Apa yang harus dilakukan untuk mencegah dampak negatif tersebut

Youtube/Televisi Edukasi

Tangkapan layar

Baca berikutnya

 KLHK Menggalang Upaya Kolektif Mencegah Dampak Negatif PI di Tanah Rencong

KLHK melalui Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim menyelenggarakan sosialisasi implementasi Nationally Determined Contribution [NDC] di Propinsi Aceh pada Tanggal 22 Agutus 2017.  Sebanyak 114  pemangku kepentingan dari berbagai satuan kerja pemerintah propinsi Aceh,  swasta,  perguruan tinggi,  LSM dan praktisi perubahan iklim serta tokoh masyarakat menghadiri sosialisasi tersebut.  Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada seluruh pemangku kepentingan tentang komitmen Indonesia  menurunkan emisi di bawah Perjanjian Paris dan meningkatkan  upaya pengurangan resiko dampak dari pemanasan global, serta peranan yang dapat dilakukan oleh Non Party Stakeholder termasuk pemerintah daerah.  Dalam acara pembukaan, Dr Nur Masripatin,  Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim mengatakan bahwa sejak Indonesia  meratifikasi Perjanjian Paris,  kita dituntut untuk melalukan upaya domestik menurunkan emisi GRK dan program adaptasi yang dikemas dalam bentuk Nationally Determined Contribution yang telah diserahkan kepada UNFCCC Secretariat pada Tanggal 16 Oktober 2016.  Dokumen tersebut antara lain berisi tentang target-target penurunan emisi di lima sector utama yang secara total harus menurunkan emisi GRK sebesar 29% dari baseline Business As Usual [BAU] di tahun 2030 dengan menggunakan pembiayaan sendiri atau sampai dengan 41% apabila ada bantuan dari luar negeri.

Lebih lanjut Ibu Nur mengatakan bahwa penyusunan program-program prioritas di lima sektor [kehutanan, energy, IPPU, limbah dan pertanian] di tingkat nasional tersebut telah berlangsung kurang lebih dua tahun untuk menyelaraskan dengan Kementerian dan lembaga terkait dan dengan Pemda di seluruh Provinsi, yang baru saja dimulai dari Propinsi Maluku dan Propinsi Aceh.  Program-program tersebut juga  untuk mengkonkritkan rencana nasional dan sub nasional agar dapat  tercantum di dalam RPJMD. Aksi PPI [mitigasi dan adaptasi] bukan sesuatu yang baru dan bukan tekanan dari pihak internasional untuk melaksanakannya.  Sebenarnya aksinya sudah ada sejak dulu baik secara lokal maupun nasional demikian juga halnya dengan peraturan untuk menjalankannya. Hanya saja karena ini merupakan perjanjian internasional, kita harus mengikuti  aturan international yang kita sepakati.   Pusat dalam hal ini DJPPI-KLHK akan memonitor dan memverifikasi aksi mitigasi dan adaptasi.  Konsistensi data dan metodologi yang sesuai dan sejalan dengan guidance IPCC menjadi sangat penting, termasuk untuk pelaporan pencapaiannya ke UNFCCC Secretariat,  kata Ibu Nur.  Untuk menjalankan NDC sebagai portofolio pengendalian perubahan iklim,  diperlukan sinergitas yang kuat antara kementerian dan lembaga terkait di tingkat nasional dan pemerintah daerah/subnasional /propinsi/kabupaten/kota untuk mencapai pengurangan emisi dan pertumbuhan  ekonomi, berketahanan iklim “ dan  “berkeadilan yang juga merupakan pengejawantahan dari Nawacita, lanjut Bu Nur.

Pada kesempatan tersebut,  Ibu Dirjen yang juga selaku National Focal Point [NFP] untuk UNFCCC memaparkan hasil konsensus program-program prioritas dalam upaya mitigasi di lima sector dan adaptasi di Indonesia.  Penurunan emisi GRK sektor kehutanan [17,2%], energi [11%], pertanian [0,32%], industri [0,10%], dan limbah [0,38%] yang disertai dengan program adaptasi. Ibu Nur menegaskan bahwa apabila program-program tersebut dilaksanakan di seluruh propinsi termasuk di Aceh, maka target penurunan emisi sebesar 834 Mton CO2e dengan pembiayaan sendiri dan 1.081 Mton CO2e dengan bantuan luar negeri akan dicapai.  Tentunya untuk mencapai ini perlu kerjasama semua pihak baik pemerintah maupun Non party Stakeholder sesuai dengan amanat Perjanjian Paris, lanjut Ibu Nur.

Dalam sambutannya,  Gubernur Aceh yang diwakili oleh Dr.  Iskandar A Gani Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh mengatakan ada tiga program pemerintah Aceh yang berkaitan dengan NDC  yaitu Aceh Green, Aceh Energi dan Aceh Seumeugot.  Bapak Iskandar meyakini melalui kerjasama semua pihak,  kontribusi Aceh dalam penurunan emisi nasional dapat mencapai minimal 7%.  Untuk mendukung program tersebut,  saat ini sudah ada dokumen kerja yaitu Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca [RAD GRK] dan Strategy Rencana Aksi Propinsi dalam mengurangi emisi dari kegiatan Deforestasi dan Degradasi lahan.  Di akhir acara,  Ibu Dirjen mengucapkan Terima kasih kepada Pemda Aceh sebagai langkah awal untuk mengimplementasikan NDC ke depannya.  Dalam acara sosialisasi tersebut, Dirjen PPI bersama tim yang terdiri dari Direktur Mitigasi, Kasubdit Perencanaan, Kebijakan dan Perangkat Mitigasi dan staf.  Sosialisasi ini didukung oleh program SICCR-TAC, Dr Heinz sebagai tim leader juga hadir dalam acara tersebut. 

INDUSTRY.co.id - Internet atau dunia maya dapat dijadikan tempat berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang dari berbagai belahan dunia. Hal ini juga didukung banyaknya pengguna internet di Indonesia sebanyak 202 juta. 

"Ruang digital dan dunia maya menjadi tempat berkomunikasi tanpa diketahui latar belakang seseorang. Namun, perbedaan latar belakang ini sering kali menimbulkan interpretasi informasi yang berbeda-beda dan mengakibatkan masalah. Dampak negatifnya, ketika masalah ini berubah menjadi ujaran kebencian, hoaks, dan isu negatif," papar Vivi Andriyani, Marcomm & Promotion Specialist, saat menjadi pembicara dalam Webinar Literasi DIgital di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melalui siaran pers yang diterima Industry.co.id.

Ada 10 langkah yang bisa dilakukan untuk bisa menghindari permasalahan tersebut. Pertama setiap pengguna perlu memahami etika digital. Etika ini dapat mengingatkan kita bahwa meski berada di dunia digital, kita tetap berkomunikasi dengan manusia yang berada di balik layar.  Kedua, taat kepada standar perilaku dunia nyata dan diaplikasikan ke dunia maya. 

Ketiga, berpikir sebelum berkomentar. Keempat, menghormati waktu dan kuota orang lain, pastikan kita mengetahui kapabilitas lawan bicara. Kelima, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. 

Lanjutnya, keenam yaitu membagikan ilmu dan keahlian. Ketujuh, membawa diskusi yang sehat. Kedelapan, menghormati privasi orang lain. Kesembilan, jangan menyalahgunakan kekuasaan. Kesepuluh, memaafkan orang lain yang melakukan kesalahan di media digital.

Dalam berkomunikasi via email, kita harus mengingat bahwa kita berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, gunakan bahasa yang sopan dan santun. Selain itu, karena pada media digital kita berkomunikasi menggunakan bahasa tulis, hal penting yang harus diperhatikan adalah penggunaan tanda baca. 

Hal ini menghindari kesalahan tulisan dan juga interpretasi dalam menyampaikan pesan. Sebaiknya, menghindari penggunaan huruf kapital pada keseluruhan pesan, karena penggunaan huruf kapital pada seluruh pesan memberikan kesan sedang marah.

"Kemudian, sampaikan yang perlu disampaikan. Jangan bertele-tele. Sesuatu yang singkat, padat, dan jelas jauh lebih baik. Harus kita sadari bahwa platform internet itu terbatas, pastikan apa yang kita tulis bisa langsung disampaikan kepada penerima pesan sesuai maksud yang kita tuju," ujarnya.

Sedangkan, dalam bermedia sosial, etika yang harus dipenuhi antara lain, hati-hati dalam menyebarkan informasi ke publik. Menurut Vivi, media sosial menjadi sesuatu yang personal. Seringkali kita sebagai pengguna tanpa sadar oversharing mengenai kehidupan kita di media sosial. Kemudian, data pribadi berisi identitas dapat merugikan. 

Menggunakan etika dan norma saat berkomunikasi di media sosial. Berhati-hati terhadap orang tidak dikenal, karena dalam dunia digital anonimitas sangat tinggi. Jangan mengunggah hal yang belum tentu sumbernya, dikhawatirkan informasi merupakan hoaks.

Webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 - untuk Indonesia #MakinCakapDigital diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika [Kemkominfo] bersama Siberkreasi. Webinar wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin [19/7/2021] juga menghadirkan pembicara, Dino Hamid Ketua Asosiasi Promotor Musik Indonesia],  Shandy Susanto [Dosen Podomoro University], Oman Kumarudin [Relawan TIK], dan Nyimas Indriana.

Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 – untuk Indonesia #MakinCakapDigital merupakan rangkaian panjang kegiatan webinar di seluruh penjuru Indonesia. Kegiatan ini menargetkan 10 juta orang terliterasi digital pada tahun 2021, hingga tercapai 50 juta orang terliterasi digital pada 2024.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Literasi Digital di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten dengan 4 pilar utama. Di antaranya Budaya Bermedia Digital [Digital Culture], Aman Bermedia [Digital Safety], Etis Bermedia Digital [Digital Ethics], dan Cakap Bermedia Digital [Digital Skills] untuk membuat masyarakat Indonesia semakin cakap digital.