Situasi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin, Sejak akhir tahun 1959, keadaan ekonomi Indonesia semakin merosot. Dengan kegagalan kebijakan pemerintah di bidang keuangan dan perekonomian, kemerosotan melanda semua sektor ekonomi yang vital. Sebagai dampaknya, harga barang-barng konsumsi naik dan biaya hidup meningkat.
Masalah operasi pemulihan keamanan dengan adanya berbagai pemberontakan di Indonesia seperti PRRI/Permesta dan DI/TII serta perjuangan dalam rangka pembebasan Irian Barat menjadi salah satu sebab utama kemerosotan ekonomi.
Situasi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin Sementara itu, PKI berpendapat bahwa kemerosotan ekonomi ini disebabkan Indonesia menjalankan sistem kapitalisme dan feodalisme.
Konsepsi Djuanda
Pasca operasi pembebasan Irian Barat, pemerintah berusaha merehabiltasi perekonomian Indonesia. Rencana tersebut disusun dalam suatu konsepsi yang disebut Konsepsi Djuanda. Namun dalam pelaksanaannya , banyak mengalami kendala-kendala.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi dengan mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin.
Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi [Dekon] di Jakarta. Dekon merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi.
Mengingat tidak mudah untuk mendapatkan bantuan luar negeri, maka pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi Berdikari [Berdiri di atas kaki sendiri].
Pada bulan September 1963 Presiden Soekarno menunda pelaksanaan Dekon dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Upaya-upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Kondisi ekonomi memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar, yang lebih bersifat politis.
Akibatnya, ekonomi semakin terpuruk. Harga barang-barang naik mencapai 200-300% pada tahun 1965 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp 1000 [uang lama] diganti dengan Rp 1 [uang baru].
Baca juga Penyimpangan Politik Luar Negeri Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar. Hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat [Tritura].
Puncak dari segala krisis ini adalah terjadinya peristiwa pemberontakan G-30-S pada tanggal 1 Oktober 1965.
Demokrasi Terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Di Indonesia Demokrasi Terpimpin dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada 1959-1965. Sistem ini dilakukan untuk menyeimbangkan ekonomi Indonesia yang mengalami beberapa masalah, seperti merosotnya ekspor dan investasi, devisa negara yang semakin menipis, kenaikan inflasi hingga 600%, kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menanganinya seperti pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional [Bappenas], devaluasi atau penurunan nilai mata uang, dan Deklarasi Ekonomi [Dekon].
Berbagai upaya yang dilakukan ternyata tidak dapat membantu perbaikan ekonomi pada masa tersebut. akibatnya terjadi kegagalan ekonomi. Beberapa hal yang mendasari gagalnya perekonomian pada masa ini adalah: pemerintah terlalu fokus pada perbaikan politik sehingga mengesampingkan masalah ekonomi, ketidaksesuaian antar aturan yang telah dikeluarkan pemerintah, kurangnya penilaian hasil usaha secara objektif, maraknya penyelewengan dan kesalahan dalam mengurus usaha, dan kebangkrutan.
Dengan demikian, alasan kegagalan ekonomi pada Demokrasi terpimpin dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah pada sektor ekonomi, ketidak sesuaian aturan yang dibuat, tidak ada penilaian objektif terhadap usaha, penyelewengan dan kesalahan mengurus usaha, dan kebangkrutan.
Kebijakan Deklarasi Ekonomi gagal mengatasi keadaan ekonomi Ind:mesia yang semakin merosot. Ketidakberhasilan kebijakari tersebut terjadi karena pemerintah gagal memperoleh pinjaman dana dari lnternational Monetnry Fund [IMF]. Situasi kebutuhanini juga dipengaruhi oleh perkembarigan politik bangsa Indonesia yang sedang berkonfrontasi dengan Belanda dan Malaysia.
Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah E.
Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Indonesia pernah menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959. Sayangnya, penerapan sistem demokrasi tersebut harus gagal dikarenakan kondisi ekonomi Indonesia yang tercatat paling buruk dalam sejarah Indonesia. Nah, sepeti apa sebenarnya kehidupan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin ini?
Keluarnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 membuat Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonominya menjurus pada sistem etatisme atau segala-galanya diatur oleh pemerintah. Dengan menerapkan sistem ini, pemerintah berharap bahwa kondisi Indonesia akan bermuara pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, maupun ekonomi.
Sayangnya, pasca kemerdekaan kehidupan ekonomi Indonesia masih sangat lemah dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah pada masa itu belum mampu memperbaiki keadaan. Adapun kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah antara lain :
Kebijakan yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 ini menurunkan nilai uang, seperti uang pecahan kertas Rp.500 menjadi Rp.50, uang kertas pecahan Rp. 1.000 menjadi Rp.100 dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
[Baca juga: Dinamika Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin]
Menyusul kebijakan yang dibuat pada Agustus 1959, kebijakan devaluasi berikutnya dilakukan pada 13 Desember 1965 yang menjadikan uang senilai Rp.1.000 menjadi Rp. 1 sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama. Tapi di masyarakat yang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka, tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
- Pembentukan Deklarasi Ekonomi [DEKON]
Ini dilakukan untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Kondisi ini dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. bahkan pada 1961-1962 harga barang-barang naik hingga 400 persen.
Kegagalan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki perekonomi ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut :
- Masalah ekonomi tidak diatasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, tetapi diatasi dengan cara-cara politis.
- Peraturan yang dikelurkan oleh pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya.
- Tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha.
- Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini, banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.
politik,danekonomi.Untukmengatasikrisisekonomi,padamasademokrasiterpimpindiadakanberbagai pembaharuan seperti,Membentuk Dekon [Deklarasi Ekonomi]oTujuan membentuk Dekon adalah menciptakan iklim ekonomi yangmendukungkesejahteraanmasyarakatdenganmencanangkanProgram Politik Berdikari. Cara ini dilakukan karena tidak mudah untukmendapatkan pinjaman dari luar negeri akibat Indonesia dikucilkan daripergaulan internasional.Membentuk Kotoe [Komando Tertinggi Operasi Ekonomi]oTujuannya untuk mengatur perekonomian negara semakin sentralistik.Membentuk Kesop [Kesatuan Ekonomi]oTujuannya adalah untuk meningkatkan sektor perdagangan.Membentuk bank sentral Akan tetapi,kebijakankebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :4.Devaluasi yangdiumumkan pada 25 Agustus1959 menurunkannilaiuangsebagaiberikut: UangkertaspecahanRp500menjadiRp50,uangkertaspecahanRp1000menjadiRp100,dansemuasimpanandibankyangmelebihi25.000dibekukan.5.PembentukanDeklarasiEkonomi[Dekon]untukmencapaitahapekonomisosialisIndonesiadengancaraterpimpin.DalampelaksanaannyajustrumengakibatkanstagnasibagiperekonomianIndonesia.Bahkanpada1961-1962hargabarang-baranga naik 400%.6.Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikanuang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah barumestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakatuang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Makatindakanpemerintahuntukmenekanangkainflasiinimalahmeningkatkan angka inflasi.7.Terjadinya penyelewengan ekonomi karena miskinnya pengetahuanekonomi.
8.Semua permasalahan ekonomi diselesaikan dengan kebijakan politis.9. Organisasipemerintahanyangburuksehinggamenimbulkankoordinasi yang tidak baik antarlembaga negara. Akibatnya, kebijakanyang dibuat banyak berhenti di tengah jalan dan tidak selesai.Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparahkarena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya.Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakanpemerintah,danjugasebagaiakibatpolitikkonfrontasidenganMalaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salah satukonsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpinyang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur [sosialis] baikdalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain.Masalah pemanfaatan kekayaan alam.Pada masa orde lama : Konsep Bung Karno tentang kekayaan alamsangat jelas. Jika Bangsa Indonesia belum mampu atau belum punya iptekuntuk menambang minyak bumi dsb biarlah SDA tetap berada di dalamperut bumi Indonesia. Kekayaan alam itu akan menjadi tabungan anakcucu di masa depan. Biarlah anak cucu yang menikmati jika mereka sudahmampu dan bisa. Jadi saat dipimpin Bung Karno, meski RI hidup miskin,tapi Bung Karno tidak pernah menggadaikan [konsesi] tambang-tambangmilik bangsa ke perusahaan asing. Penebangan hutan pada masa Bung
Upload your study docs or become a
Course Hero member to access this document
Upload your study docs or become a
Course Hero member to access this document
End of preview. Want to read all 43 pages?
Upload your study docs or become a
Course Hero member to access this document