Jakarta - Ijtimak Ulama diungkit kembali usai Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto [PS] bertemu Presiden Joko Widodo [Jokowi]. Prabowo dinilai sudah menampakkan kurangnya adab sejak ijtimak ulama I & II. Apa yang salah dari sikap Prabowo?
Usai Prabowo bertemu Jokowi, Persaudaraan Alumni [PA] 212 mengkritik Prabowo sedari awal sudah terlihat kurang beradab. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kadiv Hukum PA 212 Damai Hari Lubis.
"PS sudah menampakkan kekurangberadabannya sejak pasca-Ijtimak Ulama pertama kepada para ulama yang melakukan Ijtimak Ulama pertama atau yang ke-1, lalu ada Ijtimak Ulama ke-2," kata Damai dalam keterangannya, Minggu [14/7/2019]. Damai menyebut Ijtimak Ulama kedua bertujuan mengajarkan Prabowo tata cara beradab terhadap ulama. Namun, menurutnya, itu tidak berpengaruh karena Prabowo pada akhirnya mengambil keputusan tanpa tabayun [meminta pendapat] kepada ulama terkait pertemuan dengan Jokowi."Ijtimak Ulama kedua intinya adalah untuk mengajarkan PS [Prabowo Subianto] bagaimana cara beradab terhadap ulama dengan memilih cawapresnya, Sandi, tanpa melalui konsultasi kepada para ulama pendukungnya. Nyatanya pada akhirnya PS lagi-lagi membuat putusan yang tanpa konsultasi atau tabayun mengambil keputusan," tutur Damai.Sementara itu, partai Gerindra menegaskan bahwa Prabowo pasti akan memberi penjelasan terkait pertemuannya dengan Jokowi. Gerindra juga menyebut Prabowo hingga saat ini masih menghormati ulama. "Insyaallah ada saatnya Pak Prabowo akan menjelaskan. Yang pasti Pak Prabowo dan Gerindra sangat menghormati para tokoh ulama, habaib dan kiai," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Mulyadi, Minggu [14/7/2019].Mulyadi mengenang perintah Prabowo untuk menemui Ustaz Abdul Somad. Menurutnya, Prabowo menghormati dan menghargai pandangan para ulama saat itu terkait sosok cawapres."Saya masih ingat saat saya diutus untuk menemui Ustaz Abdul Somad untuk mengajak diskusi terkait hasil Ijtimak karena saking menghormati rekomendasi ulama terkait cawapres. Saya terus diminta memberikan update report untuk kesediaan UAS, walau akhirnya UAS tidak bersedia," jelas Mulyadi.Lantas bagaimana sebetulnya cerita soal ijtimak ulama? Ijtimak ulama I diadakan pada Minggu [29/7/2018]. Dalam ijtimak ulama tersebut, rapat pleno digelar untuk menggodok nama capres-cawapres pilihan ulama. Komisi Bidang Politik ijtimak ulama pun merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai capres. Sedangkan untuk cawapresnya, ada nama Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad."Untuk kepemimpinan nasional, peserta Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional sepakat untuk merekomendasikan: Letjen TNI [Purn] H. Prabowo Subianto - Al Habib Dr. H. Salim Segaf Al-Jufri dan Letjen TNI [Purn] H. Prabowo Subianto - Ust. Abdul Somad Batubara, Lc., MA sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk didaftarkan ke KPU oleh Partai Koalisi Keumatan dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2019," demikian bunyi penggalan rekomendasi Ijtimak Ulama pertama itu.Kendati demikian, rekomendasi ini ternyata tak dilaksanakan sepenuhnya oleh Prabowo. Pada Kamis [9/8/2018], Prabowo justru mengumumkan Sandiaga Uno sebagai cawapresnya.Sebulan kemudian, ijtimak ulama II pun digelar. Prabowo dan Sandiaga secara resmi ditetapkan sebagai capres-cawapres hasil ijtimak ulama. Ada 17 poin dalam hasil ijtimak ulama II, salah satu poinnya ada yang menyebut janji memulihkan hak-hak Habib Rizieq sebagai warga negara. Prabowo pun terharu atas dukungan tersebut. Prabowo meneken 17 poin ijtimak ulama II dan berjanji melaksanakannya. "Saya atas nama calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengucapkan terima kasih kepada Ijtimak Ulama kedua dari GNPF-Ulama atas kepercayaan kepada kami, atas dukungan, yang begitu ikhlas diberikan. Ini sungguh suatu yang mengharukan bagi diri saya," kata Prabowo di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Minggu [16/9/2018]."Dan saya sudah berjanji kepada Ijtimak akan buat yang terbaik baik. Seluruh jiwa dan raga saya persembahkan kepada negara bangsa dan rakyat Indonesia," sambungnya.Berikut 17 poin di pakta integritas Ijtimak Ulama yang diteken Prabowo:1. Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
2. Siap menjaga dan menjunjung nilai-nilai religius dan etika yang hidup di tengah masyarakat. Siap menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma yang berlaku lainnya di tengah masyarakat Indonesia.
3. Berpihak pada kepentingan rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan dengan memperhatikan prinsip representasi, proporsionalitas, keadilan, dan kebersamaan.
4. Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umum beragama, baik umat Islam, maupun umat agama-agama lain yang diakui Pemerintah Indonesia untuk menjaga persatuan nasional.
5. Sanggup menjaga dan mengelola Ukhuwah Islamiyah [Persaudaraan Ummat Islam], secara adil untuk menciptakan ketenteraman dan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.
6. Menjaga kekayaan alam nasional untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.
7. Menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman separatisme dan imperialisme.
8. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung diplomatik dunia sesuai dengan semangat dan amanat Pembukaan UUD 1945.
9. Siap menjaga amanat TAP MPRS No. 25/1966 untuk menjaga NKRI dari ancaman komunisme serta paham-paham yang bisa melemahkan bangsa dan negara lainnya.
10. Siap menjaga agama-agama yang diakui Pemerintah Indonesia dari tindakan penodaan, penghinaan, penistaaan serta tindakan-tindakan lain yang bisa memancing munculnya ketersinggungan atau terjadinya konflik melalui tindakan penegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Siap melanjutkan perjuangan reformasi untuk menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu kepada segenap warga negara.
12. Siap menjamin hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan.
13. Siap menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara untuk dapat mewujudkan kedaulatan pangan, ketersediaan sandang dan papan.
14. Siap menyediakan anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional.
15. Menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta.
16. Siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan Presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia, serta memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 411, 212 dan 313 yang pernah/sedang menjalani proses kriminalisasi melalui tuduhan tindakan makar yang pernah tersangkakan. Penegakan keadilan juga perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh yang mengalami penzaliman.
17. Menghormati posisi ulama dan bersedia untuk mempertimbangkan pendapat para ulama dan pemuka agama lainnya dalam memecahkan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.Jokowi-Prabowo Bertemu, Ini Komentar Sandiaga:
[Gambas:Video 20detik]
Simak Video "Pertemuan 'Tempe Bacem-Opor Ayam' Prabowo-Jokowi di Yogyakarta"
[Gambas:Video 20detik]
[rdp/tor]
CNN Indonesia
Senin, 05 Agu 2019 07:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa/ GNPF Ulama kembali menggelar Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional hari ini, Senin [5/8]. Ijtimak Ulama IV diselenggarakan di Hotel Lorin Sentul, Bogor.Gelaran keempat Ijtimak Ulama rencananya masih akan dihadiri beberapa ormas Islam yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019, seperti FPI dan Persaudaraan Alumni 212.Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin menuturkan pertemuan ini digelar salah satunya untuk menentukan sikap mereka pasca Pilpres 2019 yang telah menghasilkan Joko Widodo sebagai presiden terpilih.
"Agenda di semua bidang dakwah, hukum, politik, ekonomi dan kemanusiaan. Dan untuk masalah politik mungkin saja dibahas tergantung peserta sidang mengajukan permasalahan politik [merapatnya] 02 terhadap 01," kata Novel lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Minggu [4/8].
Seperti diketahui, Ijtimak Ulama pertama kali dibuat pada 27-29 Juli 2018 di Hotel Menara Peninsula, Jakarta. Kala itu sejumlah ormas Islam merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden tunggal.Ijtimak Ulama pun mengeluarkan dua opsi cawapres buat Prabowo, yakni Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri dan pendakwah Abdul Somad.Namun rekomendasi itu tak digubris Prabowo. Pada 9 Agustus 2018, Mantan Danjen Kopassus itu mengumumkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang mendampinginya maju di Pilpres 2019.Keputusan Prabowo pun membuat FPI cs harus kembali bertemu. Pada 16 September 2018, Ijtimak Ulama II dilaksanakan pada di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih.Para ormas dan Prabowo pun membuat kontrak politik. Mereka setuju mengusung Prabowo-Sandi asal menandatangani 17 poin pakta integritas, salah satunya pemulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi."Ya saya akan bekerja keras untuk beliau kembali, insyaallah kalau saya Presiden, saya jemput beliau ke sana," kata Prabowo beberapa waktu setelah Ijtimak Ulama II, tepatnya 4 November 2018 di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Minggu [4/11].Pilpres digelar, Prabowo-Sandi gagal. Pada 21 Mei 2019, KPU menetapkan Jokowi-Ma'ruf mendapat 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah 154.257.601 suara. Sementara Prabowo-Sandi mendapat 68.650.239 suara sah atau 44,50 persen dari total suara sah.Ijtimak Ulama pun menolak keputusan KPU yang tak memenangkan jagoan mereka. Akhirnya GNPF Ulama menggelar Ijtimak Ulama jilid ketiga di Hotel Lorin Sentul, Bogor, 1 Mei 2019.Prabowo ikut hadir di acara itu. Pertemuan digelar tertutup. Malam harinya, Ijtimak Ulama III mengeluarkan rekomendasi agar KPU-Bawaslu mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf karena telah melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif."Alhamdulillah saya kira cukup komprehensif dan tegas, terima kasih," kata Prabowo kepada wartawan di Hotel Lorin Sentul, Jakarta, usai pertemuan.Sengketa hasil Pilpres 2019 dibawa ke Mahkamah Konstitusi [MK] mulai 14 Juni 2019. Pada 27 Juni 2019, MK menolak seluruh gugatan. Putusan itu dilanjutkan dengan penetapan Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang Pilpres 2019 tiga hari setelahnya.Setelah penetapan, Prabowo melunak. Pada 13 Juli 2019, secara mengejutkan Prabowo dan Jokowi bertemu di Stasiun MRT.Para ormas Islam pendukung, yakni FPI, PA 212, dan GNPF Ulama, pun ramai-ramai menyatakan menarik dukungan untuk Prabowo. Mereka menganggap Prabowo tak lagi sejalan setelah bertemu Jokowi.Novel menyampaikan Ijtimak Ulama IV bagian dari respons mereka terhadap pertemuan tersebut."Ijtimak Ulama IV untuk memperkuat arah perjuangan umat islam indonesia dan semoga bisa menjadi penyelamat agama dan bangsa," Novel menjelaskan.
[Gambas:Video CNN] [dhf/gil]
LIVE REPORT