Sebutkan tiga hak yang kita peroleh sebagai warga negara indonesia

Sebagai bagian dari bangsa dan negara, warga masyarakat memiliki hak yang harus dipenuhi oleh Negara. Mengutip emodul.kemdikbud.go.id, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima secara penuh dan diberikan dengan penuh tanggung jawab.

Setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi dan sifatnya melekat pada diri manusia tersebut sejak lahir. Hak berjalan beriringan dengan kewajiban, yang artinya manusia juga memiliki tanggung jawab yang seimbang dengan hak yang harus didapatkannya.

Nah, dalam artikel ini, kita akan mempelajari tentang apa saja hak warga masyarakat serta contoh penerapannya atau pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dikutip dari emodul.kemdikbud.go.id, warga masyarakat memiliki hak-hak sebagai berikut, beserta contoh-contoh pelaksanaannya.

1. Hak Mendapatkan Tempat Tinggal yang Layak

Setiap warga masyarakat berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak agar dapat beristirahat serta bersosialisasi dengan warga di lingkungan sekitar. Hak ini dapat dipenuhi Pemerintah salah satunya dengan mengadakan program subsidi atau bantuan pengadaan rumah bagi warga negara.

2. Hak Mendapatkan Pendidikan yang Layak

Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang layak sebagai pembentukan karakter dan kepribadian serta transfer ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupannya. Hak ini diatur dalam UUD 1954 Pasal 31 ayat 1: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Contohnya dengan memberikan akses pendidikan terjangkau seluas-luasnya bagi masyarakat.

3. Hak Mendapatkan Penghidupan yang Layak

Warga masyarakat juga memiliki hak mendapatkan penghidupan yang layak yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Contoh pelaksanaan misalnya memberi warga masyarakat jaminan sosial tenaga kerja atau mengadakan program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Setiap warga masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang layak dalam bidang administrasi dan pemerintah. Contoh pelaksanaan misalnya masyarakat dipermudah dalam mengurus dokumen penting seperti akta kelahiran, KTP, sertifikat tanah, buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), dan sebagainya.

5. Hak Mendapatkan Pasokan Listrik dari Pemerintah

Negara memiliki sumber daya energi listrik sehingga seluruh warga masyarakat berhak untuk mendapatkan pasokan listrik yang memadai. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Contoh pelaksanaannya adalah dengan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pasokan listrik lewat sarana yang memadai.

6. Hak Mendapatkan Perlindungan Hukum

Seluruh warga masyarakat sama di hadapan hukum. Karena itu, warga masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah melalui aparat penegak hukum. Hak ini dibarengi dengan kewajiban masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku. Contoh pelaksanaan misalnya dengan memberi bantuan hukum kepada warga masyarakat yang terlibat dalam proses sengketa.

Hak di Lingkungan Keluarga

Selain hak di lingkungan masyarakat, kita juga memiliki hak di lingkungan masyarakat terkecil yakni keluarga. Berikut hak-hak manusia di lingkungan keluarga.

1. Hak Mendapatkan Kasih Sayang

Kasih sayang adalah kebutuhan mutlak yang harus didapatkan dalam sebuah keluarga. Tanpa kasih sayang, hubungan keluarga menjadi tidak rukun dan tidak dapat bersatu. Setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang yang cukup agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang beradab.

2. Hak Pangan, Sandang, dan Papan Terpenuhi

Keluarga adalah lingkungan pertama di mana anggota mendapatkan kebutuhan pokok manusia, yakni pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan pokok ini harus terpenuhi agar anggota keluarga dapat beraktivitas dengan baik dan layak.

3. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Bimbingan

Setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan, yang mana salah satu sumber pertamanya adalah keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak dan memiliki peran penting membentuk karakter seseorang sebelum menempuh pendidikan formal

Hak di Lingkungan Pendidikan

Hak pendidikan termasuk dalam hak di lingkungan masyarakat dan hak di lingkungan keluarga. Dalam bidang pendidikan sendiri, terdapat hak-hak lebih rinci yang harus dipenuhi.

1. Hak Memperoleh Ilmu Pengetahuan

Setiap pelajar berhak mendapatkan ilmu pengetahuan yang berasal dari materi pembelajaran yang disampaikan pendidik. Ilmu pengetahuan penting sebagai bekal seseorang untuk kehidupan sosial dan mendapatkan penghidupan yang layak di masa depan.

2. Hak Berteman dan Bersosialisasi

Setiap pelajar berhak mendapatkan teman dan bersosialisasi dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan. Berteman dan bersosialisasi dapat membentuk karakter pelajar menjadi lebih memiliki empati, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengasah kecerdasan emosional, dan menumbuhkan jiwa sosial.

3. Hak Mendapatkan Perlakuan yang Sama

Dalam lingkungan belajar, pelajar berhak mendapat perlakuan yang sama dari orang-orang di sekitarnya, terutama pendidik. Begitu juga tenaga pendidik harus mendapatkan perlakuan yang sama. Sama yang dimaksud di sini adalah perlakuan adil dan setara.

4. Hak Mendapatkan Perlindungan

Setiap pelajar maupun pendidik berhak mendapatkan perlindungan menyeluruh agar dapat menjalani aktivitas pendidikan dengan tenang, nyaman, dan aman.

5. Hak Mendapatkan Kesempatan untuk Berkreasi

Setiap pelajar maupun pendidik berhak mendapatkan kesempatan untuk berkreasi dalam proses belajar dan mengajar dengan tujuan untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik.

Nah, sekarang detikers sudah lebih memahami apa saja hak-hak yang dimiliki warga masyarakat, baik di lingkungan masyarakat, keluarga, maupun institusi pendidikan. Sudahkah hak-hak kalian terpenuhi? Semoga bermanfaat!

Simak Video "Ada Terduga Teroris, Standar Masuk MUI Dipertanyakan"

[Gambas:Video 20detik]
(des/fds)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Hal ini ditegaskan lagi oleh UUD 1945 Pasal 26, di mana untuk menjadi warga negara maka harus disahkan dalam Undang-Undang.

Istilah warga negara menurut Encyclopedia of the Social Science mengandung 2 komponen konseptual antara lain:

• Pertama, warga negara merupakan bagian keanggotaan dari suatu negara atau city-state. Hal ini merujuk pada istilah negara kota yang terdapat pada di masa Yunani Kuno (Kota Athena) dulu disebut sebagai negara polis lalu di masa modern bertransformasi secara demokratis-revolusioner menjadi the nation-state.
• Kedua, keanggotaan negara membawa resiprositas kewajiban dan hak-hak tergantung tempat dan waktu serta beberapa hak bersifat universal.

Kewarganegaraan bersifat dinamis. Artinya, setiap orang bisa mendapatkan atau kehilangan kewarganegaraannya sewaktu-waktu. Setiap orang bisa memperoleh warga negara bila memenuhi ketentuan yang berlaku dalam UU No. 12 Tahun 2006 Pasal 4.

Bagi orang asing yang ingin menjadi WNI, dapat dilakukan naturalisasi selama memenuhi ketentuan yang ada. Begitu juga, setiap WNI yang tidak lagi ingin menjadi Warga Negara Indonesia berhak mengajukan pelepasan status warga negara tersebut.

Setiap warga negara memiliki hak yang dapat diperoleh atas dasar menyandah kewarganegaraan suatu negara. Dengan kata lain, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Baca Juga

Di Indonesia, hak warga negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 26-34. Tidak seperti HAM, hak warga negara bisa saja dicabut sewaktu-waktu apabila warga negara tersebut melanggar suatu ketentuan yang berlaku.

Dalam pasal 26 disebutkan bahwa untuk menjadi warga negara harus memenuhi Undang-Undang yang berlaku. Apabila seorang warga negara tidak lagi memenuhi ketentuan, ia bisa saja kehilangan kewarganegaraannya dan tidak lagi memiliki hak warga negara tersebut.

Hak Warga Negara Indonesia dalam UUD 1945

Hak warga negara Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang 1945 di sejumlah pasal, yakni:

1. Pasal 27 ayat 1: persamaan kedudukan di dalam hukum.
2. Pasal 27 ayat 2: hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Pasal 28 : kemerdekaan berserikat (hak politik).
4. Pasal 28 A–J : hak atas HAM.
5. Pasal 29 : hak atas agama.
6. Pasal 30 : hak atas pembelaan negara.
7. Pasal 31 : hak atas pendidikan.
8. Pasal 32 : hak atas budaya.
9. Pasal 33 : hak atas perekonomian.
10. Pasal 34 : hak atas kesejahteraan sosial.

Contoh Hak Warga Negara

• Setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka yakini.
• Setiap warga negara berhak menyuarakan pendapat mereka secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.
• Setiap warga negara berhak menerima pendidikan dan pengajaran.
• Setiap warga negara berhak menikah.
• Setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak.
• Setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan mendapat perlindungan hukum.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syaratnya diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi.

Para pejabat dan pemerintah pun hidup setara dengan warga sipil. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

Baca Juga

Sementara itu, kewajiban sebagai warga negara dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sama halnya dengan hak asasi, kewajiban sebagai warga negara juga berbeda dari kewajiban asasi, sebagai kewajiban dasar yang dimiliki setiap orang. Kewajiban warga negara serupa dengan hak warga negara, juga dibatasi oleh kewarganegaraan orang tersebut. Kewajiban kita sebagai warga dari negara Indonesia juga sudah diatur dalam UUD 1945, yaitu:

1. Pasal 27 ayat 1: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Pasal 27 ayat 3: Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
3. Pasal 28 J ayat 1: Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Pasal 28 J ayat 2: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
5. Pasal 30 ayat 1: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
6. Pasal 31 ayat 2: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945

• Kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah.
• Kewajiban untuk menaati, tunduk, dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia
• Kewajiban untuk menghargai orang lain
• Kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar
• Kewajiban untuk melakukan pembelaan kedaulatan negara
• Kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan atas hak kebebasan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara telah melekat pada diri seseorang terhadap suatu negara. Sebagai warga negara Indonesia, seseorang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama.

Baca Juga

Ada kewajiban yang harus dijalankannya sebagai warga Indonesia untuk memajukan negeri. Saat menjalankan kewajiban, warga negara juga mempunyai hak yang harus diperjuangkan oleh negara. Hak inilah yang disebut sebagai hak warga negara.

Poin utama yang tidak boleh dilanggar dalam hak dan kewajiban warga negara adalah bahwa hak asasi manusia juga harus terpenuhi.

Tidak ada dan tidak boleh ada negara ataupun warga negara yang melanggar hak asasi manusia, terlepas dari apapun negara yang ia tinggali dan menjadi warga negara di dalamnya.

Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :

1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.