Manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (2) uud nri 1945?

Fatmawati Fatmawati

Ketentuan dalam Pasal 26 ayat [I] UUD Negara R.1. Tahun 1945 tentang hal bahwa orang-orang bangsa lain umuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia harus disahkan dengan UU adalah suatu hal yang sulit dilaksanakan pada saat ini, karena tugas anggota legislatif yang berat dengan jumlah anggota yang terbatas. serta tidak sedikitnya jumlah orang yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Setelah dihilangkannya penggolongan kependudukan. maka asimilasi berlangsung dalam penduduk hingga saat ini. sehingga pembagian warga negara berdasarkan "orang-orang bangsa Indonesia asli" dan "orang-orang bangsa lain" sudah tidak tepat lagi saat ini. Adalah yang utama dengan mengganti UU Nomor 62 Tahun 1958 yang dasar pembentukannya tidak didasarkan pada UUD Negara R.1. Tahun 1945
dan membentuk UU baru yang mengatur tentang kewarganegaraan R.1. Sosioiogi Perundang-undangan dan pemanfaatannya.

Pembaharuan Hukum, Kewarganegaraan, Hukum Publik

DOI: //dx.doi.org/10.21143/jhp.vol33.no3.1397

• There are currently no refbacks.

Copyright [c] 2003 Fatmawati Fatmawati

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Page 2

DOI: //dx.doi.org/10.21143/jhp.vol33.n3

ISSN: 2503-1465

Manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat [1] UUD NRI 1945?

1. Warga Negara Indonesia merupakan seluruh orang yang menempati wilayah Indonesia.
2. Setiap orang asing yang menempati wilayah Indonesia adalah warga Negara Indonesia.
3. Penduduk Indonesia meliputi orang Indonesia asli dan orang asing yang disahkan Undang-Undang.
4. Orang asing yang telah disahkan dengan undang-undang merupakan warga negara Indonesia.
5. Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan penduduk Indonesia.

Jawaban: D. Orang asing yang telah disahkan dengan undang-undang merupakan warga negara Indonesia.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat [1] uud nri 1945 orang asing yang telah disahkan dengan undang-undang merupakan warga negara indonesia..

Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Komponen sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat [2] UUD NRI 1945 adalah? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

tirto.id - Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi. Di Indonesia dikenal dengan Undang Undang Dasar 1945.

UUD menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri antara satu dengan yang lainnya. UUD merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara. Selain itu, juga menjadi acuan dalam pembuatan peraturan negara.

Mengutip laman dpr.go.id, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan tertinggi. Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol.

Dalam pengertian UUD 1945, ia mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.

Sejauh ini, terdapat beberapa perubahan dalam UUD 1945. Sejarah Amandemen UUD 1945 pertama kali dilakukan dalam Sidang Umum MPR. Dalam laporan yang dihimpun Tirto.id, terjadi perubahan UUD 1945 dalam amandemen kedua [2000], ketiga [2001], dan keempat [2002], yang mencakup berbagai aspek politik, pemerintahan, maupun tata kelola negara.

Taufiqurrahman Syahuri dalam buku Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD di

Indonesia membahas mengenai alasan amandemen UUD 1945, di antaranya yaitu:

• Lemahnya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan.
• Executive heavy, kekuasaan terlalu dominan berada di tangan Presiden [hak prerogatif dan kekuasaan legislatif].
• Pengaturan terlalu fleksibel [vide:pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen].

Dalam hal ini, amandemen UUD 1945 dilakukan terhadap pasal 26. Melansir dokumen Kemenaker, perlu diketahui, sebelum diamandemen, Pasal 26 hanya memiliki 2 ayat, merupakan rumusan asli dari UUD 1945. Bunyinya: "Yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara."

Fatmawati dalam buku Sosiologi Perundang-undangan dan Pemanfaatannya menuliskan asal Pasal 26 UUD 1945 sebelum amandemen, menurutnya sebagai bagian dari warisan Penjajahan Belanda. Saat itu, Indonesia terbagi-bagi secara kelompok berdasarkan kelas.

Golongan orang pribumi pada masa penjajahan Belanda dianggap sebagai orang Indonesia asli. Sedangkan, mereka yang bukan non-pribumi dianggap bukan orang asli Indonesia.

Dia menjelaskan, alasan amandemen dilakukan terhadap Pasal 26 UUD 1945. Setelah dihilangkannya penggolongan kependudukan, asimilasi berlangsung dalam penduduk hingga saat ini. Akibatnya, pembagian warga negara berdasarkan "orang-orang bangsa Indonesia asli"

dan "orang-orang bangsa lain" sudah tidak tepat lagi.

Setelah diamandemen, Pasal 26 UUD 1945 jadi memiliki tiga ayat, yaitu:

[1], Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

[2]. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

[3]. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Dengan adanya amandemen tersebut, MPR mencatat bahwa hak dan kewajiban warga negara bisa lebih jelas diatur dalam UUD 1945. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban.

Baca juga:

• Bunyi Pasal 31 Sebelum & Sesudah Amandemen UUD 1945 untuk Tes CPNS
• Isi Pasal 34 UUD 1945 Sebelum & Setelah Amandemen di Soal Tes CPNS
• Perubahan Pasal 23 UUD 1945 Sebelum & Sesudah Amandemen di Tes CPNS

Baca juga artikel terkait UUD 1945 atau tulisan menarik lainnya Desika Pemita
[tirto.id - dsk/ale]

Penulis: Desika Pemita
Editor: Alexander Haryanto
Kontributor: Desika Pemita

Subscribe for updates Unsubscribe from updates

pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang dilaksanakan untuk memelihara perdamaian dunia dilakukan dengan cara​

15. Perhatikan beberapa tindakan berikut! [1] Menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. [2] Menj … aga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. [3] Memelihara Pancasila sebagai ideologi bangsa. [4] Memperkuat pertahanan negara dengan membeli peralatan yang canggih. Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan cara [HOTS] ..... a. [1] dan [2] b. [1] dan [3] c. [2] dan [3] d. [3] dan [4]​

gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf disebut...... yang jawab orang pinter :v

Seluruh peserta didik mendapatkan tugas untuk membuat video tentang keberagaman yang terdapat di dalam masyarakat lingkungan tempat tinggal secara ber … kelompok sebanyak maksimal 3 orang. Kelompok Sekar, Monang dan Bambang menjadi satu kelompok. Namun Bambang merasa tidak suka dengan Monang, karena Monang bukan orang Semarang namun berasal dari Sumatera serta keyakinan mereka juga berbeda dan belum pernah bertemu secara langsung. Sikap Bambang menurut Anda ialah....A. Tidak setuju, karena sikap Bambang sangat tidak adil dan cenderung merendahkan Monang sebagai seorang perempuan.B. Sangat setuju, karena Monang pasti tidak mengetahui keberagaman yang ada di Semarang karena budayanya pasti berbeda.C. Sangat setuju, karena akan menghambat proses pembuatan videonya dengan kondisi Monang yang berbeda dengan yang lainnya.D. Tidak setuju, karena dalam pergaulan tidak diperbolehkan untuk membeda-bedakan orang lain berdasarkan bentuk fisik atau warna kulit seseorang.​

Paham yang di kembangkan Mpu Tantular yang melihat bahwa keberagaman memiliki memiliki arah dan tujuan yang sama yaitu kedamaian dan​

pasal 18 18a 18b UUD 1945 menegaskan bahwa NKRI adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berdasarkan desentralisasi, dekonsentras … i, dan tugas pembantuan Jelaskan yang dimaksud dengan desentralisasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan​

ppkn kelas 7 pat semester 2Yang di maksud dengan mengakui Persamaan Derajat Dan persamaan Hak Antar Sesama manusia Adalah?​

isi dari tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan uud alinea 4 yg berkaitan dgn kesejahteraan umum!​

Jelaskan: A.kegiatan kerja Romusha B.kegiatan kerja rodi C.kegiatan distribusi #MINTA BANTUANNYA YA....#JGN NGASAL!!!#MAKASIH!!!!!.​

Nilai dan wujud semangat sumpah pemuda masa sekarang