TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia [LSI] mengungkap bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo [Jokowi] dalam menangani pandemi Covid-19 menurun tajam.
Terkait hal itu, anggota DPR RI Fraksi NasDem Ahmad Sahroni menilai tingkat kepercayaan masyarakat yang menurun tidak hanya terjadi kepada Presiden Jokowi.
Sahroni mengatakan seluruh pemimpin dunia pun merasakan hal yang sama dalam menangani pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai.
"Pemimpin dunia manapun sama, pasti turun [tingkat kepercayaan masyarakatnya]. Karena kita semua berhadapan dengan lawan yang tidak terlihat," ujar Sahroni, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin [19/7/2021].
Baca juga: Jokowi Ingatkan Jajarannya Hati-hati Saat Berkomunikasi Dengan Publik Terkait PPKM Darurat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu pun memberikan imbauan agar penanganan Covid-19 haruslah dilakukan bersama-sama dengan semua pihak.
Tak hanya oleh pemerintah saja, namun juga oleh masyarakat.
"Diharapkan dengan demikian penurunan angka kasus Covid-19 bisa lebih cepat," jelas Sahroni.
Di sisi lain, Sahroni turut meminta masyarakat memaklumi kondisi saat ini.
Sebab menurutnya Presiden Jokowi sudah berupaya melakukan yang terbaik, meski masih ada kekurangan.
"Presiden dengan segala upaya sudah lakukan yang terbaik, ya walaupun memang ada hal-hal yang dirasa masih kurang," tandasnya.
Baca juga: Survei LSI: Untuk Kali Pertama, Tingkat Kepercayaan Publik Kepada Jokowi Merosot di Bawah 50 Persen
Presiden Jokowi. /Instagram @jokowi
GALAMEDIA - Baru-baru ini Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada Senin, 8 Februari 2021.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar para penyelenggara pelayanan publik senantiasa meningkatkan pelayanannya.
Baca Juga: Wali Kota Bikin Kesal, Warga Frontera Ramai-ramai Mengikatnya di Pohon
"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik kljuga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," ujarnya dilansir Galamedia dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
>Pernyataan Jokowi tersebut justru mengundang berbagai tanggapan dari berbagai macam pihak, bahkan ada yang memberikan pertanyaan mengenai pernyataan Presiden Jokowi.
Banyak yang meminta Jokowi menghapus Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik [ITE], sebelum meminta masyarakat aktif memberikan komentar.
Baca Juga: 5 Manfaat Habbatusauda untuk Kesehatan Tubuh, Penderita Asma dan Diabetes Sangat Disarankan Minum Ini
Selain meminta UU ITE dihapus, tetapi pasla 310 KUHP tentang pencemaran nama baik pun harus dicabut.
Suara.com - Presiden Joko Widodo [Jokowi] telah mengizinkan masyarakat untuk lepas masker di area terbuka atau outdoor dan tidak padat orang. Aturan itu ditetapkan seiring dengan wabah Covid-19 yang dianggap sudah turun.
Namun, ada beberapa poin yang perlu dijadikan pertimbangan untuk melepas masker di tempat umum, seperti halnya fakta-fakta di bawah ini.
1. Tanggapan Epidemiolog
Epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman meminta agar pemerintah berhati-hati dalam menyampaikan pesan untuk mulai mengizinkan masyarakat lepas masker di area terbuka karena pandemi Covid-19 diketahui masih ada.
Baca Juga: Boleh Lepas Masker di Luar Ruangan, Menkes: Masyarakat Harus Tanggung Jawab Kesehatan Masing-Masing
Dicky mengatakan komunikasi kebijakan pelonggaran masker ini jangan sampai disalahartikan masyarakat hingga menjadi euforia yang berlebihan dan protokol kesehatan pun tetap harus dilakukan.
"Penggunaan masker ini kita harus sangat hati-hati, terutama menarasikannya, jangan sampai membangun euforia atau percaya diri berlebihan yang akhirnya membuat kita abai dan merugikan kita sendiri," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Selasa [17/5/2022].
Terlebih, lanjut Dicky, perkembangan pandemi Covid-19 secara global juga mulai kembali meningkat, bahkan ada varian baru lagi yakni varian omicron plus. Untuk itu, masyarakat disarankan tetap harus waspada.
2. Syarat Lepas Masker
Dicky juga mengingatkan masyarakat bahwa tidak setiap area outdoor aman untuk membuka masker. Terlebih saat ini masih beredar virus corona subvarian omicron yang diketahui lebih cepat menular.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Masyarakat Boleh Lepas Masker di Ruangan Terbuka
"Kalaupun outdoor itu tidak menjamin aman, karena harus disertai sirkulasi udara di tempat itu bagus," kata Dicky.
Penulis: Atalya Puspa - 05 November 2020, 03:00 WIB
SEBANYAK 64% masyarakat Indonesia puas terhadap pemerintahan Joko Widodo pada periode kedua. Hal itu tecermin dari survei Indo Barometer terkait persepsi masyarakat terhadap setahun kepemimpinan Joko Widodo.
"Mayoritas masyarakat puas karena kerja nyata, merakyat dan banyak pembangunan infrastruktur," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari dalam seminar virtual, Rabu [4/11].
Baca juga: Presiden Ingatkan Tata Kelola Pemerintahan Harus Efisien
Angka kepuasan itu meningkat dibandingkan masa kepempimpinan Joko Widodo pada periode pertama, yakni 46%. "Ini karena pada 2015 ada krisis ekonomi. Saat ini, masyarakat lebih melihat kondisi ekonomi disebabkan faktor eksternal [covid-19]," imbuhnya.
Kemudian, sekitar 77% responden mengaku puas terhadap sistem demokrasi dalam pemerintahan Joko Widodo. “Sebab rakyat bebas mengeluarkan pendapat. Ada 11% yang tidak setuju, karena menganggap pemerintahan Jokowi kurang berpihak pada rakyat kecil," jelas Qodari.
Masih dari survei tersebut, masalah yang paling disorot ialah krisis ekonomi akibat pandemi. Selanjutnya, aspek lapangan kerja, kestabilan harga bahan pokok, kesehatan, hingga bantuan sosial.
Baca juga: Menkeu: UU Cipta Kerja Tarik Indonesia dari Middle Income Trap
Apabila dibandingkan survei pada 2015 lalu, kondisi saat ini tergolong mirip. Perbedaannya, pada 2015 dipengaruhi krisis ekonomi, sementara tahun ini dilanda pandemi covid-19.
"Baik di awal setahun periode pertama, maupun periode kedua, isu terbesar yang harus diselesaikan Presiden Jokowi masih persoalan ekonomi," pungkasnya.[OL-11]
Presiden RI, Joko Widodo. Sumber foto: okezone.com
Memasuki Maret 2021, menjadikan Indonesia genap satu tahun terdampak Corona Virus Disease [Covid-19]. Hal tersebut pun menjadi salah satu alasan optimisme Presiden Indonesia, Joko Widodo [Jokowi] dalam memulihkan segala aspek di Indonesia setelah terkena imbas dari pandemi. Lantas, apakah hal tersebut dapat diterima dan didukung oleh masyarakat?
Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa [Dema] Fakultas Ilmu Kesehatan [Fikes], Alifia Farisa Putri menuturkan, tindakan preventif yang dilakukan pemerintah, masih jauh dari kata cukup. Bahkan, semakin kesini masyarakat semakin acuh tidak acuh terhadap pandemi.
“Meski begitu, saya masih optimis karena terdapat vaksin yang dapat memicu kekebalan tubuh, serta dapat meningkatkan antisipasi pencegahan penularan virus. Masyarakat diharapkan tetap membantu pemerintah dengan tidak menyepelekan kasus pandemi,” tuturnya.
Dirinya menambahkan, dukungan penuh dari masyarakat melalui penerapan 3M [Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak], dirasa bisa membantu tugas pemerintah. Keoptimisan Jokowi pun dapat direalisasikan dengan tindakan dan kebijakan – kebijakan yang diambil.
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi [FDIKOM], jurusan Manajemen Dakwah [MD], semester dua, Dienda Zalfadila mengatakan, sudah seharusnya presiden memberikan sikap optimis dan didukung oleh kebijakan yang terbaik pula.
“Saya merasa optimis, karena kini vaksinasi telah tersedia dan tersebar diberbagai kalangan, sehingga hal tersebut dinilai menjadi salah satu kebijakan yang sangat membantu pulihnya negara pasca pandemi. Masyarakat perlu mendukung kebijakan pemerintah dengan mematuhi Protokol Kesehatan [Prokes] serta kebijakan pemerintah lainnya yang sudah dilakukan,” ujarnya.
[Vania Febriana Friskandiar]