Rolando W. Rorimpandey
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana menurut ilmu pengetahuan hokum dan bagaimana dampak yuridis dalam pranata sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan: 1. Hukum pidana Indonesia pada dasarnya menganut “asas kesalahan” sebagai asas yang fundamental dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana. Namun dalam perjalanan sejarah dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berdampak pula pada perkembangan kejahatan itu sendiri, asas kesalahan itu tidak lagi dapat digunakan sebagai asas satu-satunya dalam pertanggungjawaban pidana. Untuk mengantisipasi kemajuan tersebut, timbul pemikiran untuk menerapkan “asas ketiadaan kesalahan” sebagai penyimpangan atau pengecualian terhadap asas kesalahan. 2. Ada empat tolok ukur untuk menilai apakah relevan untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional. Ke empat tolok ukur tersebut adalah relevansi teoritis, relevansi yuridis, relevansi sosiologis, relevansi filosofis. Ke empat tolok ukur ini sangat mendukung di dalam penerimaan penyimpangan asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, sehingga sudah merupakan suatu kelaziman apabila hukum pidana Indonesia menerima penyimpangan asas kesalahan itu.
Kata kunci: Dampak yuridis, pertanggungjawaban pidana.- There are currently no refbacks.
Peraturan Perundang undangan merupakan bagian dari sistem hukum sehingga merupakan suatu rangkaian unsur unsur hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh memperngaruhi dan terpadu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang terdiri atas asas-asas, pembentuk dan pembentukannnuya, jenis hirarki, fungsi, materi, muatan pengundangan penyebarluasan, penegakan dan pengujian yang dilandasi pancasila dan UUD 1945.
Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Berikut penulis akan menyampaikan apa yang dimaksud engan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis, suatu peraturan perundang undangan sebagai berikut:
- Landasan Filosofis [Filosofische grondslag], Filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya adalah nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita dijunjung tinggi yang mengandung nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang baik harus berdasarkan kepada semua itu. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sis-sia diterapkannya, tidak akan ditaati atau dipatuhi..
- Landasan Sosiologis [Sosiologische grondslag], Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat dan ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.
- Landasan Yuridis [Juridische grondslag], Landasan yuridis adalah landasan hukum [juridische gelding] yang menjadi dasar kewenangan [bevoegdheid competentie] pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau badan mempunyai dasar hokum yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan atau tidak. Dasar hokum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan.
Dengan ketiga landasan tersebut akan tercipta suatu peraturan yang mengandung kemanfaataan, keadilan dan kepastian hukum dan dapat diaplikasikan dalam masyarakat. @supriadiasi.
Ancaman yang akan menjadikan negara indonesia menjadi negara komunis adalah….
Aspek dari ancaman menurut undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2011 tentang intelejen negara adalah...
buatlah tabel teka teki silang tentang ppkn 15 mendatar 15 menurun
politik "etische politic" atau politik balas budi dalam tujuanya melakukan tiga program, yaitu ….
Falsafah hidup bangsa yang digali dari kearifan lokal serta kekayaan nilai budaya indonesia adalah?
selain ancaman dalam bidang militer, sebagai bangsa yang majemuk kita harus mewaspadai adanya ancaman di bidang ekonomi, yaitu sistem persaingan bebas …
Hal yang harus dipertahankan dan dipupuk terus untuk setia terhadap tanah air dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah
Jaminan akan hak asasi manusia indonesia tertuang dalam uud 1945 ….
undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, ayat 2, menyebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela n …
Ancaman terhadap keutuhan nkri tidak selamanya dalam bentuk fisik atau bersifat militer. Salah satu bentuk ancaman nonfisik yang dapat menimbulkan dis …
Ancaman yang akan menjadikan negara indonesia menjadi negara komunis adalah….
Aspek dari ancaman menurut undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2011 tentang intelejen negara adalah...
buatlah tabel teka teki silang tentang ppkn 15 mendatar 15 menurun
politik "etische politic" atau politik balas budi dalam tujuanya melakukan tiga program, yaitu ….
Falsafah hidup bangsa yang digali dari kearifan lokal serta kekayaan nilai budaya indonesia adalah?
selain ancaman dalam bidang militer, sebagai bangsa yang majemuk kita harus mewaspadai adanya ancaman di bidang ekonomi, yaitu sistem persaingan bebas …
Hal yang harus dipertahankan dan dipupuk terus untuk setia terhadap tanah air dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah
Jaminan akan hak asasi manusia indonesia tertuang dalam uud 1945 ….
undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, ayat 2, menyebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela n …
Ancaman terhadap keutuhan nkri tidak selamanya dalam bentuk fisik atau bersifat militer. Salah satu bentuk ancaman nonfisik yang dapat menimbulkan dis …