Pengertian Politik Luar Negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk kepentingan nasional negara tersebut dalam lingkup dunia internasional. Politik luar negeri merupakan bagian dari strategi politik nasional suatu negara yang berbeda dengan politik luar negeri negara lain.
Secara umum, politik luar negeri [foreign policy] merupakan strategi suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain berdasarkan nilai, sikap, arah serta sasaran untuk kepentingan nasional negara tersebut di dalam percaturan dunia internasional. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai kebijakan politik luar negeri sendiri tergantung pada tujuan nasional negara.
Dasar Kebijakan Politik Luar Negeri
Kebijakan politik luar negeri dipengaruhi oleh faktor dalam negeri dan faktor luar negeri. Bagaimanapun juga, politik luar negeri adalah cerminan dari keinginan dan aspirasi seluruh rakyat suatu negara yang harus diperjuangkan oleh pemerintahnya di dunia internasional dalam upaya menentukan keterlibatan negara di dalam kancah politik internasional.
Faktor dasar yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri, adalah:
Faktor Dalam Negeri
Faktor dalam negeri yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri beraneka ragam. Misalnya, sistem pemerintahan, keadaan wilayah, tujuan nasional negara, kepentingan negara dan ideologi bangsa.
Di samping itu, sering terjadinya pergantian pemimpin pemerintahan juga mempengaruhi kebijakan politik luar negeri. Setiap pemimpin pemerintahan mempunyai kebijakan sendiri terhadap politik luar negeri.
Faktor Luar Negeri
Faktor luar negeri mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kebijakan politik luar negeri suatu negara. Globalisasi memudahkan hubungan negara satu dengan negara lain. Adanya perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi yang pesat, memudahkan kita mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara lain.
Dengan globalisasi, setiap negara dituntut melakukan hubungan dengan negara lain. Hubungan yang dilakukan antarnegara tidak lepas dari kepentingan negara masing-masing. Kepentingan negara ini akan mempengaruhi kebijakan luar negeri negara tersebut.
Politik Luar Negeri Indonesia
Telah disebutkan di atas bahwa setiap negara mempunyai kebijakan politik luar negeri sendiri tergantung pada tujuan nasional negara. Demikian juga dengan politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif.
Bebas, artinya negara Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia. Aktif artinya negara Indonesia selalu aktif dalam menciptakan perdamaian dunia serta aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional.
Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif akan menentukan kualitas hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan diplomasi oleh pejabat yang disebut diplomat.
Tugas diplomat yaitu menghubungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia dengan dunia Internasional. Seorang diplomat tinggal dan menetap di negara lain sebagai wakil dari negara Indonesia dengan menjalankan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia.
Pengertian Politik Luar Negeri – Lentera Kecil
tirto.id - Politik luar negeri dibutuhkan setiap negara di dunia untuk membangun hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri turut dilaksanakan oleh Indonesia sejak negara ini resmi berdiri.
Politik luar negeri sendiri merupakan seperangkat kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara dalam hubungan dengan negara lain dengan maksud mencapai tujuan negara maupun kepentingan negara yang bersangkutan.
Menurut buku "Sejarah Indonesia" yang diterbitkan Kemendikbud, landasan utama politik luar negeri Indonesia adalah dasar negara yaitu Pancasila. Dalam menjalankan kegiatan politik dengan negara-negara lain di kancah internasional, Indonesia menganut paham politik "bebas aktif."
Dalam pasal 3 UU Nomor 37 tahun 1999, bebas aktif artinya adalah Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri secara a priori pada kekuatan dunia mana pun.
Secara bersamaan, Indonesia juga turut aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik, sengketa, serta permasalahan dunia lainnya sebagai tujuan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Sejarah politik luar negeri di Indonesia
Sejak Indonesia dinyatakan sebagai sebuah negara yang berdaulat, politik luar negeri Indonesia turut lahir sebagai pelengkap kebijakan untuk mengatur hubungannya di dunia internasional.
Jika landasan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, maka landasan konstitusionalnya adalah Pembukaan Undang-undang Dasar [UUD] 1945 alinea keempat, yang berbunyi "....dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial…."
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, dikeluarkan Maklumat Politik Pemerintah tanggal 1 November 1945. Maklumat tersebut mengatur poin-poin hubungan Indonesia dengan luar negeri, yaitu:
- politik damai dan hidup berdampingan secara damai;
- tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain;
- politik bertetangga baik degan kerja sama dengan semua negara, baik bidang ekonomi, politik, dan sebagainya;
- melakukan hubungan dengan negara lain dengan mengacu pada piagam PBB.
Wakil Presiden RI pertama Mohammad Hatta pada 2 September 1948 sempat menyatakan tujuan-tujuan politik luar negeri Indonesia. Menurut e-modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diterbitkan Kemedikbud, tujuan-tujuan tersebut antara lain:
- Mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keselamatan bangsa juga negara Indonesia;
- Memperoleh barang-barang dari luar negeri yang tidak atau belum dapat diproduksi sendiri sebagai upaya memperbesar kemakmuran rakyat Indonesia;
- Meningkatkan persaudaraan antar bangsa;
- Meningkatkan perdamaian dunia.
Kemudian, di tahun 1959 hingga 1965 pada masa Demokrasi terpimpin, landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan UUD 1945 alinea pertama, pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan 2 UUD 1945, serta Amanat Presiden yang disebut dengan "Manifesto Politik Republik Indonesia."
Infografik SC Sejarah Landasan Utama Politik Luar Negeri Indonesia. tirto.id/Sabit
Amanat Presiden tersebut memuat tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yaitu melanjutkan perjuangan anti imperialisme. Sementara, tujuan jangka panjang yaitu melenyapkan imperialsime.
Pada masa tersebut, pemerintah Indonesia meyakini bahwa walaupun Indonesia sudah merdeka negara-negara imperialis dan kolonialis, yaitu negara-negara barat, masih merupakan ancaman bagi kemerdekaan Indonesia. Manifesto Politik [Manipol] Indonesia ini merupakan cikal bakal munculnya doktrin dunia tanpa Blok Barat, Blok Timur, ataupun Blok ketiga [Asia/Afrika].
Setelahnya, pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia diatur dalam Ketetapan MPRS no. XII/ MPRS/1966. Ketetapan ini mempertegas kembali sejumlah peraturan formal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.
Poin pertama yang dipertegas dalam Ketetapan MPRS tersebut adalah politik luar negeri Indonesia bebas aktif, anti imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk apa pun. Indonesia turut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Poin kedua adalah politik luar negeri Indonesia mengabdi kepada kepentingan nasional serta amanat penderitaan rakyat.
Di tahun 1973, politik luar negeri Indonesia mulai difokuskan pada upaya pembangunan. Ini artinya lebih banyak kerja sama Indonesia di bidang ekonomi dan bidang lainnya dengan dunia internasional.
Kemudian setelah reformasi, yaitu pasca Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia diatur dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. Kegiatan politik luar negeri pada masa ini lebih banyak menekankan pada faktor-faktor yang menyebabkan krisis ekonomi nasional yang terjadi kala itu.
Baca juga:
- Debat Ke-4, Jokowi Tetap Jalankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
- Apa Definisi, Prinsip & Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia?
Baca juga
artikel terkait
POLITIK LUAR NEGERI
atau
tulisan menarik lainnya
Yonada Nancy
[tirto.id - ynd/ale]
Penulis: Yonada Nancy
Editor: Alexander Haryanto
Kontributor: Yonada Nancy
Subscribe for updates Unsubscribe from updates