Yang bukan fungsi partai politik
|
Suasana Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019. KOMPAS.com – Keberadaan partai politik merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan dalam sebuah tatanan masyarakat modern dan berstruktur kompleks. Sebab partai politik dianggap mempunyai kemampuan untuk menyalurkan partisipasi politik masyarakat yang kompleks tersebut. Semakin kompleks sebuah masyarakat, maka keberadaan partai politik akan semakin diperlukan sebagai penyalur aspirasi dan penyalur partisipasi politik masyarakat. Tanpa adanya partai politik, kepentingan dan partisipasi politik rakyat akan kurang tersalurkan. Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik (2009) mengartikan partai politik sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan utama partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional guna melaksanakan programnya. Dalam program tersebut salah satunya mengandung aspirasi yang berasal dari masyarakat. Baca juga: Suprastruktur Politik Indonesia Bagi negara penganut demokrasi, keberadaan partai politik merupakan hal yang lumrah. Sebab partai politik merupakan salah satu atribut dari sistem demokrasi itu sendiri. Meskipun tidak memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan publik, keberadaan partai politik tidak bisa dipandang sebelah mata. Kegiatan-kegiatan partai politik, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi pemerintah selaku perumus utama kebijakan publik. Fungsi partai politikDalam buku Pengantar Ilmu Politik (2017) karya Yusa Djuyandi, dijelaskan fungsi partai politik dalam negara demokrasi, yaitu:
Maksud fungsi partai politik sebagai sarana sosialiasi politik adalah partai politik berperan mentransmisikan budaya politik dalam rangka pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat sebagai warga negara (pendidikan politik). Baca juga: Infrastruktur Politik di Indonesia Partai politik di Indonesia sendiri adalah organisasi yang sifatnya nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Indonesia secara sekarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara. Selain itu, untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian ini tercantum di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Nah, untuk melakukan Pemilihan Umum, partai politik sendiri wajib memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum akan melakukan proses verifikasi. Proses verifikasi sendiri terdiri dari dua tahap, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Melalui definisi yang telah dijelaskan tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan dari dibentuknya partai politik adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Indonesia. Di samping itu, fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi juga perlu ditata dan disempurnakan dengan diarahkan pada dua hal utama, seperti yang dijelaskan di Penjelasan Umum Undang-undang 2/2011. Indonesia sebagai Negara demokrasi selalu menyimpan berbagai masalah mulai dari perbedaan dan persaingan. Masalah seperti itu tidak dapat dipungkiri juga menyerang negara-negara di dunia yang menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, partai politik dengan segala perannya, mulai dari menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah, sebagai sarana partisipasi politik, pengatur konflik, hingga kontrol atas kebijakan-kebijakan pemerintah, dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan dalam menjalankan segala kegiatan politik dalam berbangsa dan bernegara. Nah, partai politik sendiri memiliki beberapa fungsi khususnya di dalam Negara demokrasi. Berikut Liputan6.com, akan mengulas fungsi partai politik di dalam Negara demokrasi sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Senin (21/1/2019). Apa perbedaan antara lembaga dengan departemen? makna persatuan dan kesatuan Kak di Tolong di jawab Penggunaan bahasa Indonesia, Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia, Adanya kepribadian dan pandangan hi … penggolongan atau pengklasifikasian hukum berdasarkan keputusan ilmu hukum. Hukum dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi sebagai … negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengatur hak-hak warga negara sebagai wujud dari komitmen terhadap Pancasila hak warga negara tersebut har … Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan terutama rasa harga d … menurut UU RI nomor 48 tahun 2009 pasal 10 tentang kekuasaan kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelengg … Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berad … tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu disebut dimiliki oleh para pendiri negara disebut Di indonesia, lembaga keuangan diklasifikasikan menjadi dua yaitu Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah secara ekstrem dapat dibagi dalam dua kutub, jelaskan bagaimana perbedaan 2 kutub tersebut! Jelaskan bagaimana pelaksanaan prinsip checks and balances dalam konteks hubungan antar lembaga-lembaga tinggi negara Sistem politik demokratis sesungguhnya membatasi kebebasan individu. Benarkah pernyataan tersebut? Bagaimana kewajiban dan hak setiap suku bangsa ?!! 1. Setiap negara mempunyai identitas nasional masing-masing tak terkecuali dengan Indonesia. Fungsi dari identitas nasional adalah untuk membbedakan n … Mengapa konflik bisa muncul dalam masyarakat, jelaskan beserta contoh bagaimana agar bangsa kita maju ? Hubungan antara wawasan nusantara dgn IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS Apakah pertimbangan majelis hakim dalam putusan PTUN Semarang No. 049/G/2015/PTUN.Smg, yang menyatakan “tidak ditemukan adanya pelanggaran Asas-asas U … |
