Identifikasilah Sumber pemasukan daerah
1 KASUS:
Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [UU KPK] dirasa
oleh masyarakat banyak kontroversi di dala
…
mnya, masyarakat menuntut presiden untuk tidak menerbitkan
surat presiden agar revisi terhadap UU KPK tidak berpotensi terhadap pelemahan KPK, masyarakat juga
meminta DPR selaku wakil rakyat untuk menghentikan pelemahan KPK.
Upaya proses perubahan UU KPK telah menjadi program legislasi sejak masa keanggotaan DPR RI tahun
2009-2014 dan baru berhasil diubah pada masa keanggotaan DPR RI tahun 2014-2019 yaitu tepatnya
beberapa hari menjelang berakhirnya masa keanggotaan DPR 2014-2019. Hal itu menimbulkan berbagai
kritik dari masyarakat banyak terutama penggiat anti korupsi karena dianggap melemahkan KPK
mengingkari tujuan reformasi, bahkan para pengkritik meminta presiden untuk mengeluarkan Perpu untuk
mencabut UU itu nantinya, namun Presiden lebih memilih untuk tidak menandatangani atau mengesahkan
RUU menjadi UU dan meminta masyarakat melakukan proses hukum dengan mengajukan Judicial Review
ke Mahkamah Konstitusi.
PERTANYAAN:
a. Apakah menurut saudara perubahan UU KPK ini sudah sesuai dengan perkembangan Reformasi
khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia? Uraikan jawaban anda!
b. Uraikan materi muatan perubahan UU KPK yang dinilai melemahkan posisi KPK!
c. Uraikan apakah penyadapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK sebelum perubahan UU
KPK tidak bertentangan dengan HAM!
d. Uraikan apakah penyadapan dan penggeledahan dengan persetujuan dewan pengawas akan
memberikan kepastian kapan dimulai dan berakhirnya penyadapan tersebut!
1 Berdasar artikel diatas berikan penjelasan bagaimana MK menempatkan konstitusi sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi berdasar atas Pasal 1 ayat [2]
…
UUD 1945?
2 Dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi keinginan untuk menciptakan mekanisme pengujian
Undang-Undang terhadap Undang -Undang Dasar, bagaimanakah komitmen landasan filosofi tersebut
terbentuk?
3 Berikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi berdasar atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi!
Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan
ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi
…
oleh MPR dalam perubahan UUD
N RI Tahun 1945 tahap ketiga, yang disyahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan
dalam pasal 7B, Pasal 24 ayat [2], dan Pasal 24C UUD N RI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal III aturan
peralihan UUD N RI Tahun 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD N RI Tahun
1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat- lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum
Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disyahkan oleh Presiden hari itu juga [ Lembaran Negara Nomor
98 dan Tambahan Lembaran Negara No.4316], tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan
sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .
Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M, tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan
hakim konsitusi untuk pertama kalinya. Adapun Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,S.H. dan Prof. Dr. H.M Laica
Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.
Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari
Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai
berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan
menurut ketentuan UUD N RI Tahun 1945.
Sumber : hukum-administrasi-negara
1 Berdasar artikel diatas berikan penjelasan bagaimana MK menempatkan konstitusi sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi berdasar atas Pasal 1 ayat [2] UUD 1945?
2 Dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi keinginan untuk menciptakan mekanisme pengujian
Undang-Undang terhadap Undang -Undang Dasar, bagaimanakah komitmen landasan filosofi tersebut
terbentuk?
3 Berikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi berdasar atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi!
1. Manusia dalam kehidupan kesehariannya selalu mencari alasan mengapa sesuatu terjadi dalam
kehidupannya dan tindakan ini sudah merupakan kebutuhan
…
dasar yang apabila tidak dipenuhi maka
manusia akan berada dalam kondisi yang tidak seimbang. Proses mencari alasan dengan
menggunakan berbagai informasi yang diterima yang disebut dengan Kognisi Sosial. Apa yang anda
ketahui mengenai :
1. Kognisi sosial
2. Hubungan elemen-elemen kognisi sosial
3. Jelaskan inti teori Atribusi.
1. Pada produk simpanan Bank Syari’ah, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi pada setiap akad
produk simpanan operasional bank syariah, dan apakah
…
dasar hukum yang mendasarinya!
2. Indonesia menganut dual banking system dalam perbankan. Berkaitan dengan hal tersebut menurut
Anda apakah perbedaan Bank Umum, Bank Umum Syariah [BUS] dengan Bank Perkreditan Rakyat
Syariah [BPRS]?
3. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan dan bila diperlukan BI
meminta hasil penilaian tersebut untuk menguji ketetapan dan kecukupan hasil analisis bank. Penilaian
tingkat kesehatan bank mencakup:
a. Capital
1] Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
2] Trend/Pertumbuhan KPMM.
3] Rasio observed [modal dibandingkan dengan dana mudharabah]
b. Asset quality
1] Kualitas aktiva produktif bank syariah
2] Kemampuan bank dalam menangani/ mengembalikan aset yang telah dihapusbukukan
3] Besarnya pembiayaan non-performing
Pertanyaan:
Apakah tujuan dari penilaian tingkat kesehatan bank dan bagaimana kriteria penilaiannya!
4. Faktor penghalang bagi penegak hukum untuk dapat berhasil mengungkapkan tindak pidana pencucian
uang adalah ketentuan rahasia bank yang terlalu ketat di negara yang bersangkutan. Menurut Anda
bagaimana proses pembukaan rahasia bank untuk kepentingan tindak pidana pencucian uang?
5. Kegiatan usaha pembiayaan dapat bermanfaat bagi konsumen dalam memperoleh modal/barang. Salah
satu bentuk lembaga usaha pembaiyaan adalah Modal Ventura. Menurut Anda apa manfaat modal
ventura bagi mitra usaha untuk modal usaha?
Tn. Dirman pemilik perusahaan Jaya, penghasilan setiap bulan Rp. 35.000.000,00. Sekalipun pemilik perusahaan Tn. Dirman membayar dana pensiun Rp 200.0
…
00 dan dana sosial lainnya Rp 150.000 setiap bulannya. Tn Dirman memiliki istri yang tidak bekerja dan tiga orang anak. [K/3]dan memilki kartu NPWP, maka hitunglah : a. PTKP b. PKP C. PPh terutang sebulan
Berapa besar PPN yang harus dibayar oleh Pak Tomi?
Alat seduh manual yang terdiri dari tabung [chember] dan plunger yang terhubung dengan pilter berbahan almunium di sebut
Pak Arman memiliki sebidang tanah ukuran 22 m dan lebar 15 m.diatasnya berdiri bangunan panjang 12 m dan lebar 10 m. Pagar mewah dengan panjang 30 m d …
an tinggi 1,5 m harga jual pagar Rp 400.000 .Taksiran harga tanah permeter Rp. 500.000 dan harga bangunan Rp 1.000.000.Jika tarif pajak 0.1 % dan NJOPTKP Rp 12,000.000,- Hitunglah besarnya PBB yang harus dibayar.
Identifikasilah Sumber pemasukan daerah
1 KASUS:
Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [UU KPK] dirasa
oleh masyarakat banyak kontroversi di dala
…
mnya, masyarakat menuntut presiden untuk tidak menerbitkan
surat presiden agar revisi terhadap UU KPK tidak berpotensi terhadap pelemahan KPK, masyarakat juga
meminta DPR selaku wakil rakyat untuk menghentikan pelemahan KPK.
Upaya proses perubahan UU KPK telah menjadi program legislasi sejak masa keanggotaan DPR RI tahun
2009-2014 dan baru berhasil diubah pada masa keanggotaan DPR RI tahun 2014-2019 yaitu tepatnya
beberapa hari menjelang berakhirnya masa keanggotaan DPR 2014-2019. Hal itu menimbulkan berbagai
kritik dari masyarakat banyak terutama penggiat anti korupsi karena dianggap melemahkan KPK
mengingkari tujuan reformasi, bahkan para pengkritik meminta presiden untuk mengeluarkan Perpu untuk
mencabut UU itu nantinya, namun Presiden lebih memilih untuk tidak menandatangani atau mengesahkan
RUU menjadi UU dan meminta masyarakat melakukan proses hukum dengan mengajukan Judicial Review
ke Mahkamah Konstitusi.
PERTANYAAN:
a. Apakah menurut saudara perubahan UU KPK ini sudah sesuai dengan perkembangan Reformasi
khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia? Uraikan jawaban anda!
b. Uraikan materi muatan perubahan UU KPK yang dinilai melemahkan posisi KPK!
c. Uraikan apakah penyadapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK sebelum perubahan UU
KPK tidak bertentangan dengan HAM!
d. Uraikan apakah penyadapan dan penggeledahan dengan persetujuan dewan pengawas akan
memberikan kepastian kapan dimulai dan berakhirnya penyadapan tersebut!
1 Berdasar artikel diatas berikan penjelasan bagaimana MK menempatkan konstitusi sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi berdasar atas Pasal 1 ayat [2]
…
UUD 1945?
2 Dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi keinginan untuk menciptakan mekanisme pengujian
Undang-Undang terhadap Undang -Undang Dasar, bagaimanakah komitmen landasan filosofi tersebut
terbentuk?
3 Berikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi berdasar atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi!
Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan
ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi
…
oleh MPR dalam perubahan UUD
N RI Tahun 1945 tahap ketiga, yang disyahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan
dalam pasal 7B, Pasal 24 ayat [2], dan Pasal 24C UUD N RI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal III aturan
peralihan UUD N RI Tahun 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD N RI Tahun
1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat- lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum
Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disyahkan oleh Presiden hari itu juga [ Lembaran Negara Nomor
98 dan Tambahan Lembaran Negara No.4316], tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan
sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia .
Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M, tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan
hakim konsitusi untuk pertama kalinya. Adapun Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,S.H. dan Prof. Dr. H.M Laica
Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.
Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari
Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai
berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan
menurut ketentuan UUD N RI Tahun 1945.
Sumber : hukum-administrasi-negara
1 Berdasar artikel diatas berikan penjelasan bagaimana MK menempatkan konstitusi sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi berdasar atas Pasal 1 ayat [2] UUD 1945?
2 Dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi keinginan untuk menciptakan mekanisme pengujian
Undang-Undang terhadap Undang -Undang Dasar, bagaimanakah komitmen landasan filosofi tersebut
terbentuk?
3 Berikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi berdasar atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi!
1. Manusia dalam kehidupan kesehariannya selalu mencari alasan mengapa sesuatu terjadi dalam
kehidupannya dan tindakan ini sudah merupakan kebutuhan
…
dasar yang apabila tidak dipenuhi maka
manusia akan berada dalam kondisi yang tidak seimbang. Proses mencari alasan dengan
menggunakan berbagai informasi yang diterima yang disebut dengan Kognisi Sosial. Apa yang anda
ketahui mengenai :
1. Kognisi sosial
2. Hubungan elemen-elemen kognisi sosial
3. Jelaskan inti teori Atribusi.
1. Pada produk simpanan Bank Syari’ah, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi pada setiap akad
produk simpanan operasional bank syariah, dan apakah …
dasar hukum yang mendasarinya!
2. Indonesia menganut dual banking system dalam perbankan. Berkaitan dengan hal tersebut menurut
Anda apakah perbedaan Bank Umum, Bank Umum Syariah [BUS] dengan Bank Perkreditan Rakyat
Syariah [BPRS]?
3. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan dan bila diperlukan BI
meminta hasil penilaian tersebut untuk menguji ketetapan dan kecukupan hasil analisis bank. Penilaian
tingkat kesehatan bank mencakup:
a. Capital
1] Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
2] Trend/Pertumbuhan KPMM.
3] Rasio observed [modal dibandingkan dengan dana mudharabah]
b. Asset quality
1] Kualitas aktiva produktif bank syariah
2] Kemampuan bank dalam menangani/ mengembalikan aset yang telah dihapusbukukan
3] Besarnya pembiayaan non-performing
Pertanyaan:
Apakah tujuan dari penilaian tingkat kesehatan bank dan bagaimana kriteria penilaiannya!
4. Faktor penghalang bagi penegak hukum untuk dapat berhasil mengungkapkan tindak pidana pencucian
uang adalah ketentuan rahasia bank yang terlalu ketat di negara yang bersangkutan. Menurut Anda
bagaimana proses pembukaan rahasia bank untuk kepentingan tindak pidana pencucian uang?
5. Kegiatan usaha pembiayaan dapat bermanfaat bagi konsumen dalam memperoleh modal/barang. Salah
satu bentuk lembaga usaha pembaiyaan adalah Modal Ventura. Menurut Anda apa manfaat modal
ventura bagi mitra usaha untuk modal usaha?
Tn. Dirman pemilik perusahaan Jaya, penghasilan setiap bulan Rp. 35.000.000,00. Sekalipun pemilik perusahaan Tn. Dirman membayar dana pensiun Rp 200.0
…
00 dan dana sosial lainnya Rp 150.000 setiap bulannya. Tn Dirman memiliki istri yang tidak bekerja dan tiga orang anak. [K/3]dan memilki kartu NPWP, maka hitunglah : a. PTKP b. PKP C. PPh terutang sebulan
Berapa besar PPN yang harus dibayar oleh Pak Tomi?
Alat seduh manual yang terdiri dari tabung [chember] dan plunger yang terhubung dengan pilter berbahan almunium di sebut
Pak Arman memiliki sebidang tanah ukuran 22 m dan lebar 15 m.diatasnya berdiri bangunan panjang 12 m dan lebar 10 m. Pagar mewah dengan panjang 30 m d
…
an tinggi 1,5 m harga jual pagar Rp 400.000 .Taksiran harga tanah permeter Rp. 500.000 dan harga bangunan Rp 1.000.000.Jika tarif pajak 0.1 % dan NJOPTKP Rp 12,000.000,- Hitunglah besarnya PBB yang harus dibayar.
Video yang berhubungan