Orde Baru merupakan salah satu era pemerintahan di Indonesia yang berlangsung setelah masa Orde Lama pada tahun 1959 – 1965. Pada masa Orde Lama yang juga dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin, terjadi banyak penyimpangan dari sistem pemerintahan yang telah ditetapkan dan juga terhadap rencana yang sudah ditetapkan. Orde Baru hadir dengan memperbaiki dan meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama dengan dipimpin oleh Presiden Soeharto. Di masa Orde Baru yang berlangsung sejak tahun 1965 – 1998 atau sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966, perekonomian Indonesia berkembang dengan pesat.
Ketika pertama kali Soeharto menggantikan Soekarno, ia menyataka akan menerapkan nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai kritikan kepada Orde Lama dengan menggunakan P4 [Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila] atau Ekaprasetia Pancakarsa. Walaupun demikian, tetap saja ada beberapa penyimpangan masa Orde Baru yang tidak dapat diabaikan, yang membuatnya tidak jauh berbeda dengan pemerintahan pada masa Orde Lama. Penyimpangan ini terjadi dalam berbagai bidang, termasuk pada konstitusi negara yaitu Undang – Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan pada masa Orde Baru adalah:
1. Memusatkan kekuasaan di tangan Presiden
Adanya pemusatan kekuasaan pada Presiden di masa Orde Baru telah menyebabkan korupsi merajalela, ditambah dengan kolusi dan nepotisme. Akibatnya terjadi kesenjangan sosial yang semakin besar, hutang luar negeri yang semakin membesar dan juga terjadinya krisis multi dimensi. Semua lembaga negara yang ada dikendalikan oleh Presiden, juga tidak ada rencana suksesi kekuasaan ke presiden selanjutnya. Kekuasaan kehakiman juga dicampuri sehingga tidak dapat membuat keputusan sendiri.
2. Penyimpangan Pancasila
Adanya penafsiran terhadap Pancasila sesuai dengan kepentingan pemerintah merupakan satu lagi penyimpangan pada masa Orde Baru. Beberapa penyimpangan yang berkaitan dengan Pancasila yaitu:
- Pancasila disalah gunakan sebagai simbol kekuasaan.
- Pancasila dijadikan sebagai alat untuk menguasai rakyat sehingga kelanggengan masa jabatan pada Orde Baru dapat dilegitimasi.
- Nilai – nilai Pancasila menjadi kabur karena banyak praktek yang menyimpang diklaim sebagai fungsi pokok Pancasila, sehingga siapapun yang menentang kebijakan tersebut dianggap juga menentang Pancasila.
- Hanya orang – orang terdekat Soeharto yang dipercaya untuk menguasai perusahaan – perusahaan besar negara dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan penyimpangan dari kelima sila Pancasila.
- Kelompok – kelompok minoritas disingkirkan dengan menggunakan Fungsi Pancasila sebagai alasannya.
3. Hak politik dibatasi
Penyimpangan pada masa Orde Baru lainnya adalah membatasi hak politik rakyat, yang sebenarnya melanggar hak warga negara sebagaimana tercantum pada Undang – Undang Dasar 1945. Pembatasan ini terlihat pada tiga partai politik yang diizinkan oleh pemerintah yaitu PPP, Golkar dan PDIP. Kondisi ini sangat menyimpang dari UUD 1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara. Pemilu bahkan tidak dilakukan secara demokratis karena hanya menjadi alat untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden untuk terus menerus dipilih menjadi Presiden seterusnya.
4. Kebebasan pers dibatasi
Penyimpangan pada masa Orde Baru juga terlihat dari kebebasan pers yang diawasi dengan ketat dan dibelenggu sehingga tidak dapat mengapresiasikan suara rakyat atau bahkan dapat menyampaikan kritiknya kepada umum. Pada masa ini banyak sekali koran dan majalah yang mengalami pembredelan. Pancasila juga diberi tafsir hanya sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan – tindakannya. Ketahui juga mengenai biografi Soeharto, biografi Habibie dan sejarah pemilu pada masa Orde Lama.
5. Pembangunan tidak merata
Pemerintah memang telah merencanakan untuk membangun di daerah tertentu tetapi di saat yang bersamaan juga tidak dilakukan secara merata. Sehingga terjadi kesenjangan antara pembangunan di pusat dengan pusat di daerah, karena aset berupa dana yang didapatkan dari masing – masing daerah banyak diberikan ke pusat untuk pembangunan. Hal ini banyak menimbulkan kecemburuan sosial antara lain yang terjadi pada penduduk pribumi dan para pendatang transmigran yang mendapatkan tunjangan cukup besar dari pemerintah pada tahun pertamanya. Pembangunan yang tidak merata juga menimbulkan kesenjangan ekonomi.
6. Pelanggaran HAM
Pelanggaran hak asasi manusia banyak terjadi pada masa orde baru dengan alasan keamanan dan terhadap pihak – pihak yang menunjukkan kritik kepada pemerintah. Kekerasan digunakan untuk menciptakan suasana yang aman misalnya dengan adanya ‘Penembakan Misterius’ dan penculikan yang menyasar orang – orang yang mencoba mengeluarkan pendapatnya terhadap pemerintah. Pelanggaran HAM juga terjadi ketika hak rakyat untuk berpendapat, berpolitik dan berserikat ditiadakan, juga dialami oleh warga non pribumi dan warga Tionghoa sehingga isu SARA kerap mengemuka. aa
7. Menurunnya Kualitas Birokrasi
Pada zaman orde baru terjadi penurunan pada kualitas birokrasi yang mengutamakan prinsip ‘asal bapak senang’ sehingga banyak mengabaikan prosedur – prosedur yang harusnya diikuti dengan benar. Penyimpangan masa Orde Baru ini menjadi kesalahan yang sangat fatal karena tanpa adanya birokrasi yang efektif dapat menghancurkan tatanan suatu negara. Birokrasi pada masa ini juga kerap dikaitkan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme dan sudah umum diketahui oleh rakyat. Ketahui juga beberapa peristiwa terkait Orde Baru seperti sejarah peristiwa Malari di tahun 1974, kerusuhan Mei 1998 dan sejarah Peristiwa Trisakti.
8. Tekanan Terhadap Warga Tionghoa
Penyimpangan pada masa Orde Baru lainnya adalah adanya tekanan yang diterima para keturunan Tionghoa. Mereka dianggap sebagai warga asing sejak tahun 1967 dan berkedudukan di bawah pribumi. Secara tidak langsung, hak – hak asasi mereka juga dihapuskan, dengan melarang perayaan hari raya Imlek, kesenian Barongsai, juga melarang penggunaan bahasa Mandarin, begitu juga dengan agamanya.
Waktu itu agama Konghucu tidak lagi diakui pemerintah dengan alasan mereka akan menyebarkan pengaruh komunisme pada tanah air. Mereka sampai harus menghadap Mahkamah Agung hingga akhirnya diizinkan oleh Jaksa Agung dengan catatan bahwa bangsa Tionghoa tidak akan mengumpulkan kekuatan untuk memberontak. Hanya ada satu surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit dan sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia.
Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang panjang inilah terjadinya penyimpangan pada masa Orde Baru. Terlepas dari beberapa kemajuan yang juga dialami pada masa Orde Baru ini, penyimpangan ini sangat membuat rakyat merasa tidak aman dan tidak bebas. Ketidak puasan rakyat yang menumpuk pada akhirnya memuncak dan membuat rakyat menuntut perubahan. Mereka menuntut keadilan untuk semua kalangan yang sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Terlebih lagi pada saat itu terjadi krisis keuangan dan ekonomi Asia yang mempengaruhi Indonesia juga, disertai musim kemarau yang paling buruk dalam waktu 50 tahun terakhir, juga jatuhnya harga minyak, gas serta komoditas lainnya.
Kejatuhan Rupiah, peningkatan inflasi memperburuk kondisi ekonomi negara dan menjadi faktor penyebab runtuhnya Orde Baru. Kemunduran Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 terjadi karena paksaan para aktivis dan mahasiswa yang mengadakan demo besar – besaran untuk menuntut reformasi di segala bidang. Mundurnya Soeharto menjadi penanda akhirnya Orde Baru dan digantikan oleh Era Reformasi. Walaupun sudah memasuki era baru, masih ada beberapa tokoh Orde Baru yang duduk dalam pemerintahan sehingga banyak orang yang berpendapat bahwa era ini belum berakhir secara total.
=Kompas.com, Tempo.co, dan Kpu.go.id Menangkan 02 ?
This Paper
A short summary of this paper
30 Full PDFs related to this paper
Download
PDF Pack
Penyimpangan konstitusi adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan isi / materi dari konstitusi yang berlaku disuatu negara. Menurut Paul B. Horton salah satu para ahli teori, penyimpangan yaitu penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat.
Analisa kami terhadap penyimpangan konstitusi bahwa penyimpangan konstitusi suatu tindakan yang dilakukan seorang pejabat pemerintah, dimana tindakan itu bertentangan dengan isi aturan UUD 1945 yang berlaku di negara Indonesia.
Jadi disimpulkan bahwa penyimpangan konstitusi itu merupakan tindakan seseorang atau kelompok pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi.
Penyimpangan Yang Terjadi Pada Masa Orde Baru
Pada masa orde baru sempat mengalami beberapa penyimpangan terhadap konstitusi UUD 1945, penyimpangan yang terjadi pada masa itu diantaranya yaitu:
Pemutusan kekuasaan berada di tangan presiden mengakibakan banyak terjadi Korupsi, Kolusi dan juga Nepotisme [KKN] yang semakin merajalela, ada kesenjangan sosial yang makin melebar, serta bertambahnya hutang luar negeri yang semakin membengkak, dan juga krisis multi dimensi terjadi di mana-mana. Lembaga-lembaga negara yang ada dikendalikan Presiden. Selain itu juga tidak adanya rencana suksesi ataupun penurunan kekuasaan presiden ke presiden yang selanjutnya.
Hak-hak politik rakyat terhadap masa orde lama di batasi, hal ini sebagai salah satu pelanggaran hak warga negara. Hal tersebut bisa dilihat dengan jumlah partai politik yang dibatasi menjadi 3 [PPP, Golkar, PDIP]. Sangat menyimpang dari hak serta kewajiban warga negara didalam UUD 1945.
Baca Juga : Apa itu Lembaga Ekonomi
pemilu hanya menjadi sarana dalam mengukuhkan kekuasaan presiden, sehingga presiden terus menerus dipilih dan menjadi presiden kembali.
Terjadi adanya pembatasan kebebasan pers, saat itu kebebasan pers dibatasi sehingga suara rakyat tidak bisa diapresiasikan dan juga dituangkan kehadapan umum. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya koran serta majalah yang dibrendel atau dihentikan penerbitan beritanya.
Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah dalam membenarkan tindakan – tindakannya.
Pembangunan yang telah direncanakan serta dilakukan oleh pemerintah tidak dijalankan secara merata mengakibatkan kesenjangan pembangunan yang terjadi antara pembangunan di pusat pemerintahan dengan pembangunan di daerah lainnya. Hal ini disebabkan kekayaan yang diperoleh oleh daerah masing-masing semuanya di tarik ke pusat dan juga dipakai untuk pembangunan pusat.
Disebabkan karena pembangunan yang tidak merata sehingga banyak pihak daerah yang merasa tidak puas dan juga berniat memisahkan diri dari NKRI. Contahnya seperti: Aceh, Papua, dan juga Timor Timur.
Banyak terjadinya Kecemburuan sosial, antara lain seperti kecemburuan antara penduduk pribumi dengan para transmigran yang datang, hal ini diakibatkan para transmigran memperoleh tunjangan yang cukup besar dari pemerintah pada awal tahun [tahun pertama].
Kesenjangan ekonomi semakin bertambah dengan terlihatnya perbedaan ekonomi ataupun pendapatan antara warga miskin dengan warga kaya.
Terjadinya pelanggaran HAM [jenis – jenis pelanggaran HAM] pada masyarakat nonpribumi, terutama untuk warga Tionghoa. Karena semua warganegara berhak memperoleh jaminan perlindungan HAM.
Pada saat itu keamanan mampu dilaksanakan akan tetapi dengan jalan menggunakan kekerasan, contohnya penembakan misterius, penculikan mahasiswa, aktifis, dan lain sebagainya.
Baca Juga : Ciri Pithecanthropus Erectus
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto sering di sebut dengan sistem orde baru di negara Indonesia. Masa orde baru yang berlangsung pada tahun sekitar 1966 – 1998. Dengan landasan orde baru yang menggantikan orde lama merujuk pada era pemerintahan Soekarno dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang telah dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.
Waktu yang berjangka lama ini, bentuk ekonomi di negara Indonesia jadi memiliki perkembangan yang maju dan juga cepat secara bersamaan dengan adanya kecurangan terjadinya korupsi yang ada di Indonesia. Beberapa kesenjangan ini, menjadikan rakyat semakin tertekan karena meningkatnya rakyat yang miskin semakin banyak serta rakyat yang kaya semakin melebar pesat.
Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Orde Lama
Masa Demokrasi Terpimpin.
Masa demokrasi terpimpin ini mulai diterapkan sejak Dekrit Presiden 5 juli 1959 sampai tahun 1966, kegagalan-kegagalan pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan kekacauan politik memunculkan ide demokrasi terpimpin.
Demokrasi terpimpin ini memberlakukan kembali UUD 1945, sehingga dijalankan atas dasar Pancasila dan UUD 1945. pada masa ini bentuk negara kita adalah kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik, dan sistim permerintahannya adalah demokrasi.
Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin.
- Dominasi Presiden
- Terbatasnya peran partai politik
- Berkembangnya pengaruh PKI
Penyimpangan Demokrasi Terpimpin.
-
- Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan
- Peranan Parlemen lemah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPR-GR
- Jaminan HAM lemah
- Terjadi sentralisasi kekuasaan
- Terbatasnya peranan pers
- Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC [Blok Timur].
Pada masa demokrasi terpimpin terjadi pemberontakan PKI, tepatnya pada 30 september 1965. yang bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan. Pemberontakan ini tentunya mengacaukan stabilitas politik. Sehingga banyak bermunculan tuntutan untuk membubarkan PKI, khususnya dari pihak mahasiswa. Tuntutan itu dikenal dengan TRITURA [tiga tuntutan rakyat], yaitu :
- Bubarkan PKI.
- Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI.
- Turunkan harga.
Untuk menstabilkan situasi politik pada waktu itu, maka presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Jenderal Soeharto, tepatnya pada tanggal 11 maret 1966, sehingga dikenal dengan sebutan SUPERSEMAR [surat perintah sebelas maret]. Kemudian, kekuasaan politik dipegang oleh Soeharto sampai beliau diangkat menjadi presiden.
Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Orde Baru
Dengan berakhirnya masa Orde Lama, maka lahirlah masa demokrasi Orde Baru. Seperti halnya pemerintahan sebelumnya, pemerintah Orde Baru pun banyak terjadi penyimpangan- penyimpangan, seperti:
- Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada
- Rekrutmen politik yang tertutup
- Pemilu yang jauh dari semangat demokratis
- Pengakuan HAM yang terbatas
- Tumbuhnya KKN yang merajalela
Baca Juga : Asal Usul Telaga Warna
Sebab Jatuhnya Orde Baru
- Hancurnya ekonomi nasional [krisis ekonomi]
- Terjadinya krisis politik
- TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orba
- Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk
Kondisi politik yang tidak stabil menimbulkan semangat dalam diri masyarakat untuk melakukan perubahan. Reaksi yang muncul adalah dengan melakukan aksi demonstrasi terutama yang sering dilakukan oleh para mahasiswa. Aksi demonstrasi yang terus menerus akhirnya merembet ke masyarakat umum.
Akhirnya setelah penantian yang cukup panjang berbagai aksi itu mencapai puncak di bulan Mei yang mengakibatkan kerusakan hebat, kekerasan, dan penjarahan yang menelan kerugian sangat besar. Dan pada tanggal 21 Mei 1998, presiden Soeharto resmi mengundurkan diri yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie.
Akibat-akibat dari Terjadinya Penyimpangan Konstitusi
Adapun akibat-akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan UUD 1945, yaitu :
- Memberi kekeuasaan yang terpusat kepada presiden sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter.
- Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis ; pemilu hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden, sehingga presiden dapat terus menenrus dipilih kembali
- Terjadi monopoli penafsiran Pancasila ; Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakannya.
- Pembatasan hak-hak politik rakyat , seperti hak berserikat, berkumpul dan berpendapat.
- Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sikarenakan kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.
- Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel.
- Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua.
- Kekacauan, baik dibidang politik, keamanan, maupun ekonomi sehingga tidak tercapainya stabilitas politik dan pemerintahan yang disebabkan oleh sering bergantinya kabinet.
demikianlah artikel dari duniapendidikan.co.id mengenai Penyimpangan Pada Orde Baru : Pengertian, Pelaksanaan Demokras, Ciri, Pelaksanaan, Sebab dan Akibat Terjadinya, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.