Apa yang dimaksud dengan sistem politik Indonesia?

Sistem politik Indonesia saat ini adalah demokrasi pancasila. Setidaknya begitu secara konstitusional. Perkara yang diterapkan neoliberal, itu bisa diperdebatkan. Apa itu demokrasi pancasila? Dalam suatu kesempatan saya pernah menuliskannya di blog ini.

Baca juga: Demokrasi Pancasila

Sistem politik Indonesia dapat dipahami sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan yang menjadi kepentingan umum, yaitu kepentingan rakyat Indonesia.

Keseluruhan kegiatan tersebut dijalankan oleh lembaga tinggi negara yang masuk ke dalam komponen legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Artikel ini akan mengulas secara singkat tentang sistem politik Indonesia. Pembaca yang sedang mencari informasi berkaitan dengan sistem politik Indonesia mungkin bertanya-tanya,

Apa sistem politik yang di terapkan Indonesia?

Jawaban singkatnya adalah seperti yang sidah disebutkan, yaitu demokrasi pancasila. Sistem demokrasi dengan berasaskan falsafah pancasila.

Bagaimana sistem politik itu bekerja?

Di sini kita masuk pada bagian penjelasan mengenai suprastruktur dan infrstruktur politik.

Suprastruktur politik adalah lembaga tinggi negara. Lembaga-lembaga tersebutlah yang menjalankan sistem politik di Indonesia.

Baca juga: Suprastruktur Politik

Infrastruktur politik adalah lembaga di masyarakat yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat. Partai politik, ormas, media massa, adalah beberapa contoh lembaga yang dimaksud.

Keduanya penting untuk diketahui karena bagaimana bekerjanya sistem politik Indonesia tidak dapat dijelaskan keculai menjelaskan berkerjanya kedua lembaga tersebut.

Tujuan dari dijalankannya sistem politik negara adalah untuk mencapai apa yang menjadi kepantingan umum.

Politik adalah soal distribusi kekuasaan dan pengambilan keputusan. Pada akhirnya, semua tertuju pada apa yang menjadi kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan.

Lembaga-lembaga negara menjalankan sistem politik tersebut. Lembaga-lembaga di masyarakat mengajukan apa yang menjadi aspirasi rakyat.

Contoh

Sebagai contoh, kasus kekerasan seksual menyeruak belakangan ini. Bahkan terjadi di tempat-tempat yang semestinya menjadi episentrum peradaban, seperti tempat ibadah dan kampus.

Sungguh ironi masalah sosial seperti kekerasan seksual justru terjadi di tempat-tempat tersebut. Persoalan ini tentu saja menjadi konsen bersama. Masyarakat mencapai konsensus untuk memberantas masalah itu.

Kesepakatan masyarakat untuk membereskan kasus-kasus kekerasan seksual agar tidak terjadi lagi di kemudian hari adalah suatu kepentingan bersama. Kepentingan bersama sebagai warga negara.

Kepentingan itu disalurkan ke lembaga tinggi negara. Kepentingan itu menjadi aspirasi politik.

Penyalurannya bisa lewar ormas atau LSM atau parpol atau media. Lalu sampailah kepada lembaga negara yang mendengar tuntutan rakyat. Lembaga legislatif membuat undang-undang dalam rangka memberantas kekerasan seksual. Lembaga eksekutif menjalan program-program kerja yang orientasinya juga sama, memenuhi aspirasi rakyat.

Ketika lembaga negara bekerja dan segenap elemen menyaksikan kasus kekerasan seksual yang menurun, bahkan nyaris hilang, maka sistem politik bekerja boleh dibilang bekerja.

Kira-kira seperti itulah ilustrasi bagaimana sistem politik bekerja.

Realitanya di Indonesia, sistem politik sering kali tersendat. Hambatan yang mengemuka adalah benturan kepentingan. Bahkan dalam tubuh lembaga negara sendiri tak jarang terjadi benturan kepentingan.

Belum lagi di level masyarakat. Konsensus tidak mudah dicapai. Ada saja pihak-pihak yang menghambat prosesnya. Apa yang menjadi kepentingan umum diplintir menjadi kepentingan kelompok.

Lembaga penyalur aspirasi masyarakat bisa saja tidak berpihak kepada masyarakat. Tetapi berpihak pada negara atau industri.

Lembaga penyalur aspirasi rakyat hanya menjadi jargon politik yang tidak ada isinya. Misalnya, mari kita ajukan pertanyaan pada partai politik hari ini. Partai politik ada untuk siapa?

Tidak mudah menjawab pertanyaan itu apabila kita melihat track recordnya di Indonesia. Ormas ada untuk siapa? Media mengabdi kepada siapa?

Demokrasi pancasila menemui tantangan yang sangat berat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah cita-cita besar yang butuh keseriusan mereka yang berkerja di dalam tubuh suprastruktur dan infrastruktur politik.

Setiap negara memiliki sistem politik tertentu, termasuk Indonesia. Sistem politik bagi setiap bangsa merupakan “urat nadi” yang menjadi saluran darah bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara yang sehat dan sejahtera. Fungsi sistem politik yang sehat dan sejahtera tertumpu pada harapan yang besar dari bangsa dan negara untuk mengartikulasi “aliran darah” bagi tumbuh dan berkembangnya berbagai aspek kehidupan negara. Aspek-aspek yang dimaksud meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan hankam. Tumbuh dan berkembangnya aspek-aspek tersebut ditujukan untuk memberi nilai tambah bagi masukan sistem politik negara dalam mengisi dan membangun infrastruktur dan suprastruktur politik yang merupakan prasyarat dan syarat bagi terwujudnya tujuan nasional negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV. Kondisi sistem politik dewasa ini mengkhawatirkan, terutama ketika dimanfaatkan oleh sebagian [oknum] pelaku dalam pemerintahan yang memegang kendali pemerintahan di beberapa lini, hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, seperti partai politik yang berkuasa, sehingga sistem politik kemungkinan akan selalu berubah bergantung pada partai yang berkuasa. Padahal, siapa pun yang berkuasa, partai apa pun dan dari golongan mana pun, sistem politik Indonesia harus tetap sama selama masih dapat dipakai. Dengan demikian, proses pembangunan politik tidak akan terhambat, tanpa terpengaruh oleh para pemegang kekuasaan. Pernyataan tersebut memberi makna bahwa sistem politik adalah hal penting untuk dipelajari dan dipahami secara mendalam oleh para intelektual muda atau mahasiswa. Dalam buku ini diberikan pencerahan informasi tentang kondisi sistem politik Indonesia dan sekaligus menjadi sumber bacaan, baik bagi kalangan birokrat maupun mahasiswa untuk memperkaya informasi tentang sistem politik Indonesia

0019302

SR 320.9598 SAH s c.1

Perpustakaan Pusat UBL [Di Rak Kelas 300]

Tersedia

Tidak tersedia versi lain

DETAIL CANTUMANKembali ke sebelumnyaXML DetailCite this

Tekan tombol Enter untuk memulai obrolan

Lihat Foto

Kompas.com/Fitria Chusna Farisa

Diskusi berjudul Jalan Pasti Sistem Politik dan Pemilu Indonesia, di kawasangan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin [5/8/2019].

KOMPAS.com - Sistem politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan bersama.

Setiap negara di dunia menganut sistem politik yang bermacam-macam sesuai dengan kesepakatan negara.

Dalam buku Sistem Politik Indonesia [2017] karya Andi Muh. Dzul Fadli, sistem politik merupakan konsep yang terbentuk dari kata "sistem" dan "politik".

Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur [elemen]. Kekuasaan otoritarif akan dapat bekerja secara efektif dalam suatu sistem disebut politik.

Maka sistem politik adalah salah satu sistem dari berbagai sistem yang ada di dalam masyarakat, seperti sistem sosial, ekonomi, budaya, dan hukum.

Baca juga: Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Tokoh yang pertama kali membahas mengenai sistem politik adalah David Easton.

Ia merupakan guru besar ilmu politik yang menganalisis kehidupan dan tingkah laku politik dengan menggunakan sistem.

Sistem politik menurut para ahli

Para ahli memberikan pandanganan mengenai pengertian sistem politik.

Berikut pandangan dari para ahli:

Pengertian sistem politik menurut Gabriel Almond adalah sistem interaksi yang terdapat pada semua masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi [baik di dalam masyarakatnya sendiri maupun menghadapi masyarakat lain] melalui penerapan atau ancaman penerapan daya paksa yang bersifat sah.