Jelaskan rencana yang disiapkan Amir Syarifuddin untuk melakukan pemberontakan

Lihat Foto

Wikimedia Commons

Delegasi Indonesia dalam Perjanjian Renville. Dari kiri ke kanan: Johannes Latuharhary, Ali Sastroamidjojo, Agus Salim, Johannes Leimena, Setiadjit Soegondo, Amir Syarifuddin

KOMPAS.com- Front Demokrasi Rakyat atau FDR adalah front persatuan partai-partai dan organisasi sayap kiri [komunis] yang didirikan pada Februari 1948.

Pendiri dari Front Demokrasi Rakyat adalah Amir Sjarifuddin setelah ia tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. 

Partai-partai yang tergabung dalam FDR yakni:

  • Partai Komunis Indonesia [PKI]
  • Partai Sosialis Indonesia [PSI]
  • Partai Buruh Indonesia [PBI]
  • Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia [SOBSI]
  • Pemuda Sosialis Indonesia [Pesindo]

Baca juga: PKI dan Perjuangan Pergerakan Nasional

Latar Belakang

Terbentuknya Front Demokrasi Rakyat atau FDR berawal dari jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin pada 29 Januari 1948. 

Jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin ini diakibatkan oleh penandatangan Perjanjian Renville yang memberi dampak rugi bagi Republik Indonesia.

Setelah Amir Sjarifuddin tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, ia membentuk Front Demokrasi Rakyat [FDR] pada Februari 1948.

FDR kemudian bekerja sama dengan beberapa organisasi berpaham kiri [komunis] seperti Partai Komunis Indonesia [PKI], Barisan Tani Indonesia [BTI], Pemuda Sosialis Indonesia [Pesindo], dan sebagainya. 

Kemudian, Amir Sjarifuddin yang saat itu memiliki kedekatan dengan pemimpin PKI, Muso, berniat untuk menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. 

Selain itu, dibentuknya FDR juga didasari oleh rasa kecewa terhadap Perdana Menteri selanjutnya, Mohammad Hatta, dalam Kabinet Hatta.

Kabinet Hatta memiliki program RERA [Rekonstruksi dan Rasionalisasi] untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya.

Program RERA dianggap dapat merugikan FDR karena akan mengurangi pengaruh komunis dari para tentara aliran sayap kiri akibat diberhentikan oleh Mohammad Hatta. 

Akhirnya banyak angkatan perang yang mau bergabung dengan FDR karena visi dan misi FDR lebih jelas daripada Kabinet Hatta.

Baca juga: Kabinet Hatta I: Penetapan, Susunan, Kebijakan, dan Upaya Penggulingan

Tujuan FDR

Tujuan Amir Sjarifuddin membentuk FDR yakni:

  • Menarik pasukan komunis yang tergabung dalam TNI dari garis depan
  • Memindahkan pasukan-pasukan komunis ke daerah yang strategis
  • Meninggalkan daerah-daerah yang tidak mungkin dipertahankan
  • Membentuk tentara rakyat
  • Menjadikan daerah Madiun sebagai basis

Kegiatan FDR

Front Demokrasi Rakyat [FDR] yang dipimpin Amir Sjarifuddin mulai melakukan kegiatan poliitk pada 5 Juli 1948. 

Para kaum buruh yang dipengaruhi oleh FDR melakukan pemogokan di pabrik karung Delanggu [Klaten]. 

Lima hari setelahnya, terjadi bentrokan antara sekelompok pemogok dengan Serikat Tani Islam Indonesia [STII], organisasi tani milik Masyumi yang menentang pemogokan politik tersebut.

Selain itu, FDR juga berkegiatan di Sumatra. FDR melakukan rapat-rapat besar di Bukittinggi, Solok, Batusangkar, Sawahlunto, yang dipimpin oleh Abdul Karim.

Sasaran dari para golongan ini adalah kebijaksanaan Kabinet Hatta, di mana FDR menghendaki diadakan re-shuffle kabinet menjadi Kabinet Parlementer.

PNI pun menyetujui kehendak tersebut, dengan syarat Hatta harus tetap memegang kepemimpinan. 

Baca juga: Kabinet Hatta II: Penetapan, Susunan, dan Pergantian

Peristiwa PKI Madiun 1948

Selama FDR berlangsung, terjadi pula pemberontakan PKI Madiun yang disebabkan oleh ketidakpuasan Amir Sjarifuddin terkait pergantian kabinet, yaitu Kabinet Hatta. 

Oleh sebab itu, Amir bersama komplotannya berusaha menggulingkan mereka dengan dibantu oleh pemimpin PKI Musso. 

Mereka pun membuat rencana penculikan dan pembunuhan para tokoh di Surakarta sekaligus mengadu domba kesatuan TNI setempat.

Pada 18 September 1948, PKI/FDR bergerak menuju ke arah Timur dan berusaha menguasai kota Madiun. 

Tanggal 19 September, FDR mengumumkan terbentuknya pemerintahan baru bernama Republik Soviet Indonesia. 

Pemberontakan PKI Madiun ini menewaskan Gubernur Jawa Timur RM Suryo.

Untuk mengembalikan kondisi keamanan di Madiun, Kolonel AH Nasution melakukan operasi penumpasan pada 20 September 1948.

Operasi penumpasan dilakukan dengan mengejar Musso yang saat itu melarikan diri ke Sumoroto, barat Ponorogo.

Musso kemudian berhasil ditemukan dan ditembak mati. Sama halnya dengan Amir Sjarifuddin yang berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

Amir Sjarifuddin tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah. 

Referensi: 

  • Notosusanto, Nugroho dan Marwati Djoened Poesponegoro. [2019]. Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia [1942-1998]. Jakarta: Balai Pustaka.
  • Badan Pimpinan Harian Pusat Korps Cacad Veteran RI. [1975]. Album Perjuangan Kemerdekaan, 1945-1950. Jawa Timur: Badan Pimpinan Harian Pusat Korps Cacad Veteran RI dan Badan Penerbit ALDA c.v. Jakarta.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link //t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

1. Jelaskan rencana yang disiapkan amir syarifuddin untuk melakukan pemberontakan!

Jawaban: Amir syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat [FDR] pada tanggal 28 juni 1948. Golongan sayap kiri yang terkena pengaruh dari rekonsiliasi militer bergabung dengan gerakan FDR bentukan Amir syarifuddin. FDR juga yang memprovokasi buruh supaya mogok bekerja. beberapa rencana Amir Syarifuddin ialah, menawan pasukan komunis yang bergabung dalam Tentara Nasional di garis depan. memindahkan pasukan komunis ke kawasan strategis dan meninggalkan kawasan yang tidak dapat dipertahankan serta membentuk serdadu rakyat. Kemudian Amir Syarifuddin bergabung dengan Musso seorang tokoh komunis Indonesia yang datang dari Moskow.

2. Sebutkan upaya-upaya yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi pemberontakan RMS!

Jawaban: Pemerintah mempersiapkan jalur diplomasi agar tidak ada pertumpahan darah, namun upaya ini ditolak oleh RMS, hasilnya pemerintah menerjunkan APRIS ke ambon dipimpin oleh Kolonel A. E. Kaliwarang. Pada tanggal 28 september 1950 pasukan mendarat di ambon.

3. Apakah latar belakang munculnya DI/TII di aceh?

Jawaban: Pemberontakan DI/TII di Aceh dilatar belakangi ketidakpuasan dari penduduk dan pemimpin aceh atas dihapusnya status tempat istimewa pada Aceh dan dimasukan dalam daerah sumatera utara. Kebijakan itu ditentang oleh Daud Beureueh, dan menyatakan bergabung dengan DI/TII bentukan kartosuwiryo. Namun pemerintah sukses menempuh jalan damai melaui musyawarah.

4. Jelaskan tujuan gerakan Angkatan Perang Ratu Adil [APRA]!

Jawaban: Tujuan dari Angkatan Perang Ratu Adil [APRA] ialah untuk mempertahankan bentuk Negara Indonesia serikat serta bentuk-bentuk negara bagianya yang memiliki prajurit  tersendiri pada RIS.

5. Jelaskan ultimatum yang dikeluarkan oleh andi azis kepada pemerintah sentra!

Jawaban: Andi Aziz mengirimkan pernyataannya kepada pemerintah di Jakarta 

1.Pemerintah pusat tetap menjaga NIT.

2. Tanggung jawab keselamatan NIT di tangan APRIS.

3. Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Moh. Hatta dihentikan membatasi berdirinya NIT.

6. Mengapa dilakukan nasionalisasi de Javanische Bank ?

Jawaban: Tujuan dari Nasionalisme de Javanische Bank, supaya Indonesia menjadi negara berdaulat yaitu dengan merubah metode ekonomi yang pada kala itu masih menggunakan sistem keuangan peniggalan Belanda menjadi sistem ekonomi nasional, sehingga dalam mengambil kebijakan harus berkonsultasi kepada Belanda. Selain itu juga bertujuan  menanggulangi masalah perekonomian negara, memajukan kekerabatan dengan usahawan Indonesia dengan hubugan kerja sama.

7. Mengapa penyelenggaraan Pemilu 1955 tetap tidak mampu membuat stabilitas politik mirip yang diharapkan ?

Jawaban: Karena terjadinya politik kepentingan antar partai, sehingga menjadikan ketidakstabilan politik. Para pemimpin hanya mengedepankan kepentingan partai dan kalangan. Kegagalan konstituante dalam membuat kestabilan politik inilah yang menciptakan presiden mengeluarkan Dekrit presiden untuk membubarkan konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.

8. Mengapa sering terjadi perubahan kabinet pada kurun demokrasi liberal ?

Jawaban: Pada era demokrasi liberal 1950-159 Indonesia mengalami kurun transisi dari negara serikat menjadi negara kesatuan, hal ini membuat kestabilan politik di Indonesia belum stabil. Ketidakstabilan politik inilah yang menbuat pergeseran kabinet yang relatif singkat. Berbagai upaya dikerjakan semoga keadaan politik di Indonesia mampu membaik puncaknya terjadinya pemilu pertama pada tahu 1955 yang diperlukan mampu menciptakan stabilitas politik. Sehingga Indonesia merubah sistem pemerintahannya menjadi presidensil.

9. Jelaskan ciri-ciri tata cara pemerintahan pada abad demokrasi liberal!

1. Banyak Partai Politik [Multi Partai]

2. Kabinet bertanggung jawab terhadap badan legislatif

3. Partisipasi disertai semua rakyat

4. Mengutamakan kebebasan individu

5. Kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri

6. Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional

10. Mengapa tata cara ali baba gagal dalam memperbaiki perekonomian indonesia?

Program ali baba ialah acara yang bertujuan meningkatkan pengusaha pribumi dengan menjalin kolaborasi dengan pebisnis Cina, Program ini dianggap gagal alasannya adalah pebisnis pribumi tidak siap dengan persaingan dengan pebisnis asing dan cuma dijadikan alat untuk menerima kredit dari pemerintah.

Jika terdapat kesalahan mohon disampaikan pada kolom komentar.

Baca Juga:  Biografi Ilmuwan Dunia

Video yang berhubungan

Bài mới nhất

Chủ Đề