Dayani, Dewi [2019] Implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Tahun 2016. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Abstract
INDONESIA: Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di lingkungan pemerintah Kota Bandung berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah dan kendala seperti realisasi anggaran yang belum optimal, akuntabilitas pegawai yang belum mencapai target. Hal tersebut termasuk kedalam ruang lingkup Anggaran Berbasis Kinerja. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung tahun 2016. Penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn dimana ada enam variable yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan public. Diantaranya ialah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan [Disposition] para pelaksana, Komunikasi antar-organisasi dan Aktivitas Pelaksana, lingkungan ekonomi, social, dan politik. Dan Teori Anggaran Berbasis Kinerja menggunakan teori dari Indra Bastian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualititatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dimana penulis mendeskripsikan hasil penelitian dari Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung tahun 2016. Untuk memperoleh informasi yang diperlukan, penulis melakukan observasi, wawancara, observasi dan triangulasi. Berdasarkan teori Implementasi Kebijakan dalam pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja didasarkan pada tujuan daam mengimplementasikan kebijjakan. Artinya suatu kebijakan dapat terimplementasi dengan baik jika sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja sudah terimplementasi dengan baik. Walaupun masih ada factor yang masih kurang optimal yaitu sumber daya/ staf yang masih kurang dengan beban kerja yang berat, dan sumber daya fasilitas berupa sarana dan prasarana yang masih memerlukan mobil kebakaran agar dapat meningkatkan kepuasan bagi masyarakat. Serta harus diadakannya Bimbingan Teknis untuk para implementor. ENGLISH: Implementation of performance-based budgets in the government environment of Bandung city oriented to the output of the Organization and related very closely with the vision, mission, and strategic plan of the Organization. In the implementation there are still some problems and constraints such as the realization of budget that has not been optimal, accountability of employees who have not reached the target. It is included in the scope of performance-based budgets. Therefore, the research aims to determine how the implementation of the performance based budget policy on the Fire and Disaster relief Department of Bandung in 2016. This study used the theory of Van Metter and Van Horn where there were six variables that could affect public policy implementation performance. Among them are the size and purpose of policies, resources, the characteristics of implementing agents, attitudes or tendencies [Disposition] The executive, inter-organization communication and implementing activities, economic environment, social, and politics. And the theory of performance based budgets uses the theory of Indra Bastian. The method used in this research is a method of a quality approach with a descriptive analysis approach. Where the authors describe the research results of a performance-based budget implementation on the fire and Disaster relief Department of Bandung in 2016. To obtain the necessary information, the author performs observations, interviews, observations and triangulation. Based on the theory of policy implementation in the implementation of performance based budgets is based on the objectives of implementing habits. This means that a policy can be properly implemented in accordance with the prescribed procedures and objectives. The results of this study showed that in the implementation of performance-based budget policies were well implemented. Although there are still less optimal factors that are resources/staff that are still lacking with heavy workload, and resource facilities in the form of tools and infrastructures that still require a fire car to increase the satisfaction of the Community. And must be held technical guidance for the implementor.
Actions [login required]
| View Item |
DOI: //doi.org/10.54783/jv.v11i`5.250
Keywords: penganggaran berorientasi komunitas, pemerintahan yang baik, kesejahteraan
Tulisan ini berupaya menganalisis implementasi kebijakan anggaran daerah dalam konteks tata pemerintahan yang baik. Penganggaran adalah perencanaan yang menggambarkan jumlah asupan keuangan dan output keuangan, dan biaya juga. Melalui pendekatan dinamis, oleh karena itu penganggaran adalah rencana keuangan yang menafsirkan penggunaan sumber daya untuk memenuhi aspirasi masyarakat menjadi masa depan yang lebih baik, atau perencanaan keuangan pemerintah daerah untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang secara dinamis terus berkembang dan tercermin dalam kegiatan, untuk memaksa masyarakat dalam mengaktualisasikan diri mereka sebagai warga.
Dalam mengimplementasikan penyusunan anggaran daerah menuju tata pemerintahan yang baik yang melibatkan tiga domain [pemerintah, komunitas swasta, dan masyarakat] masing-masing memainkan peran sebagai fungsi sebelum anggaran. Dalam kesempatan ini, peneliti hanya melihat dari tiga fungsi penganggaran utama [stabilitas, distribusi, dan alokasi]. Dalam penganggaran daerah perlu disinkronkan dengan kebijakan dan asumsi makro pemerintah pusat yang harus disesuaikan dengan kondisi daerah mana.
Penganggaran harus dapat memotivasi ketiga domain untuk melakukan kemitraan dalam upaya memperkenalkan perubahan ekonomi regional agar efektif dalam menciptakan peluang kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran, dan untuk beberapa hal mengurangi kemiskinan. Hal ini dapat diwujudkan hanya dengan penganggaran berorientasi masyarakat sebagai fungsi utama penganggaran.