Marulak Pardede
Dalam perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya tindak pidana anak, dikenal dengan istilah diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi ini, dapat dilakukan atas persetujuan korban dan ancaman pidananya dibawah 7 [tujuh tahun] dan bukan merupakan pengulangan pidana. Namun demikian, apabila korban tidak menghendaki diversi maka proses hukumnya akan terus berlanjut. Berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Usia anak, berat ringannya perbuatan melawan hukum dapat dijadikan pertimbangan bahwa anak tersebut dipidana atau tidak. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis; dan tipe penelitian ini adalah deskriptif; serta alat penelitian yang dipergunakan adalah studi kepustakaan/Library Studies, dan studi dokumen dari bahan primer dan sekunder, dan metode analisis data kualitatif, dapat dikemukakan bahwa: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan terbosan hukum dalam sistem peradilan pidana, karena dimungkinkan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, melalu diversi. Undang-undang ini, memberikan peran serta kepada masyarakat untuk berperan aktif. Pembinaan peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya ditujukan untuk mewujudkan lembaga pengadilan, khususnya Mahkamah Agung, kepolisian, dan kejaksaan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun, tidak memihak [imparsial], transparan, kompeten dan memiliki akuntabilitas, partisipatif, cepat dan mudah diakses. Dengan demikian, diharapkan badan peradilan akan sungguh-sungguh menjadi badan yang independen atau mandiri, lepas dari pengaruh atau campur tangan kekuasaan eksekutif dan elemen kekuasaan manapun. Sehingga lembaga peradilan menjadi benteng keadilan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum terpadu sangat diperlukan karena paling tidak hal ini akan dapat menjembatani perbedaan persepsi antara pembuat peraturan tingkat pusat dan daerah.
Page 2
DOI: //dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.1
Dhafi Quiz
Find Answers To Your Multiple Choice Questions [MCQ] Easily at cp.dhafi.link. with Accurate Answer. >>
Home / PPKN / Soal
Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain dibentuk ….
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Yudisial
D. pengadilan ad hoc
E. Komisi Pemberantasan Korupsi
Pembahasan:
Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain dibentuk Komisi Yudisial.
----------------#----------------
Jangan lupa komentar & sarannya
Email:
Kunjungi terus: masdayat.net OK! 😁
Newer Posts Older Posts
Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri dan bebas dari penguasa maupun pihak lainnya maka dibentuk?
- MA
- MK
- KY
- Pengadilan Ad Hok
- Semua jawaban benar
Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: D. Pengadilan Ad Hok.
Dari hasil voting 987 orang setuju jawaban D benar, dan 0 orang setuju jawaban D salah.
Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri dan bebas dari penguasa maupun pihak lainnya maka dibentuk pengadilan ad hok.
Pembahasan dan Penjelasan
Jawaban A. MA menurut saya kurang tepat, karena kalau dibaca dari pertanyaanya jawaban ini tidak nyambung sama sekali.
Jawaban B. MK menurut saya ini 100% salah, karena sudah melenceng jauh dari apa yang ditanyakan.
Jawaban C. KY menurut saya ini juga salah, karena dari buku yang saya baca ini tidak masuk dalam pembahasan.
Jawaban D. Pengadilan Ad Hok menurut saya ini yang paling benar, karena kalau dibandingkan dengan pilihan yang lain, ini jawaban yang paling pas tepat, dan akurat.
Jawaban E. Semua jawaban benar menurut saya ini salah, karena setelah saya cari di google, jawaban tersebut lebih tepat digunkan untuk pertanyaan lain.
Kesimpulan
Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa disimpulkan pilihan jawaban yang benar adalah D. Pengadilan Ad Hok
Jika masih punya pertanyaan lain, kalian bisa menanyakan melalui kolom komentar dibawah, terimakasih.
pengertian identitas nasional secara formal, struktural, sosial dan kultural
keberhasilan suatu usaha ekonomi dapat memberikan?....bagi banyak orang
KegiatanPewawancaraerjadiatanrekailmuinyaanyaepatCara belajar di rumahNarasumberBelajar di ruang yangsama bersama saudarayang lain karenahanya ada sat …
- Secara yuridis Pengertian korupsi baik arti maupun jenis telah dirumuskan didalam undang-undang No. 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001. Coba sauda …
Mengapa unsur kemasyarakatan disebut sebagai salah satu faktor yang turut menentukan isi hukum? Jelaskan dan kaitkan jawaban anda dengan penggolongan …
- Pemerintah Negara Panem secara resmi telah menyatakan bahwa organisasi yang bernama Faksi Insurgent merupakan organisasi yang terlarang di negaranya …
Menurut Anda, mengapa karya kreasi harus mendapat perlindungan dan apakah pentingnya mempelajari sejarah perkembangan Kekayaan Intelektual, jelaskan d …
apakah Ideologi masih relevan saat ini ?[selain Pancasila]
apakah Ideologi masih relevan saat ini ?
Pada motif dekoratif bentuk objek di alam disederhanakan tanpa meninggalkan