Agresi Militer Belanda 1 bukanlah satu-satunya serangan yang pernah dilakukan Belanda kepada Indonesia. Satu tahun setelah kejadian tersebut, Belanda kembali melancarkan serangan yang kini dikenal dengan sebutan Agresi Militer Belanda 2. Bagaimana kronologi peristiwa tersebut? Simak ulasan berikut ini.
Latar Belakang Agresi Militer Belanda II
Mengutip dari skripsi “Agresi Militer Belanda I dan II [Periode 1947 – 1949] dalam Sudut Pandang Hukum Internasional”, yang berjudul diterangkan bahwa setelah Perjanjian Renville, Belanda kemudian mendirikan beberapa negara bagian di wilayah bekas Hindia Belanda. Wilayah tersebut berhasil dikuasai Belanda melalui Agresi Militer 1.
Perjanjian Renville sulit dilaksanakan kedua belah pihak. Keduanya bahkan saling menuduh terjadi pelanggaran. Belanda menuduh Indonesia melakukan penyusupan, penyerangan, dan penjarahan di wilayah dikuasai Belanda. Mereka menuduh pihak Indonesia tidak bisa mengurasi tentara rakyat.
Sementara itu, Indonesia menganggap Belanda tidak menghormati isi perjanjian yang sudah disepakati bersama. Indonesia menganggap Belanda tetap melakukan politik adu domba seperti pembentukan Negara Federal dan konferensi Federal Bandung. Belanda juga dituduh sering melanggar garis demarkasi militer yang sudah disetujui.
Dari latar belakang tersebut menyebabkan Belanda akhirnya melakukan operasi militer yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II. Setidaknya ada tiga tujuan Agresi Militer Belanda 2, yaitu:
- Menghancurkan status Indonesia sebagai negara kesatuan.
- Menguasai Yogyakarta yang pada saat itu ibu kota negara.
- Menangkap pemimpin Indonesia.
Baca Juga
Agerasi Militer Belanda terjadi pada tanggal 19 – 20 Desember 1948 yaitu saat Belanda menyerang Yogyakarta. Operasi tersebut dirancang oleh Letnan Jenderal Simon Spoor yang menerapkan strategi serangan seperti yang dilakukan Jepang saat menyerang Amerika Serikat.
Advertising
Advertising
Kekuatan militer Belanda yang cukup besar membuat perlawanan Indonesia tidak berarti. Hanya dalam hitungan jam, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta. Bahkan Belanda berhasil menawan pimpinan sipil seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Sjahrir, dan beberapa tolih lain. Belanda mengasingkan tokoh tersebut ke Sumatra.
Sementara itu, pimpinan militer Indonesia memutuskan untuk melakukan Pering Gerilya. Jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda menyebabkan terbentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.
Pasukan Belanda segera melakukan operasi pembersihan pihak Indonesia dengan menangkap dan menawan ratusan orang yang dicurigai. Belanda mencoba membenarkan aksi militernya dengan beberapa alasan, antara lain:
- Terdapat infiltrasi yang dilakukan pasukan Indonesia ke daerah yang diduduki Belanda.
- Pemerintah Indonesia tidak berdaya untuk mengendalikan TNI yang merusak keamanan dan ketentraman Selain itu, pemerintah Indonesia dianggap tidal bisa memenuhi janji karena tidak berkuasa atas beberapa golongan di daerahnya.
- Pemerintah Indonesia tidak dapat menekan bahaya komunis.
Baca Juga
Beberapa saat setelah serangan militer Belanda ke Yogyakarta, Dr. Beel sekali Wakil Mahkota Agoeng di Batavia melakukan siara pers. Siaran tersebut berisi pernyataan bahwa Belanda tidak mau terikat lagi dengan perjanjian gencatan senjata dengan Indonesia lewat Perjanjian Renville.
Belanda menganggap bahwa pihak Indonesia tidak bersedia menghormati gencatan senjata dan sering melakukan pelanggaran ke wilayah yang diduduki Belanda.
Di lain sisi pihak Indonesia tidak pernah menyerah. Walaupun Soekarno dan Hatta sudah tertangkap, namun TNI masih gigih melakukan perlawan terhadap Belanda. Tanggal 1 Maret 1949, TNI melakukan serangan besar ke Yogyakarta.
Serangan balik tersebut dicanangkan oleh petinggi militer berdasarkan instruksi Panglima Besar Soedirman dengan mengikutsertakan beberapa pimpinan sipil setempat. Kecerdasan Panglima Besar Soedirman menjadikannya sebagai salah satu tokoh Agresi Militer Belanda II yang disegani hingga saat ini.
Serangan balik Indonesia dilakukan untuk membuktikan eksistensi TNI dan menunjukan bahwa Indonesia masih ada. Serangan tersebut sukses membuat moral Belanda menurun dan membuat posisi Indonesia semakin baik dalam perundingan di Dewan Keamanan PBB.
Baca Juga
Kejadian Agresi Militer Belanda 2 menuai banyak kecaman dari negara-negara di Asia. Atas inisiatif dari Burma, Perdana Menteri India, Jawaharlal Pandit Nehru, mengadakan Konferensi Asia di India yang dihadiri oleh 19 Negara [empat sebagai peninjau yaitu: China, Thailand, Nepal dan Selandia Baru; dan 15 sebagai peserta penuh yaitu: Afganistan, Australia, Burma, Sri Lanka, Mesir, Ethiopia,
India, Iran, Irak, Libanon, Pakistan, Filipina, Arab Saudi, Siria, dan Yaman].
Konferensi tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk memberi dukungan politik dan moril bagi perjuangan rakyat Indonesia yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Tindakan Belanda juga dianggap menggangu perdamaian.
Dalam konferensi tersebut menghasilkan tiga butir resolusi untuk mengatasi perang yang sedang terjadi di Indonesia. Hasil konferensi tersebut disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB untuk dipertimbangkan dan ditindak lanjuti.
Dampak Agresi Militer Belanda 2
Peristiwa Agresi Militer Belanda 2 ternyata memberikan dampak bagi kedua belah pihak baik Indonesia atau Belanda. Berikut penjelasannya.
Baca Juga
- Serangan tersebut menyebabkan beberapa tokoh Indonesia tertangkap dan diasingkan di luar Jawa.
- Terbentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.
- Banyak korban tewas dari kelompok TNI.
- Beberapa bangunan di Yogyakarta hancur akibat serangan Belanda.
- Pasukan Belanda tidak merasakan kemenangan sepenuhnya karena TNI berhasil melakukan serangan balik.
- Pasukan Belanda kewalahan menghadapi serangan balik TNI.
- Propraganda Belanda yang menyebutkan bahwa pemerintahan Indonesia sudah tidak ada tidak terbukti. Sebab TNI bisa melakukan serangan balik dan Indonesia berhasil membuat pemerintahan darurat.
Profil Menteri
Tentang Kami
Struktur Organisasi
AKIP
Kinerja
Lembar Informasi
Perwakilan
Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak [bahasa Belanda: Operatie Kraai] terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.
Pada hari pertama Agresi Militer Belanda II, mereka menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo dan dari sana menuju ke Ibu kota RI di Yogyakarta. Kabinet mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi Tiga Negara [KTN] sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan.
Tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30, siaran radio Antara dari Jakarta menyebutkan, bahwa besok paginya Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. Beel, akan menyampaikan pidato yang penting.
Sementara itu Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatra untuk memulai penyerangan terhadap kubu Republik. Operasi tersebut dinamakan "Operasi Kraai" .
Pukul 2.00 pagi 1e para-compgnie [pasukan para I] KST di Andir memperoleh parasut mereka dan memulai memuat keenambelas pesawat transportasi, dan pukul 3.30 dilakukan briefing terakhir. Pukul 3.45 Mayor Jenderal Engles tiba di bandar udara Andir, diikuti oleh Jenderal Spoor 15 menit kemudian. Dia melakukan inspeksi dan mengucapkan pidato singkat. Pukul 4.20 pasukan elit KST di bawah pimpinan Kapten Eekhout naik ke pesawat dan pukul 4.30 pesawat Dakota pertama tinggal landas. Rute penerbangan ke arah timur menuju Maguwo diambil melalui Lautan Hindia. Pukul 6.25 mereka menerima berita dari para pilot pesawat pemburu, bahwa zona penerjunan telah dapat dipergunakan. Pukul 6.45 pasukan para mulai diterjunkan di Maguwo.
Seiring dengan penyerangan terhadap bandar udara Maguwo, pagi hari tanggal 19 Desember 1948, WTM Beel berpidato di radio dan menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatra, termasuk serangan terhadap Ibu kota RI, Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer ini sebagai "Aksi Polisional".
Penyerangan terhadap Ibu kota Republik, diawali dengan pengeboman atas lapangan terbang Maguwo, di pagi hari. Pukul 05.45 lapangan terbang Maguwo dihujani bom dan tembakan mitraliur oleh 5 pesawat Mustang dan 9 pesawat Kittyhawk. Pertahanan TNI di Maguwo hanya terdiri dari 150 orang pasukan pertahanan pangkalan udara dengan persenjataan yang sangat minim, yaitu beberapa senapan dan satu senapan anti pesawat 12,7. Senjata berat sedang dalam keadaan rusak. Pertahanan pangkalan hanya diperkuat dengan satu kompi TNI bersenjata lengkap. Pukul 06.45, 15 pesawat Dakota menerjunkan pasukan KST Belanda di atas Maguwo. Pertempuran merebut Maguwo hanya berlangsung sekitar 25 menit. Pukul 7.10 bandara Maguwo telah jatuh ke tangan pasukan Kapten Eekhout. Di pihak Republik tercatat 128 tentara tewas, sedangkan di pihak penyerang, tak satu pun jatuh korban.
Sekitar pukul 9.00, seluruh 432 anggota pasukan KST telah mendarat di Maguwo, dan pukul 11.00, seluruh kekuatan Grup Tempur M sebanyak 2.600 orang –termasuk dua batalyon, 1.900 orang, dari Brigade T- beserta persenjataan beratnya di bawah pimpinan Kolonel D.R.A. van Langen telah terkumpul di Maguwo dan mulai bergerak ke Yogyakarta.
Serangan terhadap kota Yogyakarta juga dimulai dengan pengeboman serta menerjunkan pasukan payung di kota. Di daerah-daerah lain di Jawa antara lain di Jawa Timur, dilaporkan bahwa penyerangan bahkan telah dilakukan sejak tanggal 18 Desember malam hari.
Segera setelah mendengar berita bahwa tentara Belanda telah memulai serangannya, Panglima Besar Soedirman mengeluarkan perintah kilat yang dibacakan di radio tanggal 19 Desember 1948 pukul 08.00.
Berkas:Dec48.gif Soedirman dalam keadaan sakit melaporkan diri kepada Presiden. Soedirman didampingi oleh Kolonel Simatupang, Komodor Suriadarma serta dr. Suwondo, dokter pribadinya. Kabinet mengadakan sidang dari pagi sampai siang hari. Karena merasa tidak diundang, Jenderal Soedirman dan para perwira TNI lainnya menunggu di luar ruang sidang. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi, akhirnya Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak meninggalkan Ibu kota. Mengenai hal-hal yang dibahas serta keputusan yang diambil dalam sidang kabinet tanggal 19 Desember 1948. Berhubung Soedirman masih sakit, Presiden berusaha membujuk supaya tinggal dalam kota, tetapi Sudirman menolak. Simatupang mengatakan sebaiknya Presiden dan Wakil Presiden ikut bergerilya. Menteri Laoh mengatakan bahwa sekarang ternyata pasukan yang akan mengawal tidak ada. Jadi Presiden dan Wakil Presiden terpaksa tinggal dalam kota agar selalu dapat berhubungan dengan KTN sebagai wakil PBB. Setelah dipungut suara, hampir seluruh Menteri yang hadir mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden tetap dalam kota.
Sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan oleh Dewan Siasat, yaitu basis pemerintahan sipil akan dibentuk di Sumatra, maka Presiden dan Wakil Presiden membuat surat kuasa yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukittinggi. Presiden dan Wakil Presiden mengirim kawat kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi, bahwa ia diangkat sementara membentuk satu kabinet dan mengambil alih Pemerintah Pusat. Pemerintahan Syafruddin ini kemudian dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Selain itu, untuk menjaga kemungkinan bahwa Syafruddin tidak berhasil membentuk pemerintahan di Sumatra, juga dibuat surat untuk Duta Besar RI untuk India, dr. Sudarsono, serta staf Kedutaan RI, L. N. Palar dan Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis yang sedang berada di New Delhi.
Empat Menteri yang ada di Jawa namun sedang berada di luar Yogyakarta sehingga tidak ikut tertangkap adalah Menteri Dalam Negeri, dr. Sukiman, Menteri Persediaan Makanan,Mr. I.J. Kasimo, Menteri Pembangunan dan Pemuda, Supeno, dan Menteri Kehakiman, Mr. Susanto. Mereka belum mengetahui mengenai Sidang Kabinet pada 19 Desember 1948, yang memutuskan pemberian mandat kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat di Bukittinggi, dan apabila ini tidak dapat dilaksanakan, agar dr. Sudarsono, Mr. Maramis dan L.N. Palar membentuk Exile Government of Republic Indonesia di New Delhi, India.
Pada 21 Desember 1948, keempat Menteri tersebut mengadakan rapat dan hasilnya disampaikan kepada seluruh Gubernur Militer I, II dan III, seluruh Gubernur sipil dan Residen di Jawa, bahwa Pemerintah Pusat diserahkan kepada 3 orang Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan.
Pada pukul 07.00 WIB tanggal 22 Desember 1948 Kolonel D.R.A. van Langen memerintahkan para pemimpin republik untuk berangkat ke Pelabuhan Udara Yogyakarta untuk diterbangkan tanpa tujuan yang jelas. Selama di perjalanan dengan menggunakan pesawat pembom B-25 milik angkatan udara Belanda, tidak satupun yang tahu arah tujuan pesawat, pilot mengetahui arah setelah membuka surat perintah di dalam pesawat, akan tetapi tidak disampaikan kepada para pemimpin republik. Setelah mendarat di Pelabuhan Udara Kampung Dul Pangkalpinang [sekarang Bandara Depati Amir] para pemimpin republik baru mengetahui, bahwa mereka diasingkan ke Pulau Bangka, akan tetapi rombongan Presiden Soekarno, Sutan Sjahrir, dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim terus diterbangkan lagi menuju Medan, Sumatra Utara, untuk kemudian diasingkan ke Brastagi dan Parapat, sementara Drs. Moh. Hatta [Wakil Presiden], RS. Soerjadarma [Kepala Staf Angkatan Udara], MR. Assaat [Ketua KNIP] dan MR. AG. Pringgodigdo [Sekretaris Negara] diturunkan di pelabuhan udara Kampung Dul Pangkalpinang dan terus dibawa ke Bukit Menumbing Mentok dengan dikawal truk bermuatan tentara Belanda dan berada dalam pengawalan pasukan khusus Belanda, Corps Speciale Troepen.
Setelah itu Soedirman meninggalkan Yogyakarta untuk memimpin gerilya dari luar kota. Perjalanan bergerilya selama delapan bulan ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Soedirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa rombongan Soedirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949.
Kolonel A.H. Nasution, selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa menyusun rencana pertahanan rakyat Totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat No 1 Salah satu pokok isinya ialah: Tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal adalah ber wingate [menyusup ke belakang garis musuh] dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas.
Salah satu pasukan yang harus melakukan wingate adalah pasukan Siliwangi. Pada tanggal 19 Desember 1948 bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah-daerah kantong yang telah ditetapkan di Jawa Barat. Perjalanan ini dikenal dengan nama Long March Siliwangi. Perjalanan yang jauh, menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, melawan rasa lapar dan letih dibayangi bahaya serangan musuh. Sesampainya di Jawa Barat terpaksa pula menghadapi gerombolan DI/TII.
[bahasa Belanda: Operatie Kraai]Bagian dari Perang Kemerdekaan Indonesia
Pasukan Operasi Gagak yang menunggu penerbangan pesawat dari Semarang menuju Yogyakarta.
Pihak terlibat
Tanggal 19–20 Desember 1948 Lokasi Jawa dan Sumatra, Indonesia Hasil
Penangkapan pemimpin-pemimpin Republik di Yogyakarta[1]
Berkembangnya penentangan internasional di PBB atas upaya Belanda mengembalikan kekuasaan di Indonesia[2]Perubahan
wilayah
Pasukan bersenjata Belanda menduduki Jawa dan Sumatra[3]
3 Mitsubishi Zero[3]
800–900 infanteri udara[5]
23 Douglas DC-3[5]
10.000 - 130.000 infanteri
Pesawat tempur dan pengebom Belanda[5]
- Bertrand, Jacques [2004]. Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia. Cambridge University Press. hlm. 166. ISBN 0-521-52441-5.
- Darusman, Suryono [1992]. Singapore and the Indonesian Revolution, 1945–50. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 981-3016-17-5.
- Jason, Robert [2008]. Modern Military Aircraft in Combat First Edition. London: Amber Books.
- Kahin, George McTurnan [2003]. Southeast Asia: A Testament. London: Routledge Curzon. ISBN 0-415-29975-6. Parameter |coauthors= yang tidak diketahui mengabaikan [|author= yang disarankan] [bantuan]
- Ricklefs, M.C. [1993]. A History of Modern Indonesia Since c. 1300. San Francisco: Stanford University Press.
- Zweers, L. [1995]. Agressi II: Operatie Kraai. De vergeten beelden van de tweede politionele actie. The Hague: SDU Uitgevers. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-02-08. Diakses tanggal 2013-03-23.
- Operation KraAi [General Spoor] vs Surat Perintah no. 1 [General Sudirman], Gramedia Publisher-Indonesian Language
Diperoleh dari "//id.wikipedia.org/w/index.php?title=Agresi_Militer_Belanda_II&oldid=20965608"