Merdeka.com - APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN dirancang dan disusun guna memenuhi kebutuhan dan pengeluaran sebuah negara.
APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat tentang rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran yang terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Rancangan dari APBN sebelum disahkan harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
APBN memiliki 3 komponen utama yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Fungsi APBN bagi sebuah negara sangat penting, dimana setiap negara memiliki pemerintahan untuk mengatur dan mengelola bagaimana anggaran pembelanjaan negara yang akan dialokasikan ke dalam beberapa sektor penting bagi kemajuan rakyatnya.
Tanpa adanya fungsi APBN yang jelas, sebuah negara akan kesulitan untuk mengatur bagaimana untuk memberdayakan rakyatnya, memenuhi kebutuhan negara, dan mengalokasikan dana dengan sasaran yang tepat bagi setiap warga negaranya.
Oleh sebab itu, sebuah APBN tentunya harus disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan mengkoordinasikan dengan wilayah-wilayah daerah. Hal tersebut agar pendanaan yang telah disusun dalam APBN memiliki keadilan dan transparansi kepada masyarakatnya.
2 dari 10 halaman
APBN telah disusun dengan tujuan sebagai pedoman belanja dan pendapatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh negara. Fungsi dari APBN tersebut menjadikan pemerintah memiliki gambaran tentang apa saja yang diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran selama 1 tahun anggaran.
Beberapa fungsi APBN yang telah disusun didalamnya antara lain :
3 dari 10 halaman
Fungsi APBN bagi sebuah negara yang pertama adalah fungsi otorisasi. Pemerintah memiliki kewenangan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan untuk tahun itu.
Anggaran negara menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun anggaran agar pendapatan dan pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
4 dari 10 halaman
Fungsi APBN bagi sebuah negara yang selanjutnya adalah fungsi perencanaan. Anggaran negara merupakan sebuah pedoman negara untuk merencanakan kegiatannya.
Perencanaan berguna untuk mengatur dan merencanakan dana yang akan di gunakan ke depannya. Perencanaan digunakan pula sebagai acuan nantinya negara ke depan akan berfokus pada sektor apa saja.
Misalnya jika pemerintah ingin fokus memajukan pendidikan, maka pemerintah dapat merencanakan anggaran pendidikan lebih besar dari sebelumnya.
5 dari 10 halaman
Fungsi APBN bagi sebuah negara yang selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Fungsi ini menjadi pedoman untuk menilai kegiatan-kegiatan yang telah dirancang pemerintah yang telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6 dari 10 halaman
Fungsi APBN bagi sebuah negara yang selanjutnya adalah fungsi alokasi. Anggaran diarahkan dapat digunakan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
Dana yang telah ada di dalam APBN dapat digunakan untuk melakukan berbagai pengadaan barang-barang serta berbagai jasa publik yang sudah beroperasi. Selain itu Fungsi APBN ini juga berguna untuk membiayai pembangunan yang dilakukan pemerintah.
7 dari 10 halaman
Fungsi APBN bagi sebuah negara yang selanjutnya adalah fungsi distribusi. anggaran negara wajib memerhatikan keadilan dan kepatutan. APBN berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah, sehingga kelas sosial dan jarak antar rakyat satu dengan lainnya akan berkurang.
Selain itu, APBN juga harus digunakan untuk kepentingan bersama seperti pembangunan sarana pemerintahan yang nantinya akan kembali ke tangan rakyat dalam bentuk yang lain, misalnya subsidi, beasiswa, dana pensiun, infrastruktur dan masih banyak lagi.
8 dari 10 halaman
Fungsi APBN bagi sebuah negara yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. anggaran pemerintah menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Selain itu APBN berperan dalam menjaga stabilitas juga termasuk sebagai alat yang berguna untuk mencegah jika nantinya terjadi inflasi dan deflasi negara yang tinggi.
9 dari 10 halaman
Sebuah negara contohnya negara Indonesia, memiliki landasan hokum tentang bagaimana penggunaan anggaran belanja pemerintah dan penyusunannya.
Landasan hokum mengenai APBN telah tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN].
10 dari 10 halaman
ayat [1]: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
ayat [2]: Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
ayat [3]: Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.
[raf]
Dhafi Quiz
Find Answers To Your Multiple Choice Questions [MCQ] Easily at cp.dhafi.link. with Accurate Answer. >>
Ini adalah Daftar Pilihan Jawaban yang Tersedia :
- fungsi perencanaan
- fungsi distribusi
- fungsi pengawasan
- fungsi stabilisasi
- fungsi alokasi
Jawaban terbaik adalah B. fungsi distribusi.
Dilansir dari guru Pembuat kuis di seluruh dunia. Jawaban yang benar untuk Pertanyaan ❝Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan merupakan fungsi APBN yakni….❞ Adalah B. fungsi distribusi.
Saya Menyarankan Anda untuk membaca pertanyaan dan jawaban berikutnya, Yaitu Pemerintah menyusun APBN memiliki tujuan .... dengan jawaban yang sangat akurat.
Apa itu cp.dhafi.link??
Kuis Dhafi Merupakan situs pendidikan pembelajaran online untuk memberikan bantuan dan wawasan kepada siswa yang sedang dalam tahap pembelajaran. mereka akan dapat dengan mudah menemukan jawaban atas pertanyaan di sekolah. Kami berusaha untuk menerbitkan kuis Ensiklopedia yang bermanfaat bagi siswa. Semua fasilitas di sini 100% Gratis untuk kamu. Semoga Situs Kami Bisa Bermanfaat Bagi kamu. Terima kasih telah berkunjung.
JAKARTA, KOMPAS.com – Bicara tentang uang negara berarti bicara soal APBN. APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bisa dikatakan, APBN adalah bagian dari keuangan negara.
Pengertian APBN
Pengertian APBN adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. Secara khusus, pengertian APBN adalah mengacu pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945 [perubahan].
Disebutkan, APBN adalah pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan dengan undang-undang. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Baca juga: Menteri PUPR Minta Penataan Jalan Bypass BIL-Mandalika Kedepankan Estetika
Lebih lanjut, pengertian APBN adalah dijabarkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU tersebut, yang dimaksud dengan APBN adalah meliputi lima hal sebagai berikut:
- APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.
- APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- APBN meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- APBN Ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang.
- APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Sebelum disahkan, APBN bernama Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN. RAPBN ini selanjutnya dibahas bersama antara DPR dan perwakilan pemerintah.
Ada beberapa siklus pembahasan APBN yang terbilang sangat panjang dan melibatkan banyak pihak. Selama pembahasan anggaran, disusun rencana anggaran yang biasanya dibahas di tingkat komisi DPR dengan kementerian/lembaga negara terkait yang jadi pengguna anggaran.
Baca juga: Sri Mulyani Minta Perda APBD Tepat Waktu, Supaya Ekonomi Bisa Gerak
Rencana-rencana anggaran tersebut kemudian akan disusun kembali oleh Kementerian Keuangan yang berperan sebagai bendahara negara.
Ini karena, Kementerian Keuangan nantinya akan menyinkronkan semua rencana pengeluaran dengan target penerimaan seperti pajak dan penerimaan non-pajak seperti PNBP dan hibah.
Tujuan penyusunan APBN
APBN mempunyai tujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, agar peningkatan produksi dan kesampatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan.
Baca juga: Tiga Pokok Kegiatan Ekonomi dan Contohnya
Tujuan penyusunan APBN adalah untuk menyesuaikan dengan asumsi dasar makro. Setelah melalui berbagai siklus tersebut, barulah RAPBN tersebut kemudian disahkan DPR menjadi APBN.
Selain itu, tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.
Fungsi APBN
Berdasarkan pasal 3 ayat 4 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa APBN adalah mempunyai enam fungsi sebagai berikut:
Baca juga: Apa Itu Distribusi: Pengertian, Jenis, Tujuannya bagi Kegiatan Ekonomi
- APBN adalah berfungsi sebagai otorisasi. Artinya anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- Selanjutnya fungsi APBN adalah sebagai perencanaan. Maksudnya anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- Kemudian fungsi APBN adalah pengawasan, yang berarti anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Lalu fungsi alokasi yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
- Berikutnya fungsi distribusi yaitu bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Terakhir fungsi APBN adalah sebagai stabilisasi, yakni anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
Struktur APBN
Dikutip dari laman Gramedia blog, secara garis besar struktur APBN adalah pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran, pembiayaan. APBN dinyatakan surplus apabila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi: Pengertian, Ciri dan Faktor yang Mempengaruhinya
Adapun struktur APBN adalah dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut postur APBN. Beberapa faktor penentu postur APBN adalah sebagai berikut:
1. Belanja negara
Belanja pemerintah pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah.
Belanja pemerintah pusat dalam APBN antara lain belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM dan subsidi non-BBM, belanja hibah, belanja sosial [termasuk penanggulangan bencana], dan belanja lainnya.
2. Pembiayaan negara
Pembiayaan negara terbagi menjadi dua jenis pembiayaan, yakni pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan dalam negeri dan pembiayaan non perbankan dalam negeri [hasil pengelolaan aset, pinjaman dalam negeri neto, kewajiban penjaminan, surat berharga negara neto, dan dana investasi pemerintah].
Baca juga: Ekonomi Makro: Pengertian, Tujuan, dan Bedanya dengan Ekonomi Mikro
Sedangkan pembiayaan luar negeri meliputi penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang terdiri atas jatuh tempo dan moratorium.
3. Pendapatan pajak
Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari pendapatan pajak penghasilan [PPh], pendapatan pajak pertambahan nilai [PPN] dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, pendapatan pajak lainnya. Selanjutnya pendapatan pajak internasional pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.
4. Pendapatan negara
Pendapatan negara didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan untuk APBN adalah biasanya melalui kepabean dan cukai, penerimaan pajak, dan hibah.
Baca juga: Pelaku Ekonomi: Pengertian, Jenis dan Perannya
Selain itu, pendapatan negara juga didapat melalui penerimaan negara bukan pajak dan lainnya. Contoh pendapatan badan layanan umum [BLU], pendapatan sumber daya alam [SDA], pendapatan dari kekayaan negara dan hibah yang didapat.
5. Penerimaan negara bukan pajak [PNBP]
PNBP berasal dari penerimaan sumber daya alam dan gas bumi [SDA migas], penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi [SDA non migas], pendapatan bagian laba BUMN.
Kemudian pendapatan laba BUMN perbankan, pendapatan laba BUMN non perbankan, PNBP lainnya, pendapatan dari pengelolaan BMN, pendapatan jasa pendapatan bunga pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi dan lain-lain.
Baca juga: Motif Ekonomi: Pengertian, Sifat, Tujuan dan Macam-macamnya
6. Penyusunan APBN
Proses penyusunan dan penetapan APBN adalah dapat dikelompokkan dalam dua tahap. Pertama pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR, dari bulan Februari sampai dengan pertengahan bulan Agustus.
Kedua, pengajuan pembahasan dan penetapan APBN, dari pertengahan bulan Agustus sampai dengan bulan Desember.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.