Peta Dunia Dunia Pertama, Kedua, dan Ketiga. Peta tersebut menunjukkan negara-negara sejajar AS di Dunia Pertama [warna hijau], negara-negara Komunis [merah], Dunia Ketiga [kuning]. Negara netral Eropa [putih], dan negara-negara yang telah menjadi negara komunis dalam waktu singkat dengan warna merah terang.
Nationalgeographic.co.id—Kita sering menggunakan istilah "negara dunia ketiga" sebagai penggati dari "negara miskin dan berkembang". Sebaliknya, negara-negara kaya seperti Amerika Serikat dan Eropa digambarkan sebagai negara dunia pertama. Dari mana perbedaan ini berasal? Mengapa kita jarang mendengar "negara dunia kedua"?
Model geopolitik tiga dunia itu pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai cara pemetaan berbagai pemain dalam Perang Dingin.
Para Sejarawan meurujuk pada ahli demografi asal Prancis bernama Alfred Sauvy untuk penamaan tiga dunia itu yang terbit dalam artikel tahun 1952 berjudul Three Worlds, One Planet.
Sauvy memasukan Amerika Serikat, Eropa Barat, Jepang, dan Australia dalam dunia pertama. Lalu Uni Soviet dan Eropa Timur pada dunia kedua. Sementara dunia ketiga, mencangkup semua negara yang tidak aktif memihak pada suatu kubu dalam Perang Dingin. Mencangkup negara Eropa yang miskin, Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Asia.
Sumber lain mengatakan bahwa Charles de Gaulle yang menciptakan istilah tiga dunia. Walaupun sepertinya, ia hanya mengutip Sauvy.
Baca Juga: Kecamuk Perang Jawa: Suratan Tragis Sang Pangeran yang Kesepian di Zaman Edan
Pada zaman kiwari, negara-negara Barat dengan perekonomian yang kuat digambarkan sebagai dunia pertama. Tampaknya, penyebutan negara dunia kedua telah usang pasca runtuhnya Uni Soviet. Penyebutan negara dunia ketiga masih umum kita jumpai. Namun, artinya telah menyimpang, dari negara non-blok menjadi negara berkembang.
Banyak akademisi melihat bahwa label dunia ketiga saat ini sudah ketinggalan zaman. Istilah lain seperti negara berkembang atau negara berpenghasilan menengah ke bawah lebih sering digunakan sebagai penggantinya.
Jakarta, Kominfo - Di tengah pandemi Covid-19, pada tanggal 1 Juli 2020, Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari lower middle income country menjadi upper middle income country.
Gross National Income [GNI] per kapita Indonesia tahun 2019 naik menjadi USD4.050 dari posisi sebelumnya USD3.840.
Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per capita dalam 4 kategori, yaitu: Low Income [USD1.035], Lower Middle Income [USD1.036-USD4,045], Upper Middle Income [USD4.046-USD12.535] dan High Income [>USD12.535].
Bank Dunia menggunakan klasifikasi ini sebagai salah satu faktor untuk menentukan suatu negara memenuhi syarat dalam menggunakan fasilitas dan produk Bank Dunia, termasuk loan pricing [harga pinjaman].
Kenaikan status Indonesia tersebut merupakan bukti ketahanan ekonomi Indonesia dan kesinambungan pertumbuhan yang terjaga dalam beberapa tahun terakhir.
Peningkatan status ini akan lebih memperkuat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia.
Pada gilirannya, status ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, memperbaiki kinerja current account, mendorong daya saing ekonomi dan memperkuat dukungan pembiayaan.
Pembiayaan Pandemi Negara Berkembang
Sebelumnya, Menteri Keuangan [Menkeu] Sri Mulyani Indrawati pada acara United Nations Conference yang digelar secara virtual, Rabu [01/07/2020] menjelaskan pandemi Covid-19 berdampak pada kesehatan, sosial, dan ekonomi, serta dapat meluas menjadi krisis keuangan global sehingga mengancam 3 dari 5 elemen Sustainable Development Goals [SDGs], yaitu people [manusia], prosperity [kesejahteraan], dan partnership [kemitraan].
“Jadi, dari sudut pandang SDGs, pandemi ini jelas menyerang apa yang kita sebut people [manusia], prosperity [kesejahteraan], dan partnership [kemitraan], [adalah] tiga dari lima ‘P’ [elemen] SDGs. Pandemi ini mempengaruhi perekonomian negara secara signifikan, dan yang pasti membuat sumber daya pembiayaan untuk mencapai tujuan pembangunan [SDGs] akan menjadi terganggu. Pendapatan dari perpajakan menurun karena semua kegiatan ekonomi telah terkontraksi, dan pada saat yang sama kebutuhan untuk pengeluaran negara baik untuk kesehatan maupun jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi meningkat secara dramatis,” ujar Menkeu.
Menkeu melanjutkan bahwa dalam kondisi pandemi ini, di beberapa negara ruang fiskal dan rasio utang terhadap PDB-nya sudah di melampaui batas. Lalu bagaimana negara-negara tersebut bisa memenuhi pembiayaannya. Maka dari itu, menurut Menkeu diperlukan solidaritas dan aksi global untuk merespon kondisi tersebut, khususnya untuk memfasilitasi pembiayaan bagi negara-negara berpendapatan rendah atau berkembang, yang memiliki keterbatasan akses pada pasar.
Arsitektur keuangan global harus beradaptasi untuk memastikan adanya respon yang memadai dan cepat, misalnya dengan peningkatan kapabilitas multilateral, penambahan instrumen baru, serta peningkatan legitimasi untuk melawan stigma utang. Menkeu berpendapat bahwa saat ini banyak negara mengalami defisit fiskal dan situasi ini harus segera diatasi.
“Saya pikir saat ini banyak negara yang sebagian besar menghadapi defisit fiskal, belum lagi mengenai keseimbangan pembayaran. Tetapi jika hal ini tidak segera diatasi maka situasi fiskal ini akan mempengaruhi sektor keuangan dalam bentuk kredit macet, maka itu dapat menjadi krisis ekonomi dan keuangan yang berbahaya bagi banyak negara di dunia ini,” tukas Menkeu.
Melalui platform ini, eksportir Indonesia bisa mendapatkan informasi pelatihan dan informasi terbaru pameran dagang. Selengkapnya
Wapres K.H. Ma’ruf Amin pun turut mengucapkan selamat dan berpesan agar anak Indonesia terus bersemangat dalam belajar untuk meraih cita-c Selengkapnya
Delegasi Bank Dunia juga menaruh banyak harapan pada Indonesia dalam presidensi G20 kali ini. Selengkapnya
Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia – sebuah negara kepulauan yang beragam dengan lebih dari 300 kelompok etnis – telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sejak berhasil mengatasi krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an.
Saat ini, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, ekonomi terbesar kesepuluh di dunia dalam hal paritas daya beli. Indonesia juga telah meraih capaian luar biasa dalam pengurangan kemiskinan dengan menurunkan lebih dari separuh angka kemiskinan sejak tahun 1999 menjadi di bawah 10 persen pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 melanda. Tahun Ini Indonesia memegang Presidensi G20, mendorong semua negara anggotanya untuk bekerja sama dalam mencapai pemulihan yang lebih kuat dan lebih berkelanjutan dari berbagai dampak pandemi.
Perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia mengikuti rencana pembangunan jangka 20 tahun, dari tahun 2005 hingga 2025. Rencana tersebut dibagi menjadi rencana jangka menengah 5 tahun yang disebut RPJMN [Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional], masing-masing dengan prioritas pembangunan yang berbeda. Rencana pembangunan jangka menengah yang berjalan saat ini merupakan tahap terakhir dari rencana pembangunan jangka 20 tahun tersebut di atas. Rencana pembangunan ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian Indonesia dengan meningkatkan modal manusia dan daya saing di pasar global.
Dengan kondisi perekonomian yang terdampak oleh pandemi, status Indonesia berubah dari negara berpenghasilan menengah ke atas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah mulaiJuli 2021. Pandemi juga secara sebagian mengurangi kemajuan terakhir dalam pengurangan kemiskinan, dari angka terendah yang pernah dicapai yaitu 9,2 persen pada September 2019 menjadi 9,7 persen pada September 2021.
Seiring proses pemulihan perekonomian, pada tahun 2022 pertumbuhan PDB Indonesia diperkirakan mencapai 5,1 persen , didukung oleh meningkatnya ekspor komoditas serta kebijakan fiskal yang bersifat akomodatif untuk mengatasi pandemi. Namun demikian, kondisi global yang semakin menantang dan berbagai dampak berkepanjangan dari COVID-19 dapat menghambat pemulihan tersebut.
Indonesia mampu mencatatkan keberhasilan dalam mengurangi angka stunting dari 37 persen pada tahun 2013 menjadi 24,4 persen pada tahun 2021. Tapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan pembangunan modal manusia Indonesia yang kuat dan produktif.Indeks Modal Manusia Bank Duniamengungkap bahwa hilangnya pembelajaran yang disebabkan oleh penutupan sekolah-sekolah selama pandemi COVID-19 akan berdampak pada generasi penerus Indonesia.
Bank Dunia mendukung dilaksanakannyatanggap darurat COVID-19 oleh pemerintah Indonesia, termasuk upaya penguatan unsur-unsur tanggap darurat pandemi, dukungan bagi program vaksinasi COVID-19 gratis pemerintah, peningkatan bantuan sosial maupun sistem perawatan kesehatan, serta berbagai tindakan yang diambil untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan.
Di Indonesia, perubahan iklim dapat berdampak pada ketersediaan air, kesehatan dan gizi, pengelolaan risiko bencana, serta pembangunan wilayah perkotaan – khususnya di kawasan pesisir, yang berimplikasi pada kemiskinan dan ketidakmerataan.
Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga terluas di dunia [94,1 juta hektare], dan merupakan tempat bagi lahan gambut terbesar di dunia [14,9 juta hektare] serta hutan bakau [3,31 juta hektare]. Beragam sumber daya alam tersebut menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar yang dapat mengurangi berbagai dampak perubahan iklim, sangat penting bagi kelangsungan mata pencaharian rakyat Indonesia, serta mendukung pembangunan jangka panjang Indonesia. Bank Dunia mendukung berbagai upaya Indonesia untuk mengurangi dampak perubahan maupun beradaptasi terhadap iklim dalam rangka menjalankan suatu aksi iklim yang berdampak di sektor-sektor seperti tata guna lahan, kelautan, dan energi, serta dengan menggerakkan keuangan untuk iklim[climate financing]. Adapun kegiatan Bank Dunia termasuk dukungan terkait program pemerintah Indonesia dalam Rehabilitasi Mangrove Nasional serta perancangan dan penerapan beberapa instrumen penetapan harga karbon [carbon pricing] karena peran pentingnya dalam meningkatkan pendanaan bagi berbagai aksi iklim.
Pembaharuan Terakhir:5 April 2022