Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi.
Bacaan 2 Menit
Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan.
Demokrasi terpimpin dikenal dengan pemerintahan terkelola dengan peningkatan otokrasi, dalam artian lain negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin adalah di bawah pemerintahan penguasa tunggal.
Indonesia era demokrasi terpimpin adalah sebuah periode dalam sejarah peradaban Indonesia modern. Praktik secara resmi demokrasi terpimpin berlangsung di Indonesia dari tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966, periode ini juga disebut dengan istilah Orde Lama.
Dalam sistem politik demokrasi terpimpin, negara menggunakan prinsip-prinsip demokrasi beserta nilainya namun dengan satu pengecualian. Negara dibuat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum dan juga untuk melindungi segenap bangsa yang ada di dalamnya. Namun tugas negara harus berada dalam panduan dan pimpinan seorang tokoh pusat, yakni presiden.
Baca Juga:
Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi. Terdapat lembaga tinggi negara yang ada saat periode Indonesia era demokrasi terpimpin, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.
Tujuan dari sistem demokrasi terpimpin di antaranya adalah:
1. Untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia
2. Untuk meningkatkan kekuasaan presiden pada masa itu yang awalnya hanya sebatas kepala negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi.
Pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, seperti:
1. Pembentukan Nasionalis, Agama, dan Komunis [Nasakom]
2. Tap MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
3. Pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden
4. Pengangkatan ketua DPR Gotong Royong/MPRS menjadi menteri negara oleh presiden
5. GBHN yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul ‘Penemuan Kembali Revolusi Kita’ ditetapkan oleh DPA bukan MPRS
Demokrasi terpimpin merupakan gagasan pembaruan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Gagasan ini juga dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957. Ada dua pokok pemikiran dalam konsepsi tersebut, yaitu:
1. Pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang.
2. Membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri dari wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru atau golongan fungsional atau golongan karya.
Demokrasi terpimpin dibentuk bukan tanpa tujuan, tujuannya adalah untuk menata ulang kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan UUD 1945 yang pada akhirnya justru terdapat banyak pelanggaran UUD 1945 pada proses pelaksanaannya. Peristiwa Gerakan 30 September [G30S] pada tahun 1965 menandakan ditinggalkannya demokrasi terpimpin dan menjadi awal melemahnya pengaruh dan kekuasaan presiden Soekarno.
//www.dpr.go.id/
Ilustrasi sejarah.
KOMPAS.com - Sejak pertama Indonesia berdiri, demokrasi sudah menjadi bentuk penyelenggaraan negara.
Kendati demikiran, bentuk demokrasi yang berlaku saat ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya.
Di Indonesia, periode demokrasi dibagi menjadi:
- Pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia [1945-1949]
- Pemerintahan parlementer [1949-1959]
- Pemerintahan demokrasi terpimpin [1959-1965]
- Pemerintahan orde baru [1965-1998]
- Pemerintahan orde reformasi [1998-sekarang]
Masa demokrasi terpimpin yang berlangsung dari 1959 hingga 1965 menjadi salah satu masa terkelam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Meskipun menyandang nama demokrasi, namun azas-azas demokrasi tidak diberlakukan dengan baik.
Berikut ini pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin:
Demokrasi Indonesia periode demokrasi terpimpin [1959-1965]
Sebelumnya, di masa parlementer, Indonesia mengalami stagnansi hukum dan dasar negara. Dewan Konstituante yang bertugas menyusun Konstitusi atau Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan UUDS 1950, tak kunjung menyelesaikan tugasnya.
Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik.
Kondisi negara serta tidak pasti. Landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena hanya bersifat sementara.
Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional. Karena membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.
Kemendikbud RI
Dekrit Presiden 1959.
KOMPAS.com - Di awal kemerdekaan, Indonesia didera berbagai krisis.
Tak hanya kehidupan dan perekonomian sulit, perpolitikan pun sangat bergejolak. Pemberontakan terjadi di mana-mana.
Dikutip dari Sejarah Indonesia Modern [2005] karangan MC Ricklefs, di tengah krisis itu, tepatnya pada 21 Februari 1947, Presiden Soekarno melahirkan sistem "Demokrasi Terpimpin".
Soekarno berharap sistem baru ini bisa mengentaskan berbagai krisis yang terjadi.
"Ini merupakan suatu sistem yang tidak tetap, yang dilahirkan dari krisis dan terus menerus berubah sepanjang masa yang paling kacau dalam sejarah Indonesia sejak Revolusi," tulis Ricklefs.
Baca juga: Bukti Normatif dan Empirik Indonesia Negara Demokrasi
Sebelum Demokrasi Terpimpin, pemerintahan tidak berjalan efektif. Ini karena partai-partai politik saling bersaing dan berebut kepentingan.
Melalui Demokrasi Terpimpin, Soekarno ingin membangun sistem politik yang sesuai dengan jati diri bangsa.
Sistem Demokrasi Liberal yang dijalankan sebelumnya [1950-1957], menurut dia adalah hasil impor dari luar negeri.
"Masalah kita, bangsa Indonesia, hanya bisa dipecahkan dengan perumusan nilai-nilai murni bangsa sendiri," kata Soekarno saat pembukaan di depan Dewan Konstituante.
Baca juga: NKRI: Latar Belakang, Makna dan Tujuan
Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok pikiran dalam konsepsi itu yakni:
Sejarah Indonesia [1959-1965] adalah masa ketika sistem Demokrasi Terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno.[butuh rujukan] Republik Indonesia
Bendera
1959–1967
Lambang
Republik Indonesia pada tahun 1961
Ibu kotaJakartaBahasa resmiBahasa IndonesiaPemerintahanNegara kesatuan berbentuk republik presidensialPresiden• 1959-1965
Soekarno Perdana menteri[a]• 1959-1966[b]
Soekarno LegislatifMajelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndonesiaEra SejarahPerang Dingin, Transisi ke Orde Baru• Kabinet Djuanda
9 April 1957• Dekret Presiden
5 Juli 1959• Pemilihan presiden pertama
18 Juli 1963• Operasi Trikora
1961-1962• Konfrontasi
1963-1966• Gestok
1 Oktober 1965• Pembantaian komunis
1965-1966• Pembubaran demokrasi terpimpin
12 Maret 1967| Didahului oleh | Digantikan oleh | ||||
|
|
Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.[1] Demokrasi Terpimpin menurut ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan pada Nasakom.[2]
Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno:[butuh rujukan]
- Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
- Dari segi perekonomian: Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
- Dari segi politik: Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.
Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota Konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959 dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut.[butuh rujukan]
Hasil pemungutan suara hari pertama menunjukan bahwa: 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945 dan 119 orang menolak untuk kembali ke UUD 1945. Meskipun suara terbanyak menyetujui opsi kembali ke UUD 1945, suara tersebut belum mencapai 2/3 dari jumlah suara, yaitu 312 suara sehingga pemungutuan suara harus diulangi.[3] Pemilihan hari kedua menunjukan bahwa: 264 setuju dan 204 menolak. Adapun pemilihan hari ketiga menunjukan bahwa: 263 setuju dan 203 menolak.[4]
Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950.
Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959:[5]
- Tidak berlaku kembali UUDS 1950
- Berlakunya kembali UUD 1945
- Dibubarkannya konstituante
- Pembentukan MPRS dan DPAS
Setelah diberlakukannya Dekrit Presiden diberlakukan, keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik kian meluas. Pada 10 Juli 1959, Sukarno mengumumkan Kabinet Kerja, sepertiganya menteri berasal dari militer.[6]
Artikel utama: Partai Komunis Indonesia
Partai Komunis Indonesia [PKI] menyambut "Demokrasi Terpimpin" Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme, agama [Islam] dan komunisme yang dinamakan NASAKOM.[7]
Pada 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat. Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan irian Barat yang dipimpin Soeharto.[8] Menurut Aco Manafe, PKI menjadi pendukung utama Trikora untuk meraih simpati Soekarno.[9] PKI juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia.[butuh rujukan]
Presiden Sukarno kemudian menunjuk DN Aidit dan Nyoto dari PKI sebagai anggota Front Nasional untuk memperjuangkan Irian Barat.[10]
Di era Demokrasi Terpimpin, antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan 64 juta dollar dalam bentuk bantuan militer untuk jenderal-jenderal militer Indonesia. Menurut laporan di media cetak "Suara Pemuda Indonesia": Sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalyon angkatan bersenjata Indonesia. Tiap tahun AS melatih perwira-perwira militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 dan 1959, lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di AS, dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS, tentu saja bukan untuk mendukung Soekarno dan bahwa AS telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah "negara bebas".[11]
Era "Demokrasi Terpimpin" diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa.
- ^ Presiden, menunjuk dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri.
- ^ jabatan dihapuskan pada 25 Juli 1966.
- ^ Tiar Anwar Bachtiar [2018]. Lajur-Lajur Pemikiran Islam: Peta Pergulatan Intelektual Islam Indonesia Abad Ke-20 dan Awal Abad Ke-21. JSP Publishing. hlm. 32. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan [bantuan]
- ^ Saidurrahman [2018]. Pendidikan Kewarganegaraan: NKRI Harga Mati Edisi Pertama. Prenada Media. hlm. 80. ISBN 978-602-422-769-2. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan [bantuan]; Parameter |first2= tanpa |last2= di Authors list [bantuan]
- ^ S. Djaja [tt]. Demokrasi terpimpin: dari Kabinet UUD 1945 kembali ke-Kabinet UUD 1945. Grip. hlm. 60. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan [bantuan]; Periksa nilai tanggal di: |date= [bantuan]
- ^ Abdul Halim [2013]. Relasi Islam, Politik dan Kekuasaan. Lkis Pelangi Aksara. hlm. 160. ISBN 978-979-25-5386-4. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan [bantuan]
- ^ "Dekrit Presiden: Isi dan Sejarahnya".
- ^ "Ada Nasution di Balik Dekrit Presiden". Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia. Diakses tanggal 2020-08-28.
- ^ Tobroni [2007]. Pendidikan kewarganegaraan: demokrasi, HAM, civil society, dan multikulturalisme. Pusat Studi Agama, Politik, dan Masyarakat. ISBN 978-979-15797-0-4. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan [bantuan]
- ^ "Jalan Panjang Tanah Papua". Tempo. 2004-12-27. Diakses tanggal 2020-08-28.
- ^ Aco Manafe [2008]. Teperpu: reveals PKI's betrayal in 1965 and the trial of the perpetrators. Pustaka Sinar Harapan. ISBN 978-979-416-900-1. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan [bantuan]
- ^ Merle Calvin Ricklefs [2005]. Sejarah Indonesia modern, 1200-2004. Penerbit Serambi. hlm. 531. ISBN 978-979-16001-2-5. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan [bantuan]
- ^ "Pelajaran-Pelajaran Dari Kudeta 1965 Indonesia". www.wsws.org. Diakses tanggal 2020-08-28.
- Feith, Herbert [2007] The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia Equinox Publishing [Asia] Pte Ltd, ISBN 979-3870-45-2
- Lev, Daniel S [2009], The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957–1959, Asia: Equinox Publishing, ISBN 978-602-8397-40-7 .
- Mortimer, Rex, [1974] Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959–1965, Cornell University Press, New York ISBN 0-8014-0825-3
- Ricklefs, MC [1982], A History of Modern Indonesia [edisi ke-reprint], Southeast Asia: Macmillan, ISBN 0-333-24380-3 .
- Ricklefs, Merle Calvin [2008]. A History of Modern Indonesia since c. 1200 [E-Book version] [edisi ke-4]. New York: Palgrave Macmillan. Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan [bantuan]
- Simanjuntak, PHH [2003] Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi [Cabinets of the Republic of Indonesia: From the Start of Independence to the Reform era], Penerbit Djambatan, Jakarta, ISBN 979-428-499-8
Diperoleh dari "//id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sejarah_Indonesia_[1959–1965]&oldid=21137449"