisasi kerja sama yang diberi nama ASEAN. Menteri luar negeri yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 adalah Adam Malik [Indonesia], Sinnathamby Rajaratnam [Singapura], Narcisco Ramos [Filipina], Tun Abdul Razak [Malaysia], dan Thanat Khoman [Thailand].
Tujuan berdirinya ASEAN
Tujuan berdirinya ASEAN sesuai berdasarkan Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara c. Bekerja sama untuk mendirikan industri dan memperluas perdagangan internasional d. Meningkatkan kerja sama untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknik, ilmiah, dan administrasi negara.
e. Memelihara kerja sama dengan organisasi regional dan organisasi internasional
Peran Indonesia di ASEAN dalam Bidang Pendidikan
Kerja sama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerja sama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri.
Sesuai tujuan berdirinya ASEAN, yaitu meningkatkan kerja sama untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknik, ilmiah, dan administrasi negara berikut ini adalah bentuk kerjasamanya:
Ikut dalam Jaringan Kerjasama Antar Universitas di Negara ASEAN [AUN]
ASEAN University Network [AUN] adalah sebuah asosiasi universitas ASEAN didirikan pada November 1995 oleh negara anggota ASEAN termasuk 13 universitas. Setelah penambahan anggota ASEAN oleh Piagam ASEAN pada tahun 1997 dan 1999, keanggotaan AUN telah meningkat.
Organisasi jejaring universitas di ASEAN yang mempunyai tujuan utama untuk memperkuat dan memperluas kerjasama di bidang pendidikan tinggi antar negara ASEAN.
Baca Juga:
Bergabung dalam Pusat Studi ASEAN
Sesuai Deklarasi Bangkok [1967] tentang Kerjasama eksternal ASEAN yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, serta memelihara kerja sama erat dan bermanfaat dengan organisasi internasional dan regional yang mempunyai kesamaan tujuan” [Bab XII Pasal 41 Piagam ASEAN], maka hingga tahun 2016, ASEAN melakukan kerjasama dengan 28 negara dan berbagai organisasi regional.
Pusat kajian ASEAN diselenggarakan di negara-negara ASEAN, atau dalam bentuk program kegiatan yang terjadwal sehingga mendapat sponsorship dari Mitra Kerjasama ASEAN. Berikut adalah beberapa bentuk kegiatan hasil kerjasama ASEAN di Perguruan Tinggi Negara ASEAN: INDONESIA: The International Conference on South East Asia Studies, Center For Southeast Asian Social Studies [CESASS], Universitas Gajah Mada. THAILAND: ASEAN Week, Asean Youth Exchange Program. ASEAN Studies Centre, Chulalongkorn University.
MALAYSIA: CARUM, Centre for ASEAN Regionalism University of Malaya. Asia Europa Conference, Fellowship, Summer School. Universitas Malaya.
Mengikuti Program-program Pertukaran Pelajar
Pertukaran pelajar antar negara, memberi banyak manfaat. Diantarnya adalah membuka wawasan tentang berbagai perbedaan. Indonesia memberi kesempatan bagi para pelajar dari negara anggota ASEAN untuk belajar sebanyak-banyaknya mengenai kayanya alam dan budaya di Indonesia.
Demikian juga negara anggota ASEAN yang lain yang selalu menerima pelajar dan peneliti Indonesia yang tertarik untuk bekerjasama. Karena dengan pendidikan, dapat meningkatkan dari kualitas SDM dari sebuah negara.
Aktif dalam Kerjasama dalam Bidang Riset dan Penelitian
Beberapa lembaga dan tempat untuk riset dan penelitian ASEAN yaitu: ASEAN Coordinating Centre fo Humanitarian Assistance on disaster management [The AHA Centre] yang berfungsi sebagai Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan dan Mitigasi Bencana ASEAN. ASEAN Center for the Development of Agricultural Cooperatives [ACEDAC] sebagai Pusat Pengembangan Koperasi Pertanian ASEAN. ASEAN Earthquake Information Centre [AEIC] yang meneliti bencana alam gempa bumi di wilayah regional.
ASEAN Secretariat sebagai tempat Sekretariat ASEAN yang berlokasi di Jakarta, Indonesia.
Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang Politik dan Keamanan Kawasan
Berikut yang merupakan contoh peran Indonesia dalam organsiasi ASEAN dalam bidang politik dan keamanan:
Menjadi tempat Sekretariat ASEAN
Indonesia menyediakan tempat dan sebagai tuan rumah bagi Sekretariat ASEAN. Bersama anggota ASEAN, Indonesia membangung gedung dengan lahan seluas 11 ribu meter persegi dengan dua menara, yang masing-masing setinggi 16 lantai.
Sekretariat ASEAN beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 73, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta.
Memprakarsai ASEAN Institute for Peace and Reconciliation
Indonesia memprakarsai berdirinya ASEAN Institute for Peace and Reconciliation [AIPR]. Institusi ini berperan penting untuk mempromosikan nilai-nilai perdamaian, manajemen konflik, dan rekonsiliasi di kawasan.
Indonesia telah berkomitmen untuk menjadi host country bagi AIPR serta terus mengupayakan agar AIPR dapat segera beroperasi secara penuh. Indonesia telah menyediakan kantor operasional AIPR di Kompleks Pusdiklat Kementerian Luar Negeri, Jakarta.
Menandatangani Pakta Bebas Senjata Nuklir ASEAN
South East Asia Nuclear Weapon-Free Zone [SEANWFZ] merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir, yang ditandatangani saat KTT ASEAN di Bangkok pada tahun 1995.
Sebagai langkah selanjutnya untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan segala jenis senjata pemusnah masal lainnya, ASEAN menyusun Protokol Traktat SEANWFZ.
Untuk mendorong penyelesaian isu ratifikasi Protokol Traktat SEANWFZ, Indonesia senantiasa mengusulkan hal-hal sebagai berikut: penandatangan dan ratifikasi bertahap dimulai dari negara yang tidak akan melakukan reservasi, memperbolehkan Tiongkok untuk meratifikasi terlebih dahulu karena Tiongkok tidak memiliki reservasi, dan meminta negara-negara ASEAN yang memiliki keberatan terhadap reservasi Nuclear Weapon State [NWS] untuk secara langsung bernegosiasi dengan negara NWS terkait.
Menandatangani Pakta Stabilitas Politik dan Keamanan ASEAN
Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia [TAC] merupakan sebuah traktat yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. TAC mengatur penyelesaian konflik diantara negara-negara pihak secara damai.
TAC ditandatangani oleh lima kepala negara pendiri ASEAN pada tahun 1979. Pada tahun 1987 TAC diamandemen untuk membuka aksesi bagi negara-negara di kawasan lain seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Sampai tahun 2014, terdapat 32 [tiga puluh dua] negara, termasuk 10 negara ASEAN, yang telah mengaksesi TAC.
Mengirim pasukan perdamaian PBB ke negara ASEAN
Indonesia turut aktif menjaga perdamaian dunia. Dalam lingkup pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, TNI mengirim kontingen militer dalam pemerintah peralihan PBB di Kamboja.
Pasukan perdamaian tersebut bernama Kontingen Garuda yang bergabung dalam UNTAC [United Nations Transitional Authority in Cambodia].
Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral [ZOPFAN]
ZOPFAN merupakan kerangka perdamaian dan kerja sama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara tetapi mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas, termasuk dengan negara-negara besar [major powers] dalam bentuk tindakan menahan diri secara sukarela [voluntary self-restraints].
ZOPFAN tidak mengesampingkan peranan negara besar di kawasan, namun memungkinkan keterlibatan negara-negara tersebut secara konstruktif dalam penanganan masalah-masalah keamanan kawasan.
Patroli bersama di perbatasan negara sesama anggota ASEAN
Sebagai negara bersahabat, antar negara ASEAN sering berpatroli bersama menjaga perbatasan antar negara. Indonesia dan Malaysia misalnya, sering melakukan patroli perbatasan di darat, laut dan udara.
Contohnya, pada Patroli Terkoordinasi Operasi Tindakan Maritim Malaysia-Indonesia, dengan dilaksanakannya patroli pemantauan udara maritim Indonesia-Malaysia di wilayah Selat Malaka dan perbatasan Indonesia – Malaysia
Dalam pelaksanaan patroli bersama bertajuk Optima Malindo 27A/18 ini, Indonesia melalui Bakamla RI melibatkan unsur udara maritim yang juga masuk dalam operasi udara Bakamla RI Bhuana Nusantara, yang nantinya akan bertugas melaksanakan pendeteksian, pengenalan dan pengintaian terhadap kapal-kapal yang dicurigai melaksanakan tindak pelanggaran di laut, serta memberikan bantuan pencarian dan penyelamatan [SAR].
Melalui kerjasama Operasi Udara Patkor Optima Malindo 27A/18, diharapkan gangguan keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Selat Malaka dapat diminimalisir, baik gangguan berupa pelanggaran batas wilayah, pembajakan dan perompakan di laut, keselamatan pelayaran, penyelundupan, perusakan kabel dasar laut, pelanggaran terhadap peraturan perikanan [illegal fishing], pencemaran laut, perusakan terumbu karang dan biota laut, serta pendatang tanpa ijin [illegal migrant].
Kerjsama pemberantasan terorisme
Kerja sama ASEAN di bidang pemberantasan terorisme telah dilakukan sejak kurun waktu yang lama. Pertemuan KTT ASEAN ke-7 tahun 2001 di Brunei Darussalam telah mengeluarkan ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism. SelanjutnyaKTT ke-8 ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, November 2002 mengeluarkan Declaration on Terrorism. Mekanisme utama kerja sama pemberantasan terorisme di ASEAN dilakukan melalui AMMTC dan SOMTC, dimana Indonesia dipercaya menjadi lead shepherd di bidang counter terrorism sekaligus menjadi ketua Working Group on Counter Terrorism [WG-CT].
Salah satu capaian kerja sama ASEAN dalam pemberantasan terorisme adalah ASEAN Convention on Counter Terrorism [ACCT] yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Negara Anggota ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN tanggal 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina.
Peran Indonesia dalam ASEAN di Bidang Sosial dan Budaya
Bentuk kerja sama antar negara-negara ASEAN di bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD [Committee on Social Development]. Satu contoh bentuk kerja sama negara ASEAN bidang sosial budaya yang paling terkenal adalah pesta olahraga SEA-Games yang diselenggarakan tiap dua tahun sekali dengan tempat penyelenggaran bergiliran tiap anggota.
Tujuan utama kerjasama di bidang sosial budaya sesuai tujuan utama ASEAN Socio-Cultural Community [ASCC] adalah untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan Komunitas ASEAN yang berorientasi kepada rakyat dan memiliki tanggungjawab sosial untuk mencapai solidaritas dan persatuan di antara bangsa-bangsa dan rakyat ASEAN.
Kerjasama ini, dilakukan dengan menumbuhkan kesamaan identitas dan membangun masyarakat yang saling peduli dan berbagi yang dapat meningkatkan taraf hidup, mata pencaharian, serta kesejahteraan rakyat di kawasan.
Untuk itu masalah identitas ASEAN adalah dasar dari kepentingan kawasan Asia Tenggara yang merupakan kepribadian, norma, nilai, dan keyakinan serta aspirasi bersama sebagai satu komunitas ASEAN.
Berikut ini contoh bentuk kerja sama antar negara-negara ASEAN di bidang sosial dan budaya:
Turut dalam Pesta olahraga SEA Games
Pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara atau biasa disingkat SEA Games adalah ajang olahraga yang diadakan setiap dua tahun dan melibatkan 11 negara Asia Tenggara. Peraturan pertandingan di SEA Games dibawah naungan Federasi Olahraga Asia Tenggara [Southeast Asian Games Federation] dengan pengawasan dari Komite Olimpiade Internasional [IOC] dan Dewan Olimpiade Asia [OCA].
Tujuan diadakan Pesta Olahraga Negara-negara Asia Tenggara adalah mempererat kerjasama, pemahaman dan hubungan antar negara di kawasan ASEAN khususnya di bidang olahraga, seni dan budaya.
Bergabung dalam Kerjasama Pariwisata
Salah satu contoh strategi sosial budaya yang mampu meningkatkan stabilitas ekonomi dan politik-keamanan adalah peningkatan identitas budaya melalui promosi pariwisata ASEAN bagi pemuda.
Sebagai satu jalur wilayah yang terkoneksi dan terbuka bagi warganya, saat ini wilayah ASEAN memiliki daya tarik bagi wisatawan asing dan juga pemudanya. ASEAN memiliki keragaman dan kekayaan budaya dengan karakteristik budaya serumpun.
Terobosan pariwisata ini dapat dilakukan melalui promosi bersama sejumlah pusat wisata menarik dan unik khas Asia Tenggara, tentu saja dengan mengedepankan identitas ASEAN dari pada identitas negara-negara di kawasan tersebut.
Selain itu, kegiatan wisata bagi pelajar dan mahasiswa juga dapat dijadikan salah satu strategi untuk menumbuhkan wawasan kawasan, yang dapat didukung melalui ketersediaan sarana prasarana yang murah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk kemudahan akses. Contohnya melalui program pariwisata ‘Visit ASEAN’.
Festival Film ASEAN
ASEAN International Festival Film & Award [AIFFA] adalah festival film, seni dan budaya yang diselenggarakan dua tahun sekali. Festival ini, bertujuan memperkenalkan budaya 10 negara anggota melalui film.
Ada 16 kategori yang diperebutkan di AIFFA seperti ASEAN Sprit Awards, ASEAN Inspiration Awards, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Supporting Actor dan Actress, Best Picture Comedy, Drama dan Action, Special Honour, Best Director of Photography, Best Film Editing, Special Jury Awards, Best Screen Play dan Lifetime Achievment.
Peran Indonesia dalam ASEAN di Bidang Kesehatan
Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang kesehatan adalah sebagai Ketua Badan Sektoral Kesehatan ASEAN [AHMM]. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kerja sama antar negara ASEAN dalam bidang kesehatan menjadi sangat penting. Tak hanya itu, kerja sama yang lebih erat juga dijalin dengan negara sahabat kawasan seperti Jepang, Tiongkok, India dan Australia.
Kerja sama, meliputi lintas batas negara untuk pasien COVID-19, kerja sama distribusi vaksin, kerja sama berbagi hasil riset dan jurnal dan melacak sebaran virus.
Berikut peran Indonesia di ASEAN dalam bidang kesehatan:
Sebagai Ketua Badan Sektoral Kesehatan ASEAN [AHMM] untuk periode tahun 2020-202
ASEAN Health Ministers Meeting [AHMM] bertujuan untuk menentukan kebijakan Kesehatan ASEAN dan mendukung keputusan dan laporan Senior Officials’ Meeting on Health Development [SOMHD]. Pertemuan tersebut bertemu setiap dua tahun sekali, dan juga mengadakan pertemuan khusus yang diperlukan untuk membahas hal-hal yang mendesak.
SOMHD merupakan pertemuan yang digelar setidaknya sekali dalam setahun untuk membahas pembangunan kesehatan guna menghasilkan kebijakan strategis serta memberikan arahan agar tujuan serta target yang telah dirancang tercapai.
Badan kerjasama kesehatan ASEAN ini, bertugas memonitoring kemajuan kerja sama dan mendiskusikan potensi kerja sama ASEAN sektor kesehatan dengan negara mitra dan lembaga internasional terkait, mendiskusikan penyusunan APHDA 2021-2025, mendiskusikan inisiatif baru ASEAN dalam respon pandemi COVID-19 dan potensi kegawatdaruratan kesehatan di masa yang akan datang dan merumuskan rekomendasi dan tindak lanjut untuk dilaporkan kepada Menteri Kesehatan ASEAN.
Sebagai Penggerak Mengatasi Akibat Pandemi COVID-19 di ASEAN dan Negara Mitra
Menteri-menteri dari Indonesia dan negara ASEAN saling bertukar pandangan terkait upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meminimalisasi penyebaran COVID-19 dan memulihkan aktivitas ekonomi masing-masing.
Hasil dari pertemuan tersebut para menteri mengesahkan ASEAN-Japan Economic Resilience Action Plan sebagai tindak lanjut Joint Statement on Initiatives on Economic Resilience in Response to the Corona Virus Disease [COVID19] Outbreak yang telah dipublikasikan pada 22 April 2020.
Beberapa kerja sama yang tercakup dalam rencana aksi tersebut dan dapat dilakukan untuk memulihkan ekonomi ASEAN, antara lain meningkatkan kerja sama dan kolaborasi; menjamin keterbukaan pasar; meningkatkan fasilitasi dan arus perdagangan, khususnya barang penting [essential goods] dan produk medis; serta menghindari penerapan hambatan-hambatan nontarif yang tidak diperlukan.