Bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa Indonesia?

Lihat Foto

Osman Ralliby/Dokumentasi Historica, Penerbit Bulan-Bintang, Djakarta

Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 yang salah satu hasilnya adalah menetapkan UUD 1945 serta memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.

KOMPAS.com - Undang-Undang Dasar [UUD] 1945 adalah hukum dasar tertinggi yang berlaku di Indonesia yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan.

Pada pembukaan terdiri atas empat alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental atau norma dasar.

Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia.

Nilai-nilai tersebut mampu menampung dinamika masyarakat sehingga akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama Indonesia masih setia terhadap proklamasi 17 Agustus 1945.

Baca juga: Makna dalam Pembukaan UUD 1945

Bagaimana kedudukan Pembukaan UUD 1945 di Indonesia?

Dalam buku Spiritualisme Pancasila [2018] karya Fokky Fuad Wasitaatmadja, pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia merupakan sumber motivasi dan aspirasi, tekad dan semangata bangsa Indonesia.

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 merupakan satu rangkaian utuh dengan proklamasi kemerdekaan.

Maka Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah. Jika pembukaan diubah, berati mengubah hakikat negara Indonesia yang sudah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Pokok-pokok pikiran

Dalam Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok kaidah negara fundamental yang menerangkan hakikat negara Indonesia.

Berikut pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945:

• Negara persatuan, negara mengatasi segala paham golongan dan perorangan, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
• Negara hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara menganut paham negara kesejahteraan.
• Negara yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia adalah negara demokrasi.
• Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara melindungi kehidupan beragama, bukan negara ateis.

Baca juga: Sejarah Perumusan UUD 1945

tirto.id - Sebagai hukum dasar tertulis di Indonesia, Undang-undang Dasar [UUD] Negara Republik Indonesia 1945 memiliki arti yang penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara bagi masyarakat. Kedudukan UUD 1945 sebagai konstitusi atau sumber hukum tertinggi dan fundamental merupakan legitimasi dari aturan perundang-undangan di bawahnya.

Oleh karena itu, setiap aturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman kepada UUD 1945. Hal itu dikarenakan UUD 1945 adalah rujukan dari setiap hukum tertulis yang berlaku di negara Indonesia.

Sesuai dengan prinsip hukum universal, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman kepada UUD 1945. Masyarakat pun diharapkan untuk menaati setiap aturan yang telah ditetapkan demi kehidupan yang tertata dan bermartabat.

Apabila setiap warga negara menaati peraturan yang ada dalam Undang-undang, masyarakat dapat hidup dengan aman dan tertib. Namun, jika masyarakat tidak menaati peraturan perundang-undangan yang ada, maka akan terjadi kekacauan hukum.

Baca juga:

• Mengenal Bentuk dan Prinsip Kedaulatan NKRI Menurut UUD 1945
• Nilai Kebersamaan dalam Sejarah Perumusan Dasar Negara Pancasila
• Bunyi Pasal 2 UUD 1945 Sebelum & Sesudah Amandemen Isi Tentang MPR

Arti Penting UUD 1945 bagi Bangsa

Kendati UUD 1945 merupakan hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia, namun tidak dapat mengatur seluruh kehidupan di dalam masyarakat. Pasalnya, di dalam Undang-undang dasar tidak hanya terdapat hukum tertulis, tetapi ada juga hukum atau aturan yang tidak tertulis.

Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII SMP [2017] terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [Kemdikbud], UUD 1945 hanya mengatur hukum hukum tertulis. Sementara itu, yang berlaku di negara ada juga aturan yang tidak tertulis.

Hukum yang tidak tertulis adalah aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meskipun tidak tertulis, aturan tersebut tetap berlaku dan harus dipatuhi atau yang biasa disebut sebagai konvensi.

Salah satu contoh konvensi yang ada di Indonesia adalah pidato presiden pada setiap tanggal 16 Agustus di Sidang Paripurna DPR sebelum memperingati Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.

Tidak ada hukum tertulis atau undang-undang yang menyatakan bahwa presiden harus berpidato di Sidang Paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus. Namun, hal itu telah dilakukan sejak era Presiden Sukarno hingga sekarang pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca juga:

• Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan RI
• Bunyi Isi Pasal 4 UUD 1945 Makna dan Penjelasannya
• Contoh Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila [P4] 45 Butir

Selain sebagai rujukan hukum perundang-undangan di Indonesia, UUD 1945 juga memiliki arti penting bagi kehidupan berbangsa dalam masyarakat. Apabila masyarakat dapat menaati hukum tertulis yang ada, maka akan terbentuk kehidupan yang aman dan tertib.

Merujuk Modul PJJ Gasal PPKn Kelas VII [2020] terbitan Kemdikbud, UUD 1945 mencegah terjadinya benturan antara kepentingan atau masalah dalam kehidupan bernegara. Undang-undang Dasar memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, kesejahteraan dan, kemakmuran di masyarakat.

Hal itu berupa perlindungan terhadap segenap warga negara, supremasi keadilan berjalan, menjaga norma-norma di dalam masyarakat tetap terpelihara, jalannya pemerintahan menjadi terkendali. Dengan UUD 1945, masyarakat Indonesia dapat bersatu dan hidup dalam kerukunan.

Selain itu, di dalam UUD 1945 dapat menjadi sumber motivasi, aspirasi, cita-cita hukum dan moral yang ingin ditetapkan bangsa Indonesia, serta nilai-nilai universal dan lestari dalam peradaban bangsa-bangsa di dunia.

Baca juga:

• Isi Bunyi Pasal 3 UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen
• Hakikat, Dimensi, Urgensi, & Isi Pancasila Sebagai Ideologi Negara
• Kepahlawanan Purnawarman: Sejarah Perjuangan Raja Tarumanegara

Baca juga artikel terkait UUD 1945 atau tulisan menarik lainnya Permadi Suntama
[tirto.id - tam/isw]

Penulis: Permadi Suntama
Editor: Iswara N Raditya
Kontributor: Permadi Suntama

Subscribe for updates Unsubscribe from updates

Suara.com - Kedudukan UUD 1945 di Indonesia menjadi sumber dari hukum di Indonesia. UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia oleh karena itu berkedudukan sebagai dasar hukum dan tertinggi.

Jika dituliskan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, berdasarkan UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundahan-undangan, dalam pasal 7 disebutkan bahwa kedudukan UUD 1945 memiliki posisi tertinggi dari perundang-undangan yang ada.

Jika diurutkan maka posisinya adalah sebagai berikut:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Sifat UUD 1945

Baca Juga: 14 Fungsi Konstitusi yang Harus Diketahui, Bukan Hanya Sumber Hukum Tertinggi

Jika Anda memiliki kesemaptan mencermati UUD 1945, Anda akan menemukan bahwa UUD 1945 memuat aturan-aturan pokok dan garis-garis besar instruksi pemerintah pusat dan penyelenggara negara.

Oleh karena itu, Kedudukan UUD 1945 sebagai dasar hukum dan tertinggi di Indonesia meiliki sifat berikut ini:

1. Bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas sehingga mengikat warga negaranya untuk mematuhi hukum, norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan secara konstitusional.
2. Bersifat memuat aturan pokok yang singkat, memuat hak asasi manusia [HAM] dan dapat bersifat fleksibel sehingga bisa sesuai untuk setiap perkembangan jaman.
3. Bersifat sebagai alat kontrol untuk menjaga norma dan hukum positif di antara masyarakat yang lebih tertib hukum

Amandemen UUD 1945

UUD 1945 mengalami empat kali amandemen atau perubahan.

1. Amandemen pertama dilaksanakan pada tanggal 14-21 Oktober 1999.

Baca Juga: Pembukaan UUD 1945, Terdapat Empat Pokok Pikiran di Dalamnya

Perubahan yang terjadi pada: