Pancasila adalah dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu panca yang berarti lima, dan sila yang berarti dasar. Pancasila sebagai dasar negara memiliki perkembangan dari tiap periode dengan pemimpin yang berbeda pula. Dalam perwujudannya, Pancasila selalu mengalami pasang-surut.
Di artikel kali ini, kita akan membahas penerapan Pancasila di Indonesia dari masa ke masa. Kita akan membaginya menjadi tiga rentang waktu, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.
Orde Lama [1945-1966]
Pada masa orde lama, Indonesia menjalani proses peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Saat itu adalah proses pencarian penerapan bentuk Pancasila.
Orde lama terjadi pada tiga periode berbeda yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, serta periode 1959-1966.
Di tahun 1945-1950, Indonesia sebagai negara peralihan dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka menjalani proses adaptasi penerapan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Beberapa masyarakat ada yang setuju dan sebagian merasa keberatan.
[Baca juga: Memahami Kedudukan dan Fungsi Pancasila]
Kemudian di tahun 1950-1959, sistem demokrasi berhasil diterapkan melalui pemilu 1955 yang dilakukan untuk memilih anggota konstituante. Akan tetapi, para anggota yang terpilih tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Sehingga, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan Konstituante dan membatalkan UUDS 1950 menjadi UUD 1945.
Pada periode 1959-1966, Soekarno selaku presiden mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem Demokrasi Terpimpin. Selain itu, presiden memperluas peran militer dalam unsur politik dengan menggabungkan POLRI dan TNI menjadi ABRI [Angkatan Bersenjata Republik Indonesia].
Orde Baru [1966-1998]
Orde Baru dimulai dengan naiknya Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno pada tanggal 22 Februari 1967. Awal orde baru, Presiden Soeharto harus mengatasi kekacauan yang ada di indonesia, Soeharto melakukan beberapa upaya pemulihan, yaitu:
- Rencana Pembangunan Lima Tahun [Replita].
- Pemilu.
- Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila.
- Pemerataan pembangunan.
Selama menjalankan pemerintahan, beberapa masalah juga timbul dan memicu demonstrasi yang terjadi pada tanggal 13-14 Mei 1998, di antaranya adalah:
- Maraknya KKN [Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme].
- Hak menyatakan pendapat yang dibatasi.
- Peran ganda [dwifungsi] ABRI.
Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat menjadi presiden selama tiga puluh tahun. Dengan demikian berakhir pula masa Orde Baru.
Reformasi [1998-sekarang]
Era reformasi dimulai dengan pergantian presiden dari Soeharto ke B.J. Habibie yang mulanya berperan sebagai wakil presiden. Kepemimpinan tersebut dimanfaatkan untuk mereformasi segala tatanan pemerintahan terdahulu. Langkah-langkah yang diambil oleh Habibie yaitu:
- Membentuk kabinet reformasi pada tanggal 22 Mei 1998.
- Memperbaiki sistem ekonomi dengan menaikkan nilai tukar rupiah dan rekontruksi perekonomian nasional.
- Mereformasi bidang politik.
- Mengeluarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.
- Menyelesaikan masalah dwi fungsi ABRI.
- Mereformasi bidang hukum.
- Mengadakan sidang istimewa MPR untuk membuat ketetapan-ketetapan baru.
puti aini yasmin Senin, 07 Maret 2022 - 17:09:00 WIB
JAKARTA, iNews.id - Bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan menjadi materi yang keluar dalam ujian. Agar bisa menjawabnya, berikut penjelasannya.
Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila. Adapun, dalam pembukaan UUD 1945, kedudukan Pancasila merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat.
Bagaimana Penerapan Pancasila sebagai Dasar Negara pada Masa Awal Kemerdekaan hingga Orde Lama?
Melansir buku 'Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan' terbitan PT Gramedia Widiasarana Indonesia, jawaban dari bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan adalah penuh dengan upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan.
Pada periode 1945-1950 terjadi upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan pemberontakan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain.
Adapun, contoh pemberontakan yang terjadi di penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan adalah sebagai berikut
- 1. Pemberontakan PKI di Madiun untuk mendirikan negara Soviet Indonesia berideologi komunis.
- 2. Pemberontakan DI/TII untuk mendirikan Negara Islam Indonesia [NII] dan mengganti Pancasila dengan dasar Islam
Diketahui, bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan masih sangat tinggi dianut. Namun, setelah penjajahan diusir, persatuan mulai mendapat tantangan, misalnya demokrasi tidak terlaksana sesuai aturan.
Pada periode 1950-1959, walaupun dasar negara adalah Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan mufakat tetapi voting. Periode ini pun mendapat banyak tantangan dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan [RMS], Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia [PRRI], dan Perjuangan Rakyat Semesta [PERMESTA].
Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan adanya pemilu 1955. Tetapi, anggota konstituante hasil dapat menyusun UUD, seperti yang diharapkan sehingga berakibat pada krisis politik, ekonomi dan keamanan, serta membuat Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk membubarkan konstituante.
Bagaimana Penerapan Pancasila pada Masa Orde Lama
Periode 1959-1966 dikenal dengan pelaksanaan demokrasi terpimpin atau masa orde lama. Demokrasi ini bukan berada kekuasaan pada kekuasaan rakyat, tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden Soekarno.
Presiden Soekarno menggabungkan nasionalis, agama dan komunis yang ternyata tak cocok dengan NKRI. Terbukti dengan adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi bersendirikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha mengganti dengan ideologi lain.
Pada periode ini lah terjadi pemberontak PKI oleh D N Aidit pada tanggal 30 September 1965. Gerakan ini bertujuan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis dan memakan banyak korban.
Jadi, sudah jelaskan jawaban dari bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan? Selamat belajar!
Editor : Puti Aini Yasmin
TAG : pancasila kemerdekaan kemerdekaan indonesia indonesia
Penerapan Pancasila dari Masa Ke Masa
Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia.
Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa.
Pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya.
Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir.
Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional.
Dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.
Untuk semakin memperkuat pemahaman kalian.
Berikut ini dipaparkan uraian materi lebih lengkap berkaitan dengan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa semenjak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang.
Cermatilah dan pertanyakan hal-hal yang kurang jelas kepada guru, teman atau sumber lain yang dianggap dapat menjawab apa yang kalian pertanyakan itu.
Baca juga : Struktur Organisasi PBB
Pada masa Orde lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka.
Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan.
Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama.
Terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu:
- Periode 1945-1950,
- Periode 1950-1959,
- Dan periode 1959-1966.
A. Periode 1945-1950
Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah.
Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya menganti Pancasila dengan ideologi lainnya.
Ada dua pemerontakan yang terjadi pada periode ini yaitu:
1]. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia [PKI] di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948.
Pemberontakan ini dipimpin oleh Muso. Tujuan utamanya adalah mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.
Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan.
2]. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.
Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia [NII] oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949.
Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syari’at islam.
Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.
B. Pada periode 1950-1959
Pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi leberal.
Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak [voting].
Baca juga : Fungsi Daftar Pustaka
Pada periode ini persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan.
- Republik Maluku Selatan [RMS],
- Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia [PRRI], dan
- Perjuangan Rakyat Semesta [Permesta] yang ingin melepaskan diri dari NKRI.
Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis.
Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan.
Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan.
Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan Konstituante, Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tidak berlaku, dan kembali kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideology liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.
C. Periode 1956-1965
Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden Soekarno.
Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi.
Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, dan menggabungkan Nasionalis, Agama, dan Komunis, yang ternyata tidak cocok bagi NKRI.
Terbukti adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila, dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain.
Pada periode ini terjadi Pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N Aidit.
Tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan Negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis.
Pemberontakan ini bisa digagalkan, dan semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.
Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965. Yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia [PKI].
Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri. yakni tersisihkannya partai tersebut dari arena perpolitikan Indonesia.
Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai Pimpinan Besar Revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia.
Secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaannya dikurangi bahkan dilengserkan dari jabatan Presiden pada tahun 1967, sampai pada akhirnya ia tersingkir dari arena perpolitikan nasional.
Baca juga : Integritas Nasional
Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1966-1968.
Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep Demokrasi Pancasila.
Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik.
Dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis.
Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai sesosok manusia yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan.
Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI, yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini.
Selain itu, beliu juga berhasil menciaptakan stabilitas keamanan negeri ini pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat.
Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto.
Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Karena, sebenarnya tidak ada perubahan yang subtantif dari kehidupan politik Indonesia.
Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama saja [sama-sama otoriter].
Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia.
Lembaga Kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya baik yang bersifat suprastruktur [DPR, MPR, DPA, BPK dan MA] maupun yang bersifat infrastruktur [LSM, Partai Politik, dan sebagainya].
Selain itu juga Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti Pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan dan Panglima Tertinggi ABRI.
Dari uraian di atas, kita bisa menggambarkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan.
Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran.
Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan.
Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.
Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas.
Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi dan sebagainya.
Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreatifitas masyarakat, tapi disisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri.
Baca juga : Nilai-Nilai Pancasila Sesuai Dengan Perkembangan Zaman
Banyak hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika dapat memicu terjadinya perpecahan, dan sebagainya.
Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan diantara sesama warga bangsa saat ini adalah yang ditandai dengan:
Adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan dan sebagainya.
Peristiwa-peristiwa tersebut telah banyak menelan korban jiwa antar sesama warga bangsa dalam kehidupan masyarakat.
Seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia.
Kemudian, selain dua tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, serta berpacunya pembangunan bangsa-bangsa.
Dunia saat ini sedang terus dalam gerak mencari tata hubungan baru, baik di lapangan politik, ekonomi maupun pertahanan keamanan.
Walaupun bangsa-bangsa di dunia makin menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama dengan yang lain.
Namun persaingan antar kekuatan-kekuatan besar dunia dan perebutan pengaruh masih berkecamuk.
Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah melalui penyusupan ideologi. Baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila.
Hal ini lebih penting artinya, karena sebagian besar bangsa kita termasuk masyakat berkembang.
Masyarakat yang kita cita- citakan belum terwujud secara nyata, belum mampu memberikan kehidupan yang lebih baik sesuai cita-cita bersama.
Keadaan ini sadar atau tidak sadar, terbuka kemungkinan bangsa kita akan berpaling dari Pancasila dan mencoba membangun masa depannya dengan diilhami oleh suatu pandangan hidup atau dasar negara yang lain.
Demikianlah ulasan dari ppkn.co.id yang membahas mengenai Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa semoga dengan adanya pembahasan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan anda.