KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO - DINO OKTAVIANO
Kolase foto memperlihatkan susunan menteri Kabinet Indonesia Maju, saat diumumkan dan diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu [23/10/2019].
PEMERINTAHAN periode kedua Presiden Joko Widodo dan kiprah kabinet Indonesia Maju telah berjalan lebih dari seratus hari. Penilaian terhadap kinerja Presiden dan kabinet yang telah berjalan tiga bulan pun mulai menyita perhatian publik
Melalui sebuah survei nasional yang dilakukan pada 9 hingga 15 Januari lalu terhadap 1.200 responden, Indo Barometer mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden, Wakil Presiden, dan kabinet Indonesia Maju.
Hasilnya, 70,1 persen responden menyatakan puas terhadap kerja Presiden Jokowi, sedangkan 27,4 persen menyatakan tidak puas.
Terhadap kerja Wakil Presiden Ma’ruf Amin, 49,6 persen menyatakan puas, 37,5 persen tidak puas.
Sementara terhadap kinerja para menteri kabinet Jokowi, 54,4 persen menyatakan puas, 28,1 persen tidak puas.
Survei senada dilakukan Alvara Research Center pada akhir Januari lalu terhadap 1000 responden. Hasilnya, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tercatat 69,4 persen.
Berdasarkan hasil survei Indo Barometer, terdapat ketimpangan yang cukup jauh antara kepuasan terhadap kinerja Presiden [70,1 persen] dan terhadap kinerja kabinet [54,4 persen]. Hal ini menarik untuk dicermati.
Jika melihat ke belakang serta berbagai argumentasi yang pernah dikemukakan Presiden Jokowi, Kabinet Indonesia Maju bisa disebut sebagai sintesa dari Presiden Jokowi atas konstelasi politik pascapemilu serta kondisi perubahan zaman.
Kabinet Indonesia Maju bukan hanya diisi partai politik pendukung Jokowi, namun juga partai oposisi [Gerindra] dan bahkan pesaing pada pilpres lalu, Prabowo Subianto.
Kabinet ini juga diisi sosok sosok muda, profesional, dan kreatif untuk menjawab tuntutan zaman yang cepat berubah.
Melihat komposisi politik kabinet Jokowi yang didukung oleh enam dari sembilan parpol peraih kursi DPR, sudah sepatutnya kabinet ini mampu melesat kencang tanpa hambatan politik yang berarti.
Situasi politik yang relatif kondusif menjadi sebuah modal bagi kabinet Indonesia Maju untuk bekerja cepat dan efektif.
Situasi politik yang kondusif pernah dibanggakan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai capaian jelang 100 hari masa pemerintahannya bersama Jokowi.
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Maruf Amin berfoto bersama menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu [23/10/2019]. Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.
JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana reshuffle [perombakan] kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo [Jokowi] dinilai perlu dilakukan terhadap sejumlah menteri yang terlampau sibuk kampanye menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024 mendatang.
Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, Jokowi harus mengambil keputusan tegas terhadap sejumlah menterinya yang mulai sibuk mencari dukungan politik. Sebab jika hal itu tidak dilakukan maka diperkirakan akan berdampak buruk terhadap kinerja kabinet.
"Menteri-menteri yang terlalu sibuk kampanye, perlu dipikirkan untuk tetap dipertahankan atau sebaiknya diganti," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Selasa [14/6/2022].
"Jika tetap dipertahankan, sebaiknya diminta untuk benar-benar fokus dalam kerja. Jangan sampai kerja dan kampanye jadi satu paket. Harus dihindari agar terjadi optimalisasi kerja," sambung Ray yang juga pendiri Lingkar Madani [LIMA].
Baca juga: Reshuffle Disebut-sebut 15 Juni, Istana: Mau Hari ini, Besok, Lusa, Terserah Presiden
Kemarin, Senin [13/6/2022], lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei mengenai reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo [Jokowi].
Dalam rilis itu disebutkan bahwa 63,1 persen responden setuju Jokowi melakukan reshuffle kabinet.
Dilansir dari paparan survei, warga yang diberi pertanyaan, "Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara, apakah setuju atau tidak setuju jika Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri-menterinya?".
"Hasilnya 63,1 persen responden setuju jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle. Kemudian, 24,3 persen tidak setuju, dan 12,7 persen sisanya tidak menjawab," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.
Dia pun mengungkapkan perihal hasil survei terhadap tanggapan masyarakat mengenai kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju. Sebanyak 53,5 persen responden merasa puas dengan kinerja menteri-menteri yang sedang bekerja saat ini.
Baca juga: Menguatnya Isu Reshuffle, Hasil Survei, dan Jawaban Presiden Jokowi
"38,8 persen tidak puas. 7,7 persen tidak menjawab," ucap dia.
ZAKEN kabinet ialah keniscayaan jika sebuah pemerintahan hendak mengelola negara secara maksimal. Kabinet model itu pula yang kita harapkan dibangun presiden terpilih untuk merealisasikan visi-misi dan segudang janji selama memerintah hingga lima tahun ke depan.
Zaken kabinet atau kabinet ahli ialah syarat yang tak bisa ditawar sebagai entitas yang menjalankan kebijakan negara. Ketika kabinet diisi orang-orang yang dipilih berbasiskan keahlian dan profesionalitas, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan bernegara pun akan lebih mudah terwujud.
Zaken kabinet ialah model ideal yang telah menjadi kebutuhan. Ia pun telah pula menjadi tuntutan. Belakangan, sejumlah kalangan termasuk tokoh bangsa Ahmad Syafii Maarif meminta Joko Widodo yang diyakini memenangi piplres untuk betul-betul merekrut para profesional sebagai pembantunya di kabinet. Jokowi diharapkan superteliti memilih menteri sehingga pemerintahan di periode keduanya jauh lebih berdaya guna.
Tuntutan pembentukan zaken kabinet wajar belaka. Namun, kita juga mesti memahami bahwa bukan berarti orang partai diharamkan untuk menjadi pembantu presiden. Berpolitik pada hakikatnya ialah mendapatkan kekuasaan sehingga amat wajar jika partai politik anggota koalisi mendapatkan jatah kursi di kabinet setelah memenangi pilpres.
Mendikotomikan orang partai dan nonpartai untuk membangun zaken kabinet tidaklah tepat. Zaken kabinet memang harus mengutamakan para profesional, tetapi ia juga bisa dipilih dari kalangan partai politik. Tidak sedikit orang pintar, cerdik pandai, dan profesional hebat yang berasal dari partai politik.
Membentuk kabinet tidak bisa hitam-putih. Tidak berarti semua kursi kabinet harus diperuntukkan nonpolitisi karena tidak sedikit pula politisi yang ahli. Yang paling penting ialah bagaimana memastikan para ahli dari kalangan partai itu meluruhkan seluruh kepentingan politiknya begitu dipercaya masuk kabinet. Mereka harus mengutamakan kepentingan presiden sebagai representasi kepentingan rakyat.
Kita sepakat, amat sepakat dengan harapan, permintaan, saran, atau imbauan kepada Jokowi untuk membentuk kabinet ahli. Jokowi pun sebenarnya mulai merintis zaken kabinet setelah memenangi Pilpres 2014. Namun, harus kita akui, masih ada menteri usulan dari partai politik yang sebenarnya minim keahlian, tapi dipaksakan.
Berpijak dari pengalaman, elok nian jika partai politik juga menunjukkan dukungan nyata bagi terbentuknya kabinet profesional. Sebagai anggota koalisi yang sudah berkeringat untuk memenangi kompetisi sehingga layak mendapatkan jatah kursi kabinet, elok nian jika mereka tak lagi memaksakan figur untuk dipilih presiden.
Akan lebih baik jika partai politik mendasarkan usulan pada kompetensi seseorang, tidak asal-asalan yang penting bisa mengamankan kepentingan mereka. Akan lebih baik lagi jika mereka menyodorkan lebih dari satu orang sehingga presiden punya pilihan lebih.
Setelah resmi ditetapkan sebagai presiden periode 2019-2024, Jokowi sangat dimungkinkan membentuk kabinet profesional. Dia bisa lebih bebas menunjuk orang-orang profesional untuk menduduki pos-pos tertentu, juga tak mengabaikan faktor keahlian dalam menyikapi usulan dari partai politik.
Membentuk kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Dialah yang paling tahu siapa yang pantas menjadi pembantunya untuk melayani rakyat. Oleh karena itu, jangan ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun termasuk partai anggota koalisi.
Di periode pertama, Jokowi telah memulai pekerjaan besar untuk memajukan Indonesia. Biarkan dia menuntaskan pekerjaan itu di periode kedua, dan tugas kita semua, termasuk koalisi, ialah memberikan dukungan dengan memberikannya keleluasaan membentuk kabinet.
Jawaban ✅ untuk ESIDEN, PERDANA MENTERI KERJA KABINET YANG MENTERI MENTERINYA AHLI DALAM SUATU URUSAN KENEGARAAN KABINET KEAHLIAN KOALISI KABINET YANG MENT dalam Teka-Teki Silang. Temukan jawaban ⭐ terbaik untuk menyelesaikan segala jenis permainan puzzle
Di antara jawaban yang akan Anda temukan di sini yang terbaik adalah KABINET dengan 7 huruf, dengan mengkliknya Anda dapat menemukan sinonim yang dapat membantu Anda menyelesaikan teka-teki silang Anda.
Jika Anda tidak menemukan apa yang Anda cari Ajukan pertanyaan kepada pengguna kami !
Apakah Anda tahu jawabannya?
Jika Anda tahu jawabannya dan ingin membantu komunitas lainnya, kirimkan solusi Anda
Oke